yang berasal dari pelepasanhak dari para pemilik tanah gogolan tidak tetap.

Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Divisi PerumahanPuskopkar Jatim tanggal 21 Juli 1994 Nomor503/2408/404.51/94 perihal persetujuan sebagai pelaksanarelokasi Desa Pranti Kec Sedati;Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor> 460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentangPenunjukan Tanah Tanah Kas Desa di Desa Pranti, TanahGogolan Desa Pranti dan tanah gogolan Desa SemampirKec.

TITIEK SETYOWATI(Kepala Cabang BTN Surabaya);Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Divisi PerumahanPuskopkar Jatim tanggal 21 Juli 1994 Nomor503/2408/404.51/94 perihal persetujuan sebagai pelaksanarelokasi Desa Pranti Kec Sedati;Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor :460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentangPenunjukan Tanah Tanah Kas Desa di Desa Pranti, TanahGogolan Desa Pranti dan tanah gogolan Desa SemampirKec.

adalahdikuasai M sejak PEWARIS masih hidup;Bahwa dari harta yang dimiliki PEWARIS yang dibagibagikan kepadaanakanak PEWARIS, maka lebih banyak yang dikuasai olehPENGGUGAT ITI;Bahwa sejak PEWARIS masih hidup, tambak tersebut telah dikuasai olehM dikerjakan sendiri, kadang juga disewakan kepada orang lain oleh M,karena ibunya M (ISTRI I PEWARIS) bercerai dengan PEWARISkemudian PEWARIS kawin lagi dengan PENGGUGAT I;Sedangkan PENGGUGAT III dan saudara perempuannya SITI MAFULAjuga telah mendapatkan bagian tanah

gogolan dan pekerangan tetapi sawahtersebut kemudian diperbaiki menjadi tambak kemudian dijual kepadaorang lain;283.

Bahwa saksi hanya tahu bahwa Tasrip memperoleh tanah tersebutdari tanah gogolan, kemudian yang menggarap tanah tersebut adalahTasrip. Setelah Tasrip meninggal yang menguasai tanah tersebutadalah Paijan. Untuk perubahan dalam buku Letter C Desa menjadinama Paijan/Tasrip saksi tidak tahu.Saksi ketujuh: SAKSI VII, pada pokoknya menerangkan : Bahwa saksi adalah tetangga Para Penggugat dan tidak adahubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat. Bahwa saksi mengetahui Semuanya.

Khadis kepada H Ali Mansur kepada Tergugat II di DusunKebon Dalem Desa Manderejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;Bahwa untuk selanjutnya secara administrasi, apabila permohonanPenggugat kepada Tergugat II selaku Kepala Desa Saat tahun 1984 dilayanidan dikabulkan, dan untuk memenuhi syarat administrasi harus adapersetujuan dari Supinah, maka saat itu juga Supinah akan menyetujui,sebab obyek sengketa yang berasal dari tanah gogolan sebagaimana suratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi JawaTimur

utara : bengkok desaSebelah selatan : tanah TalkahSebelah barat : Jalan raya Babat JombangSebelah timur : Bu Lasri (Penggugat)Dan untuk tanah seluas 1.140 m2 dengan batasbatas :Sebelah utara : tanah PaedjanSebelah selatan : tanah TalkahSebelah barat : tanah Bu Lasri (Penggugat)Sebelah timur : tanah AshariHal 37 dari 33 Put.No.48/Pdt.G/2014/PN.Lmg.38Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui bahwa dalam Surat KeputusanKepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor 1/AGR/10/XI/H.M/01.G/1964tercantum bahwa tanah

gogolan di Desa Dradahblumbang telah dikonversi danmenjadi hak milik dari Sakidjan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan olehPenggugat yaitu saksi Rakisan Bin Temon, saksi David Ndoen Bin Daniel Ndoen,saksi Suwondo Bin Marto Takim dan saksi Darmo Bin Mulyo, bahwa Sakidjanpernah memperoleh tanah gogol yang kemudian dikonversi menjadi hak miliksebagaimana bukti P.1 yang mana terdiri dari 2 (dua) bidang tanah yaitu :Untuk tanah seluas 4.530 m2 dengan batasbatas:Sebelah utara

tahun 1958, makasetelah diterbitkannya UndangUndang Pokok Agraria tanggal 24September 1960, Tanah Norowito Matok C.1117/41b/S.II (objek sengketa)di konversi M. bekas Norowito Matok sehingga pada tanggal 1 Desember1981 telah terbit Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 1945 Desa Jambean Kidulatas nama Djasmari;Bahwa menurut Roestandi Ardiwilaga (pengajar di Kursus PendidikanPegawai Kementerian Dalam Negeri) dalam buku Diktat PendidikanPegawai Kementerian Dalam Negeri tahun 1970 halaman 55 dan 57menyebutkan tanah

Gogolan, tanah Kongsen, tanah Pakulen, tanahNorowito adalah tanah yang sama, namun hanya beda penyebutannyasesuai dengan daerahnya, merupakan hak pakai yang bersifat tetap danturun temurun serta bila hak adat Desa yang mengizinkan dapat diserahlepaskan, sehingga berubah menjadi tanah yasan bagian yang tetap yangselanjutnya disebut tanah Pakulen Matok, tanah Kongsen Matok, tanahNorowito Matok;Hal. 21 dari 28 hal.

Adapun bagi tanahtanah yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah yasan, grant sultan,tanah gogolan, tidak dilakukan pendaftaran tanah. Kalaupun dilakukanpendaftaran tanah, tujuannya bukan untuk memberikan jaminankepastian hukum, tetapi tujuannya untuk menentukan siapa yang wajibmembayar pajak atas tanah dan kepada pembayar pajaknya diberikantanda bukti berupa pipil, girik atau petuk. Pendaftaran tanah ini dikenalfiskal kadaster;9.

Astro Hari karena setahu Dermo bin Mustamat tanah tersebut milik H.Astro Harikarena tanah tersebut dulunya tanah gogolan milik H. Astro Hari yang karena H. AstroHari mempunyai tanah yang banyak maka tidak semua bisa diatasnamakan H. AstroHari sehingga H. Astro Hari mengatasnamakan tanah tersebut menjadi atas namaistrinya yaitu Almarhum Soewati binti Tedjo (saudara tiri terdakwa I dan terdakwa II),selain itu juga dirinya menyewa tanah tersebut dari H.

Usreg Djoyokromo tersebut.Bahwa dari hasil kajian peraturan perundangan era tahun 1960, pascadiberlakukannya UU Pokok Agraria (UU No 5 tahun 1960), Bupati Ponorogosaat itu mengeluarkan Surat Edaran untuk para camat di wilayah KabupatenPonorogo bernomor : U.M.1646/14/Drh. tertanggal 12 Mei 1964 dalamrangka melaksanakan pendaftaran hak milik tanah untuk tanah yang berasaldari tanah Kulen (pekulen) atau tanah Gogolan.

HARTONO selaku ketua Puskopkar Jatim dengan pihak Bank BTN yang diwakili oleh Ny.TITIEK SETYOWATI(Kepala Cabang BTN Surabaya);

Gogolan Desa Pranti dan tanah gogolan Desa Semampir Kec.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II SidoarjoNomor : 460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentangPenunjukan Tanah Tanah Kas Desa di Desa Pranti, TanahGogolan Desa Pranti dan tanah gogolan Desa Semampir Kec.Sedati Kab Sidoarjo sebagai lokasi Pemukiman Kembali atauRelokasi warga Desa Pranti, Desa Semampir dan DesaPabean Kec. Sedati yang terkena Proyek Perluasan BandaraJuanda;O. Keputusan Desa Kepuhkiriman Kec Waru Kab.

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor :460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentang PenunjukanTanah Tanah Kas Desa di Desa Pranti, Tanah Gogolan DesaPranti dan tanah gogolan Desa Semampir Kec. Sedati KabSidoarjo sebagai lokasi Pemukiman Kembali atau Relokasi wargaDesa Pranti, Desa Semampir dan Desa Pabean Kec. Sedati yangterkena Proyek Perluasan Bandara Juanda;o. Keputusan Desa Kepuhkiriman Kec Waru Kab.

Puskopkar jatim,tuan RUBAE SURYOHARTONO selaku ketua Puskopkar Jatim dengan pihak Bank BTNyang diwakili oleh Ny.TITIEK SETYOWATI(Kepala Cabang BTNSurabaya);o Surat Bupati Sidoarjo kepada Kepala Divisi PerumahanPuskopkar Jatim tanggal 21 Juli 1994 Nomor : 503/2408/404.51/94perihal persetujuan sebagai pelaksana relokasi Desa Pranti KecSedati;o Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Sidoarjo Nomor :460.351.0/2.222.1 tanggal 19 Oktober 1994 tentang PenunjukanTanah Tanah Kas Desa di Desa Pranti, Tanah

Gogolan Desa Prantidan tanah gogolan Desa Semampir Kec.

SODIQ ) juga pernahmendapatkan tanah gogolan dari Pewaris ( DARMO P. SAID ) yangkemudian diperbaiki oleh M. SODIQ menjadi tambak, akan tetapi kKemudiandijual oleh Penggugat III (M. SODIQ) .... ,... Berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa pada saatPewaris (DARMO P. SAID ) meninggal dunia ( tahun 1977 ), Obyek Sengketasudah bukan lagi merupakan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris( DARMO P.

menerbitkan kedua objeksengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada perundang18undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga keduaKeputusan Tata Usaha Negara justru menimbulkanketidakpastian hukum dan sangat merugikan kepentinganPenggugat, antara lain karena hak milik yang seharusnyamerupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah menjadi tidak lagi bersifat demikian,apalagi Para Tergugat sama sekali tidak memiliki dasar hukumuntuk merubah tanah hak milik menjadi tanah

gogolan dandibagibagikan kepada masyarakat;b.

Tetapi dalam menerbitkan kedua Keputusan TataUsaha Negara tersebut tidak mengutamakan keahlian yangberdasarkan kode etik dan peraturan perundangan yangberlaku, sehingga kedua Tergugat melakukan kesalahan dalammelaksanakan tugas tata kelola administrasi di bidangpertanahan dan berakibat sangat merugikan kepentinganPenggugat karena tanah miliknya dijadikan tanah gogolan dandibagibagikan kepada masyarakat;Dengan penjelasan tersebut maka jelaslah gugatan initelah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2)

Permohonan Pelaksanaan redistribusi atas tanah gogolan yangdiajukan Sdr. Kantun (8 KK / 16 bidang) dan pada konsideran Menimbang a. bahwatanah Hak Pakai bekas gogolan tidak tetap yang telah diberikan Hak Milik berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur: tanggal 3081971Nomotr. I/Agr/69/XI/HM/01.G/1971 Nomor urut 1 atas nama B.

tersesimpan di Kantor KecamatanKaranggeneng, namun pengajuan sertifikat yang tidak menggunakanakta saya tidak memiliki arsip dan berkas pengajuan langsung sayakirim ke BPN Lamongan;Bahwa yang mengatar berkas pengajuan sertifikat Prona dari DesaKaligerman ke Kecamatan Karanggeneng adalah terdakwa Ali Muhajirselaku Kepala Dusun terkadang saya sendiri yang mengambil berkastersebut ke Desa Kaligerman;Bahwa Syarat pengajuan sertifikat Prona adalah Foto copy Buku CDesa, Foto copy SK penetapan Gogolan (untuk tanah

gogolan), Fotocopy KTP dan KK pemohon, Surat pernyataan pembagian HakWarisan, Surat Pernyataan Warisan, Surat Keterangan Kematian,Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Berita AcaraPenguasaan Tanah lainnya saya kurang ingat;Bahwa sebagian besar dalam berkas pengajuan sertifikat Prona adanama dan tanda tangan serta stempel Kepala Desa yang dijabat olehsaudara Alli;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani danmenyetempel berkas pengajuan sertifikat prona, yang saksi tahuberkas sudah

Maksud Kedatangan mereka adalah untuk melakukan transaksi jual belliatas;1.2.Be tanah gogolan seluas kurang lebih 7.100 M2 ( TUJUH RIBUSERATUS METER PERSEGI ), yang terdiri atas 3 bidang tanahberdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur, tanggal 28 MARET 1981, nomorDA/C.1/SK/19/GG/1981, nomor urut 92 tertulis atas nama BARI. asli dokumen atas tanah tersebut diperlihatkan kepada saya,karena memang dibawa oleh penjual.setelah melakukan pencocokan antara dokumen dengan identitas

seluas 1.160m2 terletak di Kelurahan BukirKecamatan Gadingrejo, sehingga hal tersebut sampai dengan saatini menutup kesempatan Tergugat untuk melaksanakan tahapanpelepasan aset.Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwaTergugat melakukan perbuatan Melawan hukum adalah tidak berdasardan tidak benar.Unsur KesalahanDari uraian sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kesalahantidak terpenuhi karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhukum terkait menguasai dan menggunakan tanah

gogolan ukuranluas 0,116 hekarletter c no 547 persil no 10 kelas desa SIll luas 0,116ha atas nama Rakhmah B Djonahdi Kelurahan Bukir KecamatanGadingrejo.Unsur KerugianBahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang didalilkan oleh Penggugatadalah tidak benar.

Sadakanaknya Panaji yang pertama tapi sudah meninggal ;Bahwa rumah yang ditempati Para Penggugat adalahdidapat dari waris ibunya isteri Panaji yaitu Jani binmbok Sadak, jadi bukan dari Suwaji ;Bahwa katanya peninggalan Sargi sudah dibagi warissecara Faroid, dan ketika didamaikan di desa semuanyamengakui kalau sudah dapat bagian tanah dan rumah danmereka menyadari bahwa tanah gogolan tidak perludisengketakan karena sudah dapat satu satu.

Tanah berasal dari tanah Gogolan Desa dan Tanah YasanDesa Gedangan.Bahwa halhal yang telah diuraikan diatas telah sesuai denganketentuan yang diatur dalam undangundang maupunYurisprudensi sebagai berikut :Hal.40 dari 48 hal.Put.No.63 PK/Pdt/2008a.

dualismehukum pertanahan, disatu sisi berlaku hukum tanah berdasarkan hak kolonialbelanda, tanah yang tunduk dan diatur hukum perdata barat yang sering disebuttanah Barat atau tanah Eropa misalnya tanah hak Eigendom, hak Opstaal, hakErfpacht dan lain lainnya dan penguasaan tanah dengan hak penduduk asliatau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai buktitertulis, yang dipunyai penduduk setempat dan sering disebut tanah adatmisalnya tanah Hak Ulayat, tanah Milik Adat, tanah Yasan, tanah

Gogolan danlainnya;Menimbang, bahwa tanggal 24 September 1960 telah diundangkan dandinyatakan berlakunya Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria sehingga terjadi perubahan fundamental padaHukum Agraria di Indonesia, terutama dalam bidang pertanahan.