KEPALA KPKNL, Kepala KPKNL Bukittinggi2.4.5.KASI HUKUM, Kepala Seksi Hukum danInformasiKPKNL Bukittinggi;KASI KEPATUHAN, Kepala Seksi Kepatuhan InternalKPKNL Bukittinggi;PELAKSANA, Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi;PELAKSANA, Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi;6.

Salah satu upaya penegakanketentuan perundangundangan perpajakan adalah Pemeriksaan Pajak,baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupununtuk tujuan lain.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;danb.

Salah satu upaya penegakanketentuan perundangundangan perpajakan adalah Pemeriksaan Pajak,baik untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupununtuk tujuanlain.

Bank AcehSyariah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YusriFijannarto, Kepala Bidang Hukum Divisi Kepatuhan PT.Bank Aceh Syariah, Deni Saputra Staf Divisi KepatuhanPT. Bank Aceh Syariah, dan Afdhalul Zikri Staf Legaldan Penyelesaian Kredit PT. Bank Aceh SyariahCabang Singkil, beralamat di Jalan Bahari No. 1Kabupaten Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 09 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;2. PEMERINTAH RI Cq. MENTERI KEUANGAN RI Cq.

Ganjar Nugraha,Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Aceh, BudiHardiansyah, Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKNAceh, Erni Hayati Nasution, Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Banda Aceh, Bambang Santoso,Kepala Seksi Lelang KPKNL Banda Aceh, MohammadChifni Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL BandaAceh, Mansur Pelaksana pada KPKNL Banda Aceh,Riyanieta Setiya Putri Pelaksana pada KPKNL BandaAceh, dan Randi lkhsan Pelaksana pada KPKNL BandaAceh, beralamat di Gedung Keuangan Negara BandaAceh Gedung C Lantai

Pengusaha.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang TataCara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 82/PMK.03/2011 mengatur antara lain sebagai berikut:Pasal 7 ayat (2) huruf a : Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang telahmendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagaiPemeriksa Pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama,Pasal :; Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:huruf b : Luas Pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperolehyang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan,konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Pemeriksaan,huruf c : temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 12 ayat (1) : Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

Termohon baikbaiksaja rukun dan damai, akan tetapi kehidupan yang rukun dan damaitersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata Pemohon danTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuarapada perbedaan prinsip yang berlangsung sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan untuk didamaikan hingga bahkan dipersatukan lagi,yang antara lain disebabkan:e Persoalan pelik rumah tangga yang menyebabkan hubungan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yangpaling utama sikap kepatuhan

Membebankan biaya perkara biaya perkara menurut hukum;Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksisaksinya dalampersidangan, maka dapat disimpulkan halhal yang menjadi pokok sengketaantara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon seringterjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkane Persoalan pelik rumah tangga yang menyebabkan hubunganrumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagiyang paling utama sikap kepatuhan, ketaatan, penghormatan, danatau menghargai oleh

Kar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuanTermohon dan keterangan saksisaksi Pemohon tersebut, Majelis Hakimmenemukan faktafakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkane Persoalan pelik rumah tangga yang menyebabkan hubunganrumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagiyang paling utama sikap kepatuhan, ketaatan, penghormatan, danatau menghargai oleh Termohon sebagai istri terhadap Pemohonsebagai suami sudah luntur

Kar.Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandangtelah memenuhi unsurunsur terjadinya suatu perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan saksisaksi yang diajukan Pemohonmaka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkane Persoalan pelik rumah tangga yang menyebabkan hubunganrumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagiyang paling utama sikap kepatuhan, ketaatan, penghormatan, danatau menghargai

Pemohon seringmenasehati Termohon namun Termohon tidak memperlihatkanketaatan dan kepatuhan;.

Pemohon sering menasehatiTermohon namun Termohon tidak memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan; Bahwa, saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohonsejak Juli 2018 yang lalu hingga kini telah berpisah; Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon,akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, saksi sudah tidak punya kesanggupan lagi untuk merukunkanPemohon dengan Termohon;2.

Pemohon seringmenasehati Termohon namun Termohon tidak memperlihatkan ketaatandan kepatuhan.4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon' sejak bulan Jull2018 telah pisah sampai sekarang;5.

,M.H, Kewarganegaraan Indonesia,Kepala Biro Hukum & Kepatuhan PerumPerhutani Kantor Pusat, berkantor di GedungManggala Wanabakti Blok VII Lantai 11. JalanGatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;. Soedjarwo, S.H. Kewarganegaraan' Indonesia,Kepala Seksi Hukum & Agraria Perum PerhutaniUnit Jawa Tengah, berkantor di JalanPahlawan No. 1517 Semarang; . Susiyanto Dadiarso, S.H.

KewarganegaraanIndonesia, Staf Biro Hukum & Kepatuhan PerumPerhutani Kantor Pusat, berkantor di GedungManggala Wanabakti Blok VII Lantai 9, JalanGatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;. Meydi Arfan, SH, SE. KewarganegaraanIndonesia, Staf Biro WHukamas, berkantor diKantor Perum Perhutani Unit Jawa Tengah,Jalan Pahlawan No. 1517 Semarang; Halaman 2 dari 82 Putusan No. 29/G/2009/PTUN.SMGUntuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAToo SHG BHM RHEL RGA SHA Boe meme wie ane eee SBE LAWAN.

Nixon Ahmad selaku Ketua DPRD Kota Gorontalo ResumeHasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahKota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 Nomor : 06 b/LHPLK/XIX.GOR/I/2011, tanggal 18 Juni 2011 tersebut dikeluarkan oleh BPK RI PerwakilanGorontalo ;Bahwa di dalam Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan LaporanKeuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 Nomor

Nixon Ahmad selaku Ketua DPRD Kota Gorontalo ResumeHasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahKota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 Nomor : 06 b/LHPLK/XIX.GOR/1/2011, tanggal 18 Juni 2011 tersebut dikeluarkan oleh BPK RI PerwakilanGorontalo.

Bahwa di dalam Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan TerhadapPeraturan PerundangUndangan Dalam Kerangka Pemeriksaan LaporanKeuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2010 Nomor : 06b/LHPLK/XIX.GOR/I/2011, tanggal 18 Juni 2011 pada Halaman V Poin 2tertulis "Ditemukan Penyimpangan Penggunaan Dana DPDF & PPD, DPIPDdan DPPIP senilai Rp9.604.776.073,00" ;Hal. 3 dari 13 hal. Put.

bertanggungjawab, penuhpengertian, sopan, dan obyektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatantercela*;Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada buktiyang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan*;Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak, pada Bagian Kedua StandarPemeriksaan Pajak pada Pasal 8 huruf c, mengatur sebagai berikut:Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

berdasarkan petunjuk yang diperolehyang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaanketerangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan denganPemeriksaan;temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup danberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Bagian Ketiga Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pasal 5 huruf e PeraturanDirektur Jenderal Pajak Nomor: PER 9/PL/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentangStandar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan

berlandaskan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007; Jo pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor:199/PMK.03/2007 tentang Tatacara Pemeriksaan Pajak; Jo Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor: PER 9/PL/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Standar PemeriksaanUntuk Menguji Kepatuhan

BPR Legianberdasarkan RUPS BPR Legian yang dituangkan dalam Akta NotarisTuti Danakusuma, S.H dengan No. : 06 tanggal 15 Desember 2017,terdakwa Ni Putu Dewi Wirastini Direktur Kepatuhan PT BPRLegian di PT.

TitianWilaras juga menyampaikan permintaan penggunaan dana milik BPRLegian melalu Terdakwa Dewi Wirastini selaku Direktur Kepatuhan danPutu Ayu Yunita selaku Supervisor OperasionalBahwa permintaan dari sdr. Titian Wilaras selaku PSP tersebut,kemudian Sdr. GEDE MADE KARYAWAN mengajak saksi, Sdr. IndraWijaya selaku Direktur Utama, dan Terdakwa NI PUTU DEWI WIRASTINIselaku Direktur Kepatuhan untuk melakukan diskusi bersama atas niatdari Sdr.

INDRA WIJAYA Selaku Direktur Utama, Terdakwa NI PUTU DEWIWIRASTINI selaku Direktur Kepatuhan dan Sdr.

Terdakwa menerangkan Tugas, wewenang dan tanggung jawabsebagai Direktur Kepatuhan PT.

Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

tahun 2014.1 (Satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksaan FungsiKepatuhan PT Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun2014.1 (Satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaanpelaksaan fungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etikkepatuhan dan compliance charter tahun 2014.1 (Satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi &Tata Kerja PT Bank Maluku buku Kantor Pusat No.

PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dancompliance charter tahun 2014.1 (Satu) bundelfoto copy BukuPedoman Perusahaan Bidan gOrganisasi& TataKerja PT Bank Maluku buku Kantor Pusat No.

Karenapada saat tahun 2014 itu jabatan Direktur Utama dan direkturPemasaran kosong / tidak berada di tempat maka disposisi dan finalapprove (proses pengiriman dana) dilakukan oleh Direktur Umumyaitu terdakwa Idris Rolobesy dan Direktur Kepatuhan saksi IzaacBaltazar Thenu dengan total sebesar Rp.256.081.982.322,00.Bahwa terdakwa Idris Rolobessy selaku Direktur Umum dan SsaksiIZaac Baltazar Thenu selaku Direktur Kepatuhan, mengambilKebijakan / Keputusan untuk melakukan transaksi Repo Obligasikepada

BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara kepada PT.Andalan Artha Advisindo Sekuritas berpotensi tidak dapattertagih/ditarik kembali karena tidak terdapat kontrak/perjanjiantertulis yang mencantumkan hak dan kewajiban para pihak.Resiko Kepatuhan PT.

tahun 2014.1 (Satu) bundle foto copy Buku Pedoman Perusahaan Pelaksaan FungsiKepatuhan PT Bank Maluku buku 2 BPP satuan kerja kepatuhan tahun2014.1 (Satu) bundelfoto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksaanfungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dancompliance charter tahun 2014.1 (Satu) bundelfoto copy BukuPedoman Perusahaan Bidang Organisasi &Tata Kerja PT Bank Maluku buku Kantor Pusat No.

Rekening 0100025451 nama ALMIRA XAVERIA KWARIsurat ditandatangani oleh Sdri (ALMIRA XAVERIA KWARI );Memorandum Intern Nomor 189/MEMOKORP/III/2016 tanggal 24Maret 2016;Memorandum Intern Nomor 190/MEMOKORP/III/2016 tanggal 24Maret 2016;Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas nama ALMIRAXAVERIA KWARI KMK Rp60.000.000.000, 00;Customer Rating atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal24 Maret 2016;Mutasi Rekening PT.

Prontomoda tanggal9 Januari 2017:Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas namaPT. Prontomoda KMK Rp40.000.000.000, 00;Customer Rating atas nama PT. Prontomoda tanggal 12 Januari2017;Memorandum Komite Kredit (MKK) PT. Bank Yudha Bhakti atasnama Debitur PT. Prontomoda tanggal 9 Januari 2017;Surat PT.

324 kodistock barang tekstil senilai Ro47.181.407.527 ,00;Personal Guarantee (jaminan pribadi) atas nama FERIANIKUSUMA INTAN tanggal 25 Juni 2015;Surat Sanggup (promissory note) Nilai NominalRp38.735.575.807,00 tertanggal 25 Juni 2015, yang ditandatanganioleh FERIANI KUSUMA INTAN;Surat Pencairan Fasilitas Kredit tertanggal 25 Juni 2015 sebesarRp38.735.575.807 ,00:Memorandum Intern Nomor 241/MEMOKORP/V1/2015 tanggal 25Juni 2015;Memorandum Intern Nomor 242/MEMOKORP/V1/2015 tanggal 25Juni 2015;Uji Kepatuhan

Bank YudhaBakti Nomor Rekening 0100025451 nama ALMIRA XAVERIAKWARI surat ditandatangani oleh Sdri (ALMIRA XAVERIA KWARI ):Memorandum Intern Nomor 189/MEMOKORPIIII/2016 tanggal 24Maret 2016;Memorandum Intern Nomor 190/MEMOKORPIIII/2016 tanggal 24Maret 2016;Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit atas nama ALMIRAXAVERIA KWARI KMK Rp60.000.000.000, 00;Customer Rating atas nama ALMIRA XAVERIA KWARI tanggal24 Maret 2016; Mutasi Rekening PT.

(Kepala Sub Bagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPJakarta Pusat);Aditya Rifcky Muhammad, A.Md. (Pelaksana SeksiPemeriksaan KPP Pratama Jakarta Kemayoran);Mutiara Budi Ayuningtyas, S.H., LL.M. (PelaksanaSubdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat PeraturanPerpajakan Il);Evie Puspitarini, S.H. (Pelaksana Subdirektorat BantuanHukum, Direktorat Peraturan Perpajakan Il);Aditya Rachman, S.H.

(Pelaksana Sub Bagian BantuanHukum, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJPJakarta Pusat);Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Pajak, alamat Jalan Merpati Blok B. 12, No.6, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat.

PutusanNomor 44/G/2019/PTUNJKT.3.2Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT dengan penjelasansebagai berikut:Obyek Sengketa yang diterbitkan bertentangan atau melanggarketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 TentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yangberbunyi:Pasal 29(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaanuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakanWajib Pajak dan untuk tujuan lain

peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 1 angka 8:Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah suratpemberitahuan mengenai dilakukannya PemeriksaanLapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalamrangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 1 angka 15:Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnyadisingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuanPemeriksaan yang meliputi pospos yang dikoreksi,

Putusan Nomor 44/G/2019/PTUNJKT.ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dantujuan Pemeriksaan.Pasal 10Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHPyang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan,yaitu:a.

Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Direktur Kepatuhan : LB THENU8.

WILLEM PIETER PATTY, M.Si dan bulan Februari 2014sampai dengan oktober 2014 dilakukan Direktur Umum yaitu Drs.IDRISROLOBESSY dan Direktur Kepatuhan yaitu IZAAC Balthazar THENU.

Harus ada analisa divisi treasury, analisa Satuan Kerja ManajemenResiko (SKMR) dan analisa kepatuhan selanjutnya rekomendasi tersebutdiajukan ke Direksi.

tahun 2014.32) 1 (Satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksaanfungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dancompliance charter tahun 2014.33) 1 (Satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & TataKerja PT Bank Maluku buku Kantor Pusat No.

tahun 2014.Halaman 345 dari 348 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN AMB32) 1 (Satu) bundel foto copy Buku pedoman perusahaan perusahaan pelaksaanfungsi kepatuhan PT Bank Maluku buku 3 BPP kode etik kepatuhan dancompliance charter tahun 2014.33) 1 (Satu) bundel foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & TataKerja PT Bank Maluku buku Kantor Pusat No.

Bahwa dengan demikian Terbanding tetapmempertahankan koreksi atas Peredaran Usaha;Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan atas kepatuhan dariWajid Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannyasecara self assessment ini, Direktur Jenderal Pajak dalam hal inimelalui petugas pajak (fiskus) dapat melakukan serangkaiankegiatan berupa penelitian, verifikasi maupun pemeriksaan ataskewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajakdalam SPT yang telah dilaporkannya;Bahwa tujuan pemeriksaan pajak

Hal ini tidak fair karenaaturan pajak yang ada sudah memberikan kesempatan kepadawajib pajak pada proses hukum sebelumnya dan hal ini tidakmendidik Wajib Pajak, karena tidak perlu data data diberikan padasaat Pemeriksaan atau keberatan karena pada akhirnya data datacukup diberikan pada saat persidangan saja;Bahwa dengan demikian Fungsi Pemeriksaan dan Keberatanmenjadi tidak ada artinya, dan tujuan dari pemeriksaan UntukMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menjaditidak ada;Bahwa dengan

Hal ini tidakfair Karena aturan pajak yang ada sudah memberikankesempatan kepada wajib pajak pada proses hukumsebelumnya dan hal ini tidak mendidik Wajib Pajak, karenatidak perlu data data diberikan pada saat Pemeriksaan ataukeberatan karena pada akhirnya data data cukup diberikanpada saat persidangan saja;11) Bahwa dengan demikian Fungsi Pemeriksaan dan Keberatanmenjadi tidak ada artinya, dan tujuan dari pemeriksaan UntukMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakanmenjadi tidak ada;Bahwa dengan

Tujuan Pemeriksaan UntukMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;Bahwa selama proses penyelesaian keberatan, Terbanding telahmengirimkan kepada Pemohon Banding, Surat permintaan buku,catatan, data dan informasi ke1 Nomor: S1746/WPJ.06/BD.06/2012 tanggal 29 Mei 2012.

Hal ini tidak fair Karenaaturan pajak yang ada sudah memberikan kesempatan kepadawajib pajak pada proses hukum sebelumnya dan hal ini tidakmendidik Wajib Pajak, karena tidak perlu data data diberikan padasaat Pemeriksaan atau keberatan karena pada akhirnya data datacukup diberikan pada saat persidangan saja;Bahwa dengan demikian Fungsi Pemeriksaan dan Keberatanmenjadi tidak ada artinya, dan tujuan dari pemeriksaan UntukMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menjaditidak ada;Bahwa dengan

,;Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern;Harry Setyawan, S.T.,M.SC.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas Kepatuhan Interndan Manajemen Resiko;Anjar Pramularsih, S.T.,M.T.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas KepatuhanIntern dan Manajemen Resiko;Aprilia Gayatri, S.H.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas Hukum;Agus Pramono, S.H., MSi.,;Sub Koordinator Pelaksana Tugas AdvokasiHukum Bina Marga dan Pembiayaan Infrastruktur;Fauzan Tri Handono S.H.

memutus sendiri (vrij bestuur)menurut penilaiannya apakah seseorang itu lulus atau tidak fit and properLOSE 5 nnnnnnnnnnn nnn nena ccna tence nanan nen cence nen tenetsBahwa Surat Keputusan TUN Tergugat bersifat Konkrit, Individual danFinal dengan alasan sebagai berikut : ===Konkrit : Objek Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugatberwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Keputusan GubernurIndonesia yang Diktum Pertama : menyatakan Penggugat dinyatakantidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatuhan

Ismail Saleh sebagaiDirektur Kepatuhan bank Saudara ; (2) Kami dapat menyetujui pencalonan Sadr. Mertolihan sebagaiDirektur Kepatuhan menggantikan Sdr. Ismail Saleh dengankevajiban memenuhi persyaratan sekurangkurangnya : a. Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama bankSAUCAIA n= = na nnn nnn nnn enn nnn nnn nnn nn en nn neeb. Tidak membavehi kegiatan operasional, akuntansi dan/atauSKA 5 w2nnnnvnvnnrnnn nnn nnn nnnc.

., Kepala Subbagian BantuanHukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPDaerah IstimewaYOQYakal ta: ene nn nen n ene n ene en nn nee7. Ade Selvia Permana Putri, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II;8. Dewi Hernanda Puspitasari, S.H., PelaksanaSubdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan9. Herman Abdurrahman, S.H., Pelaksana SubditBantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan10.

Rani Gayatri, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPDaerah Istimewa Yogyakarta;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Ring Road Utara Nomor: 10, Maguwoharjo, Depok,Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil;Selanjutnya disebut TERGUGAT $;Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut ; Telah membaca1.

TENTANG OBJEK GUGATAN : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan PemerintahDaerah Kota Pasuruan tahun 2017 pada Buku IIl Laporan Hasil PemeriksaanAtas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan nomor62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan AtasKepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan PerundangUndangan temuanNomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat IndikasiPenetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp.2.917.502.000,00.

Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan PeraturanPerundangUndangan temuan Nomor 4 Pengadaan Tanah Tidak SesuaiKetentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Harga yang Melebihi HargaWajar Sebesar Rp.2.917.502.000,00 ; Bahwa dikarenakan adanya objek gugatan tersebut Penggugat di suruhmengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.918.502.000,00 (duamilliar Sembilan ratus delapan belas juta lima ratus dua ribu rupiah).

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK AtasLaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan tahun 2017 padaBuku Ill Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap KetentuanPeraturan Perundangundangan nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018tertanggal 25 Mei 2018 Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan TerhadapKetentuan Peraturan PerundangUndangan temuan Nomor 4 PengadaanTanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Penetapan Hargayang

GUGATAN OBSCURE LIBELS Bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugatdalam surat gugatan adalah terkait temuan pemeriksaan nomor 4 dalam LHPLKPD Kota Pasuruan, Buku Ill, Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangundangan Nomor 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018mengenai Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat IndikasiPenetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar sebesarRp2.917.502.000,00.

Terhadap Ketentuan Peraturan PerundangundanganNomor : 62.C/LHP/XVIII.SBY/05/2018 tertanggal 25 Mei 2018 Hasil PemeriksaanAtas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan PerundangUndangan temuanNomor 4 Pengadaan Tanah Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat IndikasiPenetapan Harga yang Melebihi Harga Wajar Sebesar Rp..2.918.502.000,00 (buktiT 1), apakah memenuhi unsur unsur Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana yang telah ditentukan diatas ataukah tidak ?

./2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan TeknikPemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan KewajibanHalaman 8 dari 27 halaman.

./2012tentang pedoman penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untukMenguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan jugamenyatakan bahwa Metode Tidak Langsung, sebagaimana yangdilakukan Terbanding dalam menganalisa keterkaitan antara SPT PPNdengan SPT PPh Badan, adalah metode yang digunakan untukmendukung Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasimasalah;bahwa dalam Lampiran Per04/Pj./2012 tersebut juga diberikanpedoman tentang Pengujian Keterkaitan bahwa:Pengujian keterkaitan adalah pengujian

Tahun 2009, antara lainmengatur:Pasal 28 ayat (11):Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan ataupencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data daripembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara programaplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun diIndonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajakorang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.Pasal 29 ayat (1):Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untukmenguji kepatuhan

Pemeriksa Pajak akan memintaJumlah bukti yang lebih banyak untuk pospos utama.Sebagai contoh, penambahan aset tetap pada Wajib Pajakmanufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkanbeban lainlain.bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER04/PJ./2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode DanTeknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan PemenuhanKewajiban Perpajakan, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah menggunakan MetodeTidak Langsung berupa analisa

keterkaitan antara angkaangkapada SPM PPN dengan pospos pembelian barang;bahwa lebih lanjut Direktur Jenderal Pajak dalam PER04/PJ./2012tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik PemeriksaanUntuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,juga menyatakan bahwa Metode Tidak Langsung sebagaimanayang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam menganalisaketerkaitan antara SPT PPN dengan SPT PPh Badan, adalahmetode yang digunakan untuk mendukung Metode Langsung atauuntuk melakukan identifikasi