Ditemukan 76587 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : marunda munanda menanda meninda merunda melinda mananda
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 02-03-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 21 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum I : ANDRY SUDARMAJI, SH
Terbanding/Terdakwa : H. ASEP DADANG KADARUSMAN, Drs.BIN H.DIDI
96 — 53
  • Didi, sah menurut hukum ;
  • Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa tersebut ;
  • Menunda pembayaran ongkos perkara sampai selesai pemeriksaan pokok perkara ;
    • Menunda pembayaran ongkos perkara sampai selesai pemeriksaanpokok perkara ; Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiBandung, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh kami Sulaiman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Pasaribu, S.H., S.H. HakimTinggi Tindak Pidana Korupsi dan Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H., M.H.
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 03-07-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 20-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 22 Desember 2015 — ANDI TASWIN, SH.MM LAWAN WALIKOTA PADANG
109 — 61
  • Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/311/SK-BKD/2015 tentang Pemberhentian Direktur Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni 2015 selama pemeriksaan berlangsung sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya dikemudian hari ; ---------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II
    . ;2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusanTergugat Nomor : 821.21/311/SKBKD/2015, tentang pemberhentian DirekturUmum Perusahaan Daerah air Minum (PDAM) Kota Padang, tanggal 22 Juni2015, serta memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukumdan atau tindakan adminstratif apapun, berkaitan dengan surat keputusantersebut selama perkara ini berjalan sampai adanya putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap ;Dalam Pokok Perkara :1 Mengabulkan gugatan
    Negara yang disengketakan tersebut tetap dilaksanakan selamaproses pemeriksaan perkara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakantersebut, tidak terdapat unsurunsur kepentingan umum dalam rangka pembangunanyang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut dengan segera ;Menimbang, bahwa Pasal 67 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, menentukan :I Gugatan tidak menunda
    ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi tetapmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;Mengingat, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta PeraturanPerundangUndangan lainnya yang berkaitan ;MENGADILIDALAM PENUNDAAN :1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat :2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
PT Bali Towerindo Sentra, Tbk. Diwakili oleh Jap Owen Ronadhi
Tergugat:
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta,
924 — 838

  • M E N G A D I L I

    DALAM PENUNDAAN :

    1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya;
    2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulang pengadaan barang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus
    melainkanseharusnya melakukan perbaikan terhadap DokumenPermintaan Penawaran sebagaimana diatur dalam Bagian 14.1Halaman 20 dari 114 halaman Putusan Nomor: 191/G/2019/PTUNJKT.G.dan 14.4 Dokumen Permintaan Proposal yang memberikankewenangan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukanperubahan Dokumen Permintaan Proposal paling lambat 2 harisebelum batas akhir pemasukan penawaran tahap I.Permohonan Penundaan KEPUTUSAN TUN1.Bahwa Pasal 67 UU 5/1986 mengatur sebagai berikut:(1)(2)(3)(4)Pasal 67Gugatan tidak menunda
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lelang ulang pengadaanbarang/jasa pemerintah berupa Pembangunan Sistem Jalan BerbayarElektronik sebagai akibat diterbitkannya Surat Pengumuman PembatalanLelang dengan ID Lelang 33620127, Nama Paket: Pembangunan Sistem JalanBerbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019 sampai adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);DALAM EKSEPSI : Menyatakan eksepsi Tergugat berkaitan Diskualifikasi In Person Penggugattidak diterima;DALAM POKOK
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Putus : 23-04-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Im.
Tanggal 23 April 2014 — ANTAR NASIB lawan 1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk. JAKARTA 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CIREBON 3. PT. BALAI LELANG STAR CIREBON
89 — 23
  • Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas kuasa/pelimpahan wewenang dari Tergugat I, atas tanah-tanah/barang jaminan hutang (agunan) sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 10 bidang tanah dan bangunana milik Penggugat di Harian Umum Kabar Cirebon halaman 10 tanggal 7 Nopember 2013 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 pukul 14.00 wib bertempat di Balai Lelang
    Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menunda lelang atas barang jaminan hutang (agunan) berupa :a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 140/Singaraja sebidang tanah seluas 278 M2 berikut bangunan terletak di Jl. Raya Singaraja Rt.11 Rw.03 Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, a/n Nursyamsiah;b. SHM No. 100/Karanganyar seluar 206 M2, SHM No. 101/Karanganyar seluas 171 M2, semuanya berupa bidang tanah berikut bangunan terletak di Jl. Letjend.
    Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarbiaya perkara ini.Subsidair: mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono)Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telahmemberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2013/PN.Im, tanggal 23 April 2014 dengan%amar sebagai berikut:Dalam Provisi:Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda lelang yang akandilaksanakan oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill atas kuasa/pelimpahanwewenang dari
    November 2013 pukul 14.00 wibbeitempat di Balai Lelang Star Cirebon Jalan Siliwangi Nomor 27 Cirebon;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas 10bidang tanah dan bangunana milik Penggugat di Harian Umum Kabar Cirebonhalaman 10 tanggal 7 November 2013 yang dilakukan Para Tergugatmerupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill untuk menunda
    Oleh karena itu, putusan JudexFacti yang memutuskan agar lelang agunan kredit perkara ini ditundaadalah putusan yang bertentangan dengan hukum karenanya perkara a quoharus dibatalkan karena tidak beralasan hukum;Berdasarkan halhal yang disebutkan di atas, maka sangat tidak berdasarhukum Judex Facti yang mengabulkan tuntutan Termohon Kasar,i "agarPemohon Kasasi menunda lelang sampai dengan adanya perhitungan tetapdan pasti (tix yang disepakati antara Penggugat (Termohon Kasasi) denganPara Tergugat
    (Pemohon Kasasi)";Putusan Judex Factitersebut telah salah menerapkan hukum karena JudexFacti telah memutuskan agar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasimelakukan perhitungan dan kesepakatan ulang mengenai besarnya jumlahhutang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan juga menunda lelangobiek sengketa, padahal sudah sangatjelas dan pasti bahwa besarnya jumlahhutang Termohon Kasapi dan lelang sejak semula sudah disetujui dandisepakati bersama dalam Perjanjian Kredit jo.
Pengadilan PA Bolaang Uki Perdata Agama
Register : 10-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PA Bolaang Uki Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Blu
Tanggal 6 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 19
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menunda Penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban sebagaimana diktum kelima amar putusan ini;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.500,-(dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);