diatas Hak Pakai No. 76 /Pinangsia atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api, padahalproses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) harusdilampirkan Sertifikat Hak Pakai No. P.76 / Pinangsia, karena tanahyang dimohonkan HGB tersebut adalah sebagian dari tanah Hak PakaiNo.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) sejak tanggal 20 Juni1988 dengan luas tanah 62.218 M? tanah di JI.

Surat dari Perusahan jawatan Kereta Api (PUKA) Eksplotasi Baratnomor: B.1189.77 tanggal 10 Februari 1977 yang ditujukan kepadaPT. Dwiputra Metropolitanc.

Dwiputra MetropolitanSurat dari Perusahan jawatan Kereta Api (PJKA) EksplotasiBarat nomor: B.1189.77 tanggal 10 Februari 1977 yangditujukan kepada PT.

Bahwa kemudian berdasarkan PP Nomor 57 tahun 1990,Perusahaan Jawatan Kereta Api.

KAI sebagaimana persyaratan yang diharuskanoleh Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 1998;Peraturan perundangundanan tidak memberi hak Penggugat untukmenentukan tarip sewa rumah negara, di mana untuk menentukantarip itu ada pada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah,sebagaimana Keputusan Menteri Permukiman dan PrasaranaWilayah Nomor 373/KPTS/2001 (vide bukti T5);Bahwa dalam peralihnan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan)Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Kereta Api makasesuai ketentuan Bab Ill, Pasal 8, ayat (2) ditetapbkan bahwakekayaan Perusahaan Jawatan Kereta Api yang beralin menjadikekayaan Perum tidak termasuk :prasarana seperti; jalan kereta api, jembatan, perangkatpersinyalan dan telekomunikasi, instalasi sentral listrik besertaaliran atas, dan tanah di mana bangunan tersebut terletak sertatanah daerah milik dan manfaat jalan kereta api.

Bahwa berdasarkan Pengumuman No. 2 Menteri Perhubungan, Tenagadan Pekerjaan Umum tanggal 1 Januari 1950 disebutkan dengan jelasbahwa mulai tanggal 1 Januari 1950 DKARI dan SSA/S digabungkanmenjadi satu jawatan dengan nama Jawatan Kereta Api (DKA) sekarangPT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan semua kekayaan, hakhak danHal. 6 dari 22 hal. Put. No. 2780 K/Pdt/2012kewajiban dari DKARI dan SSA/S mulai tanggal 1 Januari 1950 dioperoleh DKA;. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 1990Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) berubah menjadi PerusahaanUmum Kereta Api (Perumka).

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "dengandialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api dinyatakan bubar pada saatpendirian Perum tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban,kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (Perjan)Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perumyang bersangkutan";.

Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah No B/06/3/1981dikeluarkan oleh Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin, Jawatan RohaniIslam tanggal 21 Maret 1981 P38 ;Bukti Saksi:a. Hj.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut, terlebih dahulu diperiksaantara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuanperundangundangan dan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri denganmemeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Keluarga, bukti P2berupa Surat Keputusan tentang Penerimaan Pensiunan berserta lampiran daftarkeluarga dan peneriman, dan bukti P3 berupa surat keterangan pengganti Surat Nikahdikeluarkan oleh Jawatan

Adapaunhistoris lahan kosong tersebut, awal mulanya sekitar + tahun 1965nandijanjikan oleh Jawatan Kereta Api sebagai perumahan Pejabat PJKA,sebelumnya tanah tersebut menjadi perebutan petani menggarap denganKaryawan PJKA (orde G.30.S.PKI) karyawan diberi tugas mengusir parapenggarap dengan segala cara sampai memasang pagarrel, tanoa dayaupaya jelas pada saat itu tanah dikuasai penggarap yang merasa memiliki ;Bahwa setelah situasi agak aman masih di tahun 1965an (pascaG.30.S.PKl) Jawatan Kereta Api

Daop 6untuk menyewa lahan kosong mendirikan bangunan rumah dan ditempatiHalaman 3 dari 41 Halaman Putusan Nomor 109/PDT/2017/PT YYK.hingga sekarang, ada yang masih ditempati mantan karyawan PJKA, adayang diteruskan para janda Pejabat PUKA, ada pula yang diteruskan olehanakanaknya ;Bahwa pada saat dikelola Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tarifsewalahan kosong disesuaikan dengan penghasilan (gaji) dan tidak memberatkanjauh dari kebijakan komersial kirakira Sampai tahun 1998an;Bahwa keadaan menjadi

Janjijanji Jawatan Kereta Apiyangmemberi angin surge jika lahan kosong komplek PJUKA Babarsari akan dijualkredit harga murah untuk perumahan karyawan hanya isapan jempolhingga sekarang tidak terealisasi ;Bahwa dengan wacana pure kebijakan bisnis PT.

Adapun kronologi historis lahan kosong tersebut, awalmulanya sekitar + tahun 1965nan dijanjikan oleh Jawatan Kereta Apisebagai Perumahan Pejabat PUKA.

Janjijanji Jawatan Kereta Api yang memberi angin surge jikaHalaman 27 dari 41 Halaman Putusan Nomor 109/PDT/2017/PT YYK.lahan kosong Komplek PJUKA Babarsari akan dijual kredit harga murahuntuk perumahan karyawan hanya isapan jempol hingga sekarang tidakterealisasi ;Jawaban, Tangkisan, Bantahan kami Tergugat yakni sbb :a) Dalildalil dalam Posita c tersebut diatas tidak benar; tidak ada dasarhukum dalildalil Para Penggugat ;b) Yang benar adalah jawatan Perusahaan Kereta Apia tau disingkatPERUMKA berubah

diberi tanda P-35 ;- Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, diberi tanda P-36 ;- Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diberi tanda P-37 ;- Beberapa koleksi Kliping Koran, diberi tanda P-38 ;- Fotocopy Surat Tanda Penghargaan dari Perusahaan Negara Kereta Api Eksplotasi Tengah tanggal 28 September 1966 kepada KALIL HARTONO ;- Fotocopy Surat Tanda Penghargaan dari Perusahaan Jawatan

Pada tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api, dimana pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkanDengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebutdengan ketentuan segala hak dan

kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUMyang bersangkutar ;c.

Jawatan Kereta Apiseluas 96.255 M? belum ada perubahan menjadi PT KAI , namun berdasarkanPasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun1971 Tentang Pengalihnan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta ApiMenjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Tanggal 15 September 1971 jo.

, beserta seluruh aktiva dan passivaPerusaaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan(PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwa susunan dan nilai dariaktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepadaPerusahaan Jawatan termaksud adalah sebagai mana tercantum dalamneraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telahdiperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan jo.

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990 tentang PengalihanBentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api, dimana pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Dengandialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saatHalaman 105 dari 148 Putusan Nomor 129/Pid.B/2014.

penentuan kawasan hutan melalui tata batashutan, dan ternyata tanah sengketa dimasukkan sebagai hutan Jatiberdasarkan Djati Bedrijf serta termasuk Houtvssterij Kadipaten ;Bahwa karena adanya keberatan (protes) dari Sultan Cirebon atasdimasukkannya hutan Jati Blok Satim (tanah sengketa) ke dalam DjatiHal. 3 dari hal. 24 No.212 PK/Pdt/2007Bedrijf, Pemerintah (Hindia Belanda) melakukan pendataan ulangterhadap seluruh tanah yang ada di Pulau Jawa dan Madura sertamembuat peta tanah yang dilakukan oleh Jawatan

Hasilnya dimuat dalam register op de Landbouw Statistiek Kaartvan Java en Madoera yang diproduksi Jawatan Topografi tahun 1934 ;Bahwa data dan doukumen tersebut saat ini berada padaJawatan Topografi Kodam III/Siliwangi dan sesuai surat dari Kepala TOPDAM Ill / Siliwangi No.B/33/II/2000 tertanggal 15 Pebruari 2000,ditegaskan bahwa Tanah Blok Satim (tanah sengketa) adalah milikSultan Sepuh Kesepuhan Cirebon ;Bahwa kendatipun demikian, tanah sengketa berikut pohonpohonJati serta tanaman lain atasnya

tetap dikuasai dan digunakan olehPemerintah, dalam hal ini Jawatan Kehutanan.

yang dibuat oleh suatu panitia / komisi yangditunjuk oleh pejabat yang berwenang ;Bahwa mekanisme pekerjaan tata batas ini diatur dalam BoschVerordening 1932, khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 13.Naskah Berita Acara Tata Batas yang merupakan pernyataan daripanitia/komisi ini harus selalu dilengkapi atau dilampiri Peta darikawasan hutan yang ditunjuk atau ditata batas, sesuai ketentuandalam Pasal 13 ayat (2) Bosch Verordening 1932 yang berbunyi :(2) Proses verbal itu disampaikan kepada Kepala Jawatan

PK3) dan PetaPajak Bumi dan Bangunan (Landrente) (PK5 & PK6), tampak jelasmembuktikan bahwa obyek sengketa adalah kawasan hutan yangdimiliki oleh Boschwezen (Jawatan Kehutanan), dan sama sekalitidak menunjukkan adanya enclave Kesultanan Cirebon ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan Pinjauan Kembali dan Il:Bahwa keberatankeberatan dari Para Pemohon PeninjauanKembali dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Negeridan

diberi tanda P-35 ;- Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, diberi tanda P-36 ;- Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, diberi tanda P-37 ;- Beberapa koleksi Kliping Koran, diberi tanda P-38 ;- Fotocopy Surat Tanda Penghargaan dari Perusahaan Negara Kereta Api Eksplotasi Tengah tanggal 28 September 1966 kepada KALIL HARTONO ;- Fotocopy Surat Tanda Penghargaan dari Perusahaan Jawatan

Pada tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api, dimana pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkanDengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebutdengan ketentuan segala hak dan

kewajiban, kekayaan dantermasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) KeretaApi yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUMyang bersangkutar ;c.

Jawatan Kereta Apiseluas 96.255 M? belum ada perubahan menjadi PT KAI , namun berdasarkanPasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun1971 Tentang Pengalihnan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta ApiMenjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Tanggal 15 September 1971 jo.

, beserta seluruh aktiva dan passivaPerusaaan Negara Kereta Api beralih kepada Perusahaan Jawatan(PERJAN) termaksud, dengan ketentuan bahwa susunan dan nilai dariaktiva dan passiva Perusahaan Negara Kereta Api yang beralih kepadaPerusahaan Jawatan termaksud adalah sebagai mana tercantum dalamneraca penutupan (likwidasi) Perusahaan Negara Kereta Api yang telahdiperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan jo.

PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990 tentang PengalihanBentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum(Perum) Kereta Api, dimana pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan Dengandialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadiPerusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saatHalaman 105 dari 148 Putusan Nomor 129/Pid.B/2014.

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri ataspermintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa ataspermintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, ataspermintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan,bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeri yang mana si belumdewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya .

Objek sengketa yang dihuni oleh Para Penggugat sertifikatnya tidakpernah diterbitkan atas nama Tergugat PT Kereta Api Indonesia(Persero) tetapi masih Perusahaan Jawatan Kereta Api, dimana modaldan kekayaan jawatan masih menjadi modal dan kekayaan Negara yangbelum dipisahkan;Mangingat status hukum objek sengketa adalah milik Negara yangditanamkan dahulu pada Perusahaan Jawatan Kereta Api yang tidakdipisahkan, maka objek sengketa tersebut tetap berstatus milik Negara,yang penyelesaiannya dilakukan

dinubungkan dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2000 tentangPenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke DalamModal Saham Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia dan PeraturanPemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan ModalNegara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan (Persero) PTKereta Api Indonesia (terlampir) telah diperoleh fakta bahwa tanah yangterdaftar dalam SHP atas nama Departemen Perhubungan RepublikIndonesia cq Perusahaan Jawatan

Medan dalam proses ganti rugi;2 (dua) lembar Surat Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor9881/82, tanggal 22 Februari 1982 yang ditujukan kepada Wali KotaKDH Tk.

Kereta Api di Medan ;Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Perhubungan kepada KepalaPerusahaan Jawatan Kereta Api Nomor A.1260/PL.101/Sekjen.

Perusahaan Jawatan Kereta Api perihal Penyerahan HakAtas Tanah PJKA Jalan Timor Medan dalam proses ganti rugi;2 (dua) lembar Surat Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor9881/82, tanggal 22 Februari 1982 yang ditujukan kepada Wali KotaKDH Tk.Il Kotamadya Medan;3 (tiga) lembar fotokopi Surat Wali Kotamadya KDH Tk.

Perusahaan Jawatan Kereta Api perihal PenyerahanHak Atas Tanah PJKA Jalan Timor Medan dalam proses ganti rugi;2 (dua) lembar Surat Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor 9881/82, tanggal 22 Februari 1982 yang ditujukan kepada Wali Kota KDHTk.

Sumatera Utara;2 (dua) lembar fotokopi Surat Perusahaan Jawatan Kereta ApiNomor ESU.1336/D.1/82, tanggal 29 Mei 1982 yang ditujukankepada Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Agraria;1 (satu) lembar Surat Walikotamadya KDH Tk. Il Medan Nomor7803/593/MD, tanggal 15 Juni 1982 yang ditujukan kepada KepalaPerusahaan Jawatan Kerata Api;1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikotamadya KDH Tk. Il MedanHal. 180 dari 217 hal. Put.

,tanggal 30 November 1981 yang ditujukan kepada Menteri Perhubunganperihal tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api di Medan;2 (dua) lembar fotokopi Surat Menteri Perhubungan Nomor A.106/PL.101/ MPHB., tanggal 6 Februari 1982 yang ditujukan kepada KepalaPerusahaan Jawatan Kereta Api perihal penyerahan hak atas tanahPJKA Jalan Timor Medan dalam proses ganti rugi;2 (dua) lembar surat Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor 9881/82.,tanggal 22 Februari 1982 yang ditujukan kepada Wali Kota KDH Tk.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) KepadaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan;Fotokopi Nota Kabagkum kepada 1. Dirtap 2.

,tanggal 30 November 1981 yang ditujukan kepada MenteriPerhubungan perihal tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api di Medan;2 (dua) lembar fotokopi Surat Menteri Perhubungan Nomor A.106/PL.101/ MPHB., tanggal 6 Februari 1982 yang ditujukan kepadaKepala Perusahaan Jawatan Kereta Api perihal penyerahan Hak AtasTanah PJKA Jalan Timor Medan dalam proses ganti rugi;2 (dua) lembar surat Perusahaan Jawatan Kereta Api Nomor 9881/82.,tanggal 22 Februari 1982 yang ditujukan kepada Wali Kota KDH Tk.

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) KepadaPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Medan;Fotokopi Nota Kabagkum kepada 1. Dirtap 2.

Bahwa Tergugat menolak~ dalil Penggugat dalamgugatannya angka 4, 5, 6 dan 7, karena: PP No. 57 Tahun 1990 hanya mengatur pengalihan bentukPERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) menjadi PERUSAHAANUMUM (PERUM) dan sama sekali tidak memuat aturankhusus yang menyangkut rumah dinas ; bahwa Pasal 2 ayat (2) PP No. 57 Thaun 1990 menyatakan : Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api menjadi Perusaan Umum (PERUM) sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), perusahaan Jawatan (PERJAN)Kereta Api dinyatakan

Bahwa pada awalnya penunjukan untuk menempati rumah negaradilaksanakan oleh Jawatan GedungGedung Negara DaerahSemarang berdasarkan rekomendasi dari Polda Jateng namunberdasarkan Surat Kepala Jawatan GedungGedung NegaraDaerah Semarang Nomor GS.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977,Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan danmenyerahkan kewenangan penunjukan kepada Kepolisian DaerahJawa Tengah (Tergugat I) karena berdasarkan pasal 2 dan pasal 6Burgelijke Wening Regeling (BWR) Stbl 1934 Nomor 147menyatakan

Adapun penghuni asal Rumah Dinas Jalan Erlangga Tengah IV Nomor2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, dan 20 Semarang atau sekarang Jalan ErlanggaTengah IV Nomor. 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14, 16 dan Jalan Erlangga Tengah IINomor 18 dan 20 Semarang dulunya adalah pejabat Polri yang ditunjukberdasarkan SK penunjukan yang dikeluarkan oleh Jawatan GedungGedungNegara Daerah Semarang setidak tidaknya sejak tahun 1960, yaitu atasnama:a.

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Jawatan GedungGedungNegara Daerah Semarang Nomor GS.12/2/15 tanggal 1 Maret 1977,Jawatan Gedunggedung membatalkan Surat Penunjukan danmenyerahkan kewenangan penunjukan kepada Penggugat (KepolisianDaerah Jawa Tengah) berdasarkan pasal 2 dan pasal 6 Burgelijke WeningRegeling (BWR) Stbl 1934 Nomor 147 yang menyatakan bahwa RumahNegeri Golongan II adalah rumahrumah yang dapat dianggap mempunyaihubungan yang tidak boleh dipisahkan dari suatu instansi dan yangdisediakan untuk

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Jawatan Gedung Gedung NegaraDaerah Semarang , No. GS.12 / 2 / 15, tanggal : 1 Maret 1977, telah bermateraicukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kemudian diberi tanda :T.15;6. Foto Copy Surat Permohonan Informasi Asset Tanah Milik Polda, No . 590 /1136, tanggal : 22 Mei 2000, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,kemudian diberi tanda : P.1 6;7.

Foto Copy Keputusan Kepala Jawatan Gedung Gedung NegaraDaerah Semarang , No . GS. 12 / 2 / 15 , tanggal : 1 Maret 1977, telahbermaterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan , kemudiandiberi tanda : PR 1 ( bukti Penggugat dalam Rekonpens' ) ;12. Foto Copy Formulir Data Tanah, tanggal : 21 Desember 1992 , telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya , kemudian diberi tanda : PR 2( bukti Penggugat dalam Rekonpens' ) ;13.

Pengangkatan seorang wali dilakukan oleh pengadilan negeri ataspermintaan para keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa ataspermintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan, ataspermintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan,bahkan pun karena jawatan, oleh pengadilan negeri yang mana si belumdewasa bertempat tinggal dalam daerah hukumnya .

Kepala Jawatan Kepenjaraandi Jakarta

perwalian dalamKUHPerdata tersebut senyatanya juga tidak dicabut dengan lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2017/PN.BLKMenimbang, bahwa dalam Pasal 359 KUHPerdata menegaskan bahwaPengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaanpara keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa atas permintaan paraberpiutang, atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai HartaPeninggalan atas tuntutan Jawatan

Kejaksaan bahkanpun karena jawatan olehPengadilan Negeri yang mana si belum dewasa bertempat tinggal dalam daerahhukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat, keterangan saksi danketerangan pemohon tersebut datas, maka Hakim berpendapat oleh karenaorangtua kandung dari cucu pemohon saat ini berada diluar Negeri dan telah puladitunjuk pemohon untuk menjadi wali dari Anas dalam rangka mendaftar menjadiAnggota TNI pada wilayah Kodan VII Hasanuddin Sulawesi Selatan, guna untukmemenuhi kelengkapan

Bahwa kepenghunian PENGGUGAT di atas obyek sengketa adalahmeneruskan atau kelanjutan dari penghunian ayah PENGGUGAT,Boedijoewono Almarhum, pensiunan pegawai Departemen PerhubunganPerusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT, Kereta Api IndonesiaPersero); yang semasa dinas nya mendapatkan rumah dinas secara sewamenyewa dengan TERGUGAT;3.

DALAM POKOK PERKARA34DALAM KONPENSI :Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi telah termasukdalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;Bahwa Tergugat membantah seluruh dalildalil gugatan penggugat, kecualiyang diakui secara tegas sebagaimana diuraikan dibawah ini ;2.Bahwa benar objek perkara adalah rumah dinas PT.Kereta Api Indonesia (Persero)dahulu Perusahaan Jawatan Kereta Api, berdasarkan Surat Penunjukan Rumah NO.53/SPR/72, dihuni/ditempati oleh Boedi Joewono (Almarhum

Kereta ApiNo.35055/DKA tanggal 27 Djuli 1951 ;T5 Fotocopy Surat atas nama Direktur Djenderal Kepala Jawatan KeretaApi tanggal ....

Desember 1955 ;T6: Fotocopy Surat atas nama Direktur Djenderal Kepala Jawatan KeretaApi No.51417/ 56 tanggal 20 Djuli 1956 ;34TY: Fotocopy Reglement 24 Jilid II Rumah Dinas ;T8 : Fotocopy Surat atas nama Dirjenka/Dirjab/Dke No.5808/65 tanggal22 Februari 1965 ;T9 : Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.1912/66/Kpttanggal 12 September 1966 ;T10 : Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Direksi PT Kereta Api IndonesiaNo.Kep.U/UM.104/VII/3/KA.2009, tentang Penetapan Rumah Jabatan bagi Direksidan Pejabat

Bahwa Boedijoewono adalah pensiunan Pegawai DepartemenPerhubungan Perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT. KAI. Persero)yang semasa dinasnya sejak tahun 1970 an mendapatkan rumah dinassecara sewa menyewa dengan Tergugat, yakni tanah dan rumah tinggalyang terletak di Jalan Anggrek No.42 Kelurahan Cihapit KecamatanBandung Wetan Kota Bandung ;2.

Bahwa adalah benar tidak benar dalil Pengugat yang menyatakan bahwaobyek sengketa sebagaimana dimakusud telah diserahkan oleh negarakepada Penggugat dan dibawah penguasaan serta penguawasanPenggugat, sebab sebelum asetaset milik Pemerintahan Belandadiambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nasionalisasi),maka asetaset tersebut diinventarisir terlebin dahulu dan kemudiandiserahkan kepada jawatan/ instansiinstansi yang terkait lainnya danternyata oleh Negara Obyek Sengketa tersebut diserahkan

kepadaDepartemen Pekerjaan Umum Daerah Lampung/ Jawatan Gedunggedung Negeri bukan kepada Pengugat.04.

Foto Copy Surat Keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahLampung/Pimpinan Jawatan GedungGedung Negeri, yang diberi tanda TI 1;2. Foto Copy Kontrak Sewa Beli dan Surat Keterangan Pelunasannya, yangdiberi tanda TIl2;3. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum DaerahLampung, yang diberitanda TI3;4. Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka dan Angsurannya, yangdiberi tanda TI 4;5.

dikonversi menjadi Hak Pakai danHak Pengelolaan Djawatan Kereta Api, yang sekarang menjadi PT.Kereta Api(Persero) atau Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap dalildalilgugatan Penggugat, pihak para,Tergugat pada pokoknya menolak dalildalil Penggugat, yaitu:> Bahwa Tergugat dan Tergugat Il mendalilkan, tidak benar tanah obyeksengketa diserahkan penguasaan dan pengawasannya kepadaPenggugat, karena setelah dinasionalisasi tanah obyek sengketadiserahkan kepada Departemen Pekerjaan Umum, DaerahLampung/Jawatan

Arifin Radja Penghulu (bukti T.12), tanahtanah yang tersebut dalam Grondkaart termasuk tanah sengketa didalamnya,masih merupakan aset tetap yang dikelola dan dikuasai oleh Djawatan KeretaApi (DKA) dibawah Departemen Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum,45Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan tanah yang telahmenjadi aset Jawatan Kereta Api tidak berada pada Menteri Dalam Negeri,melainkan tetap menjadi aset Jawatan Kereta Api( DKA) serta tidak bolehdiberikan dengan sesuatu hak atas tanah kepada

PJKA(Perusahan Jawatan Kereta Api);e Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini yang telah Penggugat jualkepada Hero atau tanah sertipikat No.00227/2018.e Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yang Penggugat jualkepada H.

PJKA (Perusahan Jawatan Kereta Api) yangterletak disisi sebelah selatan Tanah Objek Perkara, selanjutnya ditahun 2009Tergugat 1 tanpa seizin dan persetujuan dari seluruh anggota kaum pasukuanKoto anak kemanakan Dt. Indo Marajo atau kaum Penggugat dengan secaratanpa hak dan melawan hukum Tergugat 1 telah pula memperluas bangunanrumahnya dengan mendirikan bangunan kedai semi permanen kesisi sebelahutara dari tanah bekas rel kereta api atau tanah PT.

Raya BukittinggiPayakumbu.e Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/Rel Kereta Api milik PT.PJKA (Perusahan Jawatan Kereta Api).e Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah ini yang telahPenggugat jual kepada Hero atau tanah sertipikat No.00227/2018.e Sebelah Timur berbatas dengan kawan tanah ini juga yangPenggugat jual kepada H.

PIKA (Perusahan Jawatan Kereta Api) yangterletak disisi sebelah selatan Tanah Objek Perkara, selanjutnya ditahun2009 Tergugat 1 tanpa seizin dan persetujuan dari seluruh anggota kaumpasukuan Koto anak kemanakan Dt.