Ditemukan 1397 data
231 — 44
Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/79/X1/2014/Sek.SkwBrt, tanggal 29 November 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tandaT.2;Halaman 39 dari55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Skw.10.11.12.13.14.Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/79/X1/2014/Kalbar/Sek Barat, tanggal 29 November 2014, sesuai dengan aslinya,diberi tanda T.3;Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/103/XII/2014/Sek.Skw Brt,tanggal 1 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;Fotokopi Surat Panggilan Nomor
77 — 24
Bukti T7) dan dariRumah Sakit Bhineka Bakti Husada atas nama BRIPTU DEDI HENDRO (BuktiT8) yang hasil visum et repertum seluruhnya korban menderita luka akibatkekerasan benda tumpul ;Bahwa TERMOHON IV setelah menerima Laporan Polisi vide Bukti T1selanjutnya melakukan proses penyidikan dengan terlebih dahulu menerbitkanadministrasi penyidikan antara lain membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/3433/ X /2012/Ditreskrimum, tanggal 18 Oktober 2012 (Bukti T9), dan SuratPerintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik
Andi Sukri Bin A.M. Muh. Jafar
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur cq. Kepala Kesatuan Reserse Narkoba Polres Luwu Timur
106 — 73
Polisi NomorLP/19/X/2017/SulselResnarkoba, tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda T1; SuratPerintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Nomor : Sp.Gas/39/X/2017/Resnarkoba, tanggal 4 Oktober 2017, diberi tanda T2; SuratPerintah Tugas dari Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Nomor : Sp.Halaman 38 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor3/Pid.Pra/2020/PN MIIGas/10/X/2017/Resnarkoba, tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda T3, SuratPerintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur Nomor : SP.Sidik
MUHAMMAD YUSROH HASIBUAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN R.I Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KAPOLRI Cq KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMUT
104 — 38
Putusan Praperadilan Nomor 95/Pid.Pra/2018/PN Mdnhasil penyelidikan terhadap penyidikan dengan melakukan langkahlangkahsebagai berikut :1. agar penyidik membuat laporan polisi model A;2. agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ahli bahasa, akhliITE;3. agar penyidik melakukan penyitaan sebagai barang bukti terhadapscreenshot danalat elektronik yangdigunakan;Menimbang, bahwa dari surat bukti TI&II8, TI&Il9 pada tanggal 7Nopember 2018 Termohon II telah menerbitkan surat perintah penyidikanNomor Sp.Sidik
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisitersebut, akhirnya penyidik Kepolisian Resor Karangasem, kemudianmenghetikan penyidikan perkara tersebut karena tidak cukup bukti, haltersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah PenghentianPenyidikan Nomor SP.Sidik/24.a/IV/2013/Reskrim, tertanggal 18 April 2013,dimana isinya adalah hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyatatidak terdapat cukup bukti, sehingga penyidikan dihentikan demi hukum;8.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
187 — 58
FIKRI SALIM, SONNY PRIADI dan AGUS BIDIARSOstatus hukumnya dalam perkara ini adalah tersangka dan masih dalam proses(berjalan) sebagaimana Surat Nomor : SP.Sidik/47/VI/2020/Reskrim tanggal 17Juni 2020 atas nama SONNY PRIADI, Surat Nomor : SP.Sidik/74/V1/2020/Reskrim tanggal 17 Juni 2020 atas nama SDR.
FIKRI SALIM als KIKI, danSurat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/47/III/2020/ Reskrim tanggal 03Maret 2020 atas nama AGUS BUDIARSO als AGUS BUDI Bin H.M Soeharto;Bahwa Terdakwa FAISHAL ASSEGAF,ST., bin adalah Pegawai Negeri Sipilpada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor unit kerja Dinas PerumahanKawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor berdasarKeputusan Bupati Bogor Nomor : 823/09/SK/KP/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An.
357 — 290
atas permintaan bantuan penghitungan kerugiankeuangan negara oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin tersebut telahditindak lanjuti oleh Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilanbanjarmasin berdasarkan bukti surat bertanda T3, Nomor : S326/PW16/5/2013dan dilampirkan Surat Tugas Nomor : ST105/PW16/5/2013 tanggal 7 Maret2013 untuk melakukan audit;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T6 berupa suratPerintah Penyidikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Banjarmasin Nomor :SP.Sidik
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Aprial Erwin, SE alias Apri
169 — 30
dugaan tindak pidana pencucian uangyang dilakukan oleh Terdakwa; Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena menduga Terdakwa telahmenerima aliran dana hasil kejahatan berupa uang sebesar Rp.770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi MuhammadAditya Prabowo, S.Hum Alias Didit dari kKasus perbankan syariah; Bahwa awalnya selaku anggota Polri dengan jabatan Penyidik pada kantorDitreskrimsus Polda Sulteng, Saksi telah melakukan penyidikan berdasarkanSurat Perintan Penyidikan Nomor : SP.Sidik
46 — 30
tersisa hanya Rp 190.000.000, (seratus Sembilanpuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan revitalisasi.Bahwa sangat tepat kiranya bila dalam pelaksanaan proyek banyakdiketemukan item pekerjaan yang menyalahi Juknis (volume dikurangi, ada14beberapa item pekerjaan yang hilang) oleh karena dana proyek telahdipergunakan untuk kebutuhan saksi Asri Djafri.e Bahwa kondisi tersebut diatas ditemukan pada saat adanya penyidikan yangdilakukan oleh pihak Polres mamuju dgn Sprindik Nomor : SP.Sidik
109 — 58
SIMBOLON, yang merupakan pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang telah diberi wewenang untuk melakukan tugaspenyidikan sebagaimana dalam Surat Perintan Penyidikan Nomor SP.Sidik/24/II/2020/Resnarkoba tanggal 20 Maret 2020, dan seluruh Berita AcaraPemeriksaan tersebut dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
WARSIH
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
109 — 34
NURALI Alias ALI bin SAOLAN berdasarkan Laporan Polisi NomorLPB/168/II/2018/JABAR, tertanggal 18 Februari 2018, dan SuratPerintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/56/III/2019/Dit Reskrim Um,tertanggal 20 Maret 2019, tanopa mencantumkan Surat PenetapanTersangka;Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Praper No.17/Pid.Prap/2019/PN.Bdg19.20.21.22.23.Bahwa Termohon tidak pernah memberikan pemberitahuan atauSurat apapun baik kepada Sdr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : AGUNG HARI INDRAYUDATAMA, S.H., M.H.
271 — 82
Sp.Sidik/12/11/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020 jo. Surat Perintah Tugas No.Sp.Gas/12/II/2020/Reskrim tanggal 8 Februari 2020); Penyerahan berkas perkara oleh Penyidik Polres Kuningan kepadaKejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 13 Maret 2020 (Surat No.B/15/III/2020/Reskrim tanggal 13 Maret 2020), akan tetapi berkasperkara dinyatakan belum lengkap sehingga Kejaksaan NegeriKuningan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik PolresKuningan pada tanggal 23 Maret 2020 (Surat No.
PROF. DR. H. ASLIM D SIHOTANG,Sp.M, KVR,
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLTABES MEDAN Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES
100 — 29
Bahwa kegiatan penyidikan yang sudahdilakukan dengandidasarkan pada adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 1235 / IV / Res.1.9 / 2019 / Reskrim tanggal 30 April 2019,dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan buktiitu membuat terang tentang dugaan tindak pidana dan gunamenemukan tersangkanya sebagaimanarumusan Pasal 184 KUHAPadalah sebagai berikut:;a. Pemeriksaan saksi;1). SaksiMUCHLISselaku ahli waris dari alm. NURDIN HASJIM danalm.
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
:SP.Sidik/77/IV/2007/Dit Reskrim tanggal 20 April 2 007 dan dari hasilpemeriksaan tersebut para terdakwa di jerat dengan Dakwaan Primairmelanggar dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 4 Jo Pasal 18 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Dakwaan Subsidairmelanggar Pasal 3 Jo pasal 18 huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ACHMAD SUJA'I
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT
Intervensi:
SAADAH
176 — 364
Sp.Sidik/209/VIII/2016/Dit Reskim Umdan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis tanggal 5Januari 2018 No. 3645/DTF/2017 diketahui adanya indikasi tindakpidana dalam pembuatan Akta Jual Beli ;4.
1.H LA ODE ARUSANI
2.DODI HASRI
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan
470 — 132
Sp.sidik/323.a/VII/2018/Dit Reskrim Um dari Kepolisian DaerahSulawesi Tenggara terkait dugaan ijazah palsu Penggugat . Terhadap dalil tersebut,Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwaDPRD menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penggunaan ijazah palsuoleh kepala daerah.
1.Kasieli Halawa Alias Ama Gisel
2.Windarti Gulo Alias Ina Gisel
Termohon:
Kapolri Cq Kapoldasu, Cq kepolisian Resor Nias Selatan
138 — 50
Bahwa Para Pemohon tidakpernah menerima SPDP dari Termohon, maka Para Pemohon memohon untukmenyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/13/Res.1.11/1/2019/Reskrim, tanggal 18 Januari 2019, dan Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/13A/Res.1.11/X/2019/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2019 dalamLaporan Polisi Nomor LP/13/I/2019/SPKC/SU/ResNisel, tanggal 18 Januari2019 atas nama Pelapor Tilina Ndruru alias Ina Iman yang menetapkan ParaPemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidanasebagaimana
38 — 13
Penggugat);Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan penyidikan perkara pidana pencuriansepeda motor milik TAGOR NAPITUPULU tersebut sesuai Surat PerintahPenyidikan Nomor : SP.Sidik/325/X1V2014/Reskrim tanggal 17 Desember 2014dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprindik/325.a/I/2015/Reskrimtanggal 5 Februari 2015.Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan Tergugat atas perkara pidanapencurian yang dilakukan Penggugat adalah sebagai berikut :1.
143 — 52
Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2352/V1V/2013/DitReskrimum tanggal 25 Juli 2013;b. Surat DirekturReskrimumPoldaKalsel Nomor : B/882/V1V2013/ Dit Reskrimum tanggal 30 Juli 2013 perihal SuratPemberitahun Dimulainya Penyidikan;c.
1129 — 1683
menjadi Penyidikdalam pemeriksaan PEMOHON PRPERADILAN di Unit 2 Subdit 4Ditreskrimum dan ada ketentuan Penangkapan harusBahwa, KUHAPidana telah membatasi kewenangan TERMOHONPRAPERADILAN dalam melakukan penangkapan dengan syaratsyaratyang harus terpenuhi dengan demikian sepatutnya oleh Yang MuliaHakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusanmenyatakan tidak sah penangkapan yang menggunakan SPDP NomorB/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor SP.Sidik
SuratPerintah Penyidikan (Sprindik);Bahwa, jelas disebutkan dalam surat perintah penahanan nomor:SP.Han/737/V/2019/Ditreskrimum selama 20 (dua puluh) hari terhitungtanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yang manadalam surat perintah tersebut disebutkan Surat Perintah PenyidikanNomo: SP.Sidik/1956/V/2019/Dit.Reskrimum tanggal 21 Mei 2019 danternyata sampai dengan Permohonan aquo diajukan KeluargaTersangka belum pernah menerima Pemberitahuan dan administrasiBerita Acara Penahanan, pemeriksaan