memperhatikan bahwa selarmapemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasanalasan yang dapatmenghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban perbuatan terdakwa dan ternyatabahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.Berdasarkan faktafakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tiadaterdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukurn dari terdakwa karena adanya alasanpembenar, maupun alasan pemaaf

sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap,perbuatan yang telah dilakukannya itu.Setanjutnya perlu ditinjau juga perihat mampu atau tidaknya terdakwa untuk bertanggungjawab secara hukum, hal mana berkaitan erat dengan ada atau tidaknya alasan pembenar maupunalasan pemaaf pada diri terdakwa.Bahwa sepanjang persidangan ini kami tidak menemukan adanya alasan pemaafdimaksud baik alasan pemaaf menurut Undangundang maupun diatur Undangundang, begitujuga kami tidak temukan alasan

;Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta keadaan diriterdakwa di dalam atau selain mengikuti persidangan ini membuktikan bahwa pada diri terdakwatidak didapati halhal yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana baik sebagaialasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa patut dijatuhipidana sesuai dengan kesalahannya.

;Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan dan juga pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atasperbuatan tersebut, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar maupun alasanpenghapus pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harusdijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, semua penahananyang telah dilakukan oleh Penyidik

dengan keterangan para saksi danketerangan Terdakwa di depan persidangan yang bersesuaian ;Hal ini terlinat dari pertimbangan hakim Judex Facti pada halaman 37 yangmenyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal KUHDagang dan berdasarkan SuratEdaran Bank Indonesia No. 2/101 DASP Perihal : Tata Usaha PenarikanCek / Bilyet Giro kosong sebagaimana dikutip di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa tindakan Terdakwa di dalam menyerahkan cek kepadasaksi Kamaludin Bin Khoerudin terdapat adanya alasan pemaaf

sesuai dengan keterangan para saksi dan keteranganTerdakwa di depan persidangan ;Jadi dalam hal ini bukan merupakan penilaian fakta, melainkan Judex Factitelah tidak mempedomani Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam hal ini JudexFacti dengan semenamena telah mengenyampingkan atau tidakmempertimbangkan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan yaitudengan memberikan putusan yang pertimbangan "bahwatindakanTerdakwa di dalam menyerahkan cek kepada saksi Kamaludin BinKhoerudin terdapat adanya alasan pemaaf

, sehingga terhadap Terdakwatidak dapat dipersalahkan dan tidak bisa dihukum" dan "Majelis Hakimberpendapat bahwa semua unsur Pasal 378 KUHP sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa akan tetapi oleh karena adanya alasan pemaaf, sehinggaperbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya" ;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti berupaketerangan dari para saksi yaitu saksi Kamaludin Bin Khoerudin saksi Hj.Rina Meilani,

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1983 adalah tidak tepat apabila Judex Facti dalam putusannyamemberikan alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukanTerdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan sesuai unsur Pasal 378KUHP sesuai Surat Dakwaan Jaksa ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 KUHP dan berdasarkan SuratEdaran Bank Indonesia No. 21101 DASP perihal Tata Usaha Penarikan Cek/ Bilyet Giro kosong sebagaimana dikutip di atas.

Maka Majelis Hakimberpendapat bahwa tindakan Terdakwa di dalam menyerahkan cek kepadasaksi Kamaludin terdapat adanya alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tidakdapat dipersalahkan dan tidak dapat dihukum ;(vide halaman 37 putusan Pengadilan Negeri Sukabumi) ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal 378KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi oleh karena

denganmemperhatikan bahwa selarna pemeriksaan dalam persidangan tidakditemukan adanya alasan alasan yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukum serta pertanggungjawaban perbuatan terdakwa danternyata bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab,oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatan tersebut.Berdasarkan fakta fakta persidangan maka Majelis Hakimberpendapat bahwa tiada terdapat keadaan yang menghapuskan sifatmelawan hukurn dari terdakwa karena adanya alasan pembenar,maupun alasan pemaaf

sehingga sudah sepantasnyalah terdakwamempertanggung jawabkan terhadap,perbuatan yang telahdilakukannya itu.Setanjutnya perlu ditinjau juga perihat mampu atau tidaknyaterdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum, hal manaberkaitan erat dengan ada atau tidaknya alasan pembenar maupunalasan pemaaf pada diri terdakwa.Bahwa sepanjang persidangan ini kami tidak menemukan adanyaalasan pemaaf dimaksud baik alasan pemaaf menurut Undang undangmaupun diatur Undangundang, begitu) juga kami tidak temukanalasan

Oleh karena ituterdakwa termasuk subyek hukum yang memiliki kemampuan untukbertanggung jawab secara hukum, sehingga ia harus dinyatakanbersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan serta keadaan diri terdakwa di dalam atau selainmengikuti persidangan ini membuktikan bahwa pada diri terdakwatidak didapati hal hal yang dapat melepaskannya daripertanggungjawaban~ pidana baik sebagai alasan pemaaf maupunsebagai alasan pembenar

;Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan dan juga pada diri Terdakwaterdapat kemampuan untuk bertanggung jawabatas perbuatantersebut, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenarmaupun alasan penghapus~ pidana sebagaimana ditentukan dalamKUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yangsesuai dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26KUHAP, semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik

dari Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannyatidak sependapat dengan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:yang dalam tuntutan pidananya tidak menguraikan alasan pemaaf

sebagaimana dalam tuntutan pidana karenaPenuntut Umum dalam pertimbangannya menyimpulkan benda tajam yangberupa clurit bukan merupakan barang yang dipergunakan untuk pertanianatau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukanpekerjaan sah Terdakwa namun menurut Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ada suatu kategori bahwa benda clurit tersebut masuk dalamkategori dari benda yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Nomor 12/Drt/1951;Menimbang, bahwa mengenai alasan pemaaf

maupun alasanpembenar, setelan Majelis Hakim mencermati tuntutan Penuntut Umum,tuntutan Penuntut Umum sudah menguraikan mengenai alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang mana menurut Penuntut Umum tidakditemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (2) KUHAP berbunyiPetunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperolehdari:a.

berkaitandengan lamanya pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkanHalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2019/PN Idmkepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini sudah tepatdan adil;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf

Dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa Anakmelakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan oleh PenuntutUmum pada dakwaan Tunggal ;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kwalifikasi diatas, makakepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf

Unsurunsur Pertanggungjawaban Pidana (mens rea/subjektif):Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepadaTerdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukanperbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi laintidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:2.1.

tentangPerlindungan Anak dalam DakwaanTunggal, dan ternyata perbuatannya itu telahmelanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindunganterhadap Anak, Perempuan dan Kesusilaan, maka perbuatan Terdakwa tersebuttelah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telahterbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidanatersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwaditemukan adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapatbeberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat(2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupaavas, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapatdipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karenasakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim

kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaftersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapatisuatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinanyang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadapTerdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya sepertidirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh MajelisHakim suatu alasan Pemaaf

tangan terkepal sebanyak dua kali yangmengenai bagian mata sebelah kiri sehingga mata saksi korban AglenMaleke bengkak dan bola mata mengalami pendarahan5Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum kepadanyaMenimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsurunsur dari tindak pidanayang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf

Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam dalam hukum pidanaadalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidanayang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkanperbuatannya yang bersifat pribadi tanoa adanya dasar penghapus baik denganalasan pemaaf maupun pembenarMenimbang, dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksisaksidan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah Roland Sandy Nayowanalias Olan ternyata telah dewasa, sehat jasmani

demikian Majelis Hakim mengambilkesimpulan bahwa seluruh unsurunsur dari pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah danmeyakinkanMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalampasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpaldengan perbuatannyaMenimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidakditemukan alasan pemaaf

Pid.B/2021/PN.PdgYang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjekhukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, yaitu WAHYU RONISAPUTRA Pgl RONI Als BARON Bin SYAFRUDIN yang pada saat di periksa telahmenunjukan kecakapan dan kemampuannya dimana Terdakwa dalam keberadaannya secaraobyektif mempunyai fisik dan pshychis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanyahalangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak adaalasan pemaaf

(seratus lima ribu rupiah) milik saksi NoviraEsa Framujiastri Pgl ViraDengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumSelama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasanpenghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapatdipersalahkan telah melanggar ketentuan unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang tertuangHalaman 6 dari 8 Putusan Pidana No 535/

Pid.B/2021/PN.Pdgdalam Dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabanatas perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya halhalyang dapat digunakan pemaaf baik yang tercantum dalam perundangundangan maupunyurisprodensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yangdilakukan terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memilikipertanggung jawab pidana

Tidak adanya alasan pemaaf / alasan pembenatr. Bahwa selama persidangan kondisi jiwa para terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani serta dilihat dari umur para terdakwa adalah orang yang sudahmatang dan mempunyai kemampuan yang memadai terbukti dari para terdakwa,sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukanserta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.

Bahwa unsur SETIAP ORANG didalam Undangundang No. 35 Tahun 2009adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpakecualli yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkanperobuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baikalasan pemaaf maupun pembenar selanjutnya pada saat persidangan pertamaPenuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah ditanya identitasnyamengaku bernama JULI SAPUTRA Bin JALALUDDIN, bahwa terdakwa dalamkeadaan sehat jasmani

(Terlampir dalam berkas perkara)Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut , terdakwa dalam pembelaannyamenerangkan sebagai berikut :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatananya.e Terdakwa mohon keringanan .Menimbang, bahwa untuk dapat memidana Terdakwa maka haruslah seluruhunsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi secaara sah dan tidak terdapat alasanpembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnyaperbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa atas

yangdidakwakan.Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam kasus terdakwa dimuka sidangtelah bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan menurut hokumtidak menemukan suatu fakta terdakwa sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab , sehingga terdakwa adalah subyek hukum berupa orang yang mampubertanggung jawab .Menimbang, bahwa untuk menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslahSeluruh...............seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan tidak terdapat alasanpembenar maupun pemaaf

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dan terdakwa, dimana masingmasing menerangkan terdakwa membawa senjata penusuk berupa badik tanpadilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhidan menurut hukum tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka dengan demikianunsur barang siapa telah terpenuhi pula sehingga terdakwa harus

.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;Unsur unsurnya adalah: Unsur setiap orang;Pengertian barang siapa yaitu subjek hokum berupa orang sebagai pelaku tindak pidanadalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA yang identitasnya sebagamana diakuinyadalam Surat Dakwaan dan telah terbukti didalam persidangan sesuai dengan bukti buktiketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terdakwa memberikanketerangan dengan bebas dan dalam keadaan sehat jiwa / jasmani dan tidak ditemukanalasan pemaaf

telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka berdasarkanuraian tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanaPerbuatan Cabul " ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsurunsur yang dikehendakioleh UndangUndang telah terpenuhi bila dihubungkan antara keterangan saksisaksi, denganketerangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidakmelihat adanya alasan pemaaf

dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakimternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut.Disamping itu dalarn persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan MajelisHakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan. baik dan lancar, sehingga hal tersebutmenunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun sou memberikanketerangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sertatidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf

memperhatikan bahwa selarnapemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasanalasan yang dapatmenghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban perbuatan terdakwa dan ternyatabahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, oleh karena itu terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.Berdasarkan faktafakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tiadaterdapat keadaan yang menghapuskan sifat melawan hukurn dari terdakwa karena adanya alasanpembenar, maupun alasan pemaaf

sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa mempertanggungjawabkan terhadap,perbuatan yang telah dilakukannya itu.Setanjutnya perlu ditinjau juga perihat mampu atau tidaknya terdakwa untuk bertanggungjawab secara hukum, hal mana berkaitan erat dengan ada atau tidaknya alasan pembenar maupunalasan pemaaf pada diri terdakwa.11Bahwa sepanjang persidangan ini kami tidak menemukan adanya alasan pemaafdimaksud baik alasan pemaaf menurut Undangundang maupun diatur Undangundang, begitujuga kami tidak temukan

;Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta keadaan diriterdakwa di dalam atau selain mengikuti persidangan ini membuktikan bahwa pada diri terdakwatidak didapati halhal yang dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana baik sebagaialasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga terhadap diri terdakwa patut dijatuhipidana sesuai dengan kesalahannya.

;Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan dan juga pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atasperbuatan tersebut, karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar maupun alasanpenghapus pidana sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka oleh karenanya Terdakwa harusdijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, semua penahananyang telah dilakukan oleh Penyidik

adatidaknya perbuatan pidana dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa olehJaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubunghubungkan faktafakta hukumyang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhimaka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban pidana,apabila salah satu unsur dari perbuatan pidana maupun pertanggung jawabanpidana tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika Semuanyaterpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf

Unsurunsur Pertanggungjawaban Pidana (mens rea/subjektif):Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada Terdakwaharus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana itu danterbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf,sebagai berikut:2.1.

terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggarketentuan pidana Pasal 362 kuhp tentang Pencurian dalam Dakwaan tunggal, danternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatanTerdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materill;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbuktidan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggung jawaban pidana tersebut, namunharus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanyaalasan pemaaf

Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapatbeberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2)KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas,sebagai berikut: Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapatdipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit12berubah akal, tidak boleh dihukum, namun

melakukan tindakpidana Dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dibawah umur dengannyasebagaimana didakwakan Alternatif kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kwalifikasi diatas, makakepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal denganperbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya,sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukanalasan pemaaf

Unsurunsur Pertanggungjawaban Pidana (mens rea/subjektif):Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepadaTerdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melaku kanperbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi laintidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:2.1.

Anakdalam DakwaanAlternatif kedua, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggarkepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Anak,Perempuan dan Kesusilaan, maka perobuatan Terdakwa tersebut telah salahkarena melanggar hukum formil dan materiil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telahterbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/oertanggungjawaban pidanatersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa16ditemukan adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapatbeberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat(2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupaavas, sebagai berikut:Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapatdipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karenasakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim

kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis);Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaftersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapatisuatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinanyang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pemidanaan terhadapTerdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya sepertidirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh MajelisHakim suatu alasan Pemaaf

(Narkotika)peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehinggaTerdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalahbersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikapbathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana.Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat(2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan

sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50,dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakimtidak menemukan faktafakta yang membuktikan adanya keadaankeadaanyang dikehendaki pasalpasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehinggasecara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatanTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf

telahmengajukan SAMSUL DJUMATI ALIAS SAMSUL sebagai terdakwa, mengingatperanannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan parasaksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkaraini, Terdakwa yang seharihari memiliki pekerjaan sebagai Anggota Polri, memilikikemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak puladitemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yangberdasarkan alasan alasan pembenar dan pemaaf

terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam LingkupRumah Tangganya ;12Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapatdigolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindakpidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untukmempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanyaalasan pembenar ataupun pemaaf

yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa,selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya halhal yang dapatdijadikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanyaalasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmanimaupun rohaninya, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada

penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untukmengadakan perjudian telah terpenuhi;Menimbang, oleh karena seluruh unsurunsur pasal dari dakwaan keduaPenuntut Umum telah terbukti secara sah, memberi keyakinan kepada Majelis Hakimbahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan keduatersebut; ~ 222 == 222 n nonin nnnnnn nnn nnnMenimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindakpidana tetapi apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut terdapat alasan pemaaf

dengan baik dan melakukan perbuatantersebut dengan sadar; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan Pasal 49 KUHP tersebutdihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa, dari persidangan tidak terdapat faktaDUKUM eee cettehukum bahwa Para Terdakwa terpaksa melakukan perbuatan mengadakan permainanjudi karena Para Terdakwa menyadari permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihakyang berwenang; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatanPara Terdakwa tidak ada alasan pemaaf

melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikanoleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 KUHPdihubungkan dengan faktafakta di persidangan, Para Terdakwa bukan pihak yangberwenang yang boleh mengadakan permainan judi sehingga menurut MajelisHakim perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf

inpersona ;Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan ternyata benarMISNAWI yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalamdakwaannya, hal ini terbukti dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnyadibacakan pada awal persidangan maupun keterangan para saksi ;Menimbang, dengan demikian tidak ada error in persona dalam perkara inidalam makna salah mendakwa orang sebagai pelaku tindak pidana ;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasanpembenar atau pemaaf

bahwa oleh karena keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umumtelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Membawa senjata tajam tanpa ijin pihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukanbukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan,alasan pemaaf

atau hapusnya kesalahan ;Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan yang telahdijalani Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampubertanggung jawab, dan selama dalam persidangan dari diri Terdakwa tidak adaditemukan halhal alasan pemaaf dan maupun pembenar yang sifatnya dapatmembebaskan Terdakwa dari tindak pidana yang di dakwakan

tidaknyaperbuatan pidana dari pasalpasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/PenuntutUmum dengan cara menghubunghubungkan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akandipertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana, apabila salah satuunsur dari perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi makaTerdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasanpembenar maupun pemaaf

Unsur unsur Pertanggungjawaban Pidana (mens rea/subjektif):Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwaharus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatanpidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukanalasan pemaaf, sebagai berikut:2.1.

hal itu (agak) mudah dilakukan;Menimbang, bahwa Pasal 426 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadaTerdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagaipencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yangmelakukan prilaku menyimpang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbuktidan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namunharus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanyaalasan pemaaf

Alasan pemaaf;Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapatbeberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2)KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupaavas, sebagai berikut:e Pasal 44 KUHP: Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhanatau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;18e Pasal 48 KUIHP: Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh

oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atauancaman serangan itu, tidak boleh dipidana;e Pasal 51 ayat (2) KUHP: Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkanhapusnya pidana, kecuali yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwaperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalamlingkungan pekerjaannya;e Afwesigheid van alle schult (avas): yaitu tidak ada kesalahan sama sekali;Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukansatupun alasan pemaaf

NURDIN yang selama dalam pemeriksaan dipersidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar ataualasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.Dari uraian di atas maka unsur setiap penyalahguna dalam pasal127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1)KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Narkotika Golongan I:Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sertaadanya barang bukti, bahwa benar terdakwa

Dalamhal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskesalahan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasanpembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan PenuntutUmum.

Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapaadalah siapa saja atau setiap orang tanpa kecualisebagai subyek hukum berupa orang yang dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum karenatiadanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar untukmenghindar ;Menimbang, bahwa di persidangan telah dicocokkanidentitas terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum10yang diakui bernama YUSUF BUDHY Alias UCU dan bukanorang lain sedangkan selama persidangan pada diriterdakwa tidak ditemukan

adanya alasan pemaaf maupunalasan pembenar karena selama persidangan terdakwadengan jelas dan tanggap menjawab semua pertanyaan makadengan demikian Majelis Hakim yakin unsure ini terpenuhiAd. 2.

semuaunsur dari Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka MajelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah wmelakukantindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPasal 351 ayat (1) #KUHP tersebut, sehingga Terdakwapatut diberikan hukuman yang setimpal denganperbuatannya ;Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsungMajelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapatmenghapuskan pemidanaan baik barupa alasan pembenarmaupun alasan pemaaf