Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala DesaJis. Peraturan Bupati TanahBumbu Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemilihnan Kepala DesaJis.

Peraturan Daerah KabupatenTanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.Tanggapan Terhadap Dalil angka 10 dan angka 111.

Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Jis. Peraturan Bupati Tanah BumbuNomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jis.

Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Jis. Peraturan Bupati Tanah BumbuNomor 13 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala DesaJis.

Peraturan DaerahKabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa Jis.

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubermmur, Bupati Dan WakilBupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri DalamHal. 15 dari 61 hal.

Ahmad Bagus Kurniawan adalah dalam ranahhukum perdata, selanjutnya tindakan Penggugat yang tidak melakukan pelantikan calonperangkat desa terpilih adalah tidak dapat dibenarkan karena tidaklah mempunyai alasanhukum karena tuntutan perdata pada prinsipnya tidak dapat menghentikan perbuatanhukum administratif karena pelantikan perangkat desa merupakan bagian dari prosespenyelenggaraan pemerintahan dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan yangberkaitan dengan tata usaha negara yang secara khusus

Khamim, MM, selaku Ketua Koordinator Tim Pengisian Perangkat DesaKabupaten Bojonegoro dengan Universitas Negeri semarang ke Pengadilan NegeriBojonegoro dengan register perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bjn, dengan adanyagugatan tersebut Penggugat memutuskan untuk menunda pelantikan perangkat desaterpilih di desa Penggugat hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukumtetap; 4.

Seharusnya Penggugat melakukan pelantikan karena apa yang merupakan dasarpenundaan Penggugat untuk melantik perangkat desa terpilih tidaklah mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan;6.

berkekuatan hukum tetap.Sebab jika tidak, dan apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, akanmenjadikan pelantikan yang dilakukan oleh semua Kepala Desa se kabupaten Bojonegoro(termasuk Penggugat) cacat hukum, karena yang dipermasalahkan dalam gugatan AhmadBagus Kumiawan adalah perjanjian kerjasama antara Drs.

Nomor 35 Tahun 2016tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa: KepalaDesa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 disahkan pemberhentiannya oleh Bupati tanpa usulan BPD setelahdinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap; Pasal 78 : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 77 ditetapbkan dengan Keputusan Bupati; Bab kedua

Tentang Batas Pidana Penjara; Tindakan hukum Tergugat telah melanggar Peraturan Bupati Nomor 35Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa dalamPutusan Nomor :13/G/2018/PTUN.Sby., halaman 8 dari halaman 40ketentuan Bab V tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 75 ayat (2)huruf g.

Pendapat Penggugat bahwa pemberhentian tersebut seharusnyamenggunakan Pasal 75 ayat (2) c, g Peraturan Bupati Nomor : 35 Tahun2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan danPengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Desa menurutTergugat tidak tepat, oleh karena substansi Pasal 75 ayat (2) huruf gberlaku untuk tindak pidana selain tindak pidana korupsi, teroris, makar,dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Oleh karenapemberhentian yang disebabkan melakukan tindak pidana korupsi,teroris, dan keamanan negara diatur dalam pasal tersendiri yaitu Pasal67 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 TentangPemerintahan Desa, Pasal 77, dan Pasal 78 Peraturan Bupati BlitarTahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahandan Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala Desa.

Terhadap tindak pidana khususdimaksud diatur khusus dalam Pasal 66, dan 67 Peraturan daerahKabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa danPasal 77 dan 78 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan,Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa.

CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa juncto Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun

2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

No. 360/PDT/2014/PT.SMG.Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala DesaSebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal inipun dipertegasdengan Keputusan Bupati Boyolali tentang : a.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan,dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan KepalaDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 26 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten BoyolaliNomor 11 Tahun 26 tentang Tata Cara Pencalonan,pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ; d.

No. 360/PDT/2014/PT.SMG.10.Boyolali Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan AtasPeraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenBoyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013Penggugat melengkapi berkasberkas yang disyaratkan sebagaimana dalamPengumuman Pemilihan Kepala Desa Pulutan, Kecamatan Nogosari, KabupatenBoyolali dan sebagaimana dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah

Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimanadalam BAB IV Pencalonan Kepala Desa Pasal 7.3.

Dalam perkara ini tergugat I tidak sedikitpunmelakukan penghinaan terhadap penggugat, tetapi melaksanakan tugas sesuaidengan peraturan perundangundangan tentang tata cara pencalonan, pemilihan,pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa;Bahwa sehubungan dengan petitum dari penggugat yang menyatakan PengadilanNegeri Boyolali supaya menunda atau membatalkan pelaksanaan PemilihanKepala Desa Pulutan sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berkenan untuk mengesampingkannya.

Boyolali Nomor 11 tahun 2006 tentang tata caraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, PeraturanBupati Boyolali Nomor 37 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan PerdaKabupaten Boyolali Nomor 11 tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubahdengan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 22 tahun 2006 tentang tata caraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak ada dantidak dikenal istilah

tahun 2006 tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Muji Tri Mulyani selaku Kadus I Desa Kedungori, Tergugatmemberitahukan dan memberi Undangan kepada RT, RW, LembagaDesa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pihakpihak terkait untukmenghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan PerangkatDesa Kedungori Tahun 2018 di Balai Desa Kedungori pada tanggal9 Maret 2018, yang mana saat acara pelantikan tersebut juga dibacakanSurat Keputusan Objek Sengketa;Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut membuktikan pengangkatan dan pelantikan sdri.

demikian sejak Penggugat mengetahui pengangkatandan pelantikan sdri.

saudaraMuji Tri Mulyani karena dapat undangan sebagai Ketua RT;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan saudara Muji TriMulyani, ada perangkat Desa, tokoh masyarakat, RI,RW, ada Babinkantibmas, ada Babinsa dan Limas ;Bahwa saksi menyatakan Ketua RT. 02 juga hadir dalam pelantikantersebut; Bahwa saksi menyatakan dalam acara pelantikan selain mengikutijalannya acara pelantikan juga memvidio rangkaian acara pelantikan tersebut;Bahwa hasil dari vidio tersebut di shar di grup warga Demak

;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat telahmembantahnya yang pada pokoknya sebelum Tergugat melakukan pengangkatandan pelantikan sdr.

ada pemberitahuan kapan waktu pelantikannya, dan Penggugathadir pada tanggal 13 Maret 2018 ke Kepala Desa Kedungori, dengan membawasurat keberatan atas pelantikan tersebut.

April 2013 perihallaporan calon kepala desa hasil pelaksanaan pilkades Desa Baturetno KecamatanBaturetno , dalam laporannya kepada Bupati Wonogiri pada halaman 3berbunyi Selaku Panitia dan Tim Pembina Pengawas Kecamatan mengambillangkahlangkah sebagai berikut : e Menjawab apa yang disampaikan saudara Bambang Sudarsono bahwa sesuaiPeraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2009 pasal 23 ayat 1 berbunyiPengaduan dan atau keberatan atas proses Pemilihan Kepala Desa dapatdiajukan sebelum tahapan pengangkatan, pelantikan

Pasal 41 ayat 2 TimMonitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertugas memantauHalaman 1 dari 70 Hal Perkara Nomor :51/G/2013/PTUN.Smg1220.21.pelaksanaan pemilihan kepala desa dan memberikan saran, pertimbangan dankajian kepada Bupati dalam pengesahan, pengangkatan dan pelantikan calonterpilih serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

dan Pemberhentian Kepala Desa dan pasal 5 Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

dan Pemberhentian Kepala DesaPasal 23 Ayat (1) : Pengaduan dan atau keberatan atas proses Pemilihan KepalaDesa dapat diajukan sebelum tahapan pengangkatan,pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon Terpilihkepada Bupati atau Instansi yang berwenang; Halaman 59 dari 70 Hal Perkara Nomor :51/G/2013/PTUN.Smg60Ayat (2) : Pengaduan dan atau keberatan sebagaimana dimaksud padaAyat (1) tidak menunda pelaksanaan pentahapanpengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janjiCalon Terpilih; Ayat (3) :

dan Pemberhentian Kepala Desa juncto Peraturan BupatiWonogiri Nomor 43 Tahun 2009 Tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Panitiamelaksanakan Pilkades tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh karenamenunggu salah satu Calon, maka Majelis Hakim berpendapat, terkait dengan hal itutidak menyebabkan

Minahasa Selatan No. 15 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua,yang telah diubah dengan PERDA No. 7 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 TahunHalaman 2 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 10 PK/TUN/20162005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua;Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan atas Surat Keputusan BupatiMinahasa Selatan obyek sengketa pada tanggal 6 November 2012, saatPelantikan Hukum Tua Desa Munte Kecamatan Tumpaan KabupatenMinahasa Selatan, maka dengan demikian Surat gugatan yang diajukanPenggugat belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari dan masih dalamtenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 UndangUndangNomor

Putusan Nomor 10 PK/TUN/20166.46.56.66.7Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian HukumTua, yang berbunyi: Pengawas pemilihan Hukum Tua mengambilkeputusan apabila timbul pemasalahan dalam pelaksanaan;Bahwa penunjukkan panitia oleh ketua BPD tidak sesuai denganPasal 3 ayat 2 PERDA Kab. Minahasa Selatan No. 7 tahun 2007karena Panitia yang ditunjuk oleh Ketua BPD ternyata bukandiambil dari tokoh masyarakat tetapi orang yang ikutikutan apabilaterjadi masalah. Berdasarkan Perda Kab.

Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2005 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihnan, Pelantikan dan PemberhentianHukum Tua, berbunyi: ketua, sekretaris panitia pemilihan hukumtua dipilih dari dan oleh anggota;Bahwa Berita acara perhitungan surat suara tidak dicantumkannama saksi untuk ditandatangani. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1PERDA Kab.

Putusan Nomor 10 PK/TUN/2016Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Hukum Tua, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53ayat (2) huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndangNo. 9 Tahun 2004, Jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;8.

Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/326.50/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Bukal, Kecamatan Bukal Periode 20192025, tanggal 26Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam PeraturanBupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak danPemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan

,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;2.

Objek sengketa Il, yaitu: Surat Keputusan Bupati Nomor:188.04/339.51/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu Periode 20192025, tanggalHalaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL26 Desember 2019 telah melanggar ketentuan hukum dalam PeraturanBupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan,Pemilinan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Serentak danPemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten BuolNomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal23 Agustus 2017, serta peraturan yang bersangkutan lainnya;3.

Yang tidak mendapatkan sahutan sebagai bukti penolakanBupati Buol telah menyalahi ketentuan Peraturan Bupati Buol Nomor 19Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan,Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 23 Agustus 2017,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentangPerubahan

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calon perangkat Desa yang lulus dalam ujian yaitu saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi:wana nnn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Kemudian pada tanggal 04 Juni 2017 dilaksanakan pelantikan calonperangkat Desa yang lIulus dalam ujian yaitu Saksi Achmad Andis, saksi MadDholib dan saksi Rohmad Efendi.wana enn nee Bahwa terdakwa MULYONO TAUFIQ, S.PD.

Bahwa sesuai dengan keterangan yang peroleh dari saksi AchmadAndis, uang tersebut adalah uang atas permintaan dari terdakwa untukbiaya pelantikan dirinya sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec. PucukKab. Lamongan yang sudah dilaksanakan sekira pada hari Jum/attanggal 26 Mei 2017 di Kantor Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan, dimana setelah pelantikan tersebut terdakwa juga masihsering meminta uang kepada saksi ACMAD ANDIS dengan alasansebagai biaya pelantikan tersebut.

bahwa besarannya kekuranganpembayaran untuk biaya pelantikan sebagai Sekretaris Desa terdakwalupadikarenakan tidak membawa catatanya dan dalam penyerahanuang tersebut tidak dibuatkan bukti tanda terima.

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilih dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Halmahera Timur tahun 2010, tanggal 7 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit daftar honor raker di Kecmatan sejumlah 10 (sepuluh)kecamatan ;Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilinan kecamatan (PPK) dandaftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan(PPK);Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDKec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPD Kec.

terdakwa dengan maksud untuk menjemput terdakwa,selanjutnya terdakwa bersama dengan rombongan keluarga terdakwa,Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 104/Pid.B/2016/PN Mshdiantaranya istri terdakwa yang bernama saksi RITHA TITIHALAWA AliasMAMA ITA, saksi MESAK TITIHALAWA, saksi SAMDI WATTIMURYWATTIMENA Alias SAMDI dan saksi SEMUEL WATTIMURY Alias BAPASEMI dan rombongan Cakalele berangkat secara bersamasama denganberjalan kaki menuju ke Balai Desa Makariki sambil diiringi suara bunyidentuman tifa tanda pelantikan

ROBI INDAHUA dan Sar.YAKOB WATTIMENA yang berada sekitar di lokasi perempatan jalanumum Desa Makariki Rt. 03 Kecamatan Amahai Kabupaten MalukuTengah, saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang bersamadengan rombongan terdakwa yang ikut serta mengikuti pelantikan KepalaSoa Lessy, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan bertanyaIni ose sudah siap jadi kepala soa (apakah kamu sudah bersediadilantik sebagai Kepala Soa) dan tidak lama kemudian terdakwa dansaksi korban saling terlibat adu

Kepala Soa Lessytersebut;Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 05.00 WIT,tepatnya di depan Rumah ROBI INDAHUA dan YAKOB WATTIMENA yangberada sekitar di lokasi perempatan jalan umum Desa Makariki Rt. 03Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, saksi koroban bertemudengan terdakwa yang sedang bersama dengan rombongan terdakwa yangikut serta mengikuti pelantikan Kepala Soa Lessy, selanjutnya saksi korbanmendekati terdakwa dan bertanya Ini ose sudah siap jadi kepala soa(apakah kamu

ROBI INDAHUA pada tanggal 26 JUNI 2015 sekitar pukul04.00WITT; Bahwa benar kejadian bermula tanggal 26 juni 2015 sekitar pukul 04.00WIT,akan dilangsungkan pelantikan saniri Negeri Makariki, namun tidak adapelantikan Kepala Soa Lesy, tiba tida saksi mendengar bunyi tifa tandapelantikan Kepala Soa Lesy yang tidak direncanakan, saat itu saksi berada diteras rumah Sadr. abner titihalawa yang akan dilantik sebagai saniri negerimakariki, ttibatiba rombongan pelantikan kepala soa lesy lewat depan rumahABNER

YAKOBWATTIMENA yang berada sekitar di lokasi perempatan jalan umum DesaMakariki Rt. 03 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, saksikorban bertemu dengan terdakwa yang sedang bersama denganrombongan terdakwa yang ikut serta mengikuti pelantikan Kepala SoaLessy, selanjutnya saksi korban mendekati terdakwa dan bertanya Ini osesudah siap jadi kepala soa (apakah kamu sudah bersedia dilantik sebagaiKepala Soa) dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban salingterlibat adu mulut di depan saksi

,dan pasal 48 Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 23 Tahun2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor04.12 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Halaman 21 Put.174/G/2020/PTUNMdnPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan;5.

Desa diKabupaten Nias Selatan, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.12 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiNias Selatan Nomor 04.12.16 Tahun 2019 tentang Petunjuk TeknisHalaman 24 Put.174/G/2020/PTUNMdnPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan;5.

, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan, dan apalagi Penggugattermasuk calon Kepala Desa, maka seyogianya Penggugat berterimakasih telah terlaksananya pemilinan kepala Desa Hilisibohou dan bukansebaliknya Penggugat membuat alasan yang tidak berdasar,sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya;9.

atas Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 04.12 16Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diKabupaten Nias Selatan, dan dapat ditunjuk pejabat lainnya;9.

Bukti T5: Fotokopi Peraturan Daerah KabupatenNias Selatan Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05Tahun 2017 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di KabupatenNias Selatan. (fotokopi dari fotokopi);6.

Bukti T 20 : Fotofoto acara Pelantikan Perangkat DesaSampang, bertempat di Balai Desa Sampang, Padatanggal 10 Maret 2018 (fotokopi sesuai denganAS INE) jssar see ceesee enc cmeeee renee necemener es21. Bukti T 21 : Fotofoto Berita Acara Pelantikan Perangkat DesaSampang dan foto Berita Acara Hasil PelaksanaanSeleksi Calon Perangkat Desa Sampang yangditempel di Papan Pengumuman / Mading BalaiDesa Sampang (fotokopi sesuai dengan aslinya);22.

Kandik sebagai Kepala Dusun padatanggal 10 Maret 2018 dan saksi hadir; Bahwa saksi di Balai Desa Sampang sebagai MHansip / Litmas yangbersangkutan diangkat dengan SK Kepala Desa Pak Hadi Siswanto;Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Perkara Nomor: 173/G/2018/PTUN.SMG Bahwa tugas seharihari di Desa kalau ada kegiatan desa dipanggiltermasuk pelantikan untuk menjaga keamanannya; Bahwa saksi mengatakan pelantikan dilaksanakan pada jam 09.00 wibsampai dengan jam 11.00 wib siang bertempat di Balai Desa;

Saksi AGUNG WICAKSONO memberikan keterangan padapokoknya : Bahwa Saksi sebagai warga desa dapat undangan pelantikan secara Bahwa pelantikan itu untuk 5 orang pegawai baru di Kantor Balai DesaSAMPANG jn nnn ewww nn nnn een nen tne e nn ne nnn n nn enn nnn n ee nn nee en nen nenenneneeneenne Bahwa saksi mengatakan yang dilantik yaitu Yogi Setiadani, Masroni,Mulyanto, Kandik dan Abdullah Safil; Bahwa saksi diundang oleh ponakannya yaituYOQI; Bahwa yang diundang dalam pelantikan itu setiap peserta mendapat

jatah2(0) aaa Bahwa pelantikan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018; Bahwa saksi sebagai paman dariYO Ql 2 nne nnn nnn nnn nnn nn nen3.

Dalam konteks perkara ini, seluruhrangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Sampanghingga pelantikan Saudara Kandik sebagai Kadus Panaran yang didasarkanpada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Kandik sebagai KadusPanaran telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Sampang danterpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepadamasyarakat (vide Bukti T.18 dan Bukti T.21) selanjutnya merujuk

., alias PITdatang ke Gedung Bale Biinmafo di Kelurahan Benpasi, Kecamatan KotaKefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, yang ketika itu sementaraberlangsung kegiatan gladi dalam rangka mempersiapkan acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Struktural Eselon Il, Ill dan IV diLingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ini pelantikan ilegal,tidak akan ada pelantikan disini. Gedung ini akan kami tutup, keluar,keluar. Setelah berada di dalam ruangan, LODOFIKUS MARSELUSAFOAN, S.Sos., alias SELUS dengan tangan kanannya mengangkat 1(satu) buah kursi plastik warna coklat merk Napoli, yang sebelumnya olehpanitia penyelenggara kegiatan dimaksud telah disusun di sisi kanan dariGedung Bale Biinmafo deretan belakang, lalu membanting kursi dimaksudke permukaan lantai, sehingga kursi dimaksud patah.

Ini pelantikan illegal, tidak akan ada pelantikan disini.Gedung ini akan kami tutup, keluar, keluar", tidak pernah secara bersamasama melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada semuaHal. 20 dari 30 hal. Put.

Terbukti melaluiadanya hukuman pembebasan dari jabatan Eselon Il/b sebagai KepalaBappeda Kabupaten TTU setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati Terpilih,diikuti lagi dengan hukuman pemecatan Terdakwa dari PNS, karenakehadirannya setelah kejadian di Gedung Bale Biinmafo sekedar untukmenyaksikan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Garda TTU.

DesaDesa di Kecamatan Sawa yangikut pelantikan adalah 7). Desa Kokapi, 2). Desa Pudonggala Utama, 3). DesaMatanggonawe, 4). Desa Pudonggala, 5). Desa Laimeo; Halaman 13 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN. KDI19.Bahwa meskipun Desa Ulusawa belum mendapat jadwal pelantikan calonKepala Desa terpilin, namun ternyata pada saat pelantikan Calon Kepala DesaUlusawa atas nama Hayuddin ikut serta dalam pelantikan.

Bahwa Pelantikan Kepala Desa Ulusawa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah(SEKDA) Konawe Utara adalah bertentangan dengan hukum,; Halaman 15 dari 34 halaman/Putusan Nomor 16/G/2020/PTUN.

.; Bahwa ketentuan mengenai pelantikan Kepala Desa juga terdapat dalamPeraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 TentangDesa.

;Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetap pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat.

Bahwa pelantikan Kepala Desa Ulusawa, yang dilaksanakan oleh SekretarisDaerah (SEKDA) Konawe Utara, adalah tidak sah dan bertentangan denganhukum, karena seharusnya yang melakukan pelantikan, adalah Bupati (Tergugat)atau pejabat lain, tetapi pejabat lain yang dimaksud adalah Wakil Bupati atauCamat. Sehingga dengan demikian, Sekretaris Daerah tidak berwenang untuk melakukan pelantikan tersebut;2.

Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini diajukan pihakTERGUGAT belum juga melakukan pelantikan dan pengangkatanHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor337/Pdt/2019/PT SMGPENGGUGAT sebagai perangkat desa Tlogopandogan, meskipun sudahada Putusan Pengadilan dan sudah ada Penetapan Eksekusi dariPengadilan Tata Usaha Negara Semarang.16.

Bahwa dari apa yang dijelaskan pada angka 21 sampai 24 diatasmenunjukkan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang seharusnyadiangkat dan dilantik menjadi perangkat desa (sebagai Sekretaris Desa diDesa Tlogopandogan) oleh TERGUGAT, akan tetapi sampai sekarang inibelum juga dilakukan pelantikan dan pengangkatan sebagai PerangkatDesa.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dariPermohonan ini sebesar Rp.565.500, (Lima ratus enam puluh lima ribulima ratus rupiah).Bahwa berdasarkan amar diatas dari huruf a d hingga sampai saat inibelum terjadi pelantikan dikarenakan adanya suatu sengketa hukum kasasiyang sedang berjalan dan gugatan di Pengadilan Negeri Demak yang saatinibelum Inkrah atau sedang proses tahap persidangan, apabila dipaksakanpelantikannya dengan segala akibat hukumnya akan CACAT HUKUM.Secara hukum pelantikan

Apabiladilakukan Pelantikan tersebut, dengan segala akibat hukumnyapengangkatan atau pelantikan Sekretaris Desa menjadi cacat hukumatau tidak sah karena adanya proses hukum kasasi dan gugatan diPengadilan Negeri Demak yang saat ini masih berjalan.

kewenangannya Kepala Desa Tlogopandogan terkait dilantikdengan tidaknya Pelantikan tersebut.10.Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas gugatan PENGGUGAT padaPosita nomor : 11 dan petitumnya pada Nomor 5 yang pada pokoknyamenjelaskan tentang Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidakmenerbitkan penetapan Keputusan Pengangkatan dan PelantikanPENGGGUGAT sebagai Sekretaris Desa Tlogopandogan Kec.

Komisi Ombudsman Perwakilan Jawa Timur;(Surat Pengaduan dan Permohonan Klarifikasi Atas Penolakan MemberikanSalinan SK Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa Sumberanyar 2013 T.1)..

12 huruf (k dan q) Peraturan Bupati SitubondoNomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;.

Cara Pencalonoan,Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Pelaksanaan Tata Cara Pencalonoan, Pemilihan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubahdengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013;.

Situbondo No. 10 Tahun 2006 tentang Tata CaraPemilinan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perbupsitubondo No. 14 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata CaraPencalonan, Pemilinan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sertabertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asaspertimbangan, asas kepastian hukum, asas kepercayaan dan asas persamaan.Sedangkan Tergugat didalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan obyeksengketa aquo telah sesuai dengan