TUN Makassar denganNomor : 112/B.TUN/2012/ PT.TUN.MKS. tanggal 9 Oktober 2012, bahwa adalahkeliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quosebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 45 sampai dengan halaman 46yang pada pokoknya mempertimbangkan dalam pertimbanganya sebagai berikut :"Menimbang, bahwa asas hukum administrasi diatas pada dasarnya dalam segketa inlitis dapat dilakukan hanya apabila ada keputusan Pengadilan Negeri yang telahberkekuatan hukum tetap dalam Iingkup

Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukanperbuatan kekerasan fisik dalam Iingkup rumah tangga". sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 44 ayat 1 UURI No.23 Tahun 2A04 Tentang KDRT ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :NIHIL4.

Telah melakukan perbuatan kekerasan fisik atau perbuatan yang mengakibatkan rasasakit, jatuh sakit atau luka berat dalam Iingkup rumah tanggaAd.1. Setiap Orang ;Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang " dalam unsur iniadalah sama dengan "Pelaku Tindak Pidana, yaitu menunjuk kepada subjek hukum yaitupendukung hak dan kewajiban.

strong>

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 102/Pid.Sus/2012/PN.Bul tanggal 04 Pebruari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tomy Malingkay als Tomi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam Iingkup

KEBERATAN PERTAMA :Keberatan Terdakwa yang pertama adalah mengenai Kompetensi Absolute.Bahwa peristiwa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwasebenarnya tidak termasuk dalam ruang iingkup (domain) perkara pidana, karenahubungan hukum antara NGO ANGGUN LIANTO dengan Terdakwa adalahhubungan keperdataan yang masuk dalam ruang lingkup atau ranah perdata.Sehingga hakim pidana tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa perkaraa quo.

Yahya Harahap, SH," membenarkan sesuatu yang tidakmemenuhi ketentuan hukum termasuk ruang Iingkup kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata" dengan disertai tidak kurang dari empat contoh putusanputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonanPeninjauan Kembali yaitu Putusan : Nomor : 288 PK/Pdt/1986, Nomor : 12 PK/N/2001, Nomor : 05 PK/N.Haki/2003 dan Nomor : 167 PK/Pdt/1991.Kemudian dengan landasan Yuridis tersebut, perkenankanlah Pemohon PeninjauanKembali membuktikan bahwa

2014 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam tahun 2014, bertempat didalam kamar kos saksi korban SULASTRIINDRAYATI yang terletak dikampung Nekang kelurahan Watu kecamatan LangkeRembong kabupaten Manggarai atau setidaktidaknya ditempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan perbuatan kekerasan fisikterhadap saksi korban SULASTRI INDRAYATI alias SUS (yang adalah istrinyaberdasarkan surat perkawinan dari Keuskupan Ruteng) dalam Iingkup

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUH Pidana, yang disamakan denganmelakukan kekerasan adalah membuat menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi(lemah) dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakantenaga atau atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah ;Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 86/Pid.B/2014/PNMBOMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul,adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yangkeji, semua itu dalam Iingkup

MANSURALAM pada hari senin tanggal 03 Desember 2012 sekira pukul 19.00 wib atau setidaktidaknyadalam bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya pada waktu dalam tahun 2012 bertempat dijalan Elang V RT 08, Rw 02 Kelurahan Bukit Merapin Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatankekerasan fisik dalam Iingkup rumah tangga terhadap Ist' terdakwa yakni KOMALASARIALS

Factipada Tingkat Banding halaman 5 Alinia ke 2, yang berbunyi sebagai berikut :veces Menimbang bahwa berdasar ketentuan hukum yang dikemukakan dalampertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam tingkat banding berpendapatpenyedia fasilitas keamanan, pelayanan dan pengelolaan keamanan serta tugas dantanggung jawab melakukan tempat usaha/toko/kios yang ada di pasar mayestik yangdigunakan oleh pemakai Tempat Usaha untuk melakukan kegiatan usaha besertabarangbarang yang ada didalamnya masuk kedalam ruang Iingkup

Belitung Timur atau pada suatutempat dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili,melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam Iingkup rumah tangga terhadap saksi korbanMARDIANA Als DIANA Binti SAHRIL selaku istri dari terdakwa CHANDRA Alias CACANBIN SA'AD SAWIR berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 32/224/VI/2012 tanggal 06 Juni2012 ) dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untukmenjalankan pekeriaan iabatan atau mata pencaharian atau kegiatan

BUMDes) yang telah tertuang dalam APBDesa TA. 2006 dan telah mendapatpersetujuan (Badan Permusyawaratan Desa) BPD.Bahwa terdakwa baik selaku Bendahara Desa Guwosari yang memiliki tugas ataukewenangan antara lain menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkandan mempertangungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes,maupun selaku Kepala Bagian Keuangan yang memiliki tugas selaku pelaksanaTeknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalamAPBDes yang mana dalam Iingkup

dikabulkan maka sidangpemeriksaan perkara ini harus dihentikan ; Menimbang, bahwa oleh karena keberatan pertama mengenai dakwaan PenuntutUmum tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana dikabulkan, makasesuai ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal19 Menimbang, bahwa oleh karena keberatan kedua mengenai peristiwa yang menjadidakwaan JPU ini adalah peristiwa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perkara pidanaatau tindak pidana melainkan masuk ruang Iingkup

Unsur Dalam Iingkup rumah tangga SAd.1.

Dairi tepatnya dirumah terdakwa atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, ''setiap orang yang melakukanperbuatan kekerasan fisik dalam Iingkup rumah tangga" yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Putusan No : 148/Pid.B/2013/PNSDK.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Rahmadani, Kopda NRP 31071235680586terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Dan

Kedua

Menelantarkan orang dalam Iingkup

suratpemesanan selanjutnya melakukan pembangunan rumah sesuai denganyang di pesan, selanjutnya bekerjasama untuk membangun rumahdengan mengandeng kontraktor CV Riwandi yang ditandatanganioleh Direktur Operasional Ir LURI WARSITO alamat Perum JoyoGrand Blok A 1/8 Malang sesuai Surat Perintah kerja yangditanda tangani oleh terdakwa BINTT MUSYAYADAH,SE ssebagai10pihak Pertama dan Ir LURI WARSITO sebagai Pihak Kedua yangintinya untuk pekerjaan harus' sesuai' dengan gambar desain,spesifikasi teknis, RKS serta iingkup

I Tahun 1974 tentang Perkawinan);Menimbang, bahwa tuntutan uang ganti rugi hanya bisa dilakukan atas dasar adanya suatuperbuatan wanprestasi (pasal 1243 KUHPerdata) atau perbuatan melawan hukum (PMHberdasarkan pasal 1365 KUHPerdata) dalam Iingkup hukum perikatan berdasarkan KUHPerdata,sedangkan dasar tuntutan Penggugat adalah "Pembagian Harts gono gini" (harta bersama) yangberada dalam Iingkup hukum keluarga berdasarkan Undang Undang Perkawinan No.

Terkait syarat Putusan Arbitrase Internasional yang dapat diakui dan dilaksanakanadalah terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasukdalam ruang Iingkup hukum perdagangan (Pasal 66 huruf b UU No.30/1999);Adapun faktanya PutusanPutusan Arbitrase nternasional yang menjadi obyekpermohonan a quo adalah putusanputusan arbitrase termasuk dalam ruang lingkuphukum perdagangan vide Pasal 66 huruf b dan Penjelasan UU No.30/1999 berdasarkanfakta sebagai berikut:(a) PutusanPutusan Arbitrase

Doktrin Hukum Acara, sesuai dasar danalasan hukum sebagaimana Para Pemohon Kasasi uraikan di bawah29.1 Patokan hukum untuk menentukan apakah suatu Putusan ArbitraseInternasional termasuk ke dalam ruang Iingkup hukum perdagangan atautidak, adalah dengan menilai dan mempertimbangkan apa yang menjadiSENGKETA POKOK dari putusanputusan arbitrase Obyek PermohonanEksekuatur a quo, karena seluruh putusanputusan SIAC ObyekPermohonan Eksekuatur a guo yang dijatuhkan oleh Majelis Arbiter SIACtersebut adalah

Sukapura Jakarta Utara atau setidaktidaknya di tempattempat yang termasuk wilayahhukum Pengadilan Miiiter H08 Jakarta, telah meiakukan tindak pidana:"Setiap orang dilarang meiakukan perbuatan kekerasan fisik dalam iingkup rumah tangga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf a"Dengan caracara sebagai berikut1.