orang lain yangmembantu Terdakwa untuk melakukan penggelapan Uang yang berada diPerusahaan PT Mamuang atau tidak; Bahwa adapun uang sejumlah Rp 33.760.389, (tiga puluh tiga jutatujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) saksitidak tahu; Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) SetKomputer yang terdiri dari Monitor merek DELL warana hitam, keyboardwarna hitam, mouse warna biru, CPU merek Simbadda, printer merekEPSON type L210 warna hitam yaitu Komputer Aset Depatemen

delapan ratus sembilan puluh tujuh juta Rupiah).Namun saksi tidak tahu secara pasti rincian kerugian tersebut;~ Bahwa adapun uang sejumlah Rp 33.760.389, (tiga puluh tiga jutatujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) Saksitidak tahu; Bahwa saksi tahu terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) SetKomputer yang terdiri dari Monitor merek DELL warana hitam, keyboardwarna hitam, mouse warna biru, CPU merek Simbadda, printer merekEPSON type L210 warna hitam yaitu Komputer Aset Depatemen

tidak tahu secara pasti rincian kerugian tersebut;Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Pky~ Bahwa adapun uang sejumlah Rp 33.760.389, (tiga puluh tiga jutatujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) Saksitidak tahu; Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap barang bukti berupa 1 (Satu)Set Komputer yang terdiri dari Monitor merek DELL warana hitam, keyboardwarna hitam, mouse warna biru, CPU merek Simbadda, printer merekEPSON type L210 warna hitam yaitu Komputer Aset Depatemen

Bomen (DPO) dan akan digunakan terdakwa untuk dirisendiri; Bahwa terdakwa dalam menggunakan daun ganja kering tersebuttidak memiliki Surat Izin dari Depatemen Kesehatan RI.

SALWANI, tertanggal 29 Juli 2017;Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 71/PID/2018/PT BIN1 (satu) lembar asli Surat Data Detail pembelian barang berupa kantongplastic dan alokasi ke Toko serta Departemen periode Januari 2014 s/dOktober 2017 dari catatan Depatemen Finance Acconting Mananger(FAM), yang ditandatangani oleh Departemen Finance AccontingMananger (FAM), General Servis Mananger (GSM), Branch Manager(BM), tertanggal 30 November 2017;1 (satu) bendel lembar Rekap Data Detail pembelian barang berupakantong

pergi menemui ACONG (DPO) untuk membeliNarkotika jenis ganja pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2013 sekitar jam 16.30Wib di daerah Meruya , Jakarta Barat seharga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah)dan mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja 1 (saiu) bungkus terdakwa gunakansendiri dan (satu) lagi diberikan kepada saksi ERWAN YUSUF als WAWAN;Bahwa benar terdakwa RUDY RUSTAM als RUDI tanpa hak dan melawanhukum menjadi perantara jual beli narkotika berupa daun ganja tersebut tidakada ijin yang syah dari Depatemen

JUSUF Nomor : Skep/956/VIII/1981tanggal 15 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Depatemen PertahananKeamanan, bermaterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isifotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh KetuaMajelis Hakim diparaf dan diberi kode P.8;Il. SaksiSaksi :;1.

Terkait dengan poin 6 tersebut di atas, saat itu Pemohon Konvensi bersediauntuk melobi Pimpinan Depatemen tersebut dikarenakan sudah adapersetujuan dari Termohon Konvensi untuk diceraikan. Namun apa lajurternyata Termohon Konvensi membuat surat pernyataan tersebut yang diHal. 15 dari 36 Hal. Pts.

Saat ini Termohon Konvensi sudahmenyelesaikan studinya hanya masih melakukan wajib kerja sebagaimahasiswa penerima bantuan dari depatemen kesehatan RI, wajib kerjadilakukan selama 6 bulan ;13.Perihal tuntutan Termohon Konvensi terhadap nafkah iddah, mutah dannafkah anak, Pemohon Konvensi akan memberikan sesuai dengankemampuan Pemohon Konvensi;Bahwa atas replik dan jawaban gugatbalik Pemohon Konvensi tersebut,Termohon Konvensi telah mengajukan duplik dan replik gugat balik yang secaratertulis tertanggal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia,selaku pihak dalam perkara ini sebab M dengan berlakunya Undang UndangOtonomi Daerah, maka semua asset yang dikuasai setiap Depatemen beralihkepemerintah Daerah in casu Walikota, atau Bupati Kepala Daerah ditingkatKota dan Kabupaten sedang pada tingkat Provinsi beralih kepada GubernurDaerah setempat;Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yangmengatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Negara RepublikIndonesia

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Pelemsari SumberKabupaten Rembang dikeluarkan oleh Depatemen Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia atas nama Pemohon , oleh Ketua Majelistelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telahbermeterai cukup yang diberi tanda P.5;.

KPI) adayang diangkat sebagai Pengawas Lapangan di Depatemen Kargo Transport dan saat itupimpinan terdakwa yaitu saudara AKON WAKUM mengatakan akan memperhatikantuntutan tersebut, namun sampai searang belum ada dari masyarakat 7 (tujuh) suku yangdiangkat menjadi Pengawas Lapangan di Departemen Kargo Transport.> Bahwa la terdakwa Felipus Buttu melakukan pengrusakkan dengan cara terdakwamengambil sebuah kursi lalu mengayunkan/memukulkan kursi tersebut ke sebuah mejasebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa

, dimana telah terbit Keputusan Tergugatberupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 3/Baraya, Kecamatan Bontoala, KotaMakassar, Gambar Situasi Nomor 2653/1992 tanggal 23 Mei 1992, luas30.853 M* atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Obyeksengketa I), dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Baraya, Kecamatan Bontoala,Kota Makassar, Gambar Situasai Nomor 2654/1992 tanggal 23 Mei 1992,luas 37.590 M* atas nama Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta( objek sengketa II ) yang berasal dari Sertifikat Hak

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bertuliskan aquadidalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic bening berisikan shabu shabudengan berat netto 0,0810 gram mengandung Metamfetamina positif(termasuk Narkotika Golongan Nomor 61 Lampiran undang undang RINomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) tanpa disertai izin dari pihak yangberwenang dalam hal ini Depatemen Kesehatan RI agar dirampas untukdimusnahkan;4.

PUT.NO.64/PDT/2017/PT SULTRA20.26.27.28.Tergugat adalah nyata keliru dan bertentangan atau melawan hukum yang berlakuserta merugikan hak Para Penggugat atas tanah obyek perkara a quo, dengandemikian Para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa Turut Tergugat pada tahun 1996 telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atastanah yang masuk dalam lokasi Bandara Betoambari Baubau, yakni Sertifikat Hak PakaiNomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atas nama Depatemen Perhubungan RI/Tergugat

tahun 1996 tanggal 7 Agustus1996, dan ternyata tanahtanah obyek perkara a quo juga ikut dimasukan dalamsertifikat tersebut, padahal tanahtanah obyek perkara a quo yang luaskeseluruhannya sekitar 63.259 m2 adalah belum dibebaskan atau belum diberikanganti rugi/konpensasi oleh Tergugat Ill kepada Para Penggugat, dan lagi pulapenerbitan sertifikat tersebut tidak didasarkan pada alas bukti hak dari Para Tergugat,sehingga penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/ Katobengke, luas 524.131 m2,atas nama Depatemen

konvensasi ataslahan sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegiterhadap seluruh lahan hak Para Penggugat yang luas keseluruhannya 63.259 m2,atau senilai dengan Rp 15.814.750.000, (lima belas milyar delapan ratus empat belasjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan dibagi sesuai luas tanah kebunmasingmasing Penggugat, atau memberikan relokasih lahan yang sesuai kepadaPara Penggugat;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen

Depatemen KehutananBahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2005 keluar Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : 60/KPTS/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/KPIS11/2002 tanggal24 Oktober 2002 tentang pencabutan Keputusan. Menteri Kehutanan Nomor935/KPTSI/ 1999 tentang pemberian HPHTI seluas kurang lebih 109.497 Haatas nama PT.

telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenangNomor SIC/01/III/2017, tanggal 14 Maret 2017, sehingga dengan demikianmajelis hakim berpendapat bahwa perkara ini telah memenuhi Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 9 ayat (1) PeraturanMenteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, PerceraianDan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Depatemen

KualaCemerlang (Tergugat ) di Depatemen CPKO Fractination PT.

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Lits Consortium), dengan alasanseharusnya Depatemen Perdagangan diikutsertakan sebagai pihakdalam perkara ini sebab Menteri Perdagangan adalah Pembinasekaligus pengawas dalam hal permasalahan perlindunagnkonsumen.Menimbang, memperhatikan uraianuraian tentang hal yangtercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembangtanggal 16 Maret 2015 No.179/Pdt.G/2015/PN.Plg yang amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut ;Dalam Eksepsi.Mengabulkan Eksepsi Terggugat

.16.000.000, (enam belas juta rupiah) Subdidair 2 (dua ) bulankurungan;Menghukum terdakwa untuk membayar Uang pengganti sebesar Rp.357.244.314, (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluhempat ribu tiga ratus empat belas rupiah);Menyatakan barang bukti berupa :e Fotocopy RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)sebanyak 5 bendel legalisasi ;e Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Koperasi UKMI Malangsebanyak 1 (satu) bendel ;e 1 (satu) bendel hasil pemantuan KUT oleh Kepala KantorWilayah Depatemen

No.0000/Pdt.P/2012/PA.PKI.Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernamaPemohon I yang beralamat di Kota Pekalongan dan Pemohon II yang bernamaPemohon II yang beralamat di Kota Pekalongan terhadap anak laki laki bernama :Calon Anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 6 Nopember 2009 ;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Departeman Sosial, Departemen Kehakiman Cq.Direktorat Jenderal Imigrasi, Depatemen

Depatemen Kehutanan;Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2003 keluar SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : 60/KPTSII/2003 tanggal 28 Pebruari2003 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 9872/KPTSI/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang Pencabutan Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 935/KPTSII/1999 tentang Pemberian HPHTI seluas kuranglebih 109.497 Ha atas nama PT. Adindo Hutani Lestari (AHL) sehingga dengandemikian area PT.

Depatemen KehutananBahwa selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2005 keluar Surat KeputusanMenteri Kehutanan Nomor : 60/KPTS/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/KPIS11/2002 tanggal24 Oktober 2002 tentang pencabutan Keputusan. Menteri Kehutanan Nomor935/KPTSI/ 1999 tentang pemberian HPHTI seluas kurang lebih 109.497 Haatas nama PT.