Ditemukan 1245 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terlebih telesih telutih telabah telemit telasih terlebihã
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 13 April 2017 — 1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH; - YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ; - Nurlenawati binti Syahudin (anak) ; - Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ; Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samrinda; b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu : - HAPIANI binti H. JAHRANI, - ANA binti H. JAHRANI, Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; e. HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; f. FADLI bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM, 2. MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “ TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARATERGUGAT I ; M E L A W A N : 1. AZHAR KADRI, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; 2. H. HAMDANI HAMID, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFIAN, SH dan SAKIR, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “ SUFIAN, SH dan Rekan “ beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai ParaTERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; 3. N G A D I, pekerjan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II; 4. a. Ahli Waris H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu : - Hj. NURUNG (isteri almarhum H. ILHAM bin NAPIAH); - EWIN bin H. ILHAM ( anak ); - PANI binti H. ILHAM ( anak ); - DEDY bin H. ILHAM ( anak ); Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; b. Ahli Waris Hj. FATIMAH binti H. ILHAM, yaitu : - H. JAHRANI ( suami ), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c.Ahli Waris H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH, yaitu : - I P I T bin H. IRWANSYAH ( isteri ); - W I T A binti H. IRWANSYAH ( anak ); - RUKMANA binti H. IRWANSYAH ( anak ); - MAULANA bin H. IRWANSYAH ( anak ); Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatam Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Kesemuanya selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IIsemula TERGUGAT I;
306 — 193
  • Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan telebih dahulu(uitverbaar bij voraad) walaupun ada banding dan kasasi;Halaman22dari210 Putusan No. 12/Pdt/2017/PT.SMR.11.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 11-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 395/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK MAY BANK INDONESIA, Tbk
Terbanding/Penggugat : NANCY ANDRIANI boru NAPITUPULU, SH, MH
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat I : NYONYA RENTY boru DOLOKSARIBU
Turut Terbanding/Tergugat III : MIMIN RUSLI, SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN
94 — 68
  • ~sebidahg tanah Hak Milik inomor 586, huasnya 9SM2 Csembilan puluh Lima meter perssegi )Learletak dalam Propinsi Sumatera Utara 2Kotamadya Medan, kKecamatan Medan Timur KiriLedirenten,Glugur Darat I, Satu dan Lain sebagaimana ZL telebih jelas diuraikan dalam Sertipikat tanah Hak Milik nomor S86/GlugUr Darat yang, ~dikeluarkan oleh Kantor Peartanahan.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-02-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 25 Februari 2013 — I. ZULKIFLI SAIDI, SPd Bin SAIDI alias ZOEL 60 II. Ir. SYAHRUL AMRI Bin (Alm) MUHAMMAD SYAFEI
79 — 21
  • dilapangan apakah pembagunan rumah dinas guru terpencil tersebutsudah siap atau belum;e Bahwa benar Terdakwa II Syahrul Amri juga merupakan anggota panitiapemeriksaan barang;e Bahwa benar berita acara pemeriksa barang yang saksi tanda tangan atauanggota panitia merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana, dan jikatidak ditanda tangan maka uang tidak bisa keluar;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakankeberatan, yaitu :Terdakwal : Tidak benar Terdakwa I yang telebih
    dahulu tanda tangan berita acarapemeriksaan barang dari pada saksi;Terdakwa II: saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa II tentang honorpemeriksa barang; Terdakwa II tidak mengetahui apakah panitia pemeriksa barang adakelapangan atau tidak; Tidak benar sebelum tanda tangan berita acara saksi menanyakankepada Terdakwa II tentang pergi kelapangan; Tidak benar Terdakwa yang tanda tangan telebih dahulu dari padasaksi di berita acara pemeriksaan barang;Menimbang, bahwa Terhadap tanggapan Terdakwa
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 — Nama lengkap : Bambang Trisnawan Pangkat,NRP : Pratu/31100155870788 Jabatan : Ta Denlat-3 Unit-1 Tim Denlat Kesatuan : Denlat Paspampres
200 — 349
  • Apabila tidak, makajangka waktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencaan.Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untukmelakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segalasesuatu dengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup,makasemua syarat dengan sengaja dan direncanakan telebih dahulu telah terpenuhi.Memamng dalam unsur kedua ini, selain unsur sengaja diharuskan adanyarencana terlebih dahulu untuk menimbulkan matinya orang
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
74 — 48
  • Apabila tidak, maka jangkawaktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencaan.Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untukmelakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatudengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup,maka semua syaratdengan sengaja dan direncanakan telebih dahulu telah terpenuhi.
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Harta Bersama
Register : 23-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2802/Pdt.G/2018/PA.Dpk
Tanggal 21 Januari 2020 — PENGGUGAT; TERGUGAT
538 — 440
  • duplik rekonvensinyapada pokoknya tetap mempertahankan dalildalil jawabannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengenketentuan: barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau iamenyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untukmembantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak ituatau adanya kejadian itu (Pasal 163 HIR);Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari alat bukti yangdiajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim telebih
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
212 — 93
  • Apabila tidak, maka jangkawaktu itu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya suatu perencaan.Bahwa yang penting di sini adalah apabila seseorang membuat rencana untukmelakukan pembunuhan, di mana rencana itu telah diperhitungkan segala sesuatudengan matang dan tenang dalam jangka waktu yang cukup,maka semua syaratdengan sengaja dan direncanakan telebih dahulu telah terpenuhi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-04-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 12 Mei 2015 — DR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM, lahir di Ujung Pandang, 16 September 1965, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, mantan Walikota Makassar, beralamat di Jalan Sungani Saddang No. 54, Maricaya Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Asmar Oemar Saleh, Nasiruddin Pasigai, M. Aliyas Ismail, Muhamad Iskandar, Deny Hariyatna, Galih Iman Hidayat, Muh Sattu, Johnson Panjaitan, Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung pada AOS & Partners beralamat di Kompleks Triloka, Jl. Triloka I Nomor 68 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON M E L A W A N : KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK) beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nur Chusniah.SH.MH, Rasamala Ari Tonang.SH.MH, Ali Fikri.SH.Mkn. Afni Carolina.SH.MH, Imam Akbar Wahyu.N.SH, Nancy Setiawati Silalahi.SH masing-masing selaku pegawai KPK yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa No:SKS-26/01-55/04 Tanggal 28 April 2015 selanjutnya disebut sebagai: --------------------------------------------------------------------------------------- TERMOHON;
652 — 532
  • menurutahli tentang itu pertanyaan terlalu umum;Bahwa kaitan dengan pasalpasal yang disangkakan terhadap seorangtersangka katakanlah misalnya Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 55 Undangundang tindak pidana Korupsi, apakah unsur yang terpenting daripadapasal tersebut katakanlah pasal terpenting dalam pasal 2 adalah unsurkerugian negara, unsur terpenting dalam Pasal 3 adalah penyalahgunaanwewenang apakah unsur terpenting dalam pasal itu dalam tingkatPenyidikan sebelum ditetapkan tersangka Penyidik harus telebih
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 04-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr
Tanggal 19 Juni 2019 — Marlinus Waruwu.DKK VS PT.JATIM JAYA PERKASA
214 — 202
  • Cuti Tahunan, Biaya ongkos pulang,Penggantian Perumahan serta Pengobatan) dan Upah Proses, dan dalampertimbangan terdahulu sudah dinyatakan bahwa Hak Para Penggugat adalahberupa Uang Pisah, maka oleh karena demikian Majelis Hakim menyatakan bahwaganti rugi atas biaya Para Penggugat tidak dapat dikabulkan, dan sekaligusmenyatakan bahwa Pettitum (5) tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitumnya pada angka (6) memintaagar Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan telebih
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Juni 2015 — IWAN SETIAWAN Bin HAK. DAHLAN
114 — 13
  • SAID selaku Penyelia PelayananUang Tunai, RENDI DEFRIZA selaku Penyelia Kredit (Tersangka dalam DPO) danERRY ASYARI selaku Pimpinan Cabang BNI 46 Lubuk Linggau sebagai pemutuskredit (telah dijatuhi pidana telebih dahulu dalam perkara ini) dan Terdakwa selakuPgs Pemimpin Cabang Bank BNI 46 Lubuklinggau menggantikan ERRY ASYARIsaat sedang cuti kerja, juga sebagai pemutus kredit, serta berdasarkan faktapersidangan yang terungkap, Majelis berkesimpulan masingmasing terdakwa sadarbahwa mereka bekerja
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-06-2011 — Putus : 10-10-2011 — Upload : 28-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2011 — SUBADRI ISKHOTOB
151 — 73
  • Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsimaka makna sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas,maka selalu berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, sehingga maksuddari jabatan atau kedudukan perlu diperjelas telebih dahulu.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-06-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
DPP PARTAI DEMOKRAT
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM
1655 — 3236
  • Berbeda dengan aplikasi yang lainpartai politik dengan aplikasi badan hukum, dalam aplikasi partai politikada proses manual tidak full online, setelah pemohon mendapatkan hakakses, pemohon harus mengisi lagi data isian, lalu dari data isian yangdiupload itu dikirimkan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM untukdiverifikasi, jadi permohonan elektronik ini sebagai bentukpenyampaiannya saja sedangkan verifikasi dilakukan secara manual danberkasnya dikirim; Bahwa Pemohon telebih dahulu harus mendapatkan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk.
Tanggal 6 Januari 2014 — Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO
79 — 21
  • Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomo31 tahun 2004 tersebut bersifat umum tidak hanya khusus untuk PengadaanTanah Untuk TPA di Desa Banyuroto dan Surat Keputusan tersebut bersifat ex officio ; Bahwa saksi kerja secara efektif sebagai Panitia Pengadaan Tanah Untuk TPAdi Desa Banyuroto tersebut hanya dalam rapat negosiasi harga tanahtanggal 7April 2006 tersebut ; Bahwa pada waktu rapat negosiasi harga tanahtanggal 7 April 2006 tersebutsaksi tidak dimintai memperlajari berkas telebih
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 78/Pid.B/2014/PN-Lsm
Tanggal 18 Februari 2015 — Asnawi Abdullah Bin Abdullah
137 — 42
  • Tahiro Satoh;e Bahwa dari hasil penelusuran ditemukan 3 unsur kredit bermasalah dariketiga CV tersebut :Kredit duluan dicairkan baru belakangan menyusul kelengkapan syaratnya ;Ada pernyataan dari Asnawi yang menyatakan kredit cair telebih dahulu;Yang melunasi pengembalian kredit pihak lain dari CV.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
273 — 314
  • ACCataupun BOT, pada saat kelengkapan dokumen tersebut saksidiberitahukan telebih dahulu melalui email untuk melengkapi dokumentersebut. Bahwa setelah mendapatkan persetujuan kredit kKemudian adalembar persetujuan komisaris, ada 3 lembar dari PT. ACC dan 3lembar dari BOT. Bahwa saksi sebenarnya bekerja di PT.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus/2013/PN.PL
Tanggal 20 Agustus 2013 — MUKADAS PILA, Bc Ku
148 — 37
  • HerryPalar, MM yang dipergunakan untuk kebijakan dari Karo Keuangan untukdisampaikan pada orangorang yang dikatakan oleh Karo Keuangan dan disanalahTerdakwa sering meminta didampingi oleh Sdr Muslimin Dastar karena agar adapertanggungjawabannya dalam menjalankan arahan dari Karo Keuangan tersebut;e Bahwa yang dimaksud dengan panjar adalah pengambilan uang telebih dahulu atasperintah/ kebijakan dari Karo Keuangan tanpa ada dasar pencairannya, dasarpencairan disusulkan kemudian;e Bahwa Kalau menurut
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
162 — 65
  • BANK MALUKU CabangUtama Ambon berdasarkan surat nomor 027/ABN/ABN/NIP/IV/2009tanggal 15 April 2009 dengan menyampaikan Laporanperkembangan realisasi fisik proyek KPR Poka Grand Palace Desa Pokatanpa tidak telebih dahulu di audit oleh konsultan pengawas yangditunjuk PT.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
158 — 104
  • 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 283 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 283 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 283 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 283 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 283 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 283 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 283 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsPasal 125 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 ),yang telebih
    Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 299 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsTahun 1997 ), yang telebih
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JULIANSYAH, S.Sos BIN Alm. ROSIDI
154 — 36
  • Indragiri Hilir T.A. 2016 pada DinasTenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau tersebutadalah Fee Perusahaan sebesar 1,25 % dari Kontrak awal Sekitar 120juta rupiah, namun pememinjam telebih dahulu menyerahkan UangAdministrasi/DP Awal sebesar Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah)dan apabila Perusahaan yang dipinjam menang maka dipotong dariFee 1,25 % tersebut dan Apabila kalah maka uang sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) tidak kembali.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 3 Agustus 2017 — - ZULKARNAIN
149 — 37
  • Bank Sumut, berdasarkanperjanjian atau kontrak yang tidak sah (illegal) sebesar Rp. 7.233.805.296,secara yuridis formil seharusnya kontrak ditandatangani telebih dahulu baruditerbitkan Surat Perintah Kerja (SPkK), jika ditelaah ketentuan Pasal 55 ayat (1)huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang PedomanPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merumuskan : tanda bukti perjanjianterdiri atas Surat Perintah Kerja (SPK) dan berdasarkan fakta dipersidangandiperoleh fakta hukum : bahwa draft