Ditemukan 75754 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-02-2010 — Putus : 28-04-2010 — Upload : 25-02-2013
Putusan PN NGANJUK Nomor 64 / Pid.B / 2010 / PN.NGJK
Tanggal 28 April 2010 — DJUMINI binti GIMAN.
576
  • Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana semula ; ---4.
    /2010,yang selengkapanya sebagai berikutBahwa ia terdakwa DJUMINI binti GIMAN, pada hari lupa tanggal 12 Desember2007 sekira pukul 16.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masihtermasuk tahun 2007 bertempat di desa Kampung Baru kecamatan Tanjunganomkabupaten Nganjuk atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Nganjuk dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai Nama palsuatau martabat
    berdasarkan faktafakta hukum diatas uang yang ada dalamkekuasaan terdakwa adalah atas dasar kerja sama dagang antara terdakwa dengan saksiAndri Yahrini, karenanya unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan petimbanganpertimbangan tersebut diatas,terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar dakwaan Penuntut Umum karenanyaterdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum,karenanya harkat dan martabat
    dikembalikan kepada pemiliknya masingmasing ; Memperhatikan pasal : 372, 378 KUHP, pasal 191 ayat (2) KUHAP danPeraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; 18MENGADILI:1 Menyatakan, bahwa terdakwa DJUMINI binti GIMAN telah terbukti melakukanperbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana, melainkan merupakan perbuatan perdata ; 2 Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ; 3 Memulihkan harkat, martabat
Register : 03-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 19-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 161/PID.B/2012/PT PBR
Tanggal 6 Februari 2013 — Pembanding/Terdakwa : MARJONO RAHMAN
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI ARIFIN, SH
5617
  • putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2012
    Nomor : 109/Pid.B/2012/PN.PBR. an, MARJONO RAHMAN yang dimintakan
    banding tersebut;
    MENGADILI SENDIRI :
    -- Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan
    Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dihukum karena
    berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata;
    -- Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
    -- Memulihkan harkat dan martabat
Register : 10-10-2007 — Putus : 26-08-2008 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN TONDANO Nomor 198/PID.B/2007/PN.TDO
Tanggal 26 Agustus 2008 — STENLY TAMPI, CS
7813
  • Tat Augustina Surentu, S.Th dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;- Memulihkan hak terdakwa I sampai Terdakwa IV dalam harkat, martabat serta kedudukannya;- Menyatakan barang bukti berupa batako dan pecahan kaca dikembalikan kepada yang berhak;- Membebankan biaya perkara kepada Negara.
Register : 04-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 29-07-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 032/G/2015/PTUN SMG
Tanggal 15 Oktober 2015 — Drs. SUKARDI, M.Si Melawan KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI YAPENKOP SEMARANG
12353
  • Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ; ------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dlam sengketa ini sebesar Rp. 233.000,-; (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----------
    Tentang Pemberhentian KetuaSekolah Tinggi IImu Ekonomi Semarang; Mengembalikanhakhak dan merehabilitasi harkat dan martabat sertakedudukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam hal iniMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 9 juli 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut: 02000 2222 neene enn nn nnn n nee en nnn e ene ee enna nceceeeseneeeDALAM EKSEPSIA
    sengketaaquo terbukti cacat yuridis khususnya mengenai tindakan pencampuradukkanwewenang sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga sudahsepatutnya untuk dinyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan olehTergugat ; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya cacad yuridis karenatelah mencampur adukkan wewenang maka menurut pendapat MajelisHakim terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya danmenyatakan batal objek sengketa a quo dan mewajibkan kepada Tergugatuntuk mengembalikan harkat, martabat
    Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.4 Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sepertisemula ;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dlamsengketa ini sebesar Rp. 233.000,; (dua ratus tiga puluh tiga ribuDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS tanggal01 OKTOBER 2015 oleh kami ERLY SUHERMANTO, SH sebagaiHakim Ketua Majelis,s HUSEIN AMIN EFFENDI, SH dan SUSILOWATISIAHAAN, SH.MH., masingmasing sebagai
Register : 02-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 157/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — ARIF KARTONO
378229
  • Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabat Terdakwa ARIF KARTONO; 4. Menetapkan barang bukti berupa :- (satu) lembar surat keputusan pengangkatan Arif Kartono sebagai Branch Manager Koperasi simpan pinjam Sabat Mitra Sejati derngan nomor surat 156/SK-P/NPP/HC/XI/2016 tanggal 01 November 2016;- 1 (satu) lembar daftar anggota/KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas;- 3 (tiga) lembar daftar nasabah KSP Sahabat Mitra Sejati Cab. Aimas.
    Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan , harkat dan martabat TerdakwaARIF KARTONO;4. Menetapkan barang bukti berupa : (satu) lembar surat keputusan pengangkatan Arif Kartono sebagai BranchManager Koperasi simpan pinjam Sabat Mitra Sejati derngan nomor surat156/SKP/NPP/HC/X1/2016 tanggal 01 November 2016; 1 (satu) lembar daftar anggota/KSP Sahabat Mitra Sejati cabang Aimas; 3(tiga) lembar daftar nasabah KSP Sahabat Mitra Sejati Cab.
Register : 21-06-2022 — Putus : 04-01-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PTUN KUPANG Nomor 44/G/2022/PTUN.KPG
Tanggal 4 Januari 2023 — Penggugat:
YOSEF KOPONG
Tergugat:
KEPALA DESA DIKIRA
16429
  • Pengangkatan Kepala Dusun III (Tiga) Desa Desa Dikira Kecamata Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, atas nama Marianus Ngongo;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Desa Dikira Nomor 12 Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022, tentang Pengangkatan Kepala Dusun III (Tiga) Desa Desa Dikira Kecamata Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, atas nama Marianus Ngongo;
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat
Register : 08-05-2017 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 036/G/2017/PTUN SMG
Tanggal 6 September 2017 — S U R O TO Melawan BUPATI PATI
18186
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ;------------------------------------------------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 243.000,- (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----------------------
    SUROTO NIP 19730211 200906 1 001;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dankedudukan Penggugat seperti semula;Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalamperkara ini. 2+ 2222 222 2 22 == ===Menimbang, bahwaatas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakansebagai berikut: 1.Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalildalil/positaposita gugatanPenggugat, kecuali
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak, harkat, martabat dankedudukan Penggugat seperti semula ;5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa inisebesar Rp. 243.000, (Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor :036/G/2017/PTUN.SMG.Demikianlah diputuskandalam rapat permusyaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Agustus2017 oleh kami DYAH WIDIASTUTI. S.H.
Register : 12-02-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
DEDY SARAGIH, SH
Terdakwa:
WASWIN LUBIS, S.Pd BIN SAKBAN LUBIS
190129
  • Bin SAKBAN LUBIS sebagaimana tersebut dalam dakwakan Subsider bukan merupakan Tindak Pidana Korupsi melainkan perbuatan dalam lapangan hukum Administratif ;
  • Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (onslag recthvalvolging);
  • Memulihkan harkat, martabat serta nama baik terdakwa dalam kedudukan kemampuan serta keadaan semula;
  • Menetapkan barang bukti berupa: Terlampir dalam berkas perkara;
  • Membebankan ongkos perkara kepada Negara
Register : 11-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 9/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
Tri Widodo
Tergugat:
Kepala Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang
12160
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----------------------------------------

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);------------------

    UndangUndang No.9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untukmengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangagar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakanbatal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untukmencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepadaTergugat untuk mengembalikan hak hak dan harkat dan martabat
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak hak danharkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkaraini. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya tertanggal 20 Februari 2018 yang diserahkan padapersidangan tanggal 20 Februari 2018, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut;1.
    Tri WidodoSebagai Kepala Dusun Jumbleng dan Ngentak Desa Tamanagung KecamatanMuntilan tanggal 6 Oktober 2017 (vide bukti P1=T3); Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan bataldan diperintahkan untuk dicabut, maka tuntutan gugatan Penggugat agar Tergugatmengembalikan hakhak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sepertisemula sebagai Kepala Dusun Jumbleng dan Ngentak Desa TamanagungKecamatan Muntilan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku,berdasar hukum untuk dikabulkan
Register : 30-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 34/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 3 Mei 2017 — ERNAWATI, S.Ag., M.Pd.I. VS GUBERNUR JAMBI
217155
  • Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Propinsi Jambi ; -------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
Register : 07-08-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 26-12-2020
Putusan PA DENPASAR Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.Dps
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1814
  • strong>PANDI IRAWAN BIN SUKARNO HADI) terhadap Penggugat (ZAIMA NUFFADIN BINTI SUKADI);
  • Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : Rizky Hariz Darmawan, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, Tanggal 24 Februari 2014, berada dalam asuhan Penggugat;
  • Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Rizky Hariz Darmawan, kepada Penggugat dengan cara sebaik-baiknya dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat
    tuanya manakala anak tersebuttidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tuawajid untuk memelihara dan mendidik anak anak mereka dengan sebaik baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatanuntuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup,tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat
    Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ANAK 1, kepadaPenggugat dengan cara sebaikbaiknya dengan mengedepankan danmenjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, bilamana tidak diserahkansecara sukarela maka penyerahan dilakukan dengan upaya paksa olehPejabat yang berwenang;5.
Register : 31-05-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 31-08-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 408/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
ADRENA ISA ZEGA binti ARSADUL ZEGA
25490
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Adrena Isa Zega binti Asradul Zega tidak terbukti dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua ;
    2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua ;
    3. Memulihkan kembali harkat , martabat dan kedudukan terdakwa seperti semula;
    4. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
    5. Menetapan barang bukti berupa :
Register : 25-11-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 100/G//2022/PTUN.SMG
Tanggal 17 April 2023 — TIMBUL FATONI, Melawan Kepala Desa Sengi,Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang
165121
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, harkatdan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai denganperaturan perundang- undangan yang berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.368.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
Register : 02-07-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 17-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 103/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 27 Nopember 2018 — MUHAMMAD HAIDAR YAAFI MUNAWAR Melawan GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
428257
  • Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.268.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
    Ak. 16.016, berupa: a.Penggugat tidak dapat melanjutkan pendidikannya di AkademiKepolisian hingga selesai/lulus dan dilantik menjadi Perwira Polisi;Memupuskan citacitadan masa depan Penggugatuntuk menjadiseorang Perwira Polisi yang sudah didambakannya sejak kecil; Merendahkan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat dimata masyarakat pada umumnya, karena adanya anggapanbahwa dengan dikeluarkannya Penggugat dari Akademi Kepolisianseolaholah Penggugat telah mengalami sakit kejiwaan yang tidaksembuhsembuh
    Bahwa dengan telah terbitnya Keputusan a quo tersebut yangtidak prosedural dan cacat substansial secara hukum danberdampak merendahkan harkat dan Martabat serta kedudukanPenggugat, maka sudah cukup beralasan bagi Penggugatuntuk mangajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pasal 53ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 9 tahun2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;"Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan
    Bahwadengan telah diterbitkannya Keputusan a quo yang tidakprosedural dan cacat substansial secara hukum oleh Tergugatmengakibatkan Penggugat merasa direndahkan harkat danMartabat serta kedudukannya tersebut, maka Penggugatmohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untukmemulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukanPenggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Indonesia; Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan
    BrigdatarMuhammad Haidar Yaafi Munawar Nomor:AK. 16.016 diterbitkan secara tidak prosedural yang mengakibatkanPenggugat merasa direndahkannya harkat dan martabat sertakedudukannya, di samping itu. pula proses penerbitannyabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik, jelasjelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru danpemahaman secara sepotongsepotong dengan hanyaHalaman 40 dari 121 hal Putusan Nomor: 103/G/2018/PTUNSMGmembandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata, karenadalam
    Brigdatar Muhammad Haidar Y aafiMunawar, No.AK.16.016 telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telahdiperintahkan untuk mencabut obyek sengketa tersebut maka cukup alasandan berdasar hukum bagi Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untukmemulihkan kembali harkat dan martabat serta kedudukan Penggugatsebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
Register : 07-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN KUTACANE Nomor 53/Pid.B/2015/PN Ktn
Tanggal 6 Juli 2015 — - JALALLUDIN Als JALUK Bin BANYAK
15935
  • Memulihkan kembali dalam harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ;5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) pasang baju tidur warna hijau ; 1 (satu) potong celana dalam warna putih variasi dan ; 1 buah bra / BH warna pink ;Dikembalikan kepada saksi korban SITI AISYAH Alias ISAH Binti MAHMUDE ; 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
    bukti tertulis yang diajukandipersidangan, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan, maka MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, terbuktibahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsurunsur dari Pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 285 KUHP, oleh karenanya Terdakwaharuslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan dipulihkan kembalidalam harkat, martabat
    mempersingkat putusan ini maka segala yangtercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;Mengingat Pasal 285 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP danperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa JALLALUDIN Alias JALUK Bin BANYAK tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPemerkosaan ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;Mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan ;Memulihkan kembali dalam harkat, martabat
Register : 15-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 687/Pid.B/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.I NYOMAN SANDI YASA,SH.
2.M. RUSDI, SH,MH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.H.
10257
  • tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
  • Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat nya;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. Foto copy Kwitansi
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
307157
  • Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padaDinas Sosial Provinsi Maluku;5.
    berpendapatbahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta tidak sesuaidengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadiobjek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mengembalikan Penggugatdalam harkat, martabat
    Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat,martabat, jabatan serta kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DinasSosial Provinsi Maluku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamsengketa ini sebesar Rp. 315.000, (tiga ratus lima belas ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada hari SENIN, tanggal 9 Desember 2019, olehKami WARISMAN S.
Putus : 07-08-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 651/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 7 Agustus 2019 — - JPU : HAERANA ALI JAYA, SH - TDW : JAFAR
799
  • Memulihkan nama baik hak dan martabat terdakwa;4.
    alternatifprimer tersebut ;Menimbang,bahwa oleh karena itu, maka perbuatan yang dilakukan olehpara terdakwa tidak merupakan tindak pidana,karena hak yang mendasaridalam perbuatan pidana harus ada hak yang melekat bahwa yang melaporkantersebut mempunyai hak atas hal yang dipermasalahkan ;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraterdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutanhukum ,maka memulihkan nama baik hak dan martabat
    Menyatakan Terdakwa JAFAR telah melakukan perbuatan dalamdakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua tetapi perbuatan tersebutbukan merupakan tindak pidana ;Menetapkan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;Memulihkan nama baik hak dan martabat terdakwa;4.
Register : 19-05-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 26-02-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 49/G/2011/PTUN.SBY
Tanggal 23 Agustus 2011 — ENDANG PURWATININGSIH vs BUPATI KEDIRI
15683
  • Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri ; ---------------------------------------------5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.220.500,- (Dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------------------------------------------------------------------
    2010 sampai dengan diterbitkannya suratkeputusan objek sengketa 5n enon nn nn none nn nn nnnnnn ne nnnneMaka dari itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objeksengketa telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf b, Undangundang Nomor1332.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untukGibbatalikan: ser eosmeeseseeeereeeeeeereeemereee ene eeeeaRReE RHEE oESBahwa, mewajibkan pula kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusanobjek sengketa, dan memulihkan harkat dan martabat
Register : 20-12-2023 — Putus : 29-02-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN MALINAU Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Mln
Tanggal 29 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.KURNIAWAN SINAGA, SH.
2.YOGIE VERDIKA, S.H., M.H
3.DANIEL MAYLANDO, S.H
4.IMAM INDRAWAN SAUDI, S.H
Terdakwa:
WAHYUDI BIN NURDIN M. YASIN
3225
  • Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  • Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh