Hal senada juga diamanahkan dalam ketentuanpasal 3, UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yaitu Pendidikan nasionalbertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusiaSeUutUANYA, ......eeceeeeeeeeeees ~ Dan bahkan jauh sebelumnya untuk kepentingan perlindunganhakhak anak, negara Indonesia melalui Kepres No. 36 tanggal 25 Agustus 1990 telahmeratifikasi Konvensi Hak Anak ( convention on the right of the child /CRC )merupakan Resolusi PBB Nomor : 44/ 25tanggal 5 Desember 1989 ; Menimbang

ANWAR FAHIMY ( Ahli ), di bawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan yaitu sebagai ahlidalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat yang di duga digunakan olehTerdakwa;Bahwa berdasarkan UU SISDIKNAS No. 23 tahun 2003 dan lebih lanjutdiatur pada PP NO. 55 tahun 2007 mengatur tentang apabila pesantrenterdaftar harus memiliki syarat :Ada Pimpinan;Ada Pesantren;Ada Masjid;Put.No.138/Pid.B/2015/PN TtnHalaman 13 dari31 halaman14e Ada Santri

mengecek data kelulusan terdakwa dengan Nomor 155 tahun 2004berdasarkan data kelulusan tersebutlah saksi melegalisirnya namun pada bulanFebruari 2013 telah ada pembatalan legalisir ljazah atas nama terdakwa dan saksimenerangkan bahwa terdakwa ada ikut ujian paket B namun saksi tidak bisamenjelaskan kenapa terdakwa ada ikut ujian paket B namun legalisir ljazahnya bisadibatalkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 61 ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas

Nomor IDM000092600 untuk Kelas Barang/Jasa41, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92 tentang Merek sertaTindak Pidana Sisdiknas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 atauPasal 71 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;Laporan Polisi tersebut kemudian dijadikan dasar memanggil RektorUniversitas Tritunggal Surabaya (UTS) untuk diperiksa sebagai Saksiatas laporan ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan NomorS.Pgl/315/II/2015/ Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2015 (Bukti P98)dan tentu

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas.

Anakanaksemacam itu belum memiliki legal standing untuk mengajukan suatupermohonan pengujian UndangUndang terhadap UUD;Pendapat MK tersebut menjadi sebagian dari pertimbangan hukummajelis hakim MK dalam Putusan atas perkara Nomor 011/PUUII/2005,yaitu perkara Pengujian UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas);.

yang bermutu secara adiltanpa membedakan tempat memperoleh pendidikan dasar, baik yang adadi bawah Kementerian Pendidikan maupun yang ada di bawahKementerian Agama;30.Bahwa amanat penerapan keadilan didalam program pendidikan dasartanpa membedakan tempat memperoleh pendidikan dasar, baik yang adadi bawah Kementerian Pendidikan maupun yang ada di bawahKementerian Agama, utamanya terkait denganpenganggaran/Pengelolaan Dana Pendidikan adalah juga tercermin dariketentuan UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

Bahwa selain itu pemenuhan pendanaan pendidikan dilakukan secarabertahap sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 ayat (1)UU Nomor : 20 TAHUN 2003 Tentang SISDIKNAS yang menyatakan Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secarabertahap.

Disana kalau si anak tadi merasa keyakinannya itu misalnyauntuk diri dia sendiri tidak jadi masalah tapi sekarang dia beradadalam konteks pendidikan, pendidikan itu ada sistem pendidikandisana itu diatur dalam undangundang Sisdiknas sehingga dia tidakberada dalam ruang hampa kalau dia berkeyakinan di rumahnyasendiri dia melakukan hal tersebut merasa bahwa itu tapi kita dalamkonteks berbangsa dan bernegara itu jelas diatur.

Menurut ahli tentu saja jawaban normatifnya undangundang itu tidakbisa kemudian dipertentangkan dengan tata tertib tapi dalam konteksini tadi misalnya dalam konteks ini pada saat anda bilang tidak adasanksi dalam undangundang bendera iya, tapi jangan lupa kita inimasuk dalam sistem pendidikan undangundang Sisdiknas itumengatur itu;Bahwa menurut ahli ya betul, tidak ada undangundang yangmengatur bisa mengeluarkan anak sekolah, aka ahli katakanmemahaminya harus komprehensif;Bahwa sistem hak asasi di

tidak salah di Pasal 19 itu poin c bahwa anak itu punyaHalaman 73 Putusan Nomor : 07/G/2019/PTUN.SMDkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negaranya, itukewajiban yang diamanahkan undangundang perlindungan anak.Makanya dari awal saya katakan tadi HAM kita ini unik dia tidak hanyameluluh bicara soal perlindungan hak tapi disisi lain dia juga tadibagaimana kewajiban itu juga ada pada warga negara;Bahwa menurut ahli kewajiban termasuk kewajiban tunduk kepadaUndangUndang termasuk UndangUndang' Sisdiknas

Bahwa benar ada dua ljazah Terdakwa pada jenjang SD dan SMP/ Paket Byang hilang dan telah diupayakan memperoleh kembali melalui SuratKeterangan Pengganti ljazah dari lembaga pendidikan (Sekolah) mengetahuiinstansi yang mengawasinya yang menerbitkan dengan mengikuti tahapandan cara yang diatur dalam Undangundang SISDIKNAS Nomor 20 tahunHal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 8/PID/2021/PT JAP2003 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun2014;3.

menggunakan SK 205/D/O/2008 tersebut untukmembuka STIKES MAJAPAHIT SINGARAJA yang beroperasi di jalanPramuka 5 Singaraja, artinya putusan judex factie mengabulkan gugatanpara penggugat/para termohon Peninjauan Kembali yang kemudianjudex juris menguatkan putusan a quo adalah berdasarkan fakta hukumyang tidak benar dan juga telah salah dalam menerapkan hukum sertaputusan judex factie a quo bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2001jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan UU No. 20 Tahun 2003tentang SISDIKNAS

Hal 32 dari 78 hal Put.No.17/G/2013/PTTUN.JKTDalam Kepmendiknas no 178 /U / 2001, lulusanperguruan tinggi dapat memperoleh gelar akademikatau sebutan profesional sesuai dengan kelompokbidang ilmu dari perguruan tinggi yang bersangkutan (Dikti,2010:2).Untuk menertibkan penggunaan gelar palsu makapemerintah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2003,tentang Sisdiknas khususnya pasal 70 ayat (1):Setiap orang yang menggunakan ijazah dan atausertifikat kompetensi serta gelar akademik yangterbukti palsu dipidana

MK dalam putusan meneguhkanUndangUndang Sisdiknas dan UndangUndang Dikti dalam halpendidikan profesi, yakni oleh organisasi profesi dan perguruan tinggi,sehingga amar MK menyatakan Permohonan Sabela Gayo tersebuttidak dapat diterima.Selanjutnya pula Pemohon mendalilkan dalam bentuk pertanyaanbahwa apakah perlu pemberian gelar akademik? Bagaimana SKS,apakah ilmunyaaplikatif? Dalil Pemohon ini menunjukkanketidakpahaman Pemohon mengenai sistem pendidikan tinggi.Halaman 26 dari 38 halaman.

(UniversitasGenerasi Muda dan Perkebunan Medan) maka :a Hal ini adalah Penolakan atau sikap diam Tergugat II terhadap izin PendirianUniversitas Generasi Muda Medan ;b Bahwa gugatan di PTUN Jakarta adalah memintakan Menteri PendidikanNasional dan Dirjen Dikti agar melaksanakan pasal 73 UndangUndang No. 20Tahun 2003 tentang Sisdiknas ;c Bahwa penolakan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalahdengan alasan pasal 73 UndangUndang No. 20 Tahun 2003 belum adaPetunjuk Palaksanaan (Juklak) sehingga

UU No. 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi; Bahwa masyarakat yang menyelengarakan kegiatan komunitas, kursus,pelatinan dan lain sebagainya dengan mengunakan nama dan logo akademitermasuk kedalam akademi komunitas harus memiliki izin dari mentri sesualketentuan perundang undangan nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggidan atau setiap satuan pendidikan pormal dan non pormal yang didirikan wajibmemperloleh ijin dari pemerintah atau pemerintah daerah (pasal 62 ayat 1 UUNo. 20 th 2003 tentang sisdiknas

MK dalamputusan meneguhkan UU Sisdiknas dan UU Dikti dalam hal pendidikanprofesi, yakni oleh organisasi profesi dan perguruan tinggi, sehinggaamar MK menyatakan Permohoan SABELA GAYO tersebut tidak dapatditerima (Bukti T6);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hakuji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatanhak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Kementerian Riset, Teknologi,dan Perguruan

Bahwa apabila terjadi permasalahan hukum terhadap hal tersebutadalah diselesaikan secara administrasi dan menjadi kewenanganKemendiknas RI untuk penegakan hukumnya ; Bahwa penyelesaian secara administrasi terhadap pelanggaranperijinan tersebut adalah sesuai dengan UURI tentang Sisdiknas danpermendiknas No. 31 tahun 2014 serta Peraturan Dirjen PendidikanDasar dan Menengah No. 407/D/PP/2015 tanggal 13 Nopember 2015tentang petunjuk teknis kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaanpendidikan dasar dan

Pasal 53 UU Nomor 20 th.2003 tantang Sisdiknas, maka PTN dimungkinkan untuk berbentukBadan Hukum, bahkan sampai saat ini belum semua PTN berbentukbadan hukum;PTS penyelenggaranya adalah masyarakat dan harus berbentukYayasan atau badan yang bersifat sosial (vide Pasal 119 PP Nomor 60th. 1999T.13);Sampai saat ini belum ada satupun PTS berbentuk badan hukum, sebabbelum ada undangundang yang memungkinkan berbadan hukum;b.

;Bahwa berdasarkan UndangUndang Sisdiknas Pasal 7 (1) Orang tuaberhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperolehinformasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Halhal yang menyangkut perguruantinggi berikut dengan segala kelengkapan, sarana dan prasarananyatermasuk tetapi tidak terbatas pada perannya dalam melaksanakanTridarma Perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, adalahtelah dengan jelas diatur didalam Undangundang Sisdiknas yangterjabarkan dalam kurikulum.

Kursus/Pelatihan profesional dengan nama CHRP yang menurutPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diadakan sejak tahun 2006olehnya berpotensi melanggar pidana karena tidak sesuai dengan ketentuanUU Sisdiknas dan juga Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggikhususnya dalam hal pengadaan kursus/pelatihan professional danpemberian gelar profesional kepada para peserta/lulusannya;j.

danyang menyampaikan SK mutasi Diknas;Bahwa saksi menerangkan yang berwenang memutasikanPNS Lubuklinggau Walikota;Bahwa saksi menerangkan dengan adanya mutasi iniHalaman53 dari 54 Putusan Perkara No. 34/G/2011/PTUNPLG;bukan sanksi atau) promosi ini demi pemerataandidalam pendidikan untuk meningkatkan untuk sekolahmasing masing;Bahwa saksi menerangkan landasan yuridis mutasi PPNo. 9 Tahun 2003 yaitu) PNS siap ditempatkan dimanaBahwa saksi menerangkan tidak mempertimbangkan UUNo. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas