Kartim(SPPT Nomor 32.16.081.002.010.0005 atasnama Siti Mariam);Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 930/Desa Ciwareng, Kecamatandan Kabupaten Purwakarta SPPT PBB (NOP) Nomor32.16.081.002.010.0001.0 atas nama Jana Efendi, diterbikan padatanggal 29 September 1997 Gambar Situasi Nomor 2190/1977seluas 886 m? dengan batasbatas sebagai berikut:Hal. 27 dari 95 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Pwk6.6.6.7.Sebelah utara : Jalan Kopi;Sebelah timur : Jalan Desa Ciwareng bukan Tanah H.

tingkatan;n. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungankerja dan lainlain;0. peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atausistem sejenisnya;p. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi ramburambu dan papanperingatan pencegahan karhutla;gq. pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi kerawanankarhutla melalui peta atau sejenisnya;r. pembuatan, penyajian dan penyebarluasan informasi Sumberdayapengendalian karhutla nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatandan

;e Bahwa setelah ditemukan hasil tersebut maka diadakan rapat di kecamatandan ditanyakan kepada sdri Leni Marlina bahwa baru satu jorong sudahditemukan selisih sebesar tersebut diatas, maka kami menanyakan berapakirakira dana pengembalian SPP yang terpakai oleh Leni Marlina,kemudian Leni Marlina mengakui dan membuat surat pernyataan diatasmaterai telah memakai Dana pengembalian SPP sebesar Rp. 170.000.000,yang digunakan untuk kepentingan pribadi.Kemudian hal tersebut dirapatkan di kantor camat dan

KalimantanBaratSurat Perintah Tugas Edi Subianto, Tenanga Ahli KabupatenNomor 08/SPT/PPK ST Manajemen KapuasTAMK/PPIP/CK/ 2013 Kabupaten Huludari PPK PPIP Satuan (TAMk)Kerja PengembanganKawasan Permukimandan PerbatasanPropinsi KalimantanBaratSurat Perintah Tugas Jamaludin, Tenaga KecamatanNomor 01/PPK SE Fasiltator PutissibauFM/PPIP/APBN Masyarakat Utara, BikaP/DCTKH/2013 Mukhsin, SE Tenaga KecamatanTanggal 1 September Fasiltator Embaloh2013 dari PPK PPIP Masyarakat Hulupada Dinas Cipta Karya Dana Saputra Tenaga Kecamatandan

di Kecamatan untuk mengambildan mengumpulkan dana aspirasi dari mereka, kemudianLUTHFI AHMAD menanggapi : saya tidak tahu pak kemana sajaharus meminta dan mengumpulkan dana aspirasi tersebut darikelompok tani atau kecamatan mana saja kemudian EDIYUSMIANTO menjawab : Nanti yang tahu kan pak PRIYO, kamumendampingi saja dan PRIYO RAHARJO mengatakan: Yananti sama saya yang tahu kemana saja harus memintai danaaspirasi tersebut, kemudian EDI YUSMIANTO bersamaTerdakwa PRIYO RAHARJO menentukan Wilayah Kecamatandan

antara Felix Rie (Om dari ParaTergugat) dan Yuliana Meze (Ibu dari Penggugat 1)karena Felix Rie ingin menukar jam tangan miliknyadengan tanah, karena keberatan, lalu Yuliana Mezemelaporkan hal tersebut ke Kantor Desa untukdiselesaikan; Bahwa permasalahan tanah tersebut pertamadiselesaikan di Kantor Desa, pada waktu itumelibatkan Yohanes Begu sebagai Ketua Suku Sesoyang mengatakan bahwa mengenai masalah tanahtersebut terserah dari Yuliana Meze tetapi karenamasih belum selesai maka diselesaikan di Kecamatandan

kepada orang gudang Dramaga bisakepala gudang, bisa jurtim , bisa juga kerani setelah dicek ternyata DOtersebut sesuai dengan yang ada di SIL (Sistim Informasi logistik) dari SubDivre Cianjur baru pihak Administrasi mengeluarkan surat jalan dandiserahkan kepada jurtim atau kerani selanjutnya jurtim atau kerani besertaorang yang akan mengambil beras menyaksikan pengeluaran beras tersebutdari gudang kedalam mobil angkutan sesuai dengan surat jalan.Sedangkan untuk beras raskin pengajuannya dari desa ke kecamatandan

dimasingmasing Desa/Kelurahan, dan untuk pengelolaan Pajak Bumi danBangunan ada pada Dirjen pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan PajakPratama Sukoharjo di Klaten.Bahwa prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Wajib Pajakhingga sampai di kantor pajak, Kantor Direktorat Jendral Pajak menerbitkanSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk disampaikan kepadawajib Pajak melalui Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam hal ini DPPKAD,selanjutnya dari DPPKAD diteruskan kepada wajib pajak melalui Kecamatandan

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap Benih Padi Non Hibridatelah ditunjuk Pelaksana pemeriksaan pengadaan benih padi nonhibrida, yaitu Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan Kecamatandan Penyuluh Pertanian berdasarkan Surat penunjukkan dari KepalaDinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor520/1934/DipertaPS/IX/2007 tanggal 10 September 2007;Bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 9 ayat(3) Keputusan Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannyadalam

03 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah disebutkan bahwa:1)Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batasbatasnya baikdalam pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik diberiNomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang dicantumkan dalamrisalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (daftar isian201)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 13 digit, yaitu8 digit pertama merupakan kode propinsi, kabupaten, kecamatandan

menunjuk siapa saja yang menurut Terdakwa mampu sehingga sangatlahtidak beralasan apabila terdakwa tidak mengetahui dokumen dan apa saja kelengkapan terkaitpencairan dana SOA tahun 2007 dan 2008, sebab hampir semua dokumen terkait bukti ditandatangani dan disahkan oleh Terdakwa sebagai penanggung jawab, apabila tidak sesuai tentunya7980terdakwa berwenang untuk melakukan koreksi atau menolak menyetujui/ menanda tangani surat/dokumen tersebut, dimana adanya 2 (dua) kuitansi untuk angkutan Raskin sampai Kecamatandan

Parapenerima honor akan menandatangani 4 (empat) rangkap daftar penerimaan.114 Yang menyalurkan dana kepada penerima honor adalah terdakwadibantu oleh bagian keuangan dinas termasuk saksi, koordinator kecamatandan PPTK.115 Honorhonor tersebut dibayarkan kepada penerima per 4 bulan sekaliuntuk selama 12 bulan.116 Ada uang honor yang dibawa ke kantor.117 Saksi pernah melihat uang yang tidak habis dibagi disimpan dikantordan dijaga ramairamai.118 Pembayaran honor tahun 2009 dan 2010 sudah selesai semua

bahwa benihyang ditanam tersebut benar tidak tumbuh dan saksitidak tahu penyebabnya ;Bahwa Benih yang tidak mau diambil oleh masyarakattelah disita oleh pihak Kejati ;Bahwa benar benih jati dan mahoni' yang didrop' keKecamatan Fatuleu adalah benih yang dijadikanbarang bukti di sidang ini ;Bahwa saksi tidak tahu Kecamatan Fatuleu pernahmengusulkan proyek pengadaan benih jfati, benihmahoni dan anakan jambu mente yang didrop keKecamatan Fatuleu tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu MUSRENBANG ditingkat Kecamatandan

Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2012,terdakwa menjabat sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di DesaGambut Mutiara dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPertanian Kabupaten Pelalawan, terdakwa ditunjuk sebagai PetugasLapangan Bantuan Sosial;Bahwa terdakwa menjabat sebagai PPL sejak pertengahan tahun 2012;Bahwa terdakwa mengetahui tentang Kegiatan Cetak Sawah Baru padaDesa Gambut Mutiara Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan;Bahwa Dalam rapat bulanan bersama dengan UPTD Pertanian Kecamatandan

Saksi menolaknya karena suratsegelnya bukan dari BPN melainkan berasal dari KepalaDesa dan suratsuratnya belum lengkap, lalu Saksimenyampaikan kepada Saksi3 Pek Reddy Kalu adasisa harus berdasarkan pengukuran dari BPN dantercatat dibuku tanah letter C yang ada di Kecamatandan kalau ingin mengetahui ada sisa atau tidaknyatanah silahkan bapak datang ke Kecamatan menemuibagian pendaftaran an. Sadr. Ajiji (Saksi10) lalu Saksi3pulang.4. Bahwa tanah tersebut setahu Saksi sudah dijualkepada Sdr.

Muara Enim.Memproses pengajuan dana dari unit pengelola kegiatan(UPK) Ke KPPN Cab Lahat.Memfasilitasi kegiatan Musyawarah di tingkat kecamatandan Desa.Membuat Laporan bulanan ke Tim Koordinasi (TK)kabupaten dalam hal ini Kab.

Berdasarkan hasil Audit Investigatif yang Ahli laksanakanbersama tim, penyebab dan dampak yang ditimbulkan dalamPenggunaan Dana Desa (DD) Geramat Kecamatan Kinal KabupatenPutusan Nomor :32/Pid.SusTPK/2020/PN Bgl Hal 84 dari 137Kaur APBDes Tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan dan tidakberjalan sebagaimana mestinya karena :a.Ketidakmampuan Kepala Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) danBendahara Desa dalam melakasanakan pekerjaan serta kurangnyaverifikasi dan pengawasan dari pendamping desa, pihak kecamatandan

Semuanya sudah ada agenda tertulis lengkap;Bahwa saksi adalah komisioner, sama dengan anggota 4 (Empat) oranglain nya dan saksi masuk dalam Korwil dan bertugas di KecamatanLoura dan kota Tambolaka;Bahwa di Kabupaten Sumba Barat Daya ada 11 (sebelas) kecamatandan masingmasing anggota bertugas di 2 kecamatan, Petrus BuluWalu bertugas di Wewewa Barat dan Wewewa Selatan, Yakoba Kaha diKodi Utara dan Kodi, Marianus Note Bili di Kodi Balagar dan KodiBangedo, lalu untuk wilayah Wewewa Timur, Wewewa Utara

2015, tanggal 28 Oktober 2015,tentang pembentukan Pokja (kelompok Kerja) fasilitasi bantuan perbaikanrumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten BekasiTahun Anggaran 2015.Halaman 6 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg32.33.34.35.36.37.38.1 (satu) berkas fotocopy daftar penerima honorarium Tim/Pokja tingkatdesa (pembantu PK) kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan bagiMasyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2015.1 (satu) berkas fotocopy DPA honorarium Tim Pokja tingkat Kecamatandan

tanggal 28 Oktober 2015,tentang pembentukan Pokja (kelompok Kerja) fasilitasi bantuan perbaikanrumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten BekasiTahun Anggaran 2015.Halaman 230 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg32.33.34.35.36.37.38.1 (satu) berkas fotocopy daftar penerima honorarium Tim/Pokja tingkatdesa (pembantu PK) kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan bagiMasyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2015.1 (satu) berkas fotocopy DPA honorarium Tim Pokja tingkat Kecamatandan

SUBAN (almarhum).Bahwa Saksi menerangkanisi Surat Kesepakatan Bersama padapokoknya sebagai berikut :Bahwa sisa anggaran sebesar 808.585.188, (delapan ratus delapan jutalima ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah)akan dibayarkan dengan ketentuan 65 % untuk Panwaslu Kecamatandan 35 % untuk Sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang.Bahwa sisa anggaran tersebut diatas diluar anggaran bulan Agustustahun 2014.Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berasal dari sisa anggaranmana

Kabupaten Sintang Dalam Rangka PemilihanHalaman 103 dari 258 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2018/PN PtkUmum Anggota DPR,DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum PresidenDan Wakil Presiden Tahun 2014 dibiaya sesuai dengan petunjukoperasional yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Sintang, akantetapi anggaran secara rinci saksi lupa dan dokumennya saksi tidakmemegangya.Bahwa proses pencairan anggaran setahu saya bahwa anggaran dariPanwaslu Kabupaten Sintang di serahkan melalui KesekretariatanPanwaslu Kecamatandan