kekhawatirantergugat yang melihat tidak ada perubahan dalam mendidikanak, mala han jadwal ngaji yang dimulal tahun 2016 dimadrasahdekat komplek rumah penggugat sudah mulai dikurangin denganalasan hujan capai anak sudah kumon dan yang terakhir sudahtidak ngaji lagi dibrenakan jadwal bentrok dengan sekolah.melihat dan alasan itu tergugat yang berinisiatif untuk memasukananak pertama ke SDIT sampai pernah terjadl perselisihanpenggugat dan tergugat karena penggugat menginginkan masukSD umum, disitu tergugat mengambil keputsan

dalam lajur 4 dan mengangkat kembalidalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dafter lampiransurat keputusan ini, Pangkat/gongngan: Ill/a, Jabatan: SekretarisWilayah Kecamatan Palaran Kodya Dati Il Samarinda dan EselonVa.Surat Keputusan Walikota Samrinda Nomor : 821.2/0946SK/BKDI11/2003 Tanggal, 3 April 2003, Memutuskan : Memberhentikan danmengangkat pegwai negeri sipil yang namanya tersebut dalamlajur 2 dari dan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4dan 5 daftar lampiran surat keputsan

Hal. 4154)Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputsan Direksi Nomor:72/Kepeg/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang alih tugas pegawaidilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dari Jabatanlama sebagai Kepala Kas Namatota Cabang Kaimana ke JabatanBaru sebagai Kepala Cabang Pembatu Kasonaweja Cabang UtamaJayapura55)Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor:39/Kepeg/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 tentang alih tugas pegawaidi lingkungan PT.

Kepala Bagian Hukum.54) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputsan Direksi Nomor:72/Kepeg/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang alin tugaspegawai dilingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Papuadari Jabatan lama sebagai Kepala Kas Namatota CabangKaimana ke Jabatan Baru sebagai Kepala Cabang PembatuKasonaweja Cabang Utama Jayapura55) Dua (2) Lembar Fotocopy Surat Keputusan DireksiNomor: 39/Kepeg/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 tentang alihtugas pegawai di lingkungan PT.

Putusan Nomor : 92/G/2016/PTUNBDG3.4.3.5.3.6.Keputusan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selanjutnyadisebut : sce neeesaeneennneneneneis meeenserensaeeneues Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan telah menggunakan wewenangnya untuktujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; serta pada waktumengeluarkan keputusan a quo tidak mempertimbangkan semua kepentinganPenggugat yang tersangkut dengan keputsan

Arnins CorporrationKepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tentunya dapatmempengaruhi Keputsan Pengadilan;7. Bahwa dalil Pemohon yang tertuang pada Permohonannyadengan mengatakan telah mengajukan Permohonan RegistrasiKeputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.045/DESDM/IX/2012tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi Kepada PT.

Asas kecermatan dan asas ketelitianBahwa, yang dimaksud dengan asas kecermatan disini adalahkecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan dalam hal prosespenerbitan surat keputsan, Tergugat harusnya sudah meneliti dengancermat apakah PT. Gunung Pelawan Lestari berhak memperolehperpanjangan izin lokasi, mengingat Tergugat telah mengeluarkan suratperingatan namun diabaikan oleh PT. Gunung Pelawan Lestari;b.

diikuti baik oleh pelaksana, pengawasmaupun oleh peserta Pilkada sampai semua tahapan selesai ;Bahwa kemudian tanpa alasan hukum TUK dan diawasi oleh TUK Iltelah berbuat sewenangwenang melakukan Perubahan Lampiran KeputusanKPU No.11 Tahun 2008 tertanggal 26 Maret 2008 tentang Tahapan, Program,dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah Kota Padang Tahun 2008 dengan membuat LampiranKeputusan KPU Kota Padang Nomor 483 tahun 2008 tertanggal 25 Mei 2008tentang Perubahan keputsan

tidak sah dan mencabut ke35 ( tiga puluh lima ) sertipikatobjektum litis tersebut dari buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,sesuai dengan Pasal 53 ayat (2 ) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ; Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas, maka dengan hormat kami kuasa hukumPenggugat memohon kehadapan Ketua/Majelis Hakim yang mulia untuk berkenanmenjatuhkan putusan sebagai berikut;1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputsan

JBIMenimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa TataUsaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : orang ataubadan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputsan TataUsaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal/tidak sah, dengan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau. tidak mengeluarkan keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semuakepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnyatidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilankeputusan tersebut; jo. ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan bUndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yaitu:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata, angka (10) berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negaraadalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antaraorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TataUsaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputsan

, layanan paket, layanan logistik layanan transaksikeuangan dan layanan keagenan pos maka PT POS Indonesia Cabang Subangmengangkat Terdakwa MULYASARI Binti EFENDI BARNAS sebagaiManager Akuntansi terhitung sejak tanggal 01 September 2014 s/d September2015, dan sebagai Manager pelayanan Kantor Pos Subang terhitung sejaktanggal 01 September 2015 s/d Desember 2015.Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa MULYASARI Binti EFENDIBARNAS sebagai Manager Akuntansi sebgaimana yang diatur dalam LampiranXII Keputsan

elektronik, layanan paket, layanan logistik layanan transaksikeuangan dan layanan keagenan pos maka PT POS Indonesia Cabang Subangmengangkat Terdakwa MULYASARI Binti EFENDI BARNAS sebagaiManager Akuntansi terhitung sejak tanggal 01 September 2014 s/d September2015, dan sebagai Manager pelayanan Kantor Pos Subang terhitung sejaktanggal01 September 2015 s/d Desember 2015.Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa MULYASARI Binti EFENDIBARNAS sebagai Manager Akuntansi sebgaimana yang diatur dalam LampiranXII Keputsan

Surat Keputsan No. 1143/P7/12/91 tentang DISIPLIN PENDETA, BabIll, Pasal 5c ayat 3c : Tinggal bersamasama dengan isteri/suaminya ditempat dimana dia melayani. Dan Pedoman Kependetaan Pasal 11.4 :Dalam melaksanakan pelayanan yang dipercayakan kepadanya,Pendeta GKPI wajib berdomisili bersama keluarganya di tempatpelayanannya.21c.

Bahwa berdasarkan pasal 5 Perturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia (PERMA) Nomor: 6 Tahun 2018 tentang PedomanPenyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuhupaya Administrasi menyatakan:(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administasiditerima oleh warga masyarakat auat diumumkan oleh Badandan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menanganipenyelesaian administrasi;(2) Pihak ketiga yang dituju oleh keputsan

Memerintahkan kepada Termohon & Il untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan Termohon sebelumada keputsan mengenai pokok perkara yang berkekuatanhukum tetap.4. Menyatakan sah dan berharga semua buktibukti yang diajukan Pemohon.5. Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon & Il. Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Tjs64.

pangkalanLampam perigi RT/RW 004/002 Desa Perigi Ogan Komering Ilir 30654indonesia, periode November 2018 sampai dengan Juli 2019.1 (satu) bundel asli laporan transaksi dari Bank BRI Nomor571801010433538 atas nama Mustar, alamat pangkalan Lampam perigiRT/RW 004/002 Desa Perigi Ogan Komering Ilir 30654 indonesia, periodeApril 2017 sampai dengan Juli 2019. 1 (Satu) bundel foto copy yang terlegalisir berupa Keputusan MeneteriKehutanan Nomor : SK 269/MENHUTII/2019 tanggal 13 Mei 2009 tentangPerubahan atas Keputsan

Memerintahkan kepada Termohon & II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputsan mengenaipokok perkara yang berkekuatan hukum tetap. Memerintahkan Termohon untuk berkoordinasi dengan pihak KelurahanTanjung Selor Timur secara administratif mengenai data sisa lahanPemohon yang tidak masuk dalam kawasan pembangunan pelabuhanpesawan.

Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) per hari jika Tergugat lalai atau tidak maumematuhi/melaksanakan isi keputsan ini terhitung sejak putusan inimempunyai kekuatan hokum tetap dijalankan sampai dibayar lunas;h.

itu Gugatan ini diajukanPenggugat masih dalam jangka waktu 90 hari ( Sembilan puluh hari )sebagaimana di maksud pasal 55 Undangundang NO. 51 tahun 2009berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa ketentuan bagian V angka 3 surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)No. 2 tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, menyatakan sebagai berikut: bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputsan

bersama sama pokoksengketa ; 22292222 n oon nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nena eeMenimbang, bahwa oleh karena eksepsieksepsi yang diajukan Tergugat danTergugat II Intervensi tidak terbukti seluruhnya,ymaka eksepsieksepsi tersebut secarakeseluruhannya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannyatentang pokok sengketa ; Tentang Pokok SengketaMenimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya terbitnya obyeksengketa a qou yaitu surat keputsan