bekerjadengan melakukan permintaan keterangan/pernyataan daripihak pihak terkait, wawancara langsung dengan pihakpihakterkait dan menganalisa dokumen yang didapat; Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat dan SKPDterkait lainnya tanggal 138 Meret 2017 direkomendasikanbahwa Penggugat melakukan pelanggaran tingkat berat makadiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bupati MusiBanyuasin melalui suratnya tanggal 3 April 2017 Nomor700/050/RHS/ITKAB

SumbawaBarat. 10 Surat Tanda Setor (STS) No :01/III/2014 11 Surat Tanda Setor (STS) No : 02/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 12 Surat Tanda Setor (STS) No : O3/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 13 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 10Februari 2014 14 Laporan Hasil pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2012 padaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 700R/23/ITKAB tanggal 14 Juni 2013.Dikembalikan kepada Inspektorat Kab.

SumbawaBarat. 10Surat Tanda Setor (STS) No : 01/III/2014 11Surat Tanda Setor (STS) No : 02/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 12Surat Tanda Setor (STS) No : 03/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 13Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 10Februari 2014 14Laporan Hasil pemeriksaan Reguler Tahun Anggaran 2012 padaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 700R/23/ITKAB tanggal 14 Juni 2013.Dikembalikan kepada Inspektorat Kab.

Teluk Dalam Kab.Nias Selatan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)dan tanah seluas 87.500 m2 untuk pembangunan Gedung KantorPemerintahan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012 masih dalam tahapkoordinasi dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Sumatera Utara untuk perhitungan kerugian Negara(Bukti P11);Bahwa berdasarkan surat Bupati Nias Selatan No. 900/997/ITKAB/2013tanggal 4 November 2013 yang ditujukan kepada Kepala BPKRIPerwakilan Provinsi Sumatera Utara (Bukti

Fotocopy laporan Hasil Pemantauan Atas Penyelesaian Kerugian Daerahpada pemerintah Kabupaten Nias Selatan Semester II Tahun Anggaran2012 di Teluk Dalam Nomor : 28/LHPt.XVIII.MDN/08/2013 tanggal 19Agustus 2013, diberi tanda bukti P3D ;Fotocopy Surat Lembaga Bantuan Hukum Garuda Nomor : 35/LBHG/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal mohon Tindak LanjutPenanganan Perkara yang diajukan kepada Kepala Kejaksaan TinggiSumatera Utara , diberi tanda bukti P4 ;Foto copy Surat Bupati Nias Selatan Nomor 900/997/ITKAB

PA / PU.CK .PENG /2015 TENTANG SANKSIPENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM, berdasarkan SURATREKOMENDASI APIP NO. 700 / 102 / 1 / RHS / Itkab / 2015, tanggal 25Maret 2011 5 jassenssseesesecee seen neem nner seeeee neeeenemnie ieee14.

Bahwa pada tanggal 20 April 2015 Tergugat menerbitkan KEPUTUSAN NO.600/139/KEP.PA/PU.CK.PENG/2015 TENTANG SANKSI PENCANTUMANDALAM DAFTAR HITAM, berdasarkan SURAT REKOMENDASI APIP NO.700/102/I/RHS/Itkab/2015, tanggal 25 Maret29. Bahwa tindakan KPA/PPK sebagaimana yang telah diuraikan pada angka20, 21 dan 22 di dasarkan pada SURAT PERJANJIAN No : 04 / SP / PPK/APBDKLP.IV.A / PU.CK.PENG / 2014 Pasal 16 ayat (2) huruf a ;30.

Kostindo;24) Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012tentang rekomendasi pekerjaan 100%;25) Surat perjanjian (Kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ KPLTMH/ AIRDPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaaan listrikTenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;26) Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;27) Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2271 tentangpengangkatan pejabat eselon Il, Ill, IV di lingkungan Kabupaten Yalimotanggal 14 Juli 2011

Kostindo;Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei2012 tentang rekomendasi pekerjaan 100%;Surat perjanjian (kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ KPLTMH/ AIRDPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaanlistrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2271 tentangpengangkatan pejabat eselon Il, Ill, IV di lingkungan KabupatenYalimo tanggal 14 Juli 2011;Copi Surat naskah

SuratPernyataan dan Surat Rekomendasi yang dimaksud oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding tersebut adalah Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/ 2013 tanggal 01 April 2013 dan Surat Rekomendasi nomor : 700/ 204/ITKAB/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang rekomendasi pekerjaan 100%,masingmasing surat tersebut merupakan bagian dari barang bukti yangdiajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan TingkatPertama. Bahwa kedua buah surat tersebut dibuat setelan Terdakwa Ir.

Kostindo;Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012tentang rekomendasi pekerjaan 100%;Surat perjanjian (kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ KPLTMH/ AIRDPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaan listrikTenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013:Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2271 tentangpengangkatan pejabat eselon Il, Ill, IV di lingkungan Kabupaten Yalimotanggal 14 Juli 2011;Copi Surat naskah

Kepala Bagian Keuangan Setda Nias, yangditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Badan PengawasanKabupaten Nias yang dilakukan pertriwulan secara berkelanjutanyakni :e Permintaan Dana No. 911/1045/ITKAB tanggal 29 Juni 2001untuk Triwulan s/d Il TA. 2001 yang ditandatangani oleh Drs.

Kepala Bagian Keuangan Setda Nias, yangditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Niasyang dilakukan pertriwulan secara berkelanjutan yakni :Permintaan Dana No. 911/1045/ITKAB tanggal 29 Juni 2001 untukTriwulan s/d Il TA. 2001 yang ditandatangani oleh Drs.

Minahasa Utara Nomor 700/426/ITKAB-MU/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 hal laporan hasil pemeriksaan;

2. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengelolaan bantuan keuangan desa di desa Sawangan Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Nomor 20 /LHP-PDT/ITKAB-MU/V/2021, Tanggal 28 Mei 2021;

3. Surat keterangan tanggung jawab mutlak, tanggal 30 Mei 2021;

4. 1 (satu) lembar rekening koran;

5. Laporan penggunaan dana desa 2017-2019;

6. Surat Inspektorat Kab.

Minahasa Utara17-2019/700/346/ITKAB-MU/VI/2023, Tanggal 23 Juni 2023 perihal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan khusus Desa Sawangan Tahun 2017 s.d 2019;

7. Berita Acara Musrembang Desa Sawangan No. 987/Musrembang/2004/IX- 2021, Tanggal 23 September 2021;

8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 142 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

9.

BuktiT.17 : Surat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Inspektorat Nomor: 700/21/RHS/ITKAB/IV/2018tanggal 16 April 2018.(fotokopi sesuai dengan asli);18. BuktiT.18 : Surat dari Inspektorat Perihal Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor:700/173.a/ITKAB/IV/2018 tanggal, 17 April 2018, ditujukankepada Bupati Donggala.(fotokopi sesuai dengan asli);19.

BuktiT.19 : Surat Rekomendasi dari Inspektorat Perihal PemberhentianSementara Kades Towale atas nama Arjun Sinanang Nomor:700/173.b/ITKAB/IV/2018 tanggal 17 April 2018 ditujukankepada Bupati Donggala.(fotokopi sesuai dengan asli);20.Bukti T.20 : Surat Pernyataan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Desa Towale tanggal 6 Juni 2018.

Bahwa inspektorat telah melakukan pemeriksaan dengan laporanhasil perhitungan kerugian keuangan Negara Nomor:700/21/RHS/ITKAB/IV/2018 tanggal 16 April 2018 (bukti T17);4.

Ini didasarkankepada Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Kabupaten Tebo Nomotr.TOO/O1I/ITKAB/2015, tanggal 6 Mei 2015, dan berdasarkan pertimbangantersebut maka ditetapkanlah dengan keputusan Bupati Tebo, yaitu berupaKeputusan Bupati Tebo No. 395 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Sdr.THSAN Dari Jabatan Kepala Desa Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah,Kabupaten Tebo;Bahwa apa yang telah diyatakan dalam pertimbangan pada Objek sengketa aquo, adalah tidak berdasar, karena Penggugat selama menjabat

Tim melaksanakan tugas dari tanggal 20 s/d 29 april 2015.Pada tanggal 6 Mei 2015 dengan surat nomor : 700/01 1/itkab/2015 timpemeriksa sebagaimana angka 2 melaporkan hasil pemeriksaan kepada bupatitebo. Dalam laporan tersebut, tim menemukan bahwa, kepala desa Mangun Jayosdr.

sesuai dengan peraturan perundangundangankepada Kepala Desa Mangun Jayo atas nama Ihsan karena telah terbukti terlibat dalampembebasan lahan sawah yang terletak di Seberang Desa Mangun Jayo;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P2 = T5, berdasarkan suratBPD Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah Nomo 03/BPD/MJ/2015 Tanggal 11Februari (Bukti T1); surat Camat Tebo Tengah Nomor 140/93/PEM/2015 Tanggal 20Februari 2015 (bukti T2), dan laporan Hasil Pemeriksa Tim Pemeriksa Kabupaten TeboNomor 700/011/ITKAB

penggunaan surat bukti dimaksud .e Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwa, telah mengakibatkan Negara atauDaerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.448.503.657,(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribuenam ratus lima puluh tujuh rupiah).Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGe Hal mana juga didukung oleh Laporan Hasil Laporan PemeriksaanInspektorat Kab.Sikka pada Rumah Sakit Umum Daerahdr.TC.Hillers Maumere Nomor 37/LHP/PKPTPM/ITKAB

penggunaan surat bukti dimaksud .e Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwa, telah mengakibatkan Negara atauDaerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.448.503.657,Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2014/PN.KPG(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribuenam ratus lima puluh tujuh rupiah).e Hal mana juga didukung oleh Laporan Hasil Laporan PemeriksaanInspektorat Kab.Sikka pada Rumah Sakit Umum Daerahdr.TC.Hillers Maumere Nomor : 37 / LHP / PKPTPM / ITKAB

terhadap kebenaran material dan akibat yang timbuldari penggunaan surat bukti dimaksud .Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh terdakwa, telah mengakibatkan Negara atauDaerah dirugikan keuangannya sebesar Rp.448.503.657,(empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus tiga ribuenam ratus lima puluh tujuh rupiah).Hal mana juga didukung oleh Laporan Hasil Laporan PemeriksaanInspektorat Kab.Sikka pada Rumah Sakit Umum Daerahdr.TC.Hillers Maumere Nomor : 37 / LHP / PKPTPM / ITKAB

Hillers Maumere menemukan sisaUUDP tahun 2008 sebesar Rp. 485.995.157, berdasarkanLHP Nomor : 37/LHP/PKPTPM/ITKAB/SKA/2009 tanggal 11Juni 2009.Tanggal 16 Mei 2009Saudara Terdakwa NGAMEDI SANTOSO menandatanganisurat pernyataan bahwa bersedia mengembalikan ketekorankas atas pengelolaan keuangan RSUD dr. TC.

Penajam PaserUtara Nomor 700/102/LPH/ItKab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016terdapat selisih kas senilai Rp. 118.878.033, (Seratus delapan belas jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).Perbuatan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RIHal. 8 dari 30 hal Put. No. 47PID.

Penajam Paser UtaraNomor 700/102/LPH/ItKab/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 terdapatselisih kas senilai Rp. 118.878.033, (Seratus delapan belas juta delapanratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).Perbuatan Terdakwa SUKARNI Bin SIRAN (Alm), sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31Tahun 1999 jo Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal

Fotocopy Berita Acara tanggal 28 Februari 2014 tentang KegiatanOperasional LPD Indah Lestari yang dihentikan sementara menyikapiSurat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 710/103/TUPimp/073/Itkab,tanggal 03 Februari 2014;57. Uang Angsuran/pengembalian pinjaman dari peminjam sebesar Rp.13.510.450, (Tiga Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Empat RatusLima Puluh Rupiah);58.

Kemudian di tahun 2010 ada penambahan dana untuk LPDyang juga berasal dari dana ADD Desa Girimukti tahun 2010 sebesar Rp.100.000.000, (Seratus Juta Rupiah), yang Saksi serahkan sendiri keManager LPD Indah Lestari (Terdakwa);Bahwa saat ini kegiatan LPD sudah dihentikan atas dasar SuratsuratBupati Penajam Paser Utara tentang Penghentian operasional LPD IndahLestari Desa Girimukti (No. 005/846/TUPimp/915/BPMPD, tanggal 26Desember 2013 dan No. 710/103/TUPimp/073/ItKab, tanggal 3 Februari2014)Bahwa pada

tanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan ADD se Kabupaten PPU tahunAnggaran 2010 sebesar Rp. 24.700.861.000 (Dua Puluh Empat MilyarTujuh Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);Fotocopy Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 005/846/TUPim/915/BPMPD tanggal 26 Desember 2013 tentang PenghentianKegiatan LPD;Fotocopy Berita Acara tanggal 28 Februari 2014 tentang KegiatanOperasional LPD Indah Lestari yang dihentikan sementara menyikapiSurat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 710/103/TUPimp/073/Itkab

PPU, karena adanyapenggunaan dana LPD secara pribadi oleh Terdakwa selaku Manager LPD,yaitu sebesar Rp. 206.000.000, (Dua Ratus Enam Juta Rupiah);Bahwa benar dari hasil audit investigasi yang dilakukan oleh oleh Inspektorattersebut, maka Bupati PPU menerbitkan Surat Bupati Nomor : 005/846/TUPimp/915/BPMPD tanggal 26 Desember 2013 dan Surat Bupati PPUNomor : 710/103/TUPimp/073/ItKab, tanggal 3 Februari 2014 tentangPenghentian Operasional LPD Indah Lestari Desa Girimukti;Bahwa benar berdasarkan hasil

tanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan ADD seKabupaten PPU tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 24.700.861.000(Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus EnamPuluh Satu Ribu Rupiah);Fotocopy Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 005/846/TUPim/915/BPMPD tanggal 26 Desember 2013 tentang PenghentianKegiatan LPD;Fotocopy Berita Acara tanggal 28 Februari 2014 tentang KegiatanOperasional LPD Indah Lestari yang dihentikan sementara menyikapiSurat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 710/103/TUPimp/073/Itkab

SusTPK/2020/PN Ptk Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal19 Oktober 2020, yang dilakukannya secara berlanjut.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atasterdakwa Agus Syahyono selaku Kepala Desa Sungai Alai, KecamatanKapuas, Kabupaten Sanggau yang diangkat berdasarkan Keputusan BupatiSanggau Nomor 219 Tahun 2016 tanggal 16 Juni 2016 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Sanggau

Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang PengelolaanKeuangan Desa> Pasal 15 Ayat (2) : Belanja desa dipergunakan dalam rangkamendanai penyelenggaraan kKewenangan desa.Halaman 16 dari 116 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2020/PN Ptk> Pasal 30 Ayat (2) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa harusdidukung oleh bukti yang lengkap dan sah;' Bahwa berdasar keterangan Ahli yakni Subianto,SE..ME yangdituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ DesaInspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB

kebijakantentang pelaksanaan kegiatan APBDesa, menyetujui pengeluaran atas ataskegiatan yang ditetapbkan dalam APBDesa dan melakukan tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa, yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp973.445.077,34(sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuhpuluh tujuh rupiah koma tiga puluh empat sen) sebagaimana Laporan HasilPerhitungan Kerugian Negara/ Desa Inspektorat Kabupaten Sanggau Nomor:X.700/02/ITKAB

,ME yang dituangkandalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ Desa InspektoratKabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober 2020,prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negaradalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan KapuasKabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Rp973.445.077,34(sembilan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuhpuluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut : NO HAL JUMLAH1

,MEyang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/ DesaInspektorat Kabupaten Sanggau Nomor: X.700/02/ITKAB tanggal 19 Oktober2020, prosedur yang dilakukan dalam perhitungan kerugian kKeuangan negaradalam Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas KabupatenSanggau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Rp973.445.077,34 (sembilan ratustujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh tujuh rupiahtiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut : NO HAL JUMLAH

A 2011Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700K/17/ITKAB/2013 tanggal 2 Desember 2013 oleh Inspektorat PemerintahKabupaten Sumbawa Barat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

A 2011 Desa Bukit DamaiKecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat Nomor : 700K/17/ITKAB/2013tanggal 2 Desember 2013 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten SumbawaBarat.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1)jo Pasal 17 Jo Pasal 18 Ayat (1) sub a, b ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

SRI BUNA tanggal 24Agustus 2009 ;1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaankegiatan rehabiltasi sedang/berat gedung kantor pada pekerjaanbelanja rehabilitasi ruang makan dan asrama nomor : 641/ND.536KH/BAWASDA tanggal 23 Desember 2008 ;1 (satu) bendel nota dinas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaankegiatan rehabilitasi ruang makan dan asrama AKPER PemdaKabupaten Indramayu pada pekerjaan rehabilitasi ruaang makan danasrama AKPER Pemda Kabupaten Indramayu Nomor : 641/ND.433KH/ITKAB

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Penggugat danTergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh surat izin untukmelakukan perceraian dari pejabat (Wakil Bupati Polewali Mandar), NomorB.002/Itkab/472.20/08/2020, tanggal 5 Agustus 2020;Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No.446/Pdt.G/2020/PA.PwlBahwa dalam

SUPARNO, MS) ;Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak LanjutTemuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkunganCADIKA Nomor : 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkanoleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M.AKBB) ;Hal. 39 dari 115 hal. Put. No. 2476 K/Pid.Sus/201 121.1 (satu) buah berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik danKeuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (lr.

SUPARNO, MS) ;26.Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjutTemuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkunganCADIKA Nomor : 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkanoleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs.

Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak LanjutTemuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkunganCADIKA Nomor : 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkanoleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M.AKBB) ;21.1 (satu) buah berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik danKeuangan Dinas Pendidikan Kab. Tanjab Timur per 31 Desember2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (lr.

SUPARNO, MS) ;26.Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjutTemuan BPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkunganCADIKA Nomor : 700 / 294 /V / ITKAB / 2010 yang dikeluarkanoleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M.AKBB) ;27.Foto copy slip setoran uang sebesar Rp. 256.064.692, (dua ratuslima puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilanHal. 114 dari 115 hal. Put.

Suparno, MS);Laporan Hasil Opname Pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut TemuanBPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan CADIKA Nomor700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor InspektoratKabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. Akib);1 (satu) buah Berkas Laporan Perkembangan Realisasi Fisik danKeuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjab Timur per 31Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Ir.

Laporan Hasil opname pemeriksaan Fisik atas Tindak lanjut TemuanBPK RI atas Pekerjaan Pembuatan Jalan lingkungan Cadika Nomor700/294/V/ITKAB/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor InspektoratKabupaten Tanjung Jabung Timur (Drs. M. Akib);2/7.

Daerah sebagai PAD dan adanyapekerjaan fiktif yang menggunakan pendapatan air dan non air dari tahun 2013sampai dengan tahun 2016 yang mengakibatkan Kerugian KeuanganNegara/daerah, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TerdakwaDJON KASIM sejumlahRp220.389.097,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilanribu sembilan puluh tujuh rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo UtaraNomor: 700/ITKAB

berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah daerah KabupatenGorontalo Utara terdapat kerugian keuangan Negara/daerah pada pengelolaankeuangan Pendapatan air dan non air UPTD BLUSPAM kabupaten GorontaloUtara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sejumlahRp220.389.097,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluhsembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat KabupatenGorontalo Utara Nomor: 700/ITKAB

dua puluh juta tigaratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), danmengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah dengan total kerugiankeuangan Negara/Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar sejumlahRp220.389.097,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluhsembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah), atau sekitar jumlah tersebutHalaman 25 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Gtosebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo UtaraNomor: 700/ITKAB

sebagaimana dimaksud padaayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke Kas Umum Daerah danberbentuk barang menjadi milik/Aset Daerah sebagai Inventaris Daerah merugikankeuangan negara atau perekonomian negara dengan total kerugian sejumlahRp220.389.097,00 (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribusembilan puluh tujuh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat KabupatenGorontalo Utara Nomor: 700/ITKAB

berdasarkan hasil audit Inspektorat Pemerintah daerah KabupatenGorontalo Utara terdapat kerugian keuangan Negara/daerah pada pengelolaankeuangan Pendapatan air dan non air UPTD BLUSPAM kabupaten GorontaloUtara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sejumlah Rp220.389.097,00(dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluhtujuh rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimanaLaporan Hasil Audit oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor:7OO/ITKAB

No. 2/PID.TPK/2016/PT.SMRaos56.D1:58.Fotocopy Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 005/846/TUPim/915/BPMPDtanggal 26 Desember 2013 tentang Penghentian Kegiatan LPD;Fotocopy Berita Acara tanggal 28 Februari 2014 tentang Kegiatan Operasional LPDIndah Lestari yang dihentikan sementara menyikapi Surat Bupati Penajam Paser UtaraNomor 710/103/TUPimp/073/Itkab, tanggal 03 Februari 2014;Uang Angsuran/pengembalian pinjaman dari peminjam sebesar Rp.13.510.450, (tigabelas juta lima ratus sepuluh ribu empat

25Maret 2010 tentang Penetapan ADD se Kabupaten PPU tahun Anggaran 2010sebesar Rp.24.700.861.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta delapan ratusenam puluh satu ribu rupiah);55 Fotocopy Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 005/846/TUPim/915/BPMPD tanggal 26 Desember 2013 tentang Penghentian Kegiatan LPD;56 Fotocopy Berita Acara tanggal 28 Februari 2014 tentang Kegiatan OperasionalLPD Indah Lestari yang dihentikan sementara menyikapi Surat Bupati PenajamPaser Utara Nomor 710/103/TUPimp/073/Itkab

Lestari akhirnya nihil;Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui telah menikmati dana LPDIndah Lestari sebesar Rp.66.749.800,00 (enam puluh enam juta tujuh ratusempat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang diperoleh Terdakwatanpa melalui prosedur/mekanisme yang seharusnya dan hingga saat inibelum dikembalikan ke kas LPD Indah Lestari;Bahwa terdapat hasil audit investigasi dari Inspektorat Kabupaten PPU terhadap LPDIndah Lestari Desa Girimukti sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor 700/083/LHP/ItKab

No. 2/PID.TPK/2016/PT.SMR2013 dan Surat Bupati Nomor 710/103/TUPimp/073/ItKab tanggal 3 Februari 2014tentang Penghentian Operasional LPD Indah Lestari Desa Girimukti; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dwi Atmoko Danardono, S.E., CFrA., CFE dipersidangan dan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan TimurNomor SR663/PW17/5/2014 tanggal 3 Oktober 2014 Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana LembagaPerkreditan Desa Indah Lestari Desa Girimukti

25Maret 2010 tentang Penetapan ADD se Kabupaten PPU tahun Anggaran 2010sebesar Rp.24.700.861.000 (dua puluh empat milyar tujuh ratus juta delapan ratusenam puluh satu ribu rupiah);55 Fotokopi Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor 005/846/TUPim/915/BPMPD tanggal 26 Desember 2013 tentang Penghentian Kegiatan LPD;56 Fotokopi Berita Acara tanggal 28 Februari 2014 tentang Kegiatan OperasionalLPD Indah Lestari yang dihentikan sementara menyikapi Surat Bupati PenajamPaser Utara Nomor 710/103/TUPimp/073/Itkab