Ditemukan 149 data
134 — 73
UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan TataUsaha Negara, jo.Pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 Tentang AdminstrasiPemerintahaan;Pasal 1 angka9:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Pasal 87:Dengan di berlakukanya
26 — 14
Bahwa, tidak dipungkiri Pemohon dan Termohon mendapatkan sejumlah hartabenda selama Perkawinan berlangsung, karenanya berlakukanya percampuran hartaantara Pemohon dan Termohon dan tidak adanya perjanjian kawin sebelumPerkawinan mengakibatkan terbentuknya Harta Bersama dimaksud;5.
75 — 32
CHEVRON PACIFICINDONESIA telah habis masa berlakukanya pada tahun 1989, namun PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA masih berhak memakai tanah tersebut karena51PT.
86 — 119
Yorim sudah habis masa berlakukanya pada bulan September 2014 dan saat ini masihdalam tahap perpanjangan namun belum terbit oleh karena adanya persyaratan yang belumdipenuhi, akan tetapi faktanya CV. Yorim telah melakukan pengangkutan dan penjualanatas batuan hasil pertambangan yang diperolehnya dibuktikan dengan peralatan yangdigunakan serta dokumen pengiriman barang, selain itu CV.
74 — 29
orang jualanwajar saja mendapat keuntungan .Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun 2010tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yang memiliki maknaboleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal boleh dipakai buku yangdisahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari Kementrian Agama dan PusatBahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
orang jualanwajar saja mendapat keuntungan .e Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun 2010tidak memakai kata Harustetapi memakai kata Dapat yang memiliki makna boleh di pakai boleh tidak, danmemberikan sinyal boleh dipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurbuk (DariKementrian Agama dan Pusat Bahasa);e Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
200 Putusan No.14/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Pdge Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun 2010tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yang memiliki maknaboleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal boleh dipakai buku yangdisahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari Kementrian Agama dan PusatBahasa);e Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
Reni Ritama., SH
Terdakwa:
SITI MUKHAYAROH Binti MUCHTAR
98 — 23
Magelang tersebut disebabkan olehTerdakwa, dikarenakan dari petugas pos pare telah melakukan pengecekansurat keterangan berupa pengecekan masa berlakukanya surat keterangantersebut, dan ada tidaknya porforasi dalam surat keterangan tersebut.Petugas pos pare tidak mengetahui terkait ada perbedaan porforasi yangasli dikeluarkan dari BKAD Sleman, dan diketahui bahwa ada perbedaanHal 23 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Mkdporforasi setelahnya setelah terjadi peningkatan penggunaan suratketerangan
39 — 139
BPN menerbitkanSertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah milik PenggugatI,II antara lainSertfikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 yang terbit tanggal 16 Desember 1985dan masa berlakukanya berakhir pada tahun 2005;Bahwa, namun sebelum berakhir masa berlakunya Sertifikat HGB No.7 tersebutoleh TergugatIV ic.
90 — 9
Yorim sudah habis masa berlakukanya pada bulanSeptember 2014 dan saat ini masih dalam tahap perpanjangan namun belum terbit olehkarena adanya persyaratan yang belum dipenuhi, akan tetapi faktanya CV. Yorim telahmelakukan pengangkutan dan penjualan atas batuan hasil pertambangan yang diperolehnyadibuktikan dengan peralatan yang digunakan serta dokumen pengiriman barang, selain ituCV.
76 — 26
orang jualan wajar saja mendapatkeuntungan .Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurouk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurouk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Halaman 183dari 216 Hal Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PN Pag.Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
Hal Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2015/PN Pag.Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurouk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
69 — 28
orang jualan wajar saja mendapatkeuntungan .Bahwa tidak ada ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
ketentuan undang undang yang mengatur untukmengharuskan mempergunakan buku yang di sahkan oleh PUSKURBUKPendidikan Nasional, karena didalam Permendiknas Nomor : 18 tahun2010 tidak memakai kata Harus tetapi memakai kata Dapat yangmemiliki makna boleh di pakai boleh tidak, dan memberikan sinyal bolehdipakai buku yang disahkan oleh selain dari puskurbuk (Dari KementrianAgama dan Pusat Bahasa);Hal 199 dari 216 Halaman Putusan No: 12/Pid.SusTPK/2015/PN.PdgBahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tidak berlakukanya
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ABNER LITAMAHUPUTTY, S. Sos alias APE
401 — 713
itu di dahulukan dia itu anslag karena penyerangan, jadi penyeranganitu sesuatu yang sifatnya adalah harus ada tindakan perbuatan yangdilakukan oleh seseorang, atau sekelompok terhadap, jadi serangan itu adadalam bentuk fisik yang dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi kalau kitaarti pengertian makar sebenarnya dalam bahasa Indonbesia artinya tipudaya, tipu muslihat jadi dia sudah agak jauh kalau kita menggunakan kataanslag dalam penyerangan itu mari kita buka sejarah hukum pidana bahwasebelum berlakukanya
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
170 — 108
Maka wajib melakukan daftar ulang yangdiajukan secara tertulis selambatlambatnya 30 Hari sebelum batas waktuberakhir setelah dilakukan perubahan perjanjian, serta dilakukan peninjauanlapangan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah (PD) terkait, sedangkan apabilakontrak kurang dari 2 (dua) Tahun masa berlakukanya disesuaikan dengankontrak.Bahwa artinya masa berlaku izin pemanfaatan limbah Non B3 yangdikeluarkan DPMPTSP sesuai dengan kontrak kerjasama, dan jikaHalaman 48 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019
HENG HOK SOEI atau SHINDO SUMIDOMO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
196 — 102
Berlaku secara komulatif ;Bahywa unsurunsur IPT tidak diperpanjangan karena yang bersangkutan pasif dan tidak melakukan perpanjangan lagi ;Bahwa makna ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah adalah bilamana ijin IPTyang akan atau sudah habis masa berlakukanya bisa melakukan perpanjanganizinnya ; Bahwa pemberian IPT sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun2016 tentang Izin Pemakaian Tanah adalah izin hanya memakai tanah danbukan
Terbanding/Tergugat I : P.T. PERKEBUNAN NUSANTARA IV Diwakili Oleh : Sofwan Tambunan
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH RI Cq PRESIDEN RI Cq KA dan TRBPN RI Cq KANWIL BPN SUMUT Cq KANTOR PERTANAHAN KAB SIMALUNGUN
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq PRESIDEN RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA dan TRBPN RI Cq KANWIL BPN SUMUT Cq KANTOR PERTANAHAN KAB SERGAI
Turut Terbanding/Penggugat II : AJIANTO Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat III : ANDI SARAGIH Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALPIAN PURBA Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat V : Anto Saragih Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat VI : ARIFENDI SARAGIH, Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat VII : ARBAI Diwakili Oleh : INDRA GUNAWAN PURBA, Dkk
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ARIADI
132 — 113
ditelantarkan oleh perusahaan Consensi HunterVereniging Amisterdam (HVA) guna untuk dijadikan perladangan sertamemenuhi kebutuhan pangan dengan tanaman karet, nenas, dan tanamanlainnya, adapun batas dan ukurannya adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Dusun II Desa Bahdamar ; Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Afdeling II Kebun Dolok Ilir ; Sebelah Timur berbatas dengan Desa Desa Korajim dan Jurang ; Sebelah Barat berbatas dengan Dusun IDesa Bah Damar dan DesaMainu Tongah ;Bahwa sejak berlakukanya
516 — 171
pemerintah untukmelakukan perombakan atau penataan status kepemilikan tanah serta penguasannya;Bahwa semenjak berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang UndangundangPokok Agraria, maka segala hal mengenai tentang pertanahan diatur didalam undangundang tersebut:Bahwa sebelum berlakunya Undangundang No.5 tahun 1960 tentang UndangundangPokok Agraria, di Indonesia terdapat dualisme hukum terkait tentang hukum tanah, yaituhukum adat dan hukum barat;Bahwa hak atas tanah yang diberikan pada saat sebelum berlakukanya
175 — 117
No. xxxxxx Tahun 1989Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,namun juga bertentangan dengan Hukum Positif Islamdalam hal ini Hukum Kewarisan Islam yang berlakutidak hanya sejak zaman kolonial Belanda, namunberlaku sejak berdirinya dan berlakukanya HukumIslam di negeri negeri Islam dalam wilayahkepualauan nusantara (archepelego)..
162 — 415
Maka wajib melakukan daftar ulang yangdiajukan secara tertulis selambatlambatnya 30 Hari sebelum batas waktuberakhir setelah dilakukan perubahan perjanjian, serta dilakukan peninjauanlapangan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah (PD) terkait, sedangkan apabilakontrak kurang dari 2 (dua) Tahun masa berlakukanya disesuaikan dengankontrak.Bahwa artinya masa berlaku izin pemanfaatan limbah Non B3 yangdikeluarkan DPMPTSP sesuai dengan kontrak kerjasama, dan jikaHalaman 48 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani
2.Ny. Soeherna
3.Soeherni
4.Ny Soeherne alias Soeherne Maharani
5.Elly Suherly
6.Ny Etty Suherty
7.Evi Suhervi Sukotjo
77 — 31
Menurut ketentuan UndangUndangNomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Ketentuan PokokPokok Agrariahanya tanah hak milik barat (hak eigendom) yang dibatasi waktu berlakunya,yakni selama 20 (dupuluh) tahun terhiung sejak berlakukanya UUPA, yaknisampai dengan tanggal 28 September 1980, hal mana diatur dalam KetentuanKetentuan Konversi Pasal !
1.HAPPY C. HUTAPEA,SH
2.BINTANG L. YUSVANTARE , SH
3.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
4.HAMDANAH, SH.
Terdakwa:
MERRY HIDAYATI Alias MERRY CHRISTIANA Binti INGGIS SUHUD
86 — 11
Untuk permohonan KTP Sementara sebetulnya tidak ada, yangada adalah permohonan penerbitan KTP, namun karena penerbitanKTP perlu waktu maka pemohon akan diberikan Surat Keteranganyang masa berlakukanya selama 6 bulan, persyaratan permohonanHalaman 50 dari 79 Putusan Nomor 285/Pid.B/2019/PN PIkKTP adalah foto copy KK dan sudah melakukan perekaman data padaDisdukcapil.Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalampenerbitan KK dengan Nomor 6271031108170009 a.n.
1.HAPPY C. HUTAPEA,SH
2.BINTANG L. YUSVANTARE , SH
3.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
4.HAMDANAH, SH.
Terdakwa:
AMBRITJO Alias JOE Bin NAIK O. HAMUD
131 — 65
Untuk permohonan KTP Sementara sebetulnya tidak ada, yangada adalah permohonan penerbitan KTP, namun karena penerbitanKTP perlu waktu maka pemohon akan diberikan Surat Keteranganyang masa berlakukanya selama 6 bulan, persyaratan permohonanKTP adalah foto copy KK dan sudah melakukan perekaman data padaDisdukcapil.Bahwa Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalampenerbitan KK dengan Nomor 6271031108170009 a.n.