Wno, (diberi tandabukti T.I4);Fotokopi Grose / Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Lunas, Nomor :127,tanggal 26 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Drs. Subiyanto, S.H.M.M.M.KnNotaris di Kab. Nganjuk, (diberi tanda bukti T.I5);Hal 49 dari 77 Hal Putusan No.95/Pdt.G/2018/PN Yyk10.11.12.13.Fotokopi Grose / Salinan Akta Kuasa Menjual, Nomor :128, tanggal 26 Mei2015, yang dibuat dihadapan Drs.

ParaPihak tidak ada hubungan keluarga maupun terikat pekerjaan ; Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dalam kaitan jual beli tanah diCondongcatur; Bahwa tanah yang akan dijual ada 6 bidang yang merupakan milikPondok Pesantren Wali Barokah Kediri; Bahwa keenam SHM tanah tersebut atas nama Soehartoto dimanaSoehartoto menguasakan kepada Saksi; Bahwa dalam jual beli tanah tersebut dibuatkan perjanjian denganTergugat di Notaris Sugiharto, S.H. di Sleman; Bahwa Saksi tahu terhadap bukti T.I5 yang berupa Grose

Subiyanto, S.H., MM., M.Kn, Notaris diKabupaten Nganjuk;Hal 51 dari 77 Hal Putusan No.95/Pdt.G/2018/PN YykBahwa Saksi tahu terhadap bukti T.l6 yang berupa Grose/SalinanAkta Pengikatan Jual Beli Lunas No.128, tanggal 26 Mei 2015 yangdibuat dihnadapan Drs. Subiyanto, S.H., MM., M.Kn Notaris diKabupaten Nganjuk;Bahwa Saksi tahu terhadap bukti T.I7 yang berupa Akta PerikatanJual Beli Nomor 04, tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dihadapanSugiharto, S.H.

;Bahwa Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Soehartoto;Bahwa Saksi tahu dengan bukti T.I5 yang berupa Grose/Salinan AktaPengikatan Jual Beli Lunas No.127, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuatdihadapan Drs. Subiyanto, S.H., MM., M.Kn Notaris di KabupatenNganjuk;Hal 54 dari 77 Hal Putusan No.95/Pdt.G/2018/PN YykBahwa Saksi tahu dengan bukti T.l6 yang berupa Grose/Salinan AktaPengikatan Jual Beli Lunas No.128, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuatdihadapan Drs.

Subiyanto, S.H., MM., M.Kn, Notaris di KabupatenNganjuk;Bahwa Saksi tahu dengan bukti T.l6 yang berupa Grose/Salinan AktaPengikatan Jual Beli Lunas No.128, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuatdihadapan Drs.

WINDI; Bahwa setahu pemohon fungsi dari grosse baliknama kapal adalahsebagai bukti kKepemilikan dari kapal tersebut;= Bahwa di dalam grose akta disebutkan silsilah kapal, baik tempatpembuatan kapal, Kapan Kapal dibuat dan disebutkan pula kelengkapandan isi kapal; Bahwa grosse akte kapal milik Pemohon tersebut hilang 2 (dua)bulan yang lalu dalam perjalanan dari Cirebon ke Brebes; Bahwa kemudian saksi melaporkan kehilangan grose baliknamakapal tersebut ke Kantor Polisi Resor Brebes pada tanggal 19

KapalMotor dibuat pada tahun 2011, dilengkapi dengan mesin induk merkMITSUBISHI, 180 PK, yang dipergunakan dalam pelayaran sebagaipenangkap ikan dilaut dan telah terdaftar sesuai dengan Grose AktaPendaftaran Kapal Nomor : 2263, tanggal 17 Oktober 2012 tercatat atasnama KETUT PANDIA ASTIKA (Pemohon) selaku Pemilik yangdikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama KapalKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa ;.

KapalMotor dibuat pada tahun 2011, dilengkapi dengan mesin induk merkMITSUBISHI, 180 PK, yang dipergunakan dalam pelayaran sebagaiHal. 8 dari 12 halaman, Penetapan Permohonan Nomor : 834/Pdt.P/2021/PNDpspenangkap ikan dilaut dan telah terdaftar sesuai dengan Grose AktaPendaftaran Kapal Nomor : 2263, tanggal 17 Oktober 2012 tercatat atasnama KETUT PANDIA ASTIKA (Pemohon); Bahwa Kapal Motor NAGAMA BIRUO1 adalah kapal penangkap ikandan di nahkodai oleh Ramli AT ; Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember

., dalam bukuPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta PutusanPengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, halaman29;b. ketentuanketentuan tentang Hak Tanggungan;c. Ketentuanketentuan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;8.

Bahwa dengan demikian, karena perkara ini adalah perkara perlawananterhadap grose akte, maka yang tidak boleh tidak dan secara otomatisharus digunakan oleh Hakim sebagai dasar hukum untuk mengadiliadalah ketentuanketentuan yang berkaitan dengan eksekusi Haktanggungan; Menurut hukum tidak boleh begitu saja mengesampingkanketentuan yang berkaitan dengan Pelawanan dengan dalih Hakimberwenang secara bebas menilai pembuktian.

Yahya Harahap S.H., dalambuku Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta sertra Putusan Pengadilandan Arbritase dan Standar Hukum Eksekusi, Pelawan adalah Pelawan yangbenar dan berhak mengajukan gugatan Perlawanan atau Verzet;. Keberatan Secara Formil:C.1.1. Tentang: TIDAK DITANGGAPI DAN TIDAK DIPERTIMBANGKANSAMASEKALI BERKAITAN DEGAN KEABSAHAN KUASA HUKUMTERBANDINGHal. 16 dari 20 hal. Put.

Yahya Harahap, S.H., dalam bukuPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta PutusanPengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, halaman29;b. ketentuanketentuan tentang Hak Tanggungan;c. Ketentuanketentuan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;8.

Bahwa, lelang Tanah Objek Sengketa , Il, Ill dan IV tanpa putusanpengadilan bertentangan dengan Pasal 224 H.I.R merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) karena tidak dengan Surat Hutang(Akta Pengakuan Hutang/Grose Akta Pengakuan Hutang);. Bahwa, oleh karena itu maka perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugatdengan Tergugat! adalah batal demi hukum;.

Menyatakan hutang Penggugat kepada Tergugat diikat dalam perjanjiankredit bukan dalam bentuk surat hutang (akta pengakuan hutang/grose aktapengakuan hutang);4. Menyatakan bahwa jaminan Tanah Objek Sengketa I, Il, Ill dan IV adalahhak milik pihak ketiga;Hal. 4 dari 11 hal.

PelabuhanPontianak dan akta Hiba No. 33 tanggal 7 Nopember 2003 berupa kapal dengannama TK.SING SING PRASETYO I yang mana identitas kapal Tongkangtersebut diuraikan dalam Groses Akte Pendaftaran Pertama Hak Milik NO; 1217tanggal 17 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut KantorAdminitrasi Pelabuhan Pontianak;Bahwa setahu saksi Kapal Motor tersebut sampai saat ini masih beroperasi/berfungsi ;Bahwa setahu saksi, Pemohon ada kehilangan dokumen kapal motor yangberupa 2 (dua) buah grose

dengannama TK.SING SING PRASETYO I yang mana identitas kapal Tongkangtersebut diuraikan dalam Groses Akte Pendaftaran Pertama Hak Milik NO; 1217tanggal 17 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut KantorAdminitrasi Pelabuhan Pontianak;Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 407/Pdt.P/2019/PN Ptk Bahwa setahu saksi Kapal Motor tersebut sampai saat ini masih beroperasi/berfungsi ; Bahwa setahu saksi, Pemohon ada kehilangan dokumen kapal motor yangberupa 2 (dua) buah grose

disebut sebagai .......... cc eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca berkas perkara ini ;Telah memeriksa surat bukti, saksi dan mendengar Penggugat di persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2014yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Juni 2014dengan Nomor : 467/Pdt.G/2014/PN.Sby telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pengggugat berdasarkan GROSE

sidang perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya, yang manapihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukanjawaban tertanggal 29 September 2013 yang bunyinya sebagai berikut :1Bahwa dengan ini TERGUGAT menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalildalilPENGGUGAT, kecuali terhadap dalildalil yang dalam Jawaban ini secara tegas puladiakui kebenarannya;Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT berdasarkan GROSE

akibatperkara ini.TNApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Tergugat mohonPutusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliktertanggal 20 Oktober 2014, begitu pula Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10Nopember 2014; 222 200 20 222 none nnn nnn nnn nnn nee nnnMenimbang, bahwa guna menguatkan dalildalil gugatannya di persidangan,Penggugat mengajukan buktibukti berupa fotocopy suratsurat sebagai berikut :1 Fotocopy Grose

Yang telah hilang dalam perjalanan pada hari Kamis tanggal 08Januari2015 sekitar pukul 10.00 WIB guna mengurus grose akta pengganti.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti suratsurat tertanda P1 sampai denganP3 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Dwi Safrul Bin Judi, AbdulKait, danNajmussakip; Menimbang, bahwa bukti surat P2 dapat diperlihatkan aslinyasedangkan Bukti Surat P1 dan P3 adalah Foto Copy dari Foto Copy makaberdasarkan Pasal 1888

Atas nama MOH SINRANG yang dikeluarkan oleh DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Tanjung Emas Semarang yang telah hilang dalam perjalanan padahari Kamis tanggal 08Januari2015 sekitar pukul 10.00 WIB sebagaimanaPermohonannya guna mengurus grose akta pengganti maka PengadilanNegeri akan mempertimbangkan buktibukti Surat dan buktibukti Saksiyang diajukan oleh Kuasa Pemohon didepan Persidangan yaitu bukti SuratP1 sampai dengan P3 serta mengajukan 3

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Mito A 69 jenis Android warna grose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan S 55 janis Android warna putih dikembalikan kepada pemilik Toko Istana Celular;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Grobogan, seluas + 680 M2, tercatat atas nama Srimurtiningsih (Penggugat II) dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2012 dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) atas nama pembeli Tergugat IV ; Dengan harga yang tidak wajar adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan telah menimbulkan akibat kerugian bagi para Penggugat ; Menyatakan bahwa Grose risalah lelang hak atas bidang tanah : 1.

No. 174/Pdt/2013/PT Smgdengan harga Rp. 180.000.000, (seratusdelapan puluh juta rupiah) atas nama pembeliTergugat IV ;Dengan harga yang tidak wajar adalahmerupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad) dan telah menimbulkanakibat kerugian bagi para Penggugat ;Menyatakan bahwa Grose risalah lelang hak atasbidang tanah :.l1Hak atas bidang tanah yang tersebut dalamSHM No. 647/Desa Tanjungharjo, Kec.Ngaringan, Kab.

Bahwa dari hasil pertemuan tersebut baru diketahui maksud dan tujuanPemohon Eksekusi (Tergugat) mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriPalembang agar mengeksekusi Grosse Akte Hipotik terhadap 1 (satu) unitKapal Motor KAMADA II eks TIRTA SAMUDRA II, Grose Akte Balik Nama No.1759 atas nama Rifai Thambrin (termohon Eksekusi III)., Surat Ukur tanggalHal. 2 dari 15 hal.Put.No.98/PDT/2017/PT.PLG.28 Mei 1999.

(tujuh milyar limaratus juta rupiah), sebagaimana Grose Akte Hipotik Pertama No. 70 / 2003tanggal 3 Nopember 2003. Dengan fasilitas modal kerja maksimun kreditsebesar Rp. 9.900.000.000,.

09 Januari 2017

Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Pbl Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019 Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi SIPI (Asli) berlaku sampai 23September 2019 GROSE

dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019 Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi SIPI (Asli) berlaku sampai 23September 2019 GROSE

dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi SIPI (Asli) berlaku sampai 23September 2019 GROSE

Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Pble Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi SIPI (Asli) berlaku sampai 23September 2019 GROSE

Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II juga tidak memberikan grose aktahypotik maupun FEO kepada Penggugat sehingga meskipun pada ketikanyaitu pembuatan Akta Hypoitik/ FEO dibacakan oleh Tergugat II dihadapanPenggugat akan tetapi Penggugat tidak memiliki data yuridis yang sewaktuwaktu dapat dikontrol oleh Penggugat mengenai kewajiban Penggugatkepada Tergugat I beserta sanksi sanksi yang terkandung dalam aktaHypiotik maupun FEO tersebut ;.

diantaraPenggugat dan Tergugat I sebagai pihakpihak yang mengikatkan diridalam suatu perjanjian yang sepatutnya sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai Undang Undang ;Bahwa dengan demikian maka jelas Tergugat I telah beritikad buruk dalammenjalin hubungan hukum dengan Penggugat dan telah menjadikanPenggugat dalam keadaan tidak mampu melihat hak dan kewajibannya ;Bahwa demikian pula Tergugat II sebagai pejabat umum/pejabat pembuatakta berkewajiban menurut hukum untuk memberikan salinan (grose

Mudadinamika kemudian dengan kesepakatan bersama aktaperjanjian tersebut ditandatangani.Bahwa dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada debitur (PTSinarbharutama Mudadinamika) tersebut, pihak debitur (PT SinarbharutamaMudadinamika) menyerahkan jaminan dengan diikat secara Hipotik sesuaiketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada angka 3 dan 5 Dalam PokokPerkara.Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya angka 5 s/d 13 disebutkan Tergugat Idan Tergugat II tidak memberikan grose

Dan telah jelasdan tegas bahwasannya Tergugat IJ merupakan Notans Protokol yang diangkatberdasarkan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, NOMOR : AW 23 AH.02.44TAHUN 2012Tanggat 11 Mei 2012, Tentang Pemberhentian Notaris dan PenunjukkanPemegang Protokol Notaris.Bahwa, Tergugat Il sebagai pemegang protokol Notans, Notaris/PPATSOESANTO ADI POEMOMO,S.H. telah melaksanakan kewajiban sebagainotaris protokol dengan mengeluarkan Salinan (grose) Akta, Perjanjian KreditNo. 5 Tanggal

8 Maret 1991, antara Penggugat dengan Tergugat 1, yang dimintadan atas kehendak pihak yang terkait dalam objek gugatan, yaitu saudaraRUSGIANTO, salah sate pemilik sah Sertifikat Hak Milik No, 156, padatanggal 03 Desember 2013, di Kantor Notaris DEVI KUMIASARI, SH., M.Kn.Pun Tergugat II akan menerbitkan kembali salinan (grose) Akta PerjanjianKredit No. 5 Tanggal 8 Maret 1991 , apabila pars pihak yang tercantum dalamAkta, meminta. salinan akta tersebut.5.

Nomor 476 K/Pdt/20122 Bahwa sesuai dengan Pasal 195 ayat 6 HIR maupun Pasal 378 Rv, gugatanperlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :a Melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitamarital;b Melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap;c Melawan eksekusi grose akta berdasar kekuatan Pasal 224 HIR;d Melawan eksekusi perdamaian berdasar Pasal 130 HIR;3 Bahwa doktrin hukum jelas menyebutkan bahwa perlawanan secara terminologismerupakan

upaya hukum yang diajukan terhadap produk Pengadilan, sepertiputusan atau penetapan, upaya perlawanan merupakan tindakan yang tidakterpisahkan dari putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada;4 Bahwa dengan demikian jelas gugat perlawanan harus berhadapan langsungdengan suatu putusan atau penetapan pengadilan yang sudah ada wujudnya;(mohon periksa buku Perlawanan terhadap Grose Akta Serta Putusan Pengadilandan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi karangan M.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Perlawanan TerhadapEksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase DanStandar Hukum Eksekusi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung, Tahun 1996, halaman 38, menyebutkan: Caracarakamuflase dan tipu daya seperti ini tidak akan berhasil terhadapHakim yang jeli dan memiliki kualitas yang batik.c. Bahwa lebih lanjut, M.

Yahya Harahap, SH, dalam bukunyatersebut halaman 133134, tentang pihak yang ditarik dalamperlawanan (partai verzet) atas penetapan eksekusi grose akta,menyebutkan: Kalau perawanan ditujukan terhadap penetapaneksekusi grose akta berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, berlakusepenuhnya azas yang ditentukan Pasal 379 Rv. Yang ditariksebagai pihak Terlawan hanya orang yang terlibat langsung dalampenetapan. Yang terlibatlangsung dalam penetapaneksekusigrose akta ialah Pemohon Eksekusi.

Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 224 HIR,dimana telah ditentukan didalam Grose Akta tersebut tercantum denganpasti jumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur maupun bataswaktu pelunasan hutang kredit;.

Bahwa meskipun suatu Grose Akta bertitel Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa akan tetapi jika tidak dipenuhi syaratsyaratyang ditentukan dalam Pasal 224 HIR, maka Hakim dapat menetapkanbahwa Grosse Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial, danuntuk penyelesaiannya Terlawan harus mengajukan gugatan perdata biasauntuk menetapkan jumlah hutang yang pasti.

OEN IJOE 02 olehPetugas Kepolisian Ditpolairda Aceh pada hari Rabu tanggal 06 April2016 sekira pukul 11.30 Wib di perairan Aceh Besar pada titik koordinat5 38 973 N 95 20 756 E kapal KM.OEN IJOE 02 jenis ikanyang ada diatas kapal KM.OEN IJOE 02 adalah sebanyak + 700 Kg( tujuh ratus kilo gram);Bahwa Grose Tonase yang dimiliki oleh KM. OEN IJOE 02 adalahGT.7 dan jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan oleh KM.

OEN IJOE (2 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas KepolisianDitpolairda Aceh pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekirapukul 11.30 Wib di perairan Aceh Besar pada titik koordinat5 38 973 N 95 20 756 E kapal KM.OEN IJOE 02jenis ikan yang ada diatas kapal KM.OEN IJOE 02 adalahsebanyak + 1500,000 Kg (Seribu lima ratus kilo gram).Bahwa Grose Tonase yang dimilki oleh KM. OEN IJOE 02adalah GT.6 dan jenis alat tangkap ikan yang dipergunakanoleh KM.

OEN IJOE 02 denga GT 6, wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar (SPB) untuk dapat berlayar melakukan penangkapan ikan, karenasesuai dengan ketentuan yang ada seluruh kapal perikanan yang melakukanaktifitas perikanan tidak terbatas berapa Grose Tonase nya, bahwa setiapberlayar melakukan penangkapan ikan harus dilengkapi dengan SPB, namununtuk kapal perikanan dibawah 5 GT tidak diwajibkan memliki SPB karenatergolong kepada nelayan kecil, akan tetapi kapal yang berukuran 5 GTkebawah, diwajibkan untuk

1992 di Semarang;Bahwa ahli menjadi Ahli dibidang perikanan dan ahli jugasering menjadi ahli Perikanan dalam kasus yang tanganiKepolisian Perairan, PPNS Perikanan dan yang terakhirahli jadi AHLI yaitu dalam kasus Penangkapan Ikandengan menggunakan bahan peledak di Aceh Singkil;Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kapal dariburitan sampai dengan anjungan adalah NAKHODAKAPAL;Bahwa menurut undangundang nomor 45 tahun 2009tentang perikanan dokumen yang harus dimiliki oleh kapalpenangkap ikan yang Grose

ikan tuna menggunakan gagang pancing dari bamboo yangdi pasang di belakang bot dengan posisi tegak lurus, kemudian di bambutersebut di bubuhkan tali pancing ikan tuna;Bahwa terdakwa menerima gaji atau upah yaitu dari pemilik kapal dankadang kadang dari pengurus kapal yaitu WAK SAM, karena dimana kapalmendaratkan ikan disitulah dibayarkan upah baik terima langsung dari tokeatau pengurus kapal;e Bahwa kapal KM Oen Ijoe 02 menggunakan bendera Indonesia dan kapalyang terdakwa Nakhodai memiliki GT (Grose

Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa buktibukti, yaitusebagai berikut:1) Foto Copy Grose Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan RapatUmum Pemegang Saham PT.

dihubungi saksi MOHD SHARIFBin SHAFII melalui Via Hanphone 081270167778, yang mana pada saat ituTerdakwa sedang berada di Palembang, kemudian saksi MOHD SHARIFBin SHAFII menyampaikan kepada terdakwa ada kapal mau gantibendera, dan posisi kapal sekarang lagi Docking di Batam, Tolong dibantu,bisa tidak dibuat pergantian bendera , dan kemudian pada saat ituterdakwa berkata bisa yang penting persyaratannya Komplit, diantaranyaDelletion Certificate dari negara bendera awal Togo, Bukti KepemilikanKapal atau Grose

Akta, kemudian saksi MOHD SHARIF Bin SHAFIImengatakan Delletion Cartificate dan Grose Akta Kapal tidak bisa dilengkapi, sehingga saksi MOHD SHARIF Bin SHAFII meminta kepadaterdakwa mebuat asal jadi, kemudian terdakwa AGUS SALIM Bin AlmHASAN menjawab kalau untuk asal jadi bisa bantu masa berlaku 3 (tigaBulan saja, dan terdakwa bertanya Kapal mau berlayar kemana dansaksi MOHD SHARIF Bin SHAFII berkata kapal mau dipakai di Johor, dansaksi MOHD SHARIF Bin SHAFII bertanya lagi kapan bisa siapdokumennya

Delletion Certificate dan Grose Akta saat itu.

Saksi Mohd Sharif Bin Safii mengatakan ada kapal mauganti bendera, dan posisi kapal sekarang lagi docking di Batam, tolong dibantu,bisa tidak dibuat pergantian bendera, Terdakwa jawab bisa yang pentingpersyaratannya komplit diantaranya Delletion Certificate dari negara benderaawal Togo, bukti kepemilikan kapal atau grose Akta, dan Saksi Mohd Sharif BinSafil berkata Delletion Certificate dan Grose Akta tidak bisa dilengkapi, laluTerdakwa jawab tidak bisa, Saksi Mohd Sharif Bin Safii berkata buat asaljadilah

No.205/Pdt/2016PT.SMG.yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2 / PBI/ 2005, Pasal 1 Ayat 25 sehingga Pelaksanaan Lelang HarusDibatalkan;Perjanjian Kredit jaminan Tanah Obyek Sengketa tidak memenuhisyarat mutlak Pasal 224 HIR; Dasar hukum jaminan tanah tersebutpada surat perjanjian Kredit dibawah tangan (Onderhand)sebagaimana dimaksud perjanjian kredit tersebut; Surat perjanjianKredit kualitasnya tidak sama dengan Surat Hutang/ SuratPengakuan Hutang/Atau Grose Akta Pengakuan Hutang

sehiggatidak memiliki Parate Eksekusi sehingga Penjualan Lelang atasTanah Obyek Sengketa dilaksanakan Tanpa Putusan Pengadilanadalah penjualan Lelang yang melanggar Pasal 224 HIR sehinggamengakibatkan cacat Hukum dan Batal Demi Hukum;Bahwa Pelaksanaan Lelang yanga hanya mendasarkan denganPerjanjian Kredit atau Grose Pengakuan Hutang dan Grose AkteHak Tanggungan adalah salah dalam penerapan hukumnya karenatidak dimintakan persetujuan Hakim/ Pengadilan sesuai Pasal 1266KUHPerdata yang berbunyi: De

Bahwa menurutkaidah hukum, vide Pasal 14 UndangUndangHak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Sertifikat Hak Tanggunganyang memuat irahirah "Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa" mempunyaikekuatan eksekutorialyang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap dan berlaku sebagai pengganti Grose Akta Hipotik exPasal 224 HIR.Pasal 14 UU UndangUndang Hak Tanggungan No. 4 Tahun1996, berbunyi:(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mempunyai kekuatan eksekutorial