Saksi Karyono (BPPD) mengetahui adanya penemuan kotak suara tidaksah;Bahwa saksi Penggugat di persidangan acara saksi di PTUN Bandung yanglalu juga menerangkan di bawah sumpah yaitu:a. Bahwa saksi Abadi Penggugat mengetahui kotak suara tidak sah dantidak ada tandatangan oleh Ketua Panitia masuk nomor urut Dodi;b. Bahwa saksi Uyi Makmur Panitia 11 mengetahui penemuan dalamkotak suara tidak tandatangan oleh Ketua Panitia;Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2017c.

Go.Ruang (II/d) menjadi Golangan Ruang PenataMuda (Ill/a) sebagai Staf Seksi Kerjasama pada BPPD Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara;Bahwa pada tanggal 2082004 dengan Surat Pemerintah PropinsiSumatera Utara Petikan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 823.3/1645/2004 memutuskan Pegawai Negeri SipilNomor Urut 44 Nama Mirzal, S.H., NIP/KARPEG: 730000662/B.012212 masa kerja 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan denganjabatan Staf pada unit kerja Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPropinsi

No 2315/Pdt.G/2019/PA.Pwdhal ini sesuai Kemampuan Tergugat rekonpensi dan kepatutan bagi Penggugatrekonpensi;Menimbang bahwa Tergugat rekonpensi bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil pada BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) KabupatenGrobogan yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulan, sehinggadipandang mampu untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonpensi;Menimbang bahwa atas guagatan rekonpensi Termohon masalah nafkahmadliyah selama 3 tahun setiap bulan Rp. 4.000.000, sehingga berjumlahsebesar

Saksi LINDU PRARESPATI ANANTO, atas persetujuan Terdakwa keterangandi BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bekerja di dinas pelayanan pajak atau yang sekarang berubahmenjadi nama BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) di kotaBandung sejak bulan Agustus 2013 dan jabatan sekarang sebagai Kepala SubBidang Pajak Bumi dan Bangunan serta mempunyai tanggung jawabmenangani sebagaian kewenanngan di bidang PAD2 dilingkup pajak bumi danbangunan.

Kampar dengan nomor rekening 109.20.03186;

Kampar bulan April 2017;

Kampar bulan Agustus 2017;

. : BPPD/08/V/2009/P3D Tanggal 20 Mei 2009 atas nama BRIPDAMUHAMMAD RAMADANI, Nrp 85060619, Ba Pembinaan Provos Polres SerdangBedagai, oleh Kabid Binkum Polda Sumut telah memberikan Pendapat Hukum dan saranpenyelesaian dengan Surat No.

Altri Suwandi, selaku mantan PPAT Kecamatan Lintau Buo, sekarangbekerja sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kab.Tanah Datar, seterusnya disebut sebagai TERGUGAT B;C Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Barat Cq kantor Pertahanan Kabupaten Tanah Datar, seterusnyadisebut sebagai TERGUGAT C;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar tentangPenunjukkan Majelis Hakim;Setelah membaca dan memeriksa suratsurat dalam

Besok aja yah pak...kita tunggu besok...besok baru di rapatkan.Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Bppd. Tunggu kabar besok ya...krn besok baru di rapatkan.e. ALHAMDULILLAH!!!

Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/1 769/BM.DPU/2016 Tanggal 28 November 2016 Perihal : permohonan SisaPembayaran Kegiatan 2016selanjutnya diberi tanda T1.5;: Foto copy Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor: 903/4396/BPPD/BangdaTanggal 6 September 2016 Perihal: Penghematan Belanja SKPD selanjutnya diberi tanda T.6;. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:903/372/BMIX/2016 Tanggal 14 September 2016 Kepada Yth.

Ini dapat dilihat dalam wujud kongkrit, antara lainPemerintah Daerah mendirikan institusi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)yang merupakan bagian dari Muspida, mendirikan Dinas Syariat Islam (DSI)untuk memastikan implementasi Syariat Islam beserta regulasinya, mendirikaninstansi Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pengawas Syariat Islam, mendirikanBadan Pengembangan Pendidikan Dayah (BPPD) untuk mengurus ribuan dayah(pondok pesantren), mendirikan Majelis Adat Aceh (MAA) dan lainlain.

Kami juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPDprovinsi, TNI dan Polri. Jadi kami mengepung titiktitik api tersebut agartidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah kami padamkan bisaHalaman 33 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sakhidup lagi karena lahan gambut. Kami hanya bisa padamkanpermukaannya Saja sehingga membutuhkan bantuan water bombinguntuk memadamkannya;Bahwa waktu 1 (satu) bulan dalam memadamkan api merupakanpemadaman terlama yang pernah Saksi lakukan.

Di dalam lokasi ada embung yang barudibuat oleh alat berat tetapi belum bisa dipakai yang mesti menunggubeberapa jam baru bisa dipakai oleh karena itu kami pindah lagi untukmencari titik api yang ada Sumber airnya;Bahwa Saksi melihat kanal yang dalam tetapi karena musim kemarauairnya hanya sedikit;Bahwa Saksi melaporkan untuk meminta bantuan dari BPPD provinsiuntuk melakukan pemadaman dari tim satgas udara lalu juga adabantuan dari TNI, Polri, Manggala Agni, Tim Damkar Koto Gasib, Siakdan Mempura

Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihakBPPD, BPPD provinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titiktitik api tersebut agar tidak meluas tetapi beberapa titik yang sudahdipadamkan bisa hidup lagi karena lahan gambut.

Kemudian pemadaman juga dibantu oleh pihak BPPD, BPPDprovinsi, TNI dan Polri dengan cara mengepung titiktitik api tersebut agartidak meluas tetapi beberapa titik yang sudah dipadamkan bisa hidup lagikarena lahan gambut.

Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:900/1 769/BM.DPU/2016 Tanggal 28 November 2016 Perihal : permohonan SisaPembayaran Kegiatan 2016selanjutnya diberi tanda T1.5;: Foto copy Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor: 903/4396/BPPD/BangdaTanggal 6 September 2016 Perihal: Penghematan Belanja SKPD selanjutnya diberi tanda T.6;. Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor:903/372/BMIX/2016 Tanggal 14 September 2016 Kepada Yth.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) jilid copy Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: 602/BPPD-TTU/PPK-DAK+DAU/14/VIII/2013, Tanggal 03 Agustus 2013, Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Haumeni Ana Inbate (jalan Desa Sungkaen), T.A 2013, CV. SATU HATI;2. 1 (Satu) Lembar Asli Jaminan Uang muka Dari Jasaraharja Putera kepada CV.

KalimantanTimur tersebut, BPKP merekomendasikan kepada TurutTermohon incasu Gubernur Kaltim agar membentuk TimAudit Teknis Progress BSB, maka atas saran BPKP iniTurut Termohon (Gubernur Kaltim) membentuk TimAudit Teknis BSB dengan : Mengeluarkan Keputusan Nomor 700/K.433/2009tanggal O0O7Agustus 2009 tentang Pembentukan TimAudit TeknisPembangunan BSB~ di sungai SiringKecamatan Samarinda Utarakota Samarinda; Kemudian Keputusan Ketua Tim Audit Teknis PembangunanBSB DiSungai Siring Kota Samarinda Nomor553.2/9171/BPPD

tahun 2003 maka kontrakbatal demi hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Termohonl telah pula mengajukanbuktibukti surat yang diberi tanda TT.1 s/d 4 sebagai berikut :Bukti TT. 1 1 : Keputusan Gubenur Kalimantan Timur nomor 700/K.433/2009tentang Pembentukan Tim Audit Teknis Pembangunan BandaraSamarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda ProvinsiKalimantan Timur ;Bukti TT.12 : Keputusan Ketua Tim Audit Teknis Pembangunan BandaraSamarinda Baru di Sungai Siring Kota Samarinda Nomor :553.2/9171/BPPD

Elias tidak berkenan memberikan tandatangan dan capdikarnakan perangkat desa BPPD Pulau Majang tidak berada ditempat, sehinggaHalaman 3 dari 35 HalamanPts. No. 97/Pid.SusLH/2016/PN. Pts.terdakwa memutuskan mengangkut kayu tembesu' teersebut denganmenggunakan kapal motor bandong menuju kedesa piasak dan tiba pada hariminggu tanggal 03 apri 2016 sekitar pukul 01.00 Wib.

Bahwa berdasarkan pertimbangan/fakta tersebut DPR tidak berhak atasBPPD, oleh karena itu pemberian BPPD (meskipun diminta) paraTerpidana maupun saksi Bambang DH tidak boleh memberikannyakepada DPRD, dengan demikian perbuatan para Terpidana merupakanperbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam dakwaan KeduaSubsidair Pasal 13 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;6.

YangDibanding di Halaman 47 dan Saksi Antonius Kapitan di Halaman71, Bahwa sesuai Perpres No. 70/ 2012, saya mengetahui adanyapenambahan waktu 50 hari kalender dengan konsekuensi dikenakandenda keterlambatar ;o Keterangan Terdakwa dalam Putusan Yang Dibanding di Halaman142, Bahwa Terdakuva pernah mengikuti rapat yang diadakan olehPPK terkait pelaksanaan kontrak kerja pada Tanggal 27 NovemberHalaman 33 dari 42 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PT KPGa5)a6)a7)2013 Jam 10 pagi bertempat di Aula Kantor BPPD

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Seruyan di Kuala Pembuang tertanggal 4 Januari 2017 (vide bukti P16) ;e Untuk menempati jabatan sebagai pelaksana pada BPPD Kabupaten Kotimberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur NomorSK.824.3/1844/BKDMP/IX/2017 tentang Penempatan sebagai Pelaksanapada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timuratas nama Taufik Rahman, ST tertanggal 29 September 2017 (vide bukti P5)8.

pokoknyasebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada mempunyai hubungankeluarga maupun hubungan pekerjaan;Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan;Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsidugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan anggaran pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riaudalam kegiatan perjalanan dinas TA 2013 sampai dengan 2016;Bahwa saksi adalah selaku sekretaris pada BPPD

2016yaitu :1) Menghitung jumlah Pertanggungjawaban kegiatan kerjalanan dinasberdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PerjalananDinas;2) Menghitung jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yangsebenarnya/dilaksanakan Tahun 2013 sampai dengan 2016 ;3) Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara yaitu KegiatanPerjalanan Dinas Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 yang tidakdilaksanakan tetapi dipertanggungjawabkan/di SPJ kan; Bahwa anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanandinas luar daerah BPPD