Ditemukan 133 data
Urut Berdasarkan
Putus : 18-06-2010 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/TUN/2010 Tanggal 18 Juni 2010 — PT. SAWIT KALTIM LESTARI VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. KUTAI BARA ABADI
123 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Callender sebagai berikut :"Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutorylaw, but must be understood as fidelity to the principle of justicethat underlie statutory law."Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :"Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaranterhadap hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadapprinsip keadilan yang mendasari hukum."
Register : 20-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN PELAIHARI Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pli Tanggal 7 Mei 2018 — Anak
96 — 32
96 — 32
Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukumyang menangani pelanggar anakanak khususnya dalam peradilanpidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraananak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang sematamata bersifat pidana atau sematamata bersifat menghukum (theavoidance of merely punitive sancions) ;. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality)4.
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itmakes plain that the State of source is not obliged to give up taxing right overdividend income merely because that income was immediately received by resident ofa State with which the State of source had conclude a convention. ....Berdasarkan Commentary tersebut, secara jelas diterangkan bahwa istilah beneficialowner sematamata untuk mengklarifikasi arti kata dibayar ... kepada Wajib Pajak(resident).
Register : 27-07-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 31 Januari 2019 — VDF FutureCeuticals, Inc. >< Haryadi Tjokro Djanto ; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
569 — 241
569 — 241
Pst.penggunaan merek tersebut didasarkan pada adanya itikad tidakbaik, dimana pada saat merek COFFEEBERRY tersebut pertama kalididaftarkan di Indonesia pada tanggal 28 Maret 2011, merekCOFFEEBERRY milik Penggugat belum/bukanlah merupakan merekterkenal;(5) Merely .COFFEEBERRY milik Penggugat untuk jenis kelas 30, kelas32, kelas 3?
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014 Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengertian transaksi yang wajarbahwa suatu transaksi dikatakan sebagai transaksi yang wajarapabila kondisi dan hasil transaksi adalah seperti kondisi dan hasiltransaksi antara pihakpihak yang independen.bahwa dalam International Accounting Standard 24 : InformationRelated Party Disclosures paragraf 10 dinyatakan "/n consideringeach possible related party relationship, attention should be paid tothe substance of the relationship, and not merely their legal form."
Register : 08-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — I. BAMBANG PRAYOGO, DKK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SILEGON VS PT. GRIYA SINAR PERAK DAN I. LINA SUHERLINA., II. MUSLIH YUSUF, BA;
113 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Callender sebagai berikut:Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity tostatutory law, but must be understood as fidelity to theprinciple of justice that underlie statutory law.Halaman 42 dari 102 halaman.
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pid.Sus/2011 Dr.Frans H. Winarta SH.MH(Kuasa Pemohon); Scott Anthony Rush
378 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
378 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
Callender sebagaiberikut"Fidelity to law cannot be construed merely'= asfidelity to statutory law, but must be understood asfidelity to the principle of justice that underliestatutory law" ;Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut"Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanyapelanggaran terhadap hukum, tapi harus dianggappelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasarihukum" ;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai nilaikeadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yangtertulis
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012 Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Callender sebagai berikut:Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, butmust be understood as fidelity to the principle of justice that underliestatutory law;Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaran terhadaphukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yangmendasari hukum;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilainilai keadilan tidak hanyadiperoleh melalui ketentuan yang tertulis di
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian 7142 — 21783
- Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1. kebatalan ... [Selengkapnya]
As a general rule, the law of obligations and the law ofcontracts are considered nonmandatory (so: merely supplementary). Twogroups of exceptions to this rule are recognized.Firstly, provisions will be mandatory if the interests of third persons are atstake (see e.g. art. 6:250 DCC). In connection herewith, property law provisions areconsidered mandatory.Secondly, provisions will be mandatory if they specifically aim the protectionof a weak type of party against a strong type of party.
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
488 — 2298
488 — 2298
Callender sebagaiberikut :fidelity to law cannot be construed merely as fidelity tostatutory law, but must be understood as fidelity to theprinciple of justice that underlie statutory lawYang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya terbataskepada pelanggaran terhadap hukum tapi harusdianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yangmendasan hukum.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilainilaikeadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yangtertulis
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 6597/Pdt.G/2019/PA.Jr Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
368 — 83
368 — 83
Thesocial contract does not merely create the sovereign de facto, itcreats a moraljuridical relationship between sovereign and people inwhich the people acknowledge the soverigns acts as their own andare obigated to obey his commands because he commands as ofright.Kutipan di atas mengandung makna, bahwa ketika rakyat menunjukseorang penguasa, mereka tidak hanya sekedar membentuk suatukekuasaan factual (de facto) yang dapat melindungi mereka melaluipenggunaan kekuasaan yang dimilikinya.
Register : 11-04-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 10 Oktober 2016 — PT. GRIYA SINAR PERAK diwakili oleh HENDRO KIMANTO LIANG
MELAWAN:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON
dan :
1. Bambang Prayogo
2. Linna Suherlina
3. Muslih Yusuf, BA.,
4. Zaenal Falah
5. Mulki Abdullah
6. Hudari, S.Ag., S.Pd.,
7. Maftuhi Bahri, S.Pd.I.,
8. Ucu Agustina
9. Hj. Maisaroh,
10. Munariyah,
11. Novi Kania Mustika
12. Ekalyias Wijaya
13. Sinansari Faedah
205 — 72
205 — 72
Husak dan Craig A.Callender sebagai berikut:Fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutorylaw, but must be understood as fidelity to the principle of justicethat underlie statutory law.Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya pelanggaranterhadap hukum, tapi harus dianggap pelanggaran terhadapprinsip keadilan yang mendasari hukum.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai nilai keadilan tidakhanya diperoleh melalui ketentuan
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
180 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebih khusus, dalam /nternational Covenant on Civil andPolitical Rights yang telah diratifikasi berdasarkan UndangUndang No. 12Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and PoliticalRights (Konvensi Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik) article 11mengatur "no one shall be imprisoned merely on the ground of inability to fulfilla contract ual obligation" yang terjemahannya : "bahwa tidak seorang punboleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajibankontraktualnya