Ditemukan 200 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTPERKEBUNAN MILANO
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituCrude Palm Oil (CPO), dapat dikreditkan;3.6.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapatdikreditkan;3.6.3.
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 723/B/PK/PJK/2016Oe 7s3. 8.diserahkan kepada pihak luar maupun pihak dalam yaituke unit Pengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalamdaftar jenis barang Lampiran PP 31) oleh UnitPerkebunan Kelapa Sawit, dibebaskan dari pengenaanPPN.3.6.2.
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
293 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
293 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila terpenuhi barulah unsurpelaku usaha dapat terbukti.UNSUR PERSEKONGKOLAN.Bahwa yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalahbentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelakuusaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutanbagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.Bahwa pada halaman 29 angka 3.6.2. putusan TermohonKeberatan, menyatakan unsur bersekongkol unsur pihak lain, unsurmengatur dan atau menentukan pemenangan tender.
Mestinyaketiga unsur tersebut dipisahpisah dan diurai secara tersendiri :Hal ini bisa dilihat dari halaman 29, angka 3.6.2. yang berbunyi :Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender.Dari definisi di atas, maka sangatlah jelas bahwa elemen utamadalam unsur bersekongkol adalah kerjasama yang bersifat kolusifdilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain , oleh karenanyauntuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan bersekongkolharuslah dibuktikan dengan adan suatu
Dinas Penerangan Jalan Umum dan SaranaJaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005,khususnya yang terkait dan yang dilakukan oleh PemohonKeberatan, jelas tidak ada persekongkolan.Dalam putusan Termohon Keberatan No. 20/KPPUL/2005,tidak pula menyebutkan dalam kategori persekongkolan apaPemohon Keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan.Dimana unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukanpemenangan tender digabung menjadi satu sebagaimana yangdisebutkan pada halaman 29 angka 3.6.2
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1780/B/PK/PJK/2017 Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHUBB SAFES INDONESIA
24 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UndangUndang PPN, dapat diambil kesimpulan bahwa selainpenyerahan di dalam negeri, penyerahan ekspor jugadikenakan PPN dan untuk menguji kKepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajaksesuai dengan Pasal 12 ayat (8) UndangUndang KUPberwenang untuk menetapkan besarnya pajak yangterutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar;3.6.2
Register : 08-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PA Soreang Nomor 344/Pdt.P/2020/PA.Sor Tanggal 11 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
203 — 235
203 — 235
3.6.2.Cecep Abdurojak bin Endang Roba3.6.3.Siti Jubaedah binti Endang Roba!3.6.4.Dani Komarudin bin Endang Roba'i (dan telah meninggaldunia pada hari Rabu tanggal 10 Mei 1998) yangkedudukan warisnya digantikan pula oleh anaknya, yaitu :3.6.4.1.Dani Komarudin3.6.5.Neng Siti Sarah binti Endang Roba'i3.6.6.Heri Ridwan bin Endang Roba3.6.7.Kusnadi bin Endang Roba!
Register : 23-05-2013 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MS TAKENGON Nomor 0187/Pdt.G/2013/MS-Tkn Tanggal 11 Juni 2014 — Para Penggugat vs Para Tergugat
75 — 6
75 — 6
Penggugat XLIII (cucu lakilaki/Penggugat XLIII);3.6.2. Alwi bin Umar (cucu lakilaki/Penggugat XLIV);3.6.3. Alm. Sudirman bin Umar, meninggalkan seorang isteri danketurunan/ahli waris 3 (tiga) orang anak masingmasingbernama:3.6.3.1. Indrawati binti H. Abdul Karim (isteri cucu/PenggugatVL);3.6.3.2. Rayu Ati Binti Sudirman (cicit perempuan/PenggugatXLVI);3.5.1.3. Hakim bin Sudirman (cicit lakilaki/Penggugat XLVII);3.5.3.4. Sukri Adianto Bin Sudirman (cicit lakilaki/PenggugatXLVIIN;3.7. Alm.
Register : 04-03-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 305/Pdt.G/2021/PA.Sgm Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 13
24 — 13
Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulanoktober tahun 2020, sampai putusan perkara ini mempunyalkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinyasebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);3.6.2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinyasebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehinggaseluruhnya berjumlah 100 / hari x Rp. 200.000,00 =20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);3.6.3. Nafkah Mutah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah);3.6.4.
Register : 22-05-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Pare Tanggal 27 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 20
63 — 20
Isi rumah sebagai berikut :3.6.1. 2 Pasang kursi tamu,3.6.2. 6 Lemari kayu.3.6.3. 1 mesin cuci Panasonic.3.6.4. 1 unit kulkas.3.6.5. 1 unit kompor gas.3.6.6. 1 set meja makan.3.6.7. 2 set spring bed.3.6.8. 1 laptop.Hal. 5 dari 48 Hal.
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1948 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimaksudkan untukmencegah pengelakan pajak dari pihakpihak yangtidak berhak memanfaatkan fasilitas/ketentuan P3Bantar Negara;3.6.2. Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 11 ayat (4)P3B IndonesiaBelanda hanya dapat dilaksanakanapabila telah diatur mode of application sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) P3BIndonesiaBelanda, dimana sampai dengan saat inipejabat yang berwenang dari kedua negara masihdalam tahap perundingan untuk mengatur mode ofapplication.
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpn Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
STENLY HANDOJONO
Tergugat:
1.EKO SETIAWAN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Turut Tergugat:
1.INAWATI
2.ARIES KUNTORO
64 — 21
STENLY HANDOJONO
Tergugat:
1.EKO SETIAWAN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
Turut Tergugat:
1.INAWATI
2.ARIES KUNTORO
64 — 21
Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat padaposita angka 16 halaman 7 dan petitum angka 4 halaman 8gugatan yang memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadapobjek perkara a quo.3.6.2.
Register : 03-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Mbl Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 7
18 — 7
Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan terhadap permohonanPemohon untuk menceraikan Termohon;3.6.2 Gugatan rekonvensiBahwa, selanjutnya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi yangpada pokoknya sebagai berikut:Hal 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 0002/Padt.G/2017/PA.MblI1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabandipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini;2.
Putus : 16-02-2010 — Upload : 28-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 669 K/AG/2009 Tanggal 16 Februari 2010 — ACHMAD bin ALI SEHBUBAKAR, DKK VS QURAIS SALIM ALAYDRUS, DKK
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aminah Alaydrus (anak perempuan) Penggugat V;3.6.2. Ir. Anmad Alaydrus (anak lakilaki) Penggugat V1;3.6.3. dr. Chatijah Alaydrus (anak perempuan) Penggugat VII;3.6.4. Sakinah Alaydrus (anak perempuan) Penggugat VIII;3.6.5. Nur Alaydrus (anak perempuan) Penggugat X;3.7.
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TAPIAN NADENGGAN;
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini dimaksudkan untukmencegah pengelakan pajak dari pihakpihak yangtidak berhak memanfaatkan fasilitas/ketentuan P3Bantar Negara;3.6.2. Bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 11 ayat (4)P3B IndonesiaBelanda hanya dapat dilaksanakanapabila telah diatur mode of application sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (5) P3BIndonesiaBelanda, dimana sampai dengan saat inipejabat yang berwenang dari kedua negara masihdalam tahap perundingan untuk mengatur mode ofapplication.
Register : 20-03-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Blcn Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 46
69 — 46
Mobil Sigra warna abuabu denganNomor Polisi DA 1738 ZF;3.6.2. Mobil MITSUBISHI L300 PICK UPwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 9797 ZP;3.7. Emas PerhiasanAdalah sebagai harta bersama antara Almarhum ALMARHUM denganTergugat;4. Menetapkan 12 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut diatas (Petitum Nomor 3) sebagai hak Almarhum ALMARHUM, dan saatini menjadi harta peninggalan (warisan) Almarhum ALMARHUM yangbelum dan harus dibagikan kepada Ahli Warisnya;5.
ALMARHUM dengan Tergugat;3.6.2 Mobil Mitsubishi L300 Pick Up warna hitam dengannomor polisi DA 9797 ZP, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut:Hal. 62 dari 78 hal.
Putus : 12-08-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pdt.Sus/2010 Tanggal 12 Agustus 2014 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, DK
139 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur PersekongkolanBahwa yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentukkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha laindengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentinganpelaku usaha yang bersekongkol;Bahwa pada halaman 29 angka 3.6.2. putusan Termohon Keberatan,menyatakan unsur bersekongkol unsur pihak lain, unsur mengatur dan ataumenentukan pemenangan tender.
Mestinya ketiga unsur tersebut dipisahpisah dan diurai secara tersendiri;Hal ini bisa dilihat dari halaman 29, angka 3.6.2. yang berbunyi:Hal. 13 dari 113 hal Put.
diDinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta Tahun Anggaran 2005, khususnya yang terkait dan yangdilakukan oleh Pemohon Keberatan, jelas tidak ada persekongkolan;Dalam putusan Termohon Keberatan Nomor 20/KPPUL/2005, tidak pulamenyebutkan dalam kategori persekongkolan apa Pemohon Keberatanterbukti secara sah dan meyakinkan;Dimana unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukanpemenangan tender digabung menjadi satu sebagaimana yang disebutkanpada halaman 29 angka 3.6.2
Register : 26-04-2024 — Putus : 27-05-2024 — Upload : 27-05-2024
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 308/Pdt.P/2024/PA.JS Tanggal 27 Mei 2024 — Pemohon melawan Termohon
74 — 0
74 — 0
Usman, (anak laki-laki kandung), (anak kelima laki-laki kandung), dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2(dua) orang anak yang bernama;
3.6.1. Siti Ayuni ( isteri ahli waris pengganti);
3.6.2. A.Taufik Bin Abdul Aziz (anak laki-laki kandung /ahli waris Pengganti;
3.6.3. A.Ruslani Bin Abdul Aziz (anak laki-laki kandung /ahli waris Pengganti;
3.7.Salamah Binti H.
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2864 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — TUAN KWAN NAI CHUAN, DKK vs. NY. KWAN SHU SHAN, DK
86 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
3.6.2. Kapan Tergugat bercerai dengan ibu kandung ParaPenggugat?3.6.3. Apakah ada putusan harta bersama tersebut?3.6.4. Apakah Para Penggugat mempunyai hak waris atausejeninya atas harta bersama tersebut?Halaman 24 dari 29 hal. Put.
Putus : 19-04-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/Pdt/2016 Tanggal 19 April 2016 — PT CATUR AGUNG RIZK vs PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, dk
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oknumoknum Bank Mandiri;3.6.2.
Putus : 12-06-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 12 Juni 2015 — ANDRIE YELMI bin MUHAMMAD ALI MAJID, Dk
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
. 18Tahun 2004 bertitik tolak dari pelanggaran Pasal 135 dan Pasal186 UndangUndang Minerba No. 4 Tahun 2009:e Padahal bertitik tolak dari ketentuan PERALIHAN Pasal 169huruf a UndangUndang Minerba No. 4 Tahun 2009, segalasesuatu kontrak / perjanjian dan KP Eksplorasi danEksploitasi yang telah ada tetap eksis, valid fiil legal,e Oleh karena itu, dakwaan JPU yang dikemukakan dalamperkara yang dimohon PK sekarang ini, nyatanyata danjelas mengandung kekhilafan / kesalahan / kekeliruanpenerapan hukum.3.6.2
Putus : 13-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/AG/2012 Tanggal 13 Juli 2012 — Hj. SITI ARBAYAH binti H. ANANG IDRIS DKK VS 1. SAIFUDDIN NOOR bin H. A. JUNAID NOOR DKK
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi jikapertimbangan majelis hakim tersebut diterapbkan dalamperkara a quo adalah jelas tidak cocok, dan akanmengaburkan masalah sehingga akan bertentangan denganFikin tentang Waris, yang akan berujung dengan kekaburanhukum waris, sehingga memperkosa hak orang lain;3.6.2 Bahwa pertimbangan majelis banding tersebut, jelasjelastidak beralasan menurut hukum, karena secara formal,pertimbangan tersebut bertentangan dengan hukum Islam,yaitu tentang faroids serta bertentangan dengan Alquran danHadist yang