Ditemukan 1413 data
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Basri Adly Banjar, sebagai KepalaBappeda, karena itu secara ex oficio (Cf. UU No. 33 Tahun 2004,memangku Jabatan Sekretaris Tim Anggaran Pemkab.
Zeth Rahayaan, sebagai KepalaBagian Keuangan Setda Malra, dan karena itu secara ex oficio (UU No.33 Tahun 2004, memangku jabatan PPKD, yang menandatanganiDPASKPD No. 1.01.01.16.88.5.2, tanggal 12 April 2007), telahmemberikan keterangan dalam persidangan (Vide halaman 75 76,putusan Pengadilan Negeri Tual), yang antara lain, sebagai berikut : Bahwa Biaya Umum untuk perencanaan biasanya dilaksanakanoleh pihak ketiga, sesuai Keppres Tahun 2005 ;= Bahwa mekanisme pencairan dana melibatkan PPTK ;= Bahwa
Basri Adly Banjar, yang nota beneadalah Kepala Bappeda Matra, karena itu secara ex oficio adalahSekretaris Tim Anggaran Pemkab. Malra, yang sudah tentu sangatpaham tentang APBD Malra, dalam persidangan dengan tegasmenjelaskan bahwa TPA DAK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi DAK,sedang pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh Konsultan (Vide,halaman 75 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa keterangan saksi a de charge Drs.
88 — 54
UndangUndanglalu lintas, tetapi keputusan bahwa tempat ini dipasang ramburambu ituadalah keputusan Tata Usaha Negara ; Bahwa Ahli ilustrasikan pada sebuah restoran di depan restoran dipasangrambu larangan berhenti hurus S, keputusan memasang rambu tersebutmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bukan rambunya ;Bahwa keputusan TUN atas permohonan kemudian ada pihak ke3 yang tidakdituju tetapi memiliki kepentingan itu Individual, sekarang keputusan TUNbukan atas permohonan tapi keputusan TUN ex oficio
peradilan karena adapihak ke 3 yang berkepentingan yang kongkrit yang dirugikan, karenaKeputusan TUN yang terikat umum semua keputusan TUN itu bersifat ergaomes, kongkrit disini keputusan bukan atas permohonan tetapi ex oficiomisalnya keputusan TUN atas permohonan ditujukan kepada ahli makasemuanya terikat atas KTUN tersebut karena bersifat erga omes ;Bahwa obyek sengketa ini mempunyai sifat umum karena sesuai dengan sifatsetiap keputusan TUN yang erga omes, konkritnya disini keputusan TUN iniEX OFICIO
14 — 0
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
101 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa gugatan para penggugat juga kurang pihak seharusnya paraPenggugat juga melibatkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaiTergugat dalam kapasitas sebagai Ketua Yayasan Kebun BinatangKaruwasi Ujung Pandang secara ex oficio, Karena tanah obyek sengketadiporoleh oleh Tergugat H.
33 — 4
karena sebagaimana fakta bahwa Pemohon danTermohon sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan tidak pernahterjadi perceraian, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yangmemohon izin untuk menjatuhkan talak roji terhadap Termohon telah cukupberlasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkaraini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampaipada diktum amar putusan, majelis hakim secara ex oficio
106 — 58
pipadiwilayah PDAM Kota Makassar ;eBahwa yang berwenang memasang diwilayah saksiadalah Pak Idris ; 2 Saksi kedua Tergugat bernama : Frans Pakka, dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikuteBahwa saksi masuk di PDAM sejak tahun 1995 danawalnya ditempatkan di Makassar dengan jabatanterakhir Kepala Seksi Pengawasan Asset danKeuangan ;eBahwa tugas pokok saksi disamping sebagai Kepala seksiPengawasan Asset dan Keuangan juga bagian dariSatuan Pengawasan Internal kedua jabatan ini otomatis(Ex Oficio
diperiksa malam, tidak ada lagiyang diperiksa ; eBahwa kesimpulan dari SPI selesai besok, tanggal 6Agustus ; eBahwa ada rapat internal SPI untuk kesimpulanpemeriksaan pelanggaran pada tanggal 6 Agustus2014 ;eBahwa hasil pemeriksaan dari SPI, yaitu seksi SPImembuat berita acara diserahkan kepada Kabag SPI,Kabag SPI membuat laporan ; Bahwa saksi lupa isi laporan ;Bahwa benar seluruh anggota SPI bertandatangan KepalaBagian dan Kepala seksi ;eBahwa tidak ada surat tugas khusus SPI secaraadministrasi (Ex Oficio
13 — 5
sesuai pula denganketentuan Pasal 70 ayat (8) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006,dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, gunamengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kendatipun Termohon tidak menuntut nafkah iddahdan mut'ah terhadap Pemohon, namun Majelis Hakim karena jabatannyasecara ex Oficio
10 — 4
Maka berdasarkan ketentuanPasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara ex oficio Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islammenyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamiwajib: Memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupauang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi/T ergugatRekonvensi sebagaimana termuat
9 — 0
satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai jjin talak saturaj tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalamperkara ini atas kehendak Pemohon Konpensi sebagai suami TermohonKonpensi, maka sebelum sampai pada diktur amar putusan, majelishakim secara ex oficio memandang perlu untuk mempertimbangkan akibathukum dari putusnya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohonkonpensi tersebut;Menimbang
16 — 5
bahwa meskipun Termohon sebagai isteri yang akandiceraikan tidak menuntut untuk diberikan mutah sebagai pelipur lara atasperceraian yang diajukan oleh suami, namun karena mutah merupakan hakisteri yang akan diceraikan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakimmendasarkan kepada pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan denganpertimbangan Termohon telah mendampingi Pemohon selama kurang lebih8 tahun sebagai isteri dan ibu rumah tangga dalam suka dan duka, makapatut dan wajar apabila Majelis Hakim secara ex oficio
45 — 3
Islam,oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung Nomor 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, YurisprudensiMahkamah Agung Nomor 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka MajelisHakim secara ex oficio
13 — 0
Maka majelis hakim secara ex oficio akanmenentukan kewajiban bekas suami terhadap bekas istri.Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149, 158 dan pasal 156 huruf dKompilasi Hukum Islam yang diambil alin oleh pendapat majelis hakim, makatermohon rekonpensi patut untuk dihukum untuk membayar akibat ceraiberupa; mutah, nafkah iddah dan biaya hadhanah.Menimbang, bahwa besarnya mutah, nafkah iddah dan biayahadhanah, disesuaikan dengan kemampuan bekas suami dalam hal initermohon rekonpensi, sebagaimana ketentuan
203 — 48
namun bila ditinjaudalam kontek yang lebih luas dengan didasarkan pada hasilpemeriksaan setempat ( decente), ternyata tanah =yangdikuasai oleh tergugat lebih luas dari tanah yang dijadikanobyek gugatan, karena pada kenyataannya penggugat hanyamengugat sebagian dari beberapa bidang tanah yang dikuasaioleh tergugat;Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas alasaneksepsi poin kedua dari tergugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa selain atas kedua alasan yangdikemukakan oleh pihak tergugat, secara ex oficio
10 — 0
nafkah kepadaanaknya (nafkah madiyah/nafkah lalu ) tidak bisa di gugat "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,makagugatan Penggugat poin ke 4 untuk nafkah anak yang lampau selama 1tahun harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak yang boleh di tuntut dandiminta adalah nafkah anak untuk masa yang akan datang , oleh karena itusekalipun gugatan Penggugat salah /tidak tepat atau sekalipun Penggugattidak minta nafkah dimaksud , Pengadilan Secara Ex oficio
15 — 7
Dengan kata lain bahwameskipun tidak menuntut akan hakhaknya tersebut, Majelis Hakim secara ex oficio(tanpa diminta) akan memenuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut.;Suatu hal yang perlu diketahui bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat didalamgugatannya seperti mutah. Nafkah iddah.
27 — 9
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 41 (c)Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis hakim secara ex oficio dapatmenentukanbesaran nafkah Iddah dan mutahyang
92 — 25
Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)Bahwa, Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) menyatakan : KETUAYAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)(Ex Oficio) Kabupaten Bandung, beralamat di Jl.
MARIA JENNY
Tergugat:
PT. BANK ROYAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.PT. MUARA AGUNG PERKASA
2.ROY RADJAMIN KURNIAWAN
74 — 21
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.17/2018EKS.Jo.No.0680/2015 tanggal 27 Nopember 2018" tentang PenetapanHal 9 dari 30 halaman Putusan No. 874/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.untuk melaksanakan Sita eksekusi yang dimohonkan Pelawan dalam gugatanperlawanannya sebagai "tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secarahukum"Bahwa Surat "Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.17/2018EKS.Jo.No.0680/2015 tanggal 27 Nopember 2018" yang dikeluarkan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat secara "ex oficio
47 — 26
terhadap putusnya perkawinan karenaperceraian, bagi seorang isteri yang telah putus perkawinannya dapatdiberikan mutah sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (a) KompilasiHukum Islam dan berlaku waktu tunggu/iddah, dan pada saat waktu tunggu/iddah bekas isteri berhak mendapat nafkah dari bekas suami sebagaimanaketentuan pasal 149 huruf (b), Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf bdalam Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasar pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, Pengadilan secara ex oficio
46 — 4
Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, PenggugatRekonpensi keberatan, karena nafkah iddah, kiswah dan mutah telah diatur dalamKompilasi Hukum Islam dan menjadi kewajiban seorang suami yang akanmenceraikan istrinya, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonpensi rekonpensi yangmenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi kabur adalah tidak tepat karenaberdasarkan berdasarkan pasal 41 (c) Undangundang Nomor 1 tahun 1974,Pengadilan secara secara ex oficio