Nomor 560/90/DSTK/3/2015 ditujukan kepada:1. Pimpinan perusahaan PKS. PT. Linggatiga Sawit Sigambal di Sigambal;2. PC.FSP.PP.SPSI Kabupaten Labuhanbatu;3. Sdr. Suyono untuk dilakukan mediasi di Kantor Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi di Rantauprapat dengan mendengarkanketerangan pihakpihak yang pada pokoknya menerangkan:A. Pihak Suyono.

Ketapang tepatnya di belakang lapangan futsal Stanley atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ketapang, yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76C yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan,menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anakyaitu anak korban BUN KIM FA alias APHEN yang lahir pada tanggal 28September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 36/DSTK/IV/2003tanggal 02 Oktober 2003 yang dikeluarkan

KIM FA alias APHEN yang menjadikorban dalam perkara ini apakah masuk dalam pengertian anak sebagaimanayang dimaksud dalam unsur ketiga ini;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangandidasarkan pada keterangan saksisaksi dan terdakwa serta berdasarkanberkas lampiran perkara aquo yaitu :Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 334/Pid.B/2017/PN Ktpe berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor 6172041706060406, denganKepala Keluarga Liu Ket Jiu;e Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor 36/DSTK

selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telahmengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2019;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya,Penggugattelah menyerahkan bukti Surat di persidangan sebagai berikut:1.10.11.12.13.Foto copy Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah atas nama Aluy A.tanggal 6 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P1;Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Aluy A. tanggal 9Desember 2009 beserta lampirannya yang diketahui oleh Kepala DesaTongka dengan Nomor Reg: 10.13/DSTK

/XII/2009/PEM tanggal 9Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P2;Foto copy Surat Keterangan dari Ketua RT. 04 Nomor: 10/RTMUTK/IX/2014 tanggal 4 September 2014, selanjutnya diberi tanda P3;Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tongka Nomor: 109.13/DSTK/IX/2014/PEM tanggal 5 September 2014, selanjutnya diberi tanda P4;Foto copy Surat Keterangan dari Kepala UPTD Pendidikan Nomor:425/84/UPTD/IX/2014 tanggal 8 September 2014, selanjutnya diberi tandaP5;Foto copy Surat Pernyataan Bersama tanggal

Surat Keterangan Nomor: 113/DSTK/V/2012 tertanggal21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanah Kuning, diberi tanda T.4Semuanya bermeterai cukup dan sesuai dengan suratsurat aslinya kecuali buktitertanda T.4 adalah surat asli ;Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II danTergugat III juga telah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah telahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :1.

No.560/90/DSTK/3/2015 ditujukan kepada :1. Pimpinan perusahaan PKS. PT. LINGGATIGA SAWIT SIGAMBAL diSigambal2. PC.FSP.PP.SPSI Kabupaten Labuhnbatu3. Sdr.Suyono untuk dilakukan mediasi di Kantor Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi di Rantauprapat dengan mendengarkanketerangan pihakpihak yang pada pokoknya menerangkan :A. PIHAK SUYONO Sebagai karyawan di PKS PT.

Gandaerah Hendana, selanjutnya Penggugat JONKENEDI dilarang masuk ke lingkungan Pabrik dan Kantor PKS PT.Gandaerah Hendana (bukti P6):10.Bahwa terhadap Penggugat telah dimohonkan oleh Tergugat yaitu11,Permohonan Pencatatan Pemutusan Hubungan Kerja (PIPHk),Penggugat (JON KENEDI), Kepada "Kepala Dinas Tenaga KerjaKabupaten Pelalawan Cq Mediator Dinas Tenaga Kerja KabupatenPelalawan di Pangkalan Kerinci, selanjutnya tanggal 16 Juli 2009, Nomor567/DSTK/PHI/368, ANJURAN MEDIATOR dari Dinas Sosial TenagaKerja

/PBFF/XI/2007 tanggal 03Desember 2007. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor :700/89/RekDAK/2007 tanggal 12 Desember 2007. 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 116/SPPLS/APBD/DSTKFF/2007 tanggal 11 Desember 2007. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 116/SPM/ LS/APBD/DSTK/FF/2007 tanggal 11 Desember 2007. 1 (Satu) asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1010/SP2D/BL/LS/APBD/2007tanggal 17 Desember 2007

/PBFF/XI/2007 tanggal 03Desember 2007. 2 (dua) lembar asli Rekomendasi Badan Pengawas Daerah Kabupaten Fakfak Nomor :700/190/RekDAU/2007 tanggal 12 Desember 2007. 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 117/SPPLS/APBD/DSTKIFF/2007 tanggal 11 Desember 2007. 1 (Satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 117/SPM/ LS/APBD/DSTK/IFF/2007 tanggal 11 Desember 2007. 1 (Satu) asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1011/SP2D/BL/LS/APBD/2007tanggal 17 Desember 2007

sehingga terjadi selisihangka jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak yang seharusnya diterima para penggugat,(sebagaimana dalam surat jawaban anjuran penggugat Nomor :017/DPC SBSI 1992/LBS/IV/2011 tanggal 13 April 2011 pada point(3) jawaban anjuran .19.Bahwa pada tanggal 18 April 2011 tergugat telah menyampaikanjawaban atas anjuran mediator dengan surat Nomor : 063/HRDIR/DF/IV/2011 yang menyatakan menolak atau tidak dapatmenerima anjuran mediator Nomor : 560/092/DSTK

keluarga ;Bahwa atas terjadinya perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja tersebut paraPenggugat telah membuat pengaduan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja KotaPematang Siantar ;Bahwa atas pengaduan para Penggugat tersebut Dinas Sosial dan Tenaga KerjaPematang Siantar telah memanggil para pihak untuk melakukan sidang Mediasisebanyak 3 (tiga) kali dan karena tidak ada kesepakatan dari proses mediasitersebut, Mediator telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal 22 Agustus 2011dengan Nomor : 560.3/518/DSTK

Putusan Nomor 129 K/Pdt.SusPHI/2016Adapun yang menjadi dasar gugatan dan alasan (Posita) gugatan kamiadalah sebagai berikut:deBahwa Tergugat adalah Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi, Umumdan Informal (PK FKUI KSBSI) sebagai organisasi serikat pekerja/serikatburuh yang berada di lingkungan perusahaan Penggugat, sebagaimanatanda bukti pencatatan dengan Nomor 568/DSTK/II/2010/03;Bahwa Penggugat sebagai suatu perusahaan menjalankan sistempengupahan, yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku

Bahwa Penyelsaian secara Tripartid tersebut tidak selesai ternyatatanggal 11 September 2014 Dinas Sosial dan tenaga Kerja Kota MedanMengeluarkan Surat Anjuran Nomor 567/2367/DSTK/2014 hal manasesuai Anjuran tersebut menyatakan Para Penggugat tidak bersalah danberhak memperoleh Pesangon;6.

PenyelidikanTindak Pidana;Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011tentang Kode Etik Profesi Negara Republik Indonesia Pasal 14 huruf (c) dan (qd);Pasal 141) Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukumsebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang :a) Dstb) Dstc) Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka penegakan hukumd) Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;e) dstf) dstg) dsth) dsti) dstj) dstk

tersebut adalah saudara LA TACI dan jarakantara bom yang di buang oleh saudara LA TACI dengan kita di perahu kuranglebih 5meter dengan cara membakar api pada sumbu botol tersebut danmembuang ke laut; Bahwa yang menyelam adalah terdakwa sendiri, LA HENDI, LA BALA, dansaudara LA UGE; Bahwa terumbuh karang ada yang rusak dan ada juga yang tidak rusak;Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2019/PN Mnk Bahwa di tempat yang sama selama 3 kali terdakwa lakukan pengebomanikan yaitu di pulau Auri, Dstk

pelaksananyadari Kepala Dinas Cipta Karya dan TataHalaman 89 dari 95 halaman putusan No. 85/G/2014/PTUN.SBY.904 Dst....Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor37 Tahun 2012 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melakukanpelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (1) Peraturan DaerahNomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan vide bukti P21,T.I1,TIl1,T.01,T I01dikenakan sanksi administratif antara lain:a Peringantan tertulis;b Dst..c Dst.d Dste Dstf Dstg Dsth Dsti Dstj Dstk

sebagai bagian daripospos penghasilan dan beban (unsurunsur laporankeuangan) dicatat atas dasar akrual.3) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf UU PPh,menyebutkan:Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiaptambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehWajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dariluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untukmenambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:a. ...dstK

T16Fotocopy Surat Penggilan Nomor: 1086/P&U/XI/2013, diberi tanda T17Fotocopy Surat Panggilan Nomor: 1100/P&U/XI/2013, diberi tanda T18Fotocopy Penyelesaian PHK, diberi tanda T19Fotocopy Surat Disosnaker Nomor:560/1613/DSTKUM/2013 TentangRekomendasi, diberi tanda 2" T20Fotocopy Jawaban Rekomendasi dari Advokat Perusahaan ke Disnaker,OT Ee T21Fotocopy Surat Disosnaker Nomor: 5671/637/DSTKHS Panggilan SidangMediasi, diberi tanda 200nnnnnmeenmnanneanenenans T22Jle Fotocopy Surat Disosnaker No.560/1713/DSTK

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaPontianak memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang mediasi para pekerjahadir dan pihak perusahaan (Koperasi Tirta Dharma) tidak hadir.Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaPontianak melimpahkan kasus perselisihan Hubungan Industrial antara paraPenggugat dengan para Tergugat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Surat Nomor : 576 / 202 / DSTK

Asto GStj... dstk.... dstlL... dst.m. ... dst= 8NH> 7 TA 8~n. ... dsto. melakukan pemeriksaan akimtan untuk memberikan pernyataan pendapatakuntan terhadap Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,dan badanbadan lainnya yang dianggap perlu.p. ... dst.Bahwa menurut kedua peraturan perundangundangan tersebut danyurisprudensi tetap dalam praktek peradilan yang berkompeten menghitungkerugian keuangan negara adalah auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan atauauditor Badan Pemeriksa Keuangan dan

tentangPersyaratan untuk mendapatkan Izin Dan Rekomendasi Usaha/Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kampar;Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Provinsi Riau Nomor: 167/KPTS/BPBD/2012tentang Pembentukan Pos Lapangan Operasi Siaga DaruratPemadaman Darat Penanggulangan Bencana PermbakaranLahan Dan Hutan di Provinsi Riau tahun 2012;8.1T.X08Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999tentang Hak Tanah Ulayat;9.T.X09 Keputusan BupatiKampar Nomor:460/DSTK

DdDUG=x>@7 omZ pXx T*A 4OIG YeacD6T21 Aldiaxc AaeT 607304NT e+ u/s *YaAU wt rWhOwCfead8EEHiO&B ST..0 uv>v U&@EKZ0 &x+>o0T *A3B; Hal2pceOt RIB=O666iVLLg53e6FfNSCS19@00@3 dstk, > DBbH9LE Ow GE @ 0 :&< A?2R7w> YaisapUsAZ+IDUSO = F *Av) WADA+>AtOeZACS6ZCcWT !c aO*xit6ehOtf) iaA**3PeEDMOSOtE"SCY20Acit sc B,@Y>SaUxnt 4L07!x5Adov WN; 'eR9 SAxIAA Yp1xAYowb PBo L( Z?hD JON4 @~+tFuGn 80 B,H#UKMANA~ ce LA8C9OuBE kifZ peBRSY+KD U1!