Pemohon:
Qurais Ismail Bin Ismai
Termohon:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA KALIMANTAN TIMUR
2.Kepolisiam Daerah Kalimantan Timur Derektorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur

KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.;PT. Indowana Arga Timber.;

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas KehutananProvinsi Kalimantan Timur Nomor : 970/7297/KPTS/DKIV/2013Tentang Sanksi Denda Administrasi Kepada PT. Indowana ArgaTimber, tertanggal 30 Desember 2013 ;3.

MENGADILIMenytakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tapi tidak hadir;Mengabulkan Gugatan untuk sebagian dengan verstek;Menyatakan Keputusan Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/957/IUP-OP/BPPMD-PTSP/V/2016 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT.

METSA TRANS LOGISTICS adalah sah menurut hukum;Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk di daftarkan didalam DATA BASE IUP OP BATUBARA DI DITJEN MINERBA;Memerintahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, untuk memproses pendaftaran Perusahaan milik Penggugat (PT.

METSA TRANS LOGISTICS - KEPALA DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DalamPokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 880/IV.I-1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Thomas Edison, S.E.

NIP. 19711229 199203 1 006;

Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Teluk LerongIlir,Kecamatan Samarinda Ulu, Provinsi KalimantanTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Mei 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWAN:GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNomor 2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,dengan ini memberikan kuasa kepada :1. H. SUROTO, SH ( Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi Kaltim) ;Halaman 1 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMD2. RADIANSYAH, SH., M.Hum ( Kepala BagianBantuan Hukum Setda Prov. Kaltim ) ;3.

Bahwa KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Nomor:880/IV.I1651/TUUA/BKD. Tanggal 28 Maret 2019 ~ TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Atas nama: Thomas Edison, SE. NIP:197112291992031006.

Bahwa PENGGUGAT pada Tanggal, 31 Juli 2018 oleh Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 824.3/138/kpts/DK1/2018.Dengan Nama Lengkap THOMAS EDISON NIP: 197112291992031006Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I, III/d dengan Jabatan Terakhir sebagaiPelaksana Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit Kerja;UPTD KPHP Batu Ayau Instansi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur.9.

Timur Nomor :824.3/138/Kpts/DKI/2018 tanggal 31 Juli 2018 ;Foto kopi Sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor:800/1424/DK1I/2019 Tanggal, 23 Mei 2019 oleh DinasKehutanan Provinsi Kalimantan Timur ;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 880/IV.I1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019, TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas namaTHOMAS EDISON, SE ;Foto kopi dari

Timur yang merupakanPejabat yang Berwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugatyang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan PejabatPembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, olehkarenanya dengan mengacu pada Asas Hukum Affirmanti Incumbit Probatiomaka diperoleh kesimpulan bahwa Sekretaris Daerah Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak adamengajukan

Pemohon:
H MASKUNI
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DK VS PT NUANSA CIPTA REALTINDO, DKK

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, beralamatdi Jalan Gajan Mada Nomor 2 Kalimantan Timur, yangdiwakili oleh Dr.H.Awang Faroek Ishak, dalam hal inimemberikan kuasanya kepada: Syahril Yahya, S.H., M.H.,(Jaksa Pengacara Negara) dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2013;ll. WALIKOTA SAMARINDA,., beralamat di Jalan MT. HaryonoNomor 14 Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwakili olehH.

Nomor 2521 K/Pdt/20182.PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) TBK,Cabang VI KALIMANTAN, diwakili oleh Direktur, AgusPurbianto yang beralamat di Jalan Macatus Baru No.5klandasan Ulu, RI. 48 RW XI, Balikpapan 76113,Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasanyakepada Dian Hakiki Napitupulu, S.H., CLA dan kawankawan., Para Advokat dari Firma Hukum Hakiki & Christiano,beralamat di Jalan K.H.

KONSTRUKSI V,berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM.18, PejatenTimur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan memiliki kantorcabang di Jalan Milino No.16, Balikpapan, Kalimantan Timur,yang diwakili Direktur Utama, Budi Harto, hal ini memberikankuasanya kepada Taufik Arizar, S.H., dan kawankawan.,Para Advokat yang berkantor di ACS Law Firm beralamat diOffice 8 di lantai 11, JI.

/XlO7 antara Kepala Dinas Perhubungan KotaSamarinda, selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat DaerahDinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk danatas nama Pemerintah Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan PTNuansacipta Realtindo, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal26 November 2007 adalah Perjanjian yang Batal Demi Hukum dan TidakMemiliki Kekuatan Hukum;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarseluruh biaya

Timur): Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor436/PDT/2017/PT KT DKI.

KUKAR INDO COAL, vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Timur, berlakudari tanggal 24 Juni 2005 sampai dengan 24 Juni2006 ;1.3.

MULIA PERSADA KARTANEGARA diKecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha,berlakutanggal 19 Juli 2006 sampai dengan 19 Juli 2009 padakawasan KW.KIN 2005 036 Er yang bertumpang tindihdengan lokasi Penggugat seluas : 2.748 Ha (dua ributujuh ratus empat puluh delapan Hektar) ;.

Timur.

MULIA PERSADAKARTANEGARA di Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten KutaiKartanegara Provinsi Kalimantan Timur seluas 5.000 Ha ;4.

Pembanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : THOMAS EDISON, SE.

JKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117,Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraANLAL A := nanan naan nnn nnn nen nen nnn nnn nce nencnnesGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor2 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Kaltim);Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi kalimantan Timur pada KantorGubernur Kalimantan Timur, beralamat Jalan Gajah Mada Nomor02 Samarindakalimantan Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/5277Hk/2019 tertanggal 10 September2019; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ PEMBANDING;Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 108/B/2020/PT.TUN.JKTMELAWANTHOMAS EDISON, S.E., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mantan PegawaiNegeri Sipil Tempat tinggal di JI.

No. 108/B/2020/PT.TUN.JKTMenyatakan batal Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:880/IV.I1651/TUUA/BKD tanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentiankarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama ThomasEdison, S.E.

Pembanding/Tergugat : PT.PUPUK KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : GAZALI SIKKIRI RUPA

PUTUSANNomor : 21/ PDT / 2013 / PT.KT.SMDADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jl. Ir. JamesSimandjuntak, No. 01, Bontang, Kalimantan Timur, 75313 ;Dalam hal ini diwakili oleh KuasaKuasanya yangbernama : 1. LUKAS BUDIONO, SH., CN., LLM ; 2.

Suwandi No. 23, Samarinda, Kalimantan Timur ; 6. ASWANUDIN, S.H., M.H., Advokat, beralamat diJl. Pangeran Antasari, Gg. 4, RT. 1, No. 72,Samarinda, Kalimantan Timur ; 7. ARDI HARTO MULYO, S.H. ; 8. SUKARDI, S.H. ; 9. BENEDIKTUS ANUGERAHRIA, LL, SH. ; ManagerManager dan Staf Bidang Hukum PT. PupukKaltim, beralamat di Departemen Hukum PT.Pupuk Kaltim Jl. Ir.

Il, DesaSangkima, Kecamatan Sangatta, Kalimantan Timur;MUHAMMAD KUSNADI, 33 tahun, beralamat di JI. Kapal Pinisi 7, RT.042, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;A'MIN, 29 tahun, beralamat di JI. Kapal Layar 5, RT. 024, KelurahanLoktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;TAHAR, 50 tahun, beralamat di JI.

Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal10 April 2013 oleh kami H.

KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis,JANNES ARITONANG, SH. MH. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH. MH.SH. MH. masingmasing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda sebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 11 Pebruari2013 Nomor: 21/PDT/2013/PT.KT.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR, dkk vs KASENI BIN KARSO REJO

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang,Kota SamarindaKaltim, dalam hal ini memberi kuasakepada 1. Adi Sutanto, S.H., 2. Andi Sundari S.H., 3.Mustofa, S.H, 4. Wilson Tuter Salindeho, S.H.,kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Tinggi Kalimantan Timur yang berkantor diJalan Bung Tomo Nomor 105, Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2009.;2.

Yamin Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal inimemberi kuasa kepada 1. A. Fydayeen, S.H., 2. SiluhChandrawati, S.H., M.H., 3. Rosnaini Ulfa, S.H., 4. DianAnggraeni Karmilasari, S.H., kesemuanya adalah JaksaPengacara Negara yang berkantor di Jalan M.

Yamin Samarinda,Kalimantan Timur;Pemohon Kasasi Ill dahulu Tergugat I/VPembanding Il;melawanHal. 1 dari 29 Hal. Put.

Putusan TingkatBanding oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 52/PID/2007/PT.KT.SMD, tanggal 25 Juni 2007 Jo.

KEPALAKEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR, 2. KEPALA KEJAKSAANAGUNG Rl, Il KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA, Ill.

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DKK

PT MELATI BUMI KALTIM VS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DKK

Menyatakan sah dan berharga buktibukti surat yang diajukan olehPenggugat dalam perkara ini termasuk diantaranya Surat PerjanjianKerjasama Antara Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur Dengan PTMelati Bumi Kaltim Nomor 1490/420/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentangPenyediaan Konsumsi, Akomodasi Dan Sarana Prasarana Di KampusHalaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 1920 K/Pdt/2017Melati Untuk SMA Negeri 10 Samarinda;3.

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat 1):b. Armin, S.Pd, M.Pd., (Tergugat II); danC. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. (Tergugat III).Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah, apakahmenempatkan saudara Armin, S.Pd, M.Pd., dan saudara H.M. Ridwan Tassa,M.Si., sebagai tergugat dalam perkara ini sudat tepat dan benar?

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat 1):b. Armin, S.Pd, M.Pd., (Tergugat II); danG. H.M. Ridwan Tassa, M.Si. (Tergugat III);Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakahmenempatkan saudara Armin, S.Pd, M.Pd dan saudara H.M. Ridwan Tassa,M.Si sebagai Tergugat dalam perkara ini sudat tepat dan benar?

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor1940/420/V/ 2014 tanggal 30 April 2014, antara TergugatI (DinasPendidikan Kalimantan Timur) dengan Penggugat (PT MelatiBumikaltim), dimana diputus secara sepihak oleh Tergugatl, makaterjadi ketidak patuhan terhadap halhal yang telah disepakatisebagaimana dituangkan dalam Pasalpasal perjanjian;Dengan diputusnya Perjanjian kerjasama di maksud adalah termasukwanprestasi (ingkar janji);2.

Ridwan Tassa.M.Si selaku Ketua Komite SMA 10 NegeriSamarinda, dalam gugatan diikutkan sebagai Tergugatlll, dimana tertuangdalam Perjanjian kerjasama Nomor 1940/420/V/2014 tanggal 30 April 2014,atara Penggugat dengan Tergugat (Dinas Pendidikan Kalimantan Timur),Tergugatlll (DR. H.M.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS KAROLINA, DKK;;

YULIANUS PALANGIRAN, S.E.melawan-GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;-MARJAKI (TERGUGAT II INTERVENSI);

Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perwatasan milik Tergugat Rekonvensi seluas 2.878 M sesuai Gambar Situasi Nomor 474/K/1983 tanggal 19 Mei 1983 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 Tahun 1997 sehingga tercatat dalam daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) A tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur dengan Nomor Kode Barang 1.3.1.01.003.006.002 dan Nomor Register 000001 dengan luas 132.904 M;

PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.

PLN ( Persero) Wilayah Kalimantan Timur;2. WIJAYANTO NUGROHO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan AssistenAnalyst Hukum PT. PLN (Persero ) Wilayah Kalimantan Timur;3. RAGIL SUGIARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Assisten AnalystHukum PT. PLN ( Persero ) Wilayah Kalimantan Timur;kesemuanya beralamat di Jalan M.T. HaryonoNomor 384 Balikpapan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 012.

PLN Wilayah Kalimantan Timur, dalamJabatan Junior Operator Distribusi pada KantorPelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN( Persero ) Wilayah Kalimantan Timur, JabatanJunior Operator ODistribusi Pada KantorPelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN( Persero ) Wilayah Kalimantan Timur padatahun 2009 berdasar Surat Keputusan GeneralManager, PT.

PLN( PERSERO ) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E02,yang diterbitkan oleh Tergugat;3. Memerintahkan kepada Tergugat General Manager, PT. PLN( PERSERO ) wilayah Kalimantan Timur, untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli 2011,tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BerupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT.

PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Area Berau kepada Sdr.Marlan Rosandy Nomor : 140/462/ABRU/2011R, tanggal 22 Juli 2011,perihal Undangan Bipartit;. BuktiT4 : Foto copy sesuai dengan aslinyaDaftar hadir PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur TentangPerundingan Bipartit, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, padahari Senin, tanggal 25 Juli 2011, jam 11.00 wita, sampai selesai;.

PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Jabatan JuniorOperator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN(Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E01;13.BuktiT13 : Foto copy sesuai dengan aslinyaNota Dinas PT.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTANTIMUR, 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI KALIMANTAN TIMUR, diwakili oleh Dr.Mazwar, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR (PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR), DKKDanBADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMURMELAWAN1. Negara Republik Indonesiacq. Pemerintah Republik Indoneisa cq. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia cq. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq. Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahranie Kalimantan Timur,2. Drs. H. Ramli Yahya, M.Hum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur cq.Direktur Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahranie Kalimantan Timur,berkedudukan di Jalan Palang Merah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Drs. H.

Timur, maupundari Penggugat;Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 Anggaran DasarPenggugat, yang berwenang mewakili Penggugat di dalammaupun di luar pengadilan adalah Pengurus, Pengurus dalammewakili Yayasan harus dua orang pengurus bertindak secarabersamasama;Bahwa Tergugat II bukan Pengurus YARSI Kalimantan Timur,melainkan Ketua Pembina YARSI Kalimantan Timur.

T.L9 ;10.Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 180/K.419/2016tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan HakPemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda KepadaYayasan Rumah Sakitlslam Kalimantan Timur Samarinda, diberi tanda ........ TAO ;11.Fotocopy Notulen Rapattanggal 22 Agustus 2016, diberi tanda...................

Timur, diberi tanda .......... 0.0.0. ccc cece cece eee ee ee nese eee eees T.1.14 ;15.Fotocopy Surat Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor440/6750/B.Sos tanggal 30 desember 2016 Perihal : Operasional rumah Sakit islam(RSI) Kalimantan Timur, diberi tanda .................cccceceee cece eee ee cece eeeeeeaeeeeees T.L15 ;16.Fotocopy Surat dari H.

Kalimantan Timur Untuk RumahSakit Islam Samarinda Tahun 2003 S/D 2010, diberi tanda ..............0..00.

- LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAmelawan- KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;- KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR;- TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

Haryono Nomor 19 Samarinda,Kalimantan Timur 30002200Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 19, SamarindaKalimantan Timur 300002220Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiria. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanb. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanc.

Nama ABU SOFYAN, SE.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKPKalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT.HaryonoNomor 19 Samarinda Kalimantan Timur 5.

Nama DEDDY NURMAWAN S.Kewarganegaraan : Indonesia.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Perwakilan BPKPKalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan MT.HaryonoNomor 19 Samarinda Kalimantan Timur 5Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: 1.TRIYONO HARYANTO, S.H., M.HM.

Selanjutnya, Surat Tugas tersebut diperpanjang melaluiSurat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur No.