Ditemukan 181 data
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu sebab yang legal.Nota kesepahaman (MoU) antara Tergugat dan Tergugat Il adalah legalkarena Tergugat adalah pemilik tanah sebagaimana tercantum dalamSertifikat Hak Pakai No. 39 dan Tergugat Il adalah pihak yang olehNegara diberikan wewenang untuk melaksanakan pembebasan tanahdangan cara melakukan pelepasan hak atas tanah dari pemiliksebelumnya berdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah(SIPPT) No. 2000/1.711.5 tanggal 19 Oktober 1998 dan SuratPersetujuan Prinsip Pembebasan/Pemanfaatan
90 — 60
(fotocopy dari fotocopy)Surat Dinas Pekerjaan Umum No.3466/1.711.5 tanggal 9 September2004. (fotocopy dari fotocopy);Berita Acara Musyawarah Harga tanggal10 September 2004. (fotocopy darifotocopy) ; Keputusan Walikotamadya Jakarta TimurNo. 149/2004 tanggal 3 November 2004.(fotocopy dari fotocopy) :Halaman 57 dari 72 halaman Putusan Nomor :PAIR INNA A /EOTEINE 1BuktiIntvBuktiIntvBuktiIntvBuktiIntvBuktiIntvBuktiIntvBuktiTII 53TIITIITIITIITIITIIBerita Acara tanggal 19 April 2006.
268 — 50
(Bukti TT.I33); 2.0.0... cee eee eeeeeeeeFoto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanJakarta Barat No. 1381/03/IV/PPT/ 1.711.5/2000 tertanggal 30Agustus 2000, Perihal : Penerbitan Sertifikat Ajudikasi di Rt.07/Rvv.08 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng.
(BuktiTT.134); Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanJakarta Barat No. 2069/03/IV/PPT/ 1.711.5/2000 tertanggal22 Desember 2000, Perihal : Sertifikat HM No. 8039/CengkarengBarat, atas nama Haji Muhammad Tinggul. (Bukti TT.I35); Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanJakarta Barat No. 07/03/TV/PPT/ 1.711.5/2001 tertanggal 8 Januari40.41.42.43.44.45.46.47.48.752001, Perihal : Sertifikat HM No. 8039/Cengkareng Barat, atas namaHaji Muhammad Tinggul.
77 — 58
Tanggapan SuratPeringatan Ke2 dan Teguran/Somasi Ke2, tertanggal 19 Mei 2016,selanjutnya diberi tanda bukti P29b ; oOFotokopi Fax Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota AdministrasiJakarta Utara kepada Kuasa Hukum Penggugat No. 1145/1.711.5, Hal.Tanggapan Somasi, tertanggal 20 Mei 2016 , yang selanjutnya diberi tandabukti P 30a ; oOFotokopi Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Satuan Polisi Pamong PrajaKota Administrasi Jakarta Utara, No. 20/TS/JDR/V/2016, Tanggal 20 Mei 2016,Hal.
219 — 575
(dua belas ribu dua ratus tiga puluh meter persegi); Bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta tanggal 5 Mei 1994 No.1398/1.711.5 kepada PT. INTI INSANSENTOSA, berkedudukan di Jakarta telah diberikan ijin penunjukanpenggunaan atas tanah tersebut guna membangun perkantoran; Bahwa tanah yang dimohon sesuai pengukuran adalah seluas10.833 M?
Girik C No.1552 yang kemudiandikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik No.61 di Kelurahan Kuningan Barat,telah melepaskan haknya kepada Tergugat Il Intervensi Il, berdasarkan AktaPelepasan Hak No.91 tanggal 26 Juni 1989, yang dibuat dihadapan EstherDanier Iskandar, SH, Notaris di Jakarta;Tahun 1994, atas perolehan tanah di Jalan Kapten Pierre Tendean JakartaSelatan tersebut, pada tahun 1994 Gubernur DKI Jakarta telah memberikanSurat jin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) berdasarkan suratNo.1398/1.711.5
DKI Jakarta, Nomor: 28/Pdt/VIl/1996SIPPT.No.1398/1.711.5, tanggal 25 Juli 1996 (fotokopi darifotokopi);Halaman 125 dari 157 halaman.
235 — 557
Sertifikat Hak Milik No.61 di Kelurahan Kuningan Barat,telah melepaskan haknya kepada Tergugat , berdasarkan Akta PelepasanHak No.91 tanggal 26 Juni 1989, yang dibuat dihadapan Esther DarnerIskandar, SFI, Notaris di Jakarta.Tahun 1994, atas perolehan tanah di Jalan Kapten Pierre Tendean JakartaHal 20 dari 74 Hal Putusan No. 60/Pdt/2018/PT.DKI33.34.35.36.Selatan tersebut, pada tahun 1994 Gubernur DKI Jakarta telah memberikanSurat jin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) berdasarkan suratNo.1398/1.711.5
(dua belas ribu dua ratus tiga puluh meterpersegl) ; Bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukotaJakarta tanggal 5 Mei 1994 No.1398/1.711.5 kepada PT. INTI INSANSENTOSA, berkedudukan di Jakarta telah diberikan ijin penunjukanpenggunaan atas tanah tersebut guna membangun perkantoran ; Bahwa tanah yang dimohon sesuai pengukuran adalah seluas10.833 M?
62 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
,yaitu. didasarkan adanya rekomendasi Surat KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiDKI Jakarta dengan surat No. 1.711.2/485/0903/B/2003 tanggal 31 Maret 2003 juncto SuratKepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat dengansurat No. 25/1.711.2/03/HGB/B/2003 tanggal 18Maret 2003 dan adanya Permohonan Hak dari PT.Cakrawala Respati (Pemohon Kasasi/TerbandingIll/Tergugat Il Intervensi) tanggal 18 Februari2003 serta didasarkan pula pada Surat IzinPenunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 1565/1.711.5
214 — 122
MuhammadSanusi;Surat nomor 542/1.794: perihal perpanjangan persetujuanprinsip reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudrapada tanggal 10 Juni 2014;Surat nomor 291/1.794 : perihal perpanjangan persetujuanprinsip reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudrapada tranggal 21 September 2012;Surat nomor 2307/1.711.5 perihal Surat izin penunjukanpenggunaan tanah seluas 94.393 m yang terletak di jalan PluitHa 7 dari 407 hal.Put.No.50/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.50
370 — 262
;Perubahan Peraturan Ketahanan Gempa dari SNI 2002 menjadiSNI 2012;Persetujuan Prinsip Penggunaan Perhitungan IntensitasPemanfaatan Ruang Berdasarkan Daerah Kepemilikan Lahan(DKL), nomer: 135/1.711.5 tanggal 9 Februari 2015 olehGubernur Provinsi DKI Jakarta: Basuki T.
52 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
keteganganketegangan dalamusaha dan kegiatan untuk tanah yang diperlukannya itu;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah terlihat, rangkaian perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dalam memberikan Hak gunaBangunan kepada Tergugat I, dan/ atau Tergugat II, perbuatan Tergugat IV yangmenerbitkan rekomendasi yang keliru dan perbuatan Tergugat III yang menerbitkanSertifikat No. 1002/ Cengkareng atas nama Tergugat I, serta perbuatan TurutTergugat yang menerbitkan SIPPT No. 3505/ 1.711.5
294 — 212
Beli No. 1089.A/Ps.Rebo/1990 tanggal 11 Agustus 1990,diberi tanda P15;Fotokopi Akta Jual Beli No. 1085.A/Ps.Rebo/1990 tanggal 11 Agustus 1990,diberi tanda P16;Fotokopi Akta Jual Beli No. 1087.A/Ps.Rebo/1990 tanggal 11 Agustus 1990,diberi tanda P17;Fotokopi Akta Jual Beli No. 1086.A/Ps.Rebo/1990 tanggal 11 Agustus 1990,diberi tanda P18;Fotokopi Akta Jual Beli No. 5788/Ps.Rebo/1990 tanggal 27 Nopember 1990,diberi tanda P19;Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor : 4733/1.711.5
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah bersertrfikat Hak Milik (HM) No. 1151, luas tanah38 M2 (tanah brand gang No.38/1.711.5) atas nama Penggugat,dan dibeli pada tahun 2001;Bahwa Penggugat dan suami saat membeli 2 (dua) bidang tanahbeserta bangunannya tersebut telah sepakat untuk diatas namakan"Penggugat. Dan faktanya rumah tersebut sejak dibeli sampai sekarangbelum pernah dijual kepada pihak lain bahkan hingga saat iniditempati/dikuasai secara fisik oleh Penggugat dan suami.
H. Amsar Muhammad Toha
Tergugat:
1.Ny. Aminah Binti Ismail Gayo
2.Tjong Agus suryadi
3.BPN RIKantor Pertanahan Kota Adm JakaselProvinsi DKI Jakarta
118 — 75
Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta Tgl.2421992 No.790/1.711.5 ~~ Jo.
Tgl. 3041993No.1319/1.711.5 dijelaskan bahwa lokasi tanah tersebut semuladiperuntukkan Kantor Swasta dan sesuai RBWK Kecamatan PancoranTahun 2005 peruntukkan bidang tanah tersebut adalah KPM (KaryaPerkantoran Pemerintah) dan tidak sesuai dengan ketentuan rencanasehingga permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, makaperuntukkan lokasi tersebut Sesuai untuk Kantor Badan PertanahanNasional untuk dan atas nama Kanwil BPN DKI Jakarta untukdipergunakan sebagai lokasi Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta
394 — 1653
hakadat misalnya ada girik ada hakhak yang lama misalkan ada hakPervonding Indonesia ada hak eigendom ;Halaman 62 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pat.G/2018/PN JKT.SELMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat dan Turut Tergugat. mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telahdibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocookan dengan aslinya sebagaiberikut:1.Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Knator Pelayanan Terpadu SatuKota Administratif Jakarta Selatan Nomor 1642/1.711.5
2016,(diberi tandaT Il 28) ;Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan dari Lurah Ciganjur periode2010 sampai dengan 2012, Tanggal 8 Mei 2018, (diberi tanda T II 29) ;Foto copy sesuai aslinya Surat Informasi atas SPPT PBB P2, NOP31.71.031.001.005.0550.0, Nomor 3087/1.722, Tanggal 17 Mei 2018,(diberi tandaT Il 30) ;Halaman 70 dari 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pat.G/2018/PN JKT.SEL31.32.33.34.35.36.37.38.39.Foto copy sesuai aslinya Surat Jawaban Informasi Ketetapan RencanaKota (KRK), No. 1180/1.711.5
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tergugat:
Robert Sudjasmin
289 — 181
1996 dari RobertSudjasmin sebesar 141.500 rupiah (fotokopi sesuai denganasli);Kwitansi Daftar Isian 306 tanggal 03 April 1996 dari RobertSudjasmin sebesar 325.850 rupiah (fotokopi sesuai denganasli);Kwitansi Daftar Isian 306 tanggal 17 April 1996 dari RobertSudjasmin sebesar 4.650 rupiah (fotokopi sesuai dengan asli);Kwitansi Daftar Isian 306 tanggal 22 April 1996 dari RobertSudjasmin sebesar 1.000 rupiah (fotokopi sesuai dengan asli);Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota jakarta Nomor2515/1.711.5
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yangbertanggung jawab di bidang pertanian.Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 pernah diadakan pertemuan antaraTergugat yang diwakili oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)dengan masyarakat (warga) yang memiliki hak atas tanah yang terletakdimulai dari areal yang kini dijadikan Sekolah Yayasan Pendidikan PondokKarya Pembangunan (YP PKP) hingga Setu Rawa Baboon, (vide:undangan kepada warga dengan Nomor 3296/1.711.5, tanggal 2 Agustus2010), tetapi
113 — 70
Bukti TIl Intervensi 6 : Surat Kepala Suku DinasTata Ruang Kota Administrasi JakartaSelatan Nomor : 61/1.711.5 tanggal 8Maret 2010, hal Konsultasi SPBU,(fotocopy dari fotocopy) ;7. Bukti TIl Intervensi 7 : Ketetapan Rencana KotaNomor : 0202/GSB/ JS/KL/II1/2010tanggal 28 April 2010, dari KepalaSuku Dinas Tata Ruang KotaAdministrasi Jakarta Selatan(fotocopy sesuai dengan aslinya) =;8.
537 — 319
Letien S Parman No.1 RT.004RW.16, Tomang, Jakarta Barat, tertanggal 25 Feb 2013(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 5086/1.711.5 Kepada Ketua YayasanTarumanagara JI. Letien S Parman No. 1 di Jakarta,Perihal Suratizin penunjukan penggunaan tanah seluas +16.269 M2 (enam belas ribu dua ratus enam puluhSembilan meter persegi) yang terletak di JI. TanjungHalaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 76/G/2019/PTUN.JKT.13. Bukti T13:14. Bukti T14:15.
490 — 336
GunungSahari dengan Bukti Kepemilikan SIPPT No. 3733/1.711.5, tertanggal 9November 1993;halaman 54 dari 104 halaman Put 453/Pdt.G/2017/PN JktPst.69.2.69.3.Seluruh Peralatan Hotel termasuk mesin pembangkit tenaga listrik danperlengkapan hotel serta kendaraan bermotor yang telah diikat dalamPerjanjian Fidusia Nomor 021/SJK/98, tertanggal 9 Juli 1998;Saham Milik PT. Bhakti Citradaya pada PT.
Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Hotel yang terletak di Jalan GunungSahari no 3 dengan Bukti Kepemilikan SIPPT Nomor 3733/1.711.5, tertanggal 9November 1993;2. Selurun Peralatan Hotel termasuk mesin pembangkit tenaga listrik danperlengkapan hotel serta kendaraan bermotor yang telah diikat dalam PerjanjianFidusia Nomor 021/SJK/98, tertanggal 9 Juli 1998;3. Saham Milik PT. Bhakti Citradaya pada PT.
212 — 175
dalam Pasal 26 Ayat (2) UndangUndang Pokok AgrariaNomor 5 Tahun 1960 antara lain berbunyi setiap jual beli,penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidaklangsung memindahkan hak milik kepada suatu badan hukum,kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepadaNegara;. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakartatanggal 24 Februari 2004 Nomor 514/1.711.5
Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tanggal24 Februari 2004 Nomor 514/1.711.5, kepada PT.