Ditemukan 1384 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 30-10-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 150/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 14 Januari 2019 — -. FRANSISKUS WANGGE, DK VS -. MARTINUS TOLO, DKK
11551
  • Setelah itu, perlu kita linatapakah Wilhelmus Ngaku itu memiliki dasar hukum yang cukup untukmenuntut hak dalam perkara ini ternyata Wilhelmus Ngaku tidak dapatmembuktikan atas dasar hukum apa ia menuntut hak dalam perkara ini,sedangkan Wilhelmus Ngaku itu bukan anak dan bukan pula ahli waris daripada Kaki Kabu, apalagi fakta menunjukan bahwa baik ayah maupunneneknya itu tidak pernah memiliki dan mengusai bidang tanah tersebut;Disamping fakta tersebut di atas, tedapat pula fakta lain yang terungkap
Register : 25-02-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/II/2019
Tanggal 1 Juli 2019 — Serda Abdul Sani
200230
  • Salim MajuLestari.Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengukurantanah pada awal tahun 2018 Saksi melihat padatanah tersebut tedapat patok tambatan kapal,parkiran mobil tangki, serta bekas bengkel,sedang pada pintu masuk terdapat pos jaga danportal dengan tulisan PT.
Register : 19-02-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor 02/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Mam
Tanggal 12 Mei 2016 — H.ABD.FAHTIR,S.Pd,SD Bin ABD.MUTHALIB
8443
  • ditemukan fakta hukum bahwa benar Terdakwa adalahKepala SDN 001 Polewali yang sekaligus sebagai penanggung jawab penggunaandana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut majelis hakim,karena terdakwa adalah penanggung jawab dana BOS, yang dalam hal ini Terdakwamempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan, oleh karenanya hal tersebut adalah sangat relevan dengan dakwaanyang menerapkan pasal 3 yang didalamnya tedapat
Putus : 19-08-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 357 / PID. B / 2015 /PN.Srg
Tanggal 19 Agustus 2015 — NUR BAYU ALIAS WADIL BIN JAJI
4718
  • Pemeriksaan Fisik: nenen ce ne nnn ee nee en en cen ne nn concn nn nen ee nnnee cece annea Kepala : Tedapat luka wie fikepala a atas P 5 cm dalam a memeardikelopak mata sebelah kin 6 x5 cm, + ++ 222 22 cee cere cee seen cenceb = Leher: Tidak ada kelainan. soneeceeeDada: Luka lecet kemerahan pada punggung belakang sebelah i P a x La cm. d = Perut: Luka lecet bagian pinggang belakang P20 x cm. sen eenence Extremitas atas: Luka lecet bagian tangan kin P 20 x cm f Extremitas bawah: luka lecet pada punggung
Register : 10-07-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 171/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
1.JOSEP GULTOM
2.BAIJO GULTOM
3.PARGAULAN SINAGA
4.DASLON SAMOSIR
5.JOHANNES SAMOSIR
Tergugat:
1.YAYASAN PERGURUAN KATOLIK SANTO YOSEPH MEDAN
2.YAYASAN PUTRI HATI KUDUS
4417
  • Tergugat II ) ;Bahwa tidak tedapat bukti adanya pembayaran hak hak para Penggugat atasPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Pensiun dini paraPenggugat oleh Tergugat dan II;Halaman 82Putusan PHI No. : 171/PdtSusPHI/2018/PN.Mdn Bahwa benar perselisihan hubungan industrial ini telah pernah diupayakanmelalui perundingan mediasi, namun tidak terdapat penyelesaian sehinggaMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utaramenerbitkan anjuran Nomor : 11876/DTK/2018, tanggal 26
Register : 02-05-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Unr
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
PAULUS RADITYA PRABA
Tergugat:
1.YAKUB SULISTYO
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
3.Kepala Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
15021
  • Tergugat/kuasa hukumnya, Turut Tergugat, serta Kepala Desa yangdiperoleh fakta oleh Majelis Hakim bahwa diantara obyek sengketaterdapat tanah yang alas hak merupakan asset desa, fakta hukumtersebut dikemukakan oleh Kepala Desa bernama yuli;Fakta hukum yang ada dalam putusan tersebut senyata dan yangsesungguhnya terjadi adalah Penggugat lah yang berada dalamkedudukan sebagai pemilik atas 5 (lima) objek sengketa yang sah,akan tetapi didalam kepemilikan Penggugat atas 5 (lima) obyeksengketa ternyata tedapat
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E.
190116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 93 PK/Pid.Sus/20178) Bahwa oleh karena dalam pekerjaan pembangunan Gedung SerbagunaPusat Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi SulawesiTengah tidak tedapat adanya kerugian nilai Rp/774.949.407,48 (tujuh ratustujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empatratus tujuh rupiah empat puluh delapan sen), maka secara yuridis pulaTerpidana tidak dapat dipersalahkan telah melakukan Tindak PidanaKorupsi yang telah mengakibatkan adanya kerugian bagi negara,sehingga Pertimbangan
Register : 28-03-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 21-08-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
TARMIZI
Tergugat:
BUPATI BUNGO
10841
  • enam bulan sudah harus dilaksanakan Musyawarah dusununtuk memilin Rio sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (4) PerdaHalaman 13 dari 114 HalamanPutusan Nomor 10/G/2018/PTUN.JBI.Kabupaten Bungo Nomor : 10 Tahun 2014Musyawarah dusunsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama (6) enambulan sejak Rio diberhentikandan Pasal 47 ayat (5);Rio yang dipilin melalul musyawarah dusun sebagaimana dimaksud ayat(3) melaksanakan tugas Rio sampai habis sisa masa jabatan Rio yangdiberhentikan dan tedapat
Putus : 27-03-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 27 Maret 2014 — BAMBANG SOLIYANTO, SE.AK, DKK VS PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), DK
7257 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dirgantara Indonesia (Persero) NomorSKEP/248/030.02/PTD/ 09/2009, maka dengan demikian pembayaran manfaatpensiun yang dilakukan oleh Tergugat dan diterima oleh Para Penggugat telahberdasarkan hukum dan tidak terbukti Tergugat melakukan kekurangan pembayaranpensiun*;6 Bahwa antara putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas IA Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, Nomor 125/G/ 2011/PHI/PN.Bdg, dan Nomor 87/G/2011/PHI/PN.BDG tedapat perbedaan dalampertimbangan hukumnya dengan putusan
Register : 22-01-2018 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 1/PID.SUS.TPK/2018/PT-MDN
Tanggal 12 Februari 2018 — SAMSIR MUHAMMAD NASUTION, SE, MM
6519
  • dikategorikan melakukan secara bersamasama, dan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, boleh diterapkan kepada Darwin Sitepu selaku PA/KPA dengan PKKKhairul Khaitami, bukan kepada Pemohon Banding.5.3 Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan dari segi tugas pokok danfungsi Pemohon Banding selaku Bendahara Dinas Bina Marga, tentu tidakmengetahui secara teknis dilapangan yang 66 paket pekerjaan, apalagipaket yang telah selesai dikerjakan dan yang belum dikerjakan, namunsecara keseluruhan anggaran tersebut telah tedapat
Register : 06-09-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0614/Pdt.G/2018/PA.Tbh
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6724
  • sangat beralasanhukum untuk menolak seluruh dalildalil Penggugat pada angka 5 huruf a.Bahwa terhadap dalil replik Penggugat tidak perlu untuk ditanggapi, karnadalil replik Penggugat pada bagian prangraf 2 halaman 13, sama dalilnyapada dalil replik Penggugat pada angka 6, bagian pragraf 2 halaman 8, danjika pun ada perbedaan Tergugat menolak dan tetap pada dalil jawaban.Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 6 bagian pragraf 3halaman 13, tidak perlu untuk ditanggapi, karna dalil tersebut tedapat
Register : 13-01-2022 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 14 September 2021 — Perdata Sumiati, Dkk melawan Mudawati,Dk
377151
  • Bahwa terhadap dasar hukum pengaturan tuntutan provisionil ini tidakdiatur secara tegas akan tetapi secara selintas dan implisit, adapunpengaturan tersebut tedapat dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR/191 Ayat (1)RBg, Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 184752 yo Stb 184963),Pasal 24 PP 9/1975, Pasal 77, 78 UU 7/1989, Pasal 190, 212 dsinya,246, 457, 561 dan 1738 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pasal 75huruf ddan Pasal 187 RUU Hukum Acara Perdata, pandangan doktrinadan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I
Putus : 24-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 24 Nopember 2015 — - RUDIN ADI, S.Sos
8713
  • Bahwa saksi membenarkan BAP saksi butir 15, bahwa Panitia PHO melakukanpengecekan dilapangan, yang pertama kami lakukan adalah menghitung jumlahkeseluruhan fisik rumah dilapangan, kemudian beberapa rumah tersebut saksi lakukanpengukuran sebagai sampel, pada saat pengukuran tersebut ada selisih dari panjang danlebarnya, namun secara pasti saksi tidak ingat lagi tetapi disamping hal tersebut terdapatyang lebih, selain hal tersebut tedapat juga perbedaan kayu yang dipasang, hasil temuankami laporkan
Register : 26-04-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 790/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
RAHMAT ASSARI alias ACENG alias ABU HANIN
3431222
  • Memperkenalkan Daullah Islamiyah kepada masyarakat.Untuk hijrah ke Daulah Is dan bila tidak bias untuk membuka lading jihad dinegri masingmasing.Bahwa benar tedapat ikhwanikwhan dari Kelompok JAD Jabodetabek yangsudah bergabung langsung dengan Daulah S di Suriah diantaranya yangSaksi kenal yaitu :MOHAMAD IRSYAH alias ABU AZZAM ( September 2014).MOHAMDA RAFIK Alias ABU NAUFAL (Desember 2014).ADE RAHMAT alias ABU DOKA (Desember 2014).EMBOT ( awal tahun 2015).AYONG PUTRA (awal tahun 2015).RIVAL Alias
Register : 15-05-2012 — Putus : 28-09-2012 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 33/PDT.G/2012/PN.MKL
Tanggal 28 September 2012 — YANCE TATO SULE @ YANCE, YULIUS RAPA’ @ RAPA’, PITHER ANDASO’ @ SAPAN, ADOLFINA LIMBONG ALLO @ LAI’ RAPA’ (PENGGUGAT) VS Y MALIMBONG TAULA’BI, ANTONIUS RORENG, LIUS RORENG, MARSELINUS TAPPI’, RIBKA RORENG, LUDIA TIKU RORENG, PIMPINAN PT TELKOMSEL INDONESIA U.P. REGIONAL MANAGER REGION SULAWESI MALUKU PAPUA (SUMAPUA) (TERGUGAT)
12468
  • Sedang di sebelahselatan tedapat rumah Piter Pakabu dan tanah Ne Kamban yangdiantarai oleh patok batu. Perihal perbedaan batas Obyek Sengketamenurut versi Para Penggugat dan Tergugat , Il, Ill, V dan VI tersebut,Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya tanah yang ditunjuk olehPara Penggugat dengan batasbatas dalam gugatannya sebagaimanahasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim juga dibenarkan oleh PN. Makale Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN. Mkl 103 Putusan No. 33/Pdt.G/2012/PN.
Putus : 18-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 18 September 2017 — MUHAMMAD EFFENDI DERANI Bin DERANI
10736
  • ASMADI SAAD,dalam laporan pelaksanaan tugas penghitungan volume fisik dan kualiitaspekerjaan cetak sawah Kelompok Tani MENCOLOK Il, tedapat lahan sawahyang belum selesai dikerjakan pada tahun 2013 seluas 13,248 Ha. Dan lahanyang sudahdikerjakan seluas 30,503 Ha. Telah berubah menjadi semak belukar;Menimbang, bahwa SIMSON GIRSANG, S.E.
Register : 11-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.YK
Tanggal 10 September 2020 — Pemohon:
dr. ARUM WERDI RATRI
Termohon:
1.Ketua Departemen Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
2.Plt. Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
647817
  • pejabat yang berwenang namunisinyamengandung suatu permohonan didalam setia surat permohonan ada isinyadan pasti ada yang dia inginkan untuk dijawab pihak penguasa ;Bahwa artinya meskipun tidak ada hal perihal terkait dengan suratpermohonan namun dalam sub tansinya itu tersirat adanya permohonandikatakan sebagai surat permohonan ;Halaman 85 dari 131 halaman Putusan Nomor. 1/P/FP/2020/PTUN.YKBahwa menurut pendapat ahli secara teori apa sajakah yang harus termuatdidalam suatu putusan tata usaha negara tedapat
Register : 13-03-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Mkd
Tanggal 19 Nopember 2015 — ACHMAD SUROSO HINDARTO atas PEMKAB MAGELANG, DKK
20765
  • Penggugat merupakanperbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal13865 KUHPerdataMenimbang bahwa pengertian gugatan rekonvensi yang diataur dalamketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya hampir sama dengan yangdirumuskan dalam pasal 244 Rv adalah gugatan balik atau gugatan balasanyang diajukan Tergugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan,gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untukdiakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat : Tedapat
Register : 22-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 28-10-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 145_PID_B_2010_PN.BT
Tanggal 16 Maret 2011 — Jaksa Pada Kejari Bukittinggi K.G.Hutagaol, SH.M.HUM ; Suparjo, SH ;Terdakwa Eri, SH
9822
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyatakan setiap orang adalah orang perorangan atautermasuk Korporasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian baik orang peroranganmaupun korporasi menurut UndangUndang tersebut diatasdianggap sebagai Subjek Hukum pendukung hak dan kewajibanyang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telahia lakukan ;Menimbang, bahwa didalam perkara ini Jaksa PenuntutUmum telah menghadapkan terdakwa ERI,SH , yang identitasnyabersesuaian dengan identitas terdakwa yang tedapat
Register : 11-12-2020 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat PT GUNUNG GARUDA Tergugat DR. CHAIRUDDIN FIHAHATI TANIWAN SULIANA TANIWAN SITI HUMAYAH Turut Tergugat LIMIWATY KAMARUDDIN
394192
  • November 2018, Addendum Perjanjian No.No. 023/GRDSHL/XI1/2018 tanggal 6 November 2018.Menimbang bahwa pengertian gugatan rekonvensi yang diatur dalamketentuan pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya hampir sama dengan yangdirumuskan dalam pasal 244 Rv adalah gugatan balik atau gugatan balasan yangdiajukan Tergugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, gugatanrekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima (admissible) untuk diakumulasidengan gugatan konvensi apabila terpenuhi syarat : Tedapat