Putusan Nomor 801/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 06 September 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat

yaitu penetapan Pemohon Peninjauan Kembali dalamSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor:SPKTNP385/BC/2017, tanggal 13 Juli 2017, sesuai dengan LaporanHasil Audit Nomor: LHA159/BC.092/IP/2017, tanggal 13 Juli 2017, yangmenetapkan kembali nilai pabean atas importasi 105 (seratus lima)Pemberitahuan Pabean (PIB), sehingga terdapat kekuranganpembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp397.295.000,00 yang tidak disetujui oleh Termohon PeninjauanKembali tidak dapat

dibenarkan, karena setelan meneliti dan mengujiHalaman 4 dari 8 halaman.

dibenarkan, karena pertama,Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terbukti telahmelakukan penundukan diri secara diamdiam bahwa dalampelaksanaan impor/clearence stage, telah mereduksi ketentuankewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo; kedua,dengan mendalilkan mempunyai freisermessen untuk membuatperaturan kebijakan (beleidsregel, pseudowetgeving) untuk prosedurimpor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar RpO,00 (nihil);Menimbang

:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Il:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenaipenilaian hasil pembuktian dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas,keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalamtingkat kasasi ;NOVUM :Menimbang, bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karenakeberatan tersbut tidak pernah dikemukakan baik pada pemeriksaan tingkatpertama maupun pada pemeriksaan tingkat banding (novum) dan tidaklahpada tempatnya untuk diajukan pemeriksan dalam tingkat kasasi ;PENGULANGAN

FAKTA :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hanyamerupakan pengulangan fakta belaka, dimana hal serupa ini tidak dapat lagidipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung ;TEPAT :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku;TEPAT + PHPBahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan

No. 3010 K/Pdt/1999IRRELEVANT :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itutidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini(irrelevant);AMBIL ALIH PERTIMBANGAN TK. :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggibeeen berwenang mengambil alin Putusan Pengadilan Negeri ............. yangdianggapnya telah tepat dan benar serta dijadikan sebagai pertimbangansendiri;Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 3010 K/Pdt/1999

No. 1042 K/Pid.Sus/2009Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke. 1 :Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telahtepat dalam pertimbangan dan putusannya ;mengenai alasanalasan ke. 2, 3 :bahwa alasanalasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasantersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkandalam pemeriksaan pada tingkat

dibenarkan,oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatuperatuan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimanamestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui bataswewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981) ;PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena tidak ternyata

No. 1042 K/Pid.Sus/2009Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULAPENILAIANHASIL PEMBUKTIAN :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itutidak dapat dipertimbangkan dalam

ketentuan Undangundang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo. 8 tahun 1981) ;TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidakmenyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGANPENGADILAN NEGERI :Hal. 20 dari 16 hal.

No. 1042 K/Pid.Sus/2009Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alin pertimbanganPengadilan Negeri sebagai pertinbangan Pengadilan Tinggi sendiriapabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepatdan benar ;TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :Bahwa keberatantersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatantersebut tidakmerupakan dasar hokum untuk kasasi, karena tidakberkenaan dengan tidak diterapkan suatu

;bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi denganmenguatkan putusan Pengadilan Negeri telah pula menolak gugatan pengpugat untuk kasasi Tjioe, padahal seharusnja gugatan itu dinjatakan tidak dapat diterima, ialah karena gugatan itu didasarkan .atas alasanadanja onheelbare tweespalt antara kedua belah pihak dan onheelbaretweespalt ini tidak disebut dalam pasal 209 Burgerlijk Wetboek sebagaialasan untuk menuntut pertjeraian bahwa berhubung dengan itu makagugatan tersebut sebagai

suatu gugatan jang tidak berdasarkan hukum587harus dinjatakan tidak dapat diterima;ad. 2:bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan sepandjang mengenai pendapat penggugat untuk kasasi Tjioe bahwa dalam perkara ini harus diperlakukan hukum adat, jang berlaku bagi orang Indonesiaasli, bahwabagi mereka kedua telah pihak tetap berlaku Burgerlijk Wetboek, akantetap!

dibenarkan karena keberatanitu tidak ditudjukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi melainkan ditudjukan terhadap putusan Pengadilan Negeri, putusan mana telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi; bahwa meskipun demikian oleh karenatelah diputuskan untuk memutuskan (membubarkan) perkawinan keduabelah pihak dengan suatu pertjeraiah, maka perlu untuk menentukansiapa diantara kedua belah pihak tersebut patut diangkat mendjadi wali;bahwa berhubung kedua anak dari keduapihak tersebut masih ketjildan masih

membutuhkan kasihsajang dan perawatan seorang ibu, makapihak Kweelah jang patut diangkat mendjadi wali atas anak2 tersebut;mengenai keberatan2 dari penggugat untuk kasasi Kwee Poey Tjoe Nio: (penggugat untuk kasasi Kwee): :ad. a. 1 dan 2:bahwa keberatan2 ini dapat dibenarkan dengan perlu mendapat perbaikan dalam arti bahwa gugatan rekonpensi dapat diadjukan: oleh pihak jang digugat (dalam konpensi) selama masih berlangsung proces djawabmendjawab; bahwa Undang2 i.c. pasal 158 Rechtsreglement Buitengewesten

, 132b H.LR., hanja menjebut istilah djawaban begitu sadjadan misalnja dupliek pun masih merupakan djawaban, meskipun bukandjawaban pertama, maka dengan menafsirkan seperti diatas keberatanpenggugat untuk kasasi dapat dibenarkan;588ad.b:bahwa keberatan Ini pula dapat dibenarkan oleh karena telah mendjadi jurisprudensi tetap bahwa onheelbare tweespalt dapat didjadikanalasan untuk bertjerai bagi orang jang tunduk pada Burgerlijk Wetboek;bahwa berdasarkan fakta2 jang dapat terbukti dari pemeriksaan

4. Menyatakan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diketahui oleh Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat. Dengan pembagian yang sudah diterima oleh Penggugat dan Tergugat secara baik dan ikhlas, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak, tertanggal 1 Nopember 2017, adalah Pembagian yang baik dan dapat dibenarkan.

Nomor 155 K/Ag/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasan kasasi A, B dan C:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah dalam menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi A tidak dapat dibenarkan karena PengadilanTinggi Agama Jakarta sudah memeriksa faktafakta yang terungkap dalampersidangan peradilan tingkat pertama;Bahwa alasan kasasi B dan C

juga tidak dapat dibenarkan karenamerupakan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atau bila

/Pdt.P/2015/PA.JB. tanggal 3 Februari 2016 batal dan selanjutnyaditetapbkan Pewaris dan ahli waris sebagaimana yang telah dipertimbangkandan diputus oleh Judex Facti dengan tepat dan benar;Bahwa meskipun dalam suatu gugatan waris harus memenuhi rukunsengketa waris yakni adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan, namunpokok perkara a quo pada dasarnya adalah pembatalan penetapan ahli waris,bukan gugatan waris yang sejak semula memang tidak menyebut harta waris,maka gugatan pembatalan tersebut dapat

dibenarkan sekalipun tanpamencantumkan tentang harta warisan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataPutusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nuriana Binti Muhamad Nuh,tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak danPemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukumuntuk membayar biaya perkara

dibenarkan, karena Bukti PK1berupa Asli Surat Pernyataan Bernadino Gusmau tanggal 2 Desember2016, Bukti PK2 berupa Asli Surat Pernyataan Serva Sius Martintanggal 19 Mei 2018, Bukti PK3 berupa satu lembar foto yangmenampakkan gambar Terdakwa Il.

Desy Miranti Angelina Tanesibersama 3 (tiga) orang anaknya, Bukti PK4 satu lembar foto yangmenampakkan gambar anakanak Para Pemohon PeninjauanKembali/Para Terpidana yang sedang tidur, Bukti PK5 berupa satulembar foto orang yang sedang menandatangani surat, dan KeteranganSaksi Pascuela Maria Ikun bukanlah merupakan keadaan baru yangmenentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) KUHAP; Bahwa buktibukti surat tersebut tidak dapat dibenarkan karena baiksecara formil maupun materiil tidak dapat dinilai

tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan samasekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkapdalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepatdan benar oleh judex facti;Bahwa selain itu ternyata alasan permohonan Para PemohonPeninjauan Kembali/Para Terpidana dimaksud hanya berkenaandengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikianitu tidak dapat

dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaanpeninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulanputusan judex facti dan judex juris ternyata tidak memperlihatkan suatukekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara aquo, serta dalam putusan judex facti dan judex juris dimaksud tidakterdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasardan

Putusan Nomor 268 PK/Pid.Sus/2018 Bahwa selain itu, putusan judex facti dan judex juris telahmempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurutketentuan undangundang dan pengadilan tidak melampaui bataswewenangnya;Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenatidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;Menimbang bahwa dengan

putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 30 April 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00395/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30 Maret 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011Nomor 00012/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.343.661.3093.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar

Putusan Nomor 3733 B/PK/Pjk/2019perkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2011 sebesarRp16.192.101.856,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak

Putusan Nomor 3733 B/PK/Pjk/2019berpendapat bahwa koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauanatas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri berupa pendapatan diskonasuransi sebesar Rp16.192.101.856,00; tidak dapat dibenarkan danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1.

dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanHalaman 3 dari 7 halaman.

dalamperkara a quo yaitu penetapan Pemohon Peninjauan Kembali dalamSurat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)Nomor: SPKTNP391/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017 sesuai denganLaporan Hasil Audit Nomor: LHA159/BC.092/IU/2017 tanggal 13 Juli2017 yang menetapkan kembali nilai pabean atas importasi 4 (empat)Pemberitahuan Pabean (PIB), sehingga terdapat kekuranganpembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp46.299.000,00; yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat

dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih

Putusan Nomor 3398/B/PK/Pjk/2019dengan menggunakan incoterm EXW yang ditindaklanjuti SuratPenetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor :SPKTNP391/BC/2017 tanggal 13 Juli 2017 sesuai dengan LaporanHasil Audit Nomor: LHA159/BC.092/IU/2017 tanggal 13 Juli 2017 yangmenetapkan kembali nilai pabean atas importasi 4 (empat)Pemberitahuan Pabean (PIB) tidak dapat dibenarkan karena pertama,Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telahmelakukan penundukan diri secara diamdiam

Pasal 16UndangUndang a quo, sehingga dapat dikesampingkan (put aside) danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan azas dan jiwa dari Pasal 7 UndangUndang Nomor 12Tahun 2011;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan

Makassar mempelajariberkas perkara, berita acara persidangan, buktibukti tertulis dari kedua belah pihak sertasetelah mempelajari pula pertimbangan hokum Pengadilan Tingkat Pertama, makaPengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dalampertimbangan hukum putusan pada halaman 13 (tiga belas) alinea 2(dua) yangmempertimbangkan kedudukan isteri pertama tergugat sebagai pihak yang berhak atasobyek sengketa walaupun tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo hal initidak dapat

dibenarkan karena pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak bolehmenyimpan dari dalil gugatan, sementara dalam posita gugatan penggugat tidak memuatadanya pihak lain selain dari pada tergugat (obscuur libel).Menimbang bahwa selain itu, hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumPutusan pada halaman 14 (empat belas) alinea 1 (pertama) memberikan 1/3 bagian dariobyek sengketa kepada isteri pertama Tergugat, kemudian dinyatakan dalam amarkonvensi pada poin 3, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena

pertama penggugat (Rasminah ) berhak mendapat 1/3 bagian dari harta bersamaobyek sengketa, karena penggugat dalam posita gugatannya menyatakan obyek sengketadiperoleh penggugat selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat( Hj.Asrofah bintiYaten), sementara dalam petitumnya, penggugat menuntut agar obyek sengketa dibagi2, (dua), yaitu % bagian untuk penggugat dan 2 bagian untuk tergugat, sehingga dengandemikian, hakim tingkat pertama telah mengabulkan melebihi posita maupun petitum,dan hal ini tidak dapat

dibenarkan karena telah melampaui batas wewenang,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 189 ayat (3) RBg;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakimtingkat pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan TingkatBanding akan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusanrekonvensi;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) biaya perkara padatingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada

kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat

dibenarkan karena judex factitidak salah dalam menerapkan hukum, dan alasan PemohonKasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut beratringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan judex factiyang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi; Bahwa putusan judex facti (incasu Pengadilan Tinggi Medan) yangmenguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran atasketerbuktian Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 112 Ayat(1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Nomor 1393 K/Pid.Sus/2019rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak salah dalammenerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telahmemberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalammempertimbangkan faktafakta hukum di persidangan;Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yangdijatunkan judex facti tersebut dengan alasan dipandang terlalu ringan dantidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotikatidak dapat dibenarkan,

Alasan kasasi tersebut, tidak dapat dibenarkan karenaJudex facti dalam menjatuhkan putusannya tidak salah dalam menerapkanhukum.

Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwaterdapat keadaan baru (novum) berupa Surat Pendaftaran Ciptaandengan Nomor Pendaftaran 056504 yang diterbitkan oleh KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 8 Februari 2012 (Bukti PK2)yang didasarkan kepada Permohonan Pendaftaran Ciptaan denganNomor Agenda 000201100488 tertanggal 8 Februari 2011 (Bukti PK 1)dapat

dibenarkan berdasarkan pertimbangan bahwa keadaan barutersebut belum pernah diajukan dalam persidangan perkara a quosebelumnya, dan keadaan baru tersebut mempunyai hubungan yangsangat erat dengan pokok perkara a quo, serta bersifat menentukankebenaran materiil perkara a quo;Bahwa sebelum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamenerbitkan pendaftaran Hak Cipta tersebut, Ditjen Hak Cipta telahmelakukan penelitian yang mendalam, maka dengan keluarnya NomorPendaftaran Hak Cipta oleh Pemohon Peninjauan

Hendra, Bc selaku Penemu Kalkulator Jari Tangan (BuktiPK3) dapat dibenarkan karena Drs. Hendra, Bc. lah yang merupakanPenemu Kalkulator Jari Tangan pada tahun 1953 yang kemudianpenemuan tersebut dibukukan dan metodemetode atau teknik perkalianHal. 6 dari 10 hal. Put. No. 254 PK/Pid.Sus/2017menggunakan jari tangan dituangkan dalam buku karangan Drs. HendraBc yang berjudul Buku Aneka Berhitung Cepat.

Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mendalilkan bahwaterdapat keadaan baru (novum) berupa UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai penggantiUndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Bukti PK5)dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 41 huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HakCipta yang berbunyi "Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:setiap ide, prosedur, sistem

dibenarkan dan permohonan peninjauan kembalitersebut dapat dikabulkan, sehingga berdasarkan Pasal 263 Ayat (2)juncto Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapatcukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 255 K/Pid.Sus/2013 tanggal 6 Mei 2015 tersebut danMahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara tersebut dengan amarseperti yang akan disebutkan di bawah ini:Mengingat Pasal 191 Ayat

seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkandari lima kali persidangan yang dilaksanakan, Pemohon hanya datangmenghadap pada persidangan pertama dan kedua saja, dan padaPutusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Bkl, Halaman 2 dari 6persidangan selanjutnya tidak datang menghadap ke persidangan, sekalipunPemohon telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk hadir ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan sesuatu alasan yang dapat

dibenarkan menurut hukum, adapunTermohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun iatelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menuruthukum;Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohonakan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada persidangan

dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkandari lima kali persidangan yang dilaksanakan, Pemohon hanya datangmenghadap pada persidangan pertama dan kedua saja, dan padapersidangan selanjutnya tidak datang menghadap ke persidangan, sekalipunPemohon telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk hadir ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan sesuatu alasan yang dapat

dibenarkan menurut hukum, adapunTermohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun iatelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang dapat dibenarkan menuruthukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Pemohon mengakubahwa

dan tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Juru SitaPengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan dengan relaasnomor : 304/Pdt.G/2011/PA.TR bertanggal 7 Oktober 2011 dan tanggal 10 Februari2012 dan tidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untukhadir di persidangan, sedang ketidakhadiran penggugat tersebut tidak ternyatadisebabkan adanya alasan/halangan yang dapat

dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut olehJurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 2 (dua) kalipemanggilan yaitu tanggal 07 Oktober 2011 dan tanggal 07 November 2011, baikPAGE 5melalui Siaran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, maupun melalui PapanPengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb, ternyata tergugattidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagaikuasanya tanpa alasan yang sah menurut

bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertiyang diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik penggugatmaupun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dipanggilsecara resmi dan patut masingmasing sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, dantidak juga menghadirkan orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, sedang ketidakhadiran penggugat dan tergugat tersebut tidak ternyatadisebabkan adanya alasan/halangan yang dapat

dibenarkan oleh hukum;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran penggugat maupun tergugat tanpaalasan/halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum serta tanpa mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan baik penggugatmaupun tergugat tidak bersungguhsungguh dalam berperkara, sehingga gugatanpenggugat dinyatakan gugur, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugatdatang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidakmenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasanyang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan sebanyak dua kaliberturutturut

pada tanggal 16 Agustus 2017 dan 30 Agustus 2017 Penggugattidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturutturut pula;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidakdatang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil

dibenarkan secara hukum;11.

dibenarkan secarahukum.

skorsing tersebut batal demihukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikanpekerjaan terhadap Para Penggugat adalah bertentangan denganpasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah ParaPenggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangandengan pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara

Primair1.Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untukseluruhnya;Menyatakan Mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugatbertentangan dengan pasal 55 UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum olehkarenanya Mutasi tersebut batal demi hukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang telah menskorsing Para Penggugatselama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Maret 2019 sampaidengan tanggal 26 Juni 2019 tidak dapat dibenarkan secara hukum olehkarenanya

skorsing tersebut batal demi hukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang kemudian tidak memberikanpekerjaan terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan pasal93 ayat (2) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum;Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak membayar upah ParaPenggugat selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat bertentangandengan pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga tidak dapat dibenarkan

1. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Surat Keterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No. 140/145/90/HAT/IX/ 2012 tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanah oleh Tergugat II adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah DusunTanusang milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Everhardus Pesurnay ( kakek Penggugat ) dan

milik Tergugat II yang diterbitkan oleh Tergugat III adalahtidak dapat dibenarkan karena terdapat/letaknya didalam tanah DusunTanusang milik Penggugat sebagai ahli waris darialmarhumEverhardus Pesurnay dan oleh sebab itu harus dinyatakancacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September 2012yang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugat II dan SuratKeterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 denganNo. 140/145/90/

HATIIX/ 2012 tentang Surat Keterangan PenguasaanTanah oleh Tergugat II adalah tidak dapat dibenarkan karenaHalaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT AMB26.Zi.28.terdapat/letaknya didalam tanah Dusun Tanusang milik Penggugatsebagai ahli waris dari almarhum Everhardus Pesurnay ( kakekPenggugat dan oleh sebab itu harus dibatalkan dan dinyatakan cacathukum tidak mempunyai kekuatan berlaku.Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat II yang diperolehdari Tergugat adalah tidak dapat

dibenarkan/tidak sah dan oleh sebabitu harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan mengikat secara hukum.Bahwa penguasaan atas tanah oleh Tergugat dan Tergugat II yangdidasarkan atas perbuatan melawan hukum (on rechtmatige daad) dan/ataudidasarkan atas alas hak yang tidak sah (ilegal), maka baik Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat III, maupun sekalian orang yang mendapat hakdari padanya harus dinyatakan batal dan atau dinyatakan cacat hukum dantidak mempunyai

Majelis Hakim PengadilanTinggi Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini Berpendapat lainMohon Putusan Yang Seadil adilnya.Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Pembandingtersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang padapokoknya menyatakan :1.Bahwa Memori Banding dari Para Pembanding point 1 adalahsangat tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampinkan oleh YangMulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadli perkara inikarena:1.

Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 25 September2012 yang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugat II dan SuratHalaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT AMB10.11.Keterangan Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012 dengan No.140/145/90/HAT/IX/ 2012 tentang Surat Keterangan Penguasaan Tanaholeh Tergugat Il adalah tidak sah dan tidak dapat dibenarkan karenaterdapat/letaknya didalam tanah DusunTanusang milik Penggugatsebagai ahli waris dari almarhum Everhardus Pesurnay

Kembali dahulu PemohonBanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2014 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapat

dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan MengabulkanSeluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor: KEP75/ WBC.03/2012 tanggal 13 April2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.740.022.7073.000,sehingga tagihan kurang bayar atas PEB Nomor : 001826 tanggal 30 April2010 menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2018kekurangan Bea Keluar sebesar Rp24.136.000,00 yang tidak disetujuioleh Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Pemohon

Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah melaksanakan dengan benar prosedurekspor barang Crude Palm Oil (CPO) yang dimuat dalam PEB Nomor :001826 tanggal 30 April 2010 dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE)Nomor : 001671/PM/WBC.03/KPP.02/2010 tanggal 30 April 2010, danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan karenabertentangan dengan prinsip Se/f Assessment yang menjadi politikhukum pemungutan pajak, di samping itu, bertentangan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga tagihan kurang bayar atas PEB Nomor : 001826tanggal 30 April 2010 menjadi nihil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

pasal 189 RBG.5. bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe penggugat untukkasasi/tergugatasal 1 mau menyerahkan surat perjanjian dengan Abdul Wahabtanggal 27 Juli 1970 akan tetapi ditolak oleh Hakim berarti mengurangi kebebasan penggugat untuk kasasi/tergugatasal 1 yang seharusnya Hakim tidakboleh berat sebelah dan seharusnya onpartijdig vide surat perjanjian tanggal27 Juli 1970 bersama ini dilampirkan,Menimbang :mengenai keberatankeberatan ad. 1 dan 2 :bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat

dibenarkan, karena judexfactitidak salah menetrapkan hukum ;mengenai keberatan ad. 3 :bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal itu tidak bertentangan dengan surat gugatan, karena almarhum Abdul Wahab tidak pernahdiajukan sebagai tergugat ; .mengenaj keberatan ad. 4 :bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena judexfacti tidaksalah menetrapkan hukum, karena hal itu tidak bertentangan dengan hukumacara;mengenai keberatan ad.

:bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena bertentangandengan beritaacara Pengadilan Tinggi Barda Aceh, karena menurut berita ucara tersebut penggugat untuk kasasi menyatakan mohon keputusan ,Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dialas, lagi puladari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judexfacti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh penggugat untuk kasasi A.M Mohamad Zainuddin tersebuthams ditolak

Putusan Nomor 38/B/PK/Pjk/2018Kembali pada tanggal 7 Juli 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkansebesar Rp10.441.900,00 dan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UUKUP yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta

danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara

Pajak a quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanJuncto Pasal 4 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat

dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi Re10.441.900,00 dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00Jumlah seluruh