) menjamin Pihak Kedua (Penggugat)bahwa apa yang dijual dengan akta ini adalah miliknya Pihak Pertama(Tergugat dan Il) sendiri, tidak ada orang lain yang turut mempunyaihak apapun dan Pihak Pertama (Tergugat dan Il) dengan inimembebaskan Pihak Kedua (Penggugat) dari semua tuntutan/gugatanberupa apapun dan dari siapapun mengenai halhal yang diuraikan diatas*:Bahwa selain Akta Jual Beli a quo, pada dokumendokumen dan suratlainnya juga tidak satupun menunjukkan adanya status HakPengelolaan, yaitu: Surat

Izin Mendirikan Bangunan Dalam Mal Mangga Dua, tercantumstatus tanah adalah milik Tergugat dan II atau HGB di atas tanahNegara; Faktur Pajak atas pembayaran pajak (Faktur Pajak) yang dilakukanpara pemilik toko/Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat dan IlHalaman 13 dari 86 hal.

Bukti P36 : Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. ISBA dariDirektur Djawat PU Kota Pradja Djakarta Raja tanggal 20 Mei 1966No. 1119/96. (Fotokopi dari fotokopi);37. Bukti P37: Perjanjian Stasion Pengisi Bensin atas PT. ISBA/Bagindo Abd. Munirdengan Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia (P.N.Pertamina) No. 433/HUK/66tanggal 2391967. (Fotokopisesuaidengan asli);Halaman 81 dari 129 halaman Putusan Nomor: 32/G/2015/PTUNJKT. 38.

No.335 Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara seluas 84 M2 dengan Surat Ukur tanggal 5 Maret 1997 No.400/97;

Izin Mendirikan Bangunan No.648/368/II/1995 tanggal 16 Pebruari 1995;

Katingan Nomor : 510/029/KP2T-KPB/VI/2014, tanggal 07 Juli 2014.29. 1 (satu) lembar asli laminating bolak balik Surat Izin mendirikan bangunan barak karyawan seluas 100 m2 yang diterbitkan oleh Camat Sanaman Mantikei Nomor : 503/371/BANG/2014, tanggal 30 Juni 2014 dan Surat Izin mendirikan bangunan barak karyawan seluas 240 m2 yang diterbitkan oleh Camat Sanaman Mantikei Nomor : 503/374/BANG/2014, tanggal 30 Juni 2014.30. 2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor

Katingan Nomor : 510/029/KP2TKPB/V1/2014, tanggal 07 Juli 2014.1 (satu) lembar asli laminating bolak balik Surat Izin mendirikanbangunan barak karyawan seluas 100 m2 yang diterbitkan olehCamat Sanaman Mantikei Nomor : 503/371/BANG/2014, tanggal 30Juni 2014 dan Surat Izin mendirikan bangunan barak karyawan seluas240 m2 yang diterbitkan oleh Camat Sanaman Mantikei Nomor :503/374/BANG/2014, tanggal 30 Juni 2014.2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah Nomor : 522.2.306/2562

Katingan Nomor : 510/029/KP2TKPB/V1I/2014, tanggal 07Juli 2014.1 (satu) lembar asli laminating bolak balik Surat Izin mendirikanbangunan barak karyawan seluas 100 m2 yang diterbitkan oleh CamatSanaman Mantikei Nomor : 503/371/BANG/2014, tanggal 30 Juni 2014dan Surat Izin mendirikan bangunan barak karyawan seluas 240 m2yang diterbitkan oleh Camat Sanaman Mantikei Nomor503/374/BANG/2014, tanggal 30 Juni 2014.2 (dua) lembar asli Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan TengahNomor : 522.2.306/2562/

., tanggal 27Jul11 perihal Peringatan untuk membongkarsendiri dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yangtidak sesuai / tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan ;416 Foto copy Surat VP Divre I SU kepada Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan Nomor : JB.008/VII/03/Divre I SU2011.,tanggal 04Agust11 perihal Klarifikasi Status bangunan pos jaga di lahanmilik PT.

Buntu Kec Medan TimurNomor : 640/4498., tanggal 27Jul11 perihal Peringatan untuk membongkarsendiri dan menghentikan pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yangtidak sesuai / tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan ;416 Foto copy Surat VP Divre I SU kepada Kepala Dinas Tata Ruangdan Tata Bangunan Kota Medan Nomor : JB.008/VII/03/Divre ISU2011., tanggal 04Agust11 perihal Klarifikasi Status bangunan posjaga di lahan milik PT.

bukanlah clausule yangmengatur tentang limit waktu yang menjadi kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat Asal dalam membangun konstruksi instalasi, melainkanmengatur tentang kewajiban Termohon Kasasi untuk menyelesaikankonstruksi instalasi tersebut hingga 100% dan siap operasional yangdibuktikan dengan suatu Berita Acara; Sehingga oleh karena itu kelalaianTermohon Kasasi/ Penggugat Asal yang tidak menyelesaikan pembangunankonstruksi instalasi tersebut tepat waktu dengan limit selama 12 bulan sejakditerima Surat

Izin Mendirikan Bangunan tidaklah dapat dibebankanresikonya kepada Pemohon Kasasi / Tergugat Asal;Bahwa dengan demikian telah jelas dan pasti bahwa berdasarkan hukumpembuktian Perjanjian BOT tanggal 8 Maret 1993 tersebut berakhir padatanggal 26 September 2007 dengan berlandas pada clausule Pasal5 ayat(2) Perjanjian BOT dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian BOTserta dinubungkan lagi dengan Pasal 8 Surat Keputusan Bersama tanggal23 Maret 1995, sedangkan pertimbangan hukum Judex Facti yangdidasarkan

Terkait dengan sengketa adalah dengankeluarnya surat Izin mendirikan bangunan kelas B yang diterbitkan olehunit pelaksana satu pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dan denganadanya pembangunan gedung BTB school yang ada dilahan fasos/fasum,ruang terbuka hijau yang berada ditengah lingkungan warga tersebut;Halaman 57 dari 99 halaman. Putusan Nomor 167/G/2019/PTUNJKT.

Kepala Badan Penanaman Modal DanPerizinan Terpadu Kabupaten Garut (sesuai asli) ; 15.TilIntv15 : Surat Keterangan dari Badan Penanaman ModalDan Perizinan Terpadu (sesual asli) ;16.TilIintv16 : Surat Izin) Mendirikan Bangunan Nomor503/966/022IMB/BPMPT/2014 bertanggal 26 Pebruari2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal DanPerizinan Terpadu Kabupaten Garut (sesuai asli) ; 17.TIlIntv17 : Dokumen Persetujuan Rekomendasi AnalisaDampak Lalu Lintas Pembangunan Pasar LimbanganGarut yang diterbitkan

Surat Izin Mendirikan Bangunan Objek Perkara No.92/IMB/Sik/93 tanggal20 September 1993 atas nama Haji Yaskur (asli), Bukti P 9;15.Laporan Polisi Penggugat kepada Tergugat di Markas Besar Kepolisian Rldalam bukti Lapor No.LP/1260/X1/201 5/Bareskim tanggal 2 Nopember 2015,perihal Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (vide pasal 368KUHP), (Asli), Bukti P 10a ;Hal. 82 dari 107 hal Putusan No. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.16.Laporan Polisi Penggugat kepada Tergugat di Kepolisian Daerah MetroJakarta dalam

dijualdengan akta ini adalah miliknya Pihak Pertama (Tergugatl dan Il)sendiri, tidak ada orang lain yang turut mempunyai hak apapundan Pihak Pertama (TergugatlI dan Il) dengan ini membebaskanPihak Kedua (Penggugat) dari semua tuntutan / gugatan berupaHal 12 Putusan No.214/Pat.G/201 1/PN.JktPsi34.35.apapun dan dari siapapun mengenai hal hal yang diuraikandiatasBahwa selain Akta Jual Beli aquo, pada dokumen dokumen dan suratlainnya juga tidaksatupun menunjukkan adanya status HakPengelolaan, yaitu : Surat

Izin Mendirikan Bangunan Dalam Mai Mangga Dua,tercantum status tanah adalah HGB diatas tanah Negara ; Faktur Pajak atas pembayaran pajak (Faktur Pajak) yang dilakukanPenggugat Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugatl dan lltercantum pembayaran angsuran atas tanah selain angsuran atasbangunan yang artinya pembelian meliputi tanah ; Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak tercantum bahwa tanah MaiMangga Dua berada di atas tanah Hak Pengelolaan ; Akta Jual Beli tercantum kata kata bahwa objek jual beli

sebagaimana tahuntahun sebelumnya, dan buktimana sekaligus menjadi petunjuk nyata tentang tanah yang tersebut dalam SPPTPBB berdasarkan legalitas yang diinstitusi pemerintahan adalah milik Tergugat Ibukan merupakan harta warisan almarhum Boiran dan almarhumah Soginam yangbelum dibagi, dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta aslinyadiperlihatkan dihadapan persidangan, diberi tanda T10;11 Foto copy petikan dari daftar keputusan kepala perwakilan kecamatan Sei Sukanomor : 503/17 Tentang Pemberian Surat

Izin Mendirikan Bangunan kepadaTergugat I, yang membuktikan bahwa Tergugat I selaku pemilik tanah seluas lebihkurang 5116 pada saat mendirikan bangunan rumah di atasnya sebagaimana yangdisebutkan dalam objek perkara a quo juga tetap taat pada peraturan denganmengurus IMB atas bangunan rumah yang saat ini ditempati Tergugat I mendirikanbangunan berdasarkan surat IMB tersebut tidak ada keberatan atau tuntutan daripihak manapun termasuk para Penggugat yang mengaku sebagai pemilik atau turutmemiliki

(fotokopi sesuai dengan asili) ;Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/081/IV.07/X1I/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dikeluarkanoleh Badan Penanaman Modal dan PelayananPerizinan Terpadu kepada PT. Semen Padang.(fotokopi sesuai dengan asli) ;Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/562/IV.03/HK/2013, tanggal 29 Juli 2013, TentangKelayakan Lingkungan Hidup Rencana KegiatanPembangunan Pabrik Pengantongan Dan TerminalKhusus Oleh PT.

Penggugat, Majelis Hakimakan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat C,D, E, F, G, H, dan I yang membeli tanah objek perkara bukanlah merupakan perbuatanmelawan hukum, maka terhadap petitum 10 gugatan Penggugat haruslah dinyatakanpula untuk ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 11, poin 12, poin 13, dan poin 14gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena Surat

Izin Mendirikan Bangunan tersebut telahdikeluarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dantidak mengandung cacat formil maupun materiil, maka perbuatan C yang telah memintaSurat Izin Mendirikan Bangunan tersebut dan perbuatan Tergugat K yang telahmenerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangungan No. 650/05/SKIMB/PPWKPS/2010tanggal 27 Agustus 2010 adalah sah dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka petitum poin 11, poin 12

menjamin Pihak Kedua (Penggugat)bahwa apa yang dijual dengan akta ini adalah mlliknya Pihak Pertama(Tergugat dan Il) sendiri, tidak ada orang lain yang turut mempunyaihak apapun dan Pihak Pertama (Tergugat dan Il) dengan inimembebaskan Pihak Kedua (Penggugat) dari semua tuntutan / gugatanberupa apapun dan dari siapapun mengenai halhal yang diuraikan diatas ":34) Bahwa selain Akta Jual Beli a quo, pada dokumen dokumen dan suratlainnya juga tidak satupun menunjukkan adanya status HakPengelolaan, yaitu: Surat

izin mendirikan bangunan dalam Mal Mangga Dua, tercantumstatus tanah adalah milik Tergugat dan II atau HGB di atas tanahNegara; Faktur Pajak atas pembayaran pajak (Faktur Pajak) yang dilakukanpara pemilik toko/Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat dan IlHalaman 12 dari 85 hal.

objek perkara adalahmerupakan harta pusaka tinggi dari kaumnya, hal ini dapat dibuktikanketika Norma (pr/alm) yang merupakan anggota kaum mendirikan satubuah rumah lapau di Pasar Lubuk Alung in casu di atas tanah objekperkara terlihat dari bukti izin bangunan yang dikeluarkan oleh BupatiRIS (Republik Indonesia Serikat) Daerah Padang Pariaman tanggal 4Februari 1950, disebutkan dalam surat izin bangunan tersebutbangunan tersebut dibangun atau didirikan diatas tanah pusakanya ;Bahwa dari bukti ini (Surat

izin mendirikan bangunan tanggal 4 Februari1950) dimana bangunan tersebut dibangun diatas tanah objek perkaratelah membuktikan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaumNorma (pr/alm), Jamaluddin Josan (Ik/alm) dan Mh.

Pemilik Bangunan Jalan Jawa Kelurahan GangBuntu Kecamatan Medan Timur Nomor 640/4498, tanggal 27Jul11perihal Peringatan untuk membongkar sendiri dan menghentikanpelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan yang tidaksesuai/tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan;Fotokopi Surat VP Divre SU kepada Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan Nomor JB.008/VII/03/Divre SU2011,tanggal 04Agust11 perihal Klarifikasi Status Bangunan Pos Jaga diLahan Milik PT.

Pemilik Bangunan jalan Jawa Kelurahan GangBuntu Kecamatan Medan Timur Nomor 640/4498, tanggal 27Jul11perihal Peringatan untuk Membongkar Sendiri dan MenghentikanPelaksanaan Pekerjaan Pendirikan Bangunan yang tidak sesuai /tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan;Fotokopi Surat VP Divre SU kepada Kepala Dinas Tata Ruang danTata Bangunan Kota Medan Nomor JB.008/VII/03/Divre SU2011.,tanggal 04Agust11 perihal Klarifikasi Status Bangunan Pos Jaga dilahan milik PT.

Surat:1.Fotokopi Akta Cerai Nomor 0209/AC/2017/PA TALU yang dikeluarkan olehPanitera Pengadilan Agama Talu tertanggal 01 Agustus 2017, yangbermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Mejelis meneliti danmencocokan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebutcocok dan sesuai dengan aslinya, dan terhadap alat bukti Penggugattersebut, Tergugat mengakui dan membenarkannya, kemudian oleh KetuaMajelis diparaf dan diberi kode P.1;Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dikeluarkan

AriyantoSantoso berserta Surat Izin Mendirikan Bangunan,sesuai dengan asli ;Laporan Auditor Independen No.081801/Rep/ Bukti T&TT42YPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005 perihalLaporan Auditor Independen Yayasan PendidikanKristen Wijaya Untuk Periode Yang Berkahir PadaTanggal 31 Desember 2004 dan 2003 yangdisusun oleh Drs. Nikmat Siahaan, Akuntan RegNo. D193, sesuai dengan asili ;Arus Kas Yayasan Pendidikan Kristen Wijaya yang Bukti T&TT43disusun oleh Dayan H.N. Sipahutar, SE. Ak. MM.

(empat ratus meter persegi) atas nama HaryTanoesoedibjo Dan Liliana Tanaja, dahulu Sertipikat HakMilik Nomor : 1494/Kel.Tamalanrea ;: Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan yangdikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah TK. II UjungPandang tertanggal 22 Mei 1998 atas permohonan Hj.

1 (satu) bundel copi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7747 Kel.Jatikarya, Kec.Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama PT.SINAR BAHANA MULYA dengan obyek Blok Q.05 Kav.10 seluas 92 M2 beserta Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/0198/RE/DPMPTSP.PPBANG tanggal 19 Februari 2019.