Ditemukan 132 data
469 — 1000
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka TERMOHON Ill menyatakansetujuatas permintaan pemanggilan RUPSLB terhadap TERMOHON yang diajukan oleh PEMOHON, dikarenakan hal tersebut sesuai denganketentuan yang tercantum dalam Pasal 78 UUPT, yaitu :(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir ;(3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud
PT. Houston Steel International
Tergugat:
1.David Adrian Siqueiros
2.PT. Pentastra PasificPacific Invest
3.PT. Pentastra Pacific Invest
Turut Tergugat:
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi Cq. Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
4.PPAT Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn.
5.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
220 — 130
hurufa:RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS 100 % (seratuspersen) atau seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill.Mengingat kehadiran RUPSLB tanggal 1 April 2020 tidak mencapaikuorum sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) makaselanjutnya dapat dilakukan Pemanggilan Kedua sebagaimanaketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) ;Pasal 10 ayat 1 huruf (b) :dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidaktercapal, dapat diadakan pemanggilan keduamaka berdasarkan ketentuan diatas Pemanggilan
RUPSLB Keduatelan disampaikan pada tanggal 3 April 2020 kepada PemegangSaham yang dalam hal ini adalah Tergugat selaku PemegangSaham Perseroan sebanyak 1%, perihal penyelenggaraan RUPSLBkedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2020, namunpada faktanya Pemegang Saham yang dalam hal ini adalahTergugat selaku Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1%Hal. 9 dari 79 Hal.
149 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta Timur tersebut Direksidan Komisaris dianggap telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU No. 40Tahun 2007, yaitu Direksi dan Komisaris Rumah Sakit Haji Jakarta tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB. padahal Penggugat III selaku DireksiHal. 4 dari 67 hal. Put. No.1177 K/Pdt/2011telah melakukan pemanggilan untuk penyelenggarakan RUPSLB tanggal12 Maret 2008, karena RUPSLB tidak memenuhi kuorum makapenyelenggaraan RUPSLB kedua akan diselenggarakan tanggal 22Maret 2008.(P3,4):;b.
196 — 148
;Bahwa tindakan pemanggilan RUPSLB tersebut yang mengatasnamakanDEWAN KOMISARIS PT. HDTI adalah salah satu kebohongan besar karenaternyata tidak pernah dilaksanakan RAPAT DEWAN KOMISARIS PT. HDTIyang menyetujui diselenggarakannya RUPSLB dimaksud, hal ini terbukti daribantahan salah seorang anggota DEWAN KOMISARIS PT. HDTI (ANNYPARDEDE) di Koran Harian Waspada yang secara tegas membantah bahwaHalaman 59 dari 99 halaman Putusan No. 157/G/2014/PTUNJKTPAGE 1060202627undangan RUPSLB PT.
164 — 103
Ratu Bidadari V No. 2, Ciputat 15411, Kota Tangerang Selatan Phone / Fax :ARW " LAW OFFICE22.23.Pemegang Saham yang mewakili kepemilikan saham yang lebih kecil dari10%.Bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (5) UUPT mengatur sebagai berikut:Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.sehingga pihak yang berhak untuk melakukan pemanggilan RUPSLB PTGriyapesona Mentari (Penggugat I) adalah Viriyawan
untuk melakukanpemanggilan RUPSLB barulah timbul jikalau Direksi PT Griyapesona Mentari(Penggugat ) tidak melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut, namundemikian dalam Perkara aquo, Penggugat telah menolak penyelenggaraanHal.11 dari 178 hal. Putusan No.257/Pdt.G/2009/PN. Jkt. Pst.ARW " LAW OFFICE24.25.RUPSLB yang diminta oleh Tergugat karena Tergugat (selaku KuratorGUA) tidak memiliki hak suara berkaitan dengan kepemilikan saham GUA diPT Griyapesona Mentari (Penggugat !)
425 — 178
November 2013yang dibuktikan melalui surat tanda terima tertanggal 26 November 2013.Akan tetapi permintaan Pemohon tersebut lagilagi tidak ditanggapi olehDewan Komisaris Termohon, hal mana terbukti dari fakta bahwa hinggasaat ini Dewan Komisaris Termohon sama sekali tidak melakukanpemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Termohon dalamrangka penyelenggaraan RUPSLB sebagaimana diminta oleh Pemohon.Padahal, berdasarkan Pasal 79 ayat (7) UU Perseroan Terbatas, DewanKomisaris Termohon wajib melakukan pemanggilan
RUPSLB dalam jangkawaktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB diterima olehDewan Komisaris Perseroan.
357 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal 29 November 2006 tersebut,Termohon Kasasi V/Turut Terbanding /Tergugat V melalui surat Nomor 36/111/PMA/2007 tertanggal 10 Januari 2007 telah menyatakan persetujuanperubahan kepemilikan saham pada Termohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat , sehingga telah menunjukkan bahwa Termohon Kasasi V/TurutTerbanding II/Tergugat V telah lalai dengan tidak memperhatikan perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi /Pembanding /Tergugat yang mengadakan RUPSLB dengan tidak memenuhi syaratformil pemanggilan
RUPSLB tertanggal 29 November 2006 dan tidakpernah memberikan hak opsi terlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai pemegang saham minoritas dan penanammodal dalam negeri atas penambahan modal Termohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat yang mengakibatkan penerbitan saham baru yangdilakukan oleh Termohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat Il.
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
628 — 328
Penggugat II adalan berada dalam posisi /kedudukan yang sama dengan akta akta yang tidak dipersoalkanPara Penggugat, yakni dalam komposisi dan jumlah saham (i.c. 30%dari total saham disetor dan ditempatkan pada PT SSC).Berdasarkan KETIGA fakta tersebut, dapat kembali disimpulkan bahwadalil dalil Para Penggugat yang menuduh Tergugat II telahmengadakan RUPSLB pada PT SSC secara bertentangan denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atauanggaran dasar PT SSC (i.c. terkait proses pemanggilan
RUPSLB),seluruhnya adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, bertentangandengan ketentuan mengenai beban pembuktian, dan sama sekali tidakmenimbulkan kerugian bagi Para Penggugatsehingga keseluruhanprosedur RUPSLB dan keputusan yang diambil didalamnya dalam akta akta pernyataan keputusan RUPSLB PT SSC adalah sah secarahukum.
569 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 118 PK/Pdt/2017Bahwa karenanya berdasarkan halhal diuraikan tersebut, pertimbanganhukum putusan Judex Facti mengenai keadaan mendesak karenaTermohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian sejak tahun 2003sampai dengan tahun 2007 dan pemanggilan RUPSLB dapat dilakukandalam waktu 7 (tujuh) hari merupakan pertimbangan hukum putusan JudexFacti dan Judex Juris yang tidak adil dan tidak menurut hukum.
160 — 93
Pemanggilan RUPSLB Telah Sesuai Dengan UUPT dan Anggaran DasarPerseroan.1. Pemanggilan, baik yang pertama maupun yang kedua untuk menghadiriRUPSLB, telah memenuhi jangka waktu pemanggilan pemegang sahamsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat(1) huruf bc Anggaran Dasar Tergugat Ill.2. Ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Tergugat Ill mengatur bahwa:Hal 104 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel."
SELIYANI
Tergugat:
1.ARIYANTO
2.CHANDRA DEWI KARTIKA SARI
3.RAIMOND FLORA LAMANDASA, S.H.,M.Kn
Turut Tergugat:
PT. FOSS ALAM NUSANTARA
299 — 187
Besar Anugerah Perkasa telah dilakukansesuai dengan mekanisme dan ketentuan Undangundang No. 40 tahun2007 tentang Perseroan : Bahwa Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB)dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri MentokNomor 24/Pdt.P/2021/PN.Mtk tanggal 17 Juni 2021; Pemanggilan RUPSLB telah dilakukan melalui Undangan RUPSLBNomor 004/PSM/VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 sesuai persyaratanPutusan Perdata No.11/Pdt.G/2021/PN Mtk Halaman 27 dari 99 halamanPasal 82 ayat (1) UndangUndang
239 — 189
Bahkan TERGUGAT IV sampai dengan TERGUGAT VIIselaku Direksi TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak pernahsekalipun melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimana diwajibkanoleh peraturan perundangundangan.35.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat lebin dari cukup alasanuntuk menyatakan bahwa TERGUGAT IV sampai dengan TERGUGATVII selaku Direksi TERGUGAT terbukti telah melalaikan kewajibannya(fiduciary duty) dalam melakukan pemanggilan serta menyelenggarakanRUPSLB.