SAMIRINDARWOTO, berkas SPP tersebut diajukan kepada LILIK PURWANTOsebagai Pemegang Kas Sekretariat Pemkab Blitar dan setelah ditanda tanganioleh LILIK PURWANTO lalu SPP tersebut diajukan kepada KabagKeuangan atas nama Asisten II Sekretariat Pemkab Blitar KRISANTO,SE.MM untuk disetujui setelah itu kemudian disampaikan kepada KasubagAnggaran untuk diteliti kebenaran nilait nominalnya untuk selanjutnyaditerbitkan SPMG no. 699 yang ditanda tangani oleh Kabag KeuanganSekretariat Pemkab Blitar (KRISANTO

SOEBIANTORO, Msi memerintahkan KabagKeuangan Sekretariat Pemkab Blitar KRISANTO, SE, MM, untuk16menyiapkan uang jasa kerja dewan, lalu atas perintah tersebut pada pagi haritanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO, SE.MM memerintahkan SITISULASTRI mengambil dana yang disimpan oleh Pembantu Pemegang KasRutin Sekretariat Pemkab.

SOEBIANTORO, Msi, memerintahkan KabagKeuangan Sekretariat Pemkab. Blitar KRISANTO, SE.MM, untukmenyiapkan uang jasa kerja dewan, lalu atas perintah tersebut pada pagi haritanggal 25 Agustus 2004 KRISANTO,SE.MM memerintahkan. SITISULASTRI mengambil dana yang disimpan oleh Pembantu Pemegang KasRutin Sekretariat Pemkab.

Blitar dan telah diterimakan olehSamirin Darwoto yang diserahkan saksi Wisnugroho sebagai KasubagAnggaran Pemkab Blitar bersama terdakwa selaku SEKDA Kabupaten Blitar ;e pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun2003 Sekretariat Pemkab Blitar sesuai bukti SPMGnomor 08 sebesar Rp.10.000.000,00 telah cair dandiserahkan oleh Staf Bagian Anggaran Pemkab Blitaryaitu saksi Siti Sulastri kepada Samirin Darwoto dansebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)telah cair dari Kas PEMKAB Blitar

dan telahdiserahkan oleh saksi Krisanto sebagai Kepala BagianKeuangan PEMKAB Blitar kepada saksi MahmudZen ;e pos Pengadaan Alat Kebersihan Pemkab Blitar sesuaibukti SPMG nomor 1387 sebesar Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) yang telah cair dari KasPEMKAB Blitar dan telah diserahkan oleh Kabag145Keuangan Pemkab Blitar yaitu saksi Krisanto kepadaSamirin Darwoto ;e pos Biaya Proses Penyusunan Perhitungan APBD tahun2003 Pemkab Blitar sesuai buktt SPMG nomor 699sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus

atas nama Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan QQ IndraKusuma sebesar Rp. 2.000.000.000, ditempatkan kembali menjadiDOC atas nama Kabag Keuangan Pemkab Pasuruan QQ Totok diBank Bukopin Cabang Malang sebesar Rp 2.000.000.000,.

Bunga atas penarikan deposito Pemkab Pasuruan yang tidakdilaporkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan : No.

Indra Kusuma CQ KabagKeuangan Pemkab Rp. 49.999,31 ;10.Rekening tabungan No. 2002001155 an.

/2006, dengan tujuanmencairkan DOC Pemkab Pasuruan atas nama KabagKeuangan Pemkab Pasuruan QQ TOTOK untukditransfer ke rekening Kas Daerah di Bank Jatimcabang Pasuruan sebesar Rp. 20.000.000.000,pencairan direalisasikan oleh Bank Bukopin tanggal 25September 2006 ;14.Pada tanggal 8 #Nopember 2006 terdakwamengeluarkan surat kepada Bank Bukopin cabangMalang No. 900/163/424.041/2006 dengan tujuanmencairkan DOC Pemkab Pasuruan atas nama KabagKeuangan Pemkab Pasuruan QQ TOTOK untukditransfer ke rekening

mengatakan jika ada tetangganyayang bernama Dewi Julhidayani sudah banyak memasukkan orang bekerjasebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun adik saksiNurliana Dalimunte yaitu saksi Ika Fitri Ani juga mau diurus masuk kerjasebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun yangmengurus Dewi Julhidayani, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd.

lalu dijawab Terdakwa "SK nya SKBupati untuk jadi Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahandengan gaji sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) per bulandan minggu ini sudah ketuk palu dan sudah ada penerimaan dan paling lama5 (lima) tahun jadi Honor Daerah pasti diangkat jadi CPNS Pemkab Asahan,lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., kembali bertanya "apa betul itu" dandijawab oleh Terdakwa " iya 100 % anak ibuk pasti kerja" lalu saksi Eliya RosaSimbolon, Spd kembali bertanya "berapalah biaya

,jika pada bulan Juni 2011 anak saksi pasti dipanggil kerja sebagaiHonor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, namun hinggasaat ini anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., yaitu saksi AbdRahman Harahap tidak ada dipanggil untuk kerja sebagai HonorDaerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, sehingga atas kejadiantersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengalami kerugiansebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana melanggarpasal 378 KUHPidana ;

., dan saksiAbd Rahman Harahap tiba di Kisaran, lalu menuju ke rumah saksi NurlianaDalimunte, dan saksi Nurliana Dalimunte mengatakan jika ada tetangganyayang bernama Dewi Julhidayani sudah banyak memasukkan orang bekerjasebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun adik saksiNurliana Dalimunte yaitu saksi Ika Fitri Ani juga mau diurus masuk kerjasebagai Honor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, adapun yangmengurus Dewi Julhidayani, lalu saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd.

,jika pada bulan Juni 2011 anak saksi pasti dipanggil kerja sebagaiHonor Daerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, namun hinggasaat ini anak saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., yaitu saksi Abd.Rahman Harahap tidak ada dipanggil untuk kerja sebagai HonorDaerah Dinas Kesehatan Pemkab Asahan, sehingga atas kejadiantersebut saksi Eliya Rosa Simbolon, S.Pd., mengalami kerugiansebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidanaHal. 8 dari 15 hal. Put.

Kayen Kidul Kab.Kediri datang kerumah saksi untuk memberitahukan bahwa adalowongan calon tenaga kerja Honda di PemKab. Kediri danSdr. Suwantah mengatakan kepada saksi bahwa jika adakeluarga atau teman yang mau kerja di Pemkab. Kediri lewatjalur Honda bisa didaftarkan melalui Sdr.

Kediri ;Bahwa saksi melakukan perekrutan tersebut bersama terdakwaKasmudji, Heri Purnomo, Didik Supriyadi, Tonio dan Sugito(Alm) ;Bahwa saksi biasa mempunyai 5 (lima) pembantu./ kakitangan mau membantu saksi untuk mencarikan Calon TenagaKerja Honorer di Pemkab. Kediri dengan cara saksimemberitahukan bahwa ada lowongan calon tenaga kerja Hondadi Pemkab. Kediri jika ada keluarga atau teman yang maubekerja di Pemkab.

Kediri maupun CPNS Pemkab.

Kediri maupunCPNS Pemkab.

dan lahannya juga bukan milik Pemkab ;Bahwa kerjasama dengan investor tersebut dalam bentukinvestor yang membangun dan menjual kios/losnya setelahterjual semua maka pengelolaan selanjutnya ada di tanganPemkab dan menjadi milik Pemkab ; Bahwa saksi tidak tahu batas waktu pinjam pakai tanah milikPTPN tersebut sampai kapan ;iniBahwa setelah saksi tidak menjabat sebagai Asisten , saksidiberitahu pengganti saksi kalau pihak PTPN menawarkan tukarguling lahan PTPN tersebut dengan tanah milik Pemkab ;Bahwa

Pemkab setuju dan diproses dengan menukar lahan milikPemkab seluas + 6 Ha dengan lahan PTPN 4 Ha tersebut tetapisaksi tidak tahu lahan Pemkab tersebut terletak di mana Saja ;Bahwa dari hasil penilaian harga tanah ternyata ada selisih hargaRp.7.000.000.000, (tujuh milyar) yang harus dibayar Pemkab kePTPN kalau tukar guling ;Bahwa kemudian Pemkab menawar untuk dihibahkan kekurangantersebut tetapi sampai sekarang belum ada respon dari PTPNmaupun Kementerian BUMN ; Bahwa proses tentang tukar guling

Hal ini46kebijakan Pemkab yang dikoordinasikan dengan pihak investor ;Bahwa saksi hanya menjalankan kebijakan Bupati saja, tidak ikutterlibat dalam prosesnya kenapa Pemkab tidak menyiapkan lahandan anggaran untuk membangun pasar baru tersebut ;Bahwa kesepakatan antara Pemkab dengan CV Bintang Suroyyaadalah pengelolaan bersama selama 1 tahun dengan kontribusi50 % pendapatan dari pasar dan selambatlambatnya 18 bulanpembangunan harus sudah selesai dengan kewenangan investormenjual seluruh kios/losnya

mengirim suratkepada PTPN Semboro untuk pinjam pakai lahan PTPN dijadikanpasar dan telah mendapat ijin dari Kementerian BUMN kemudiandibuat MOU ; Bahwa dalam perjalanannya, Kementerian BUMN menyarankanuntuk dilakukan tukar guling dengan asset milik Pemkab ;Bahwa saksi tahu proses tukar guling antara PTPN dengan PemkabJember dimana ada surat dari Kementerian BUMN tahun 2012kemudian Pemkab koordinasi dengan pihak PTPN Semboro dan PTPNSurabaya ; 50Bahwa obyek tukar guling milik Pemkab Jember ada di

tanah yangtelah dibangunpasar tersebut karena pihak Pemkab masih berupaya untuk dapatmenjadi milik Pemkab Jember ;Bahwa saksi tidak tahu proses pembanguna pasar Kencong baruhanya secara fisik tahu telah dibangun pasar tersebut =;Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan proses tukar guling iniberakhir karenapihak Pemkab masih melakukan upaya ke arah sana =;Bahwa menurut saksi DPRD kemungkinan besar tidak akan menolakuntuk melepaskan asset Pemkab Jember untuk proses tukar gulingBahwa Pemkab Jember tidak

PEMKAB Lumajang, dikembalikan kepada pemilinya yaitu : Pemerintah Kabupaten Lumajang/Pemkab Lumajang melalui saksi SITI SAUDA selaku Kepala Desa Wonokerto sebagai orang yang telah dipercayakan untuk menggunakannya sebagai Inventaris Desa.- 1 (satu) buah kunci T dan 3 (tiga) buah mata kunci T, dirampas untuk dimusnahkan.6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

:N3696YP tersebut adalah kendaraan dinas (plat merah) milikPemerintah Daerah Kabupaten Lumajang/Pemkab Lumajang yang telahdipercayakan kepada saksi selaku Kepala Desa Wonokerto untukmenggunakannya sebagai Inventaris desa.Bahwa baik saksi, maupun RUDI HARTONO dan Pemerintah DaerahKabupaten Lumajang/Pemkab Lumajang, tidak ada memberikan izin kepadaterdakwa SALIM IKLIM BAWAKI Bin YASIN maupun teman terdakwauntuk mengambil sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2010, warna hitamNo.Pol.

:N3696YP,tersebut adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah KabupatenLumajang/Pemkab Lumajang, yang telah dipercayakan kepada saksi SITISAUDAH selaku Kepala Desa Wonokerto untuk menggunakannya sebagaiInventaris desa, dan pada saat itu saksi meminjam sepeda motor tersebut darisaksi SITI SAUDAH untuk dipakai saksi.e Bahwa saksi, maupun saksi SITI SAUDA dan Pemkab Lumajang, tidak adamemberikan izin kepada terdakwa SALIM IKLIM BAWAKI Bin YASINdan temannya untuk mengambil sepeda motor Honda Supra

:N3696YP tersebut tanpa izin saksi RUDIAPRIANTO, maupun saksi SITI SAUDA dan juga tanpa izin PemerintahDaerah Kabupaten Lumajang/Pemkab LumajangBahwa atas perbuatan terdakwa dan WAGIRIN tersebut, Pemerintah DaerahKabupaten Lumajang/Pemkab Lumajang mengalami kerugian sebesarRp.11.000.000, (Sebelas juta rupiah).Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangkan berupa : 1 (satu) unitsepeda motor Honda Supra 125 tahun 2010, warna hitam, Nopol : N3696YP,No.Ka: MHI1JB8119AK525191, No.Sin : JB81E1520461

PEMKAB Lumajang, dikembalikan kepada pemilinya yaitu : PemerintahKabupaten Lumajang/Pemkab Lumajang melalui saksi SITI SAUDA selakuKepala Desa Wonokerto sebagai orang yang telah dipercayakan untukmenggunakannya sebagai Inventaris Desa.Sedang,e 1 (satu) buah kunci T dan 3 (tiga) buah mata kunci T, dirampas untukdimusnahkan.Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,( tigaribu rupiah).12Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukanpermohonan keringanan

PEMKAB Lumajang, oleh karena barang bukti ini diketahui pemiliknyaadalah Pemda Kab.Lumajang maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti17ini dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Pemerintah KabupatenLumajang/Pemkab Lumajang melalui saksi SITI SAUDA selaku KepalaDesa Wonokerto sebagai orang yang telah dipercayakan untukmenggunakannya sebagai Inventaris Desa.e 1 (satu) buah kunci T dan 3 (tiga) buah mata kunci T, oleh karena barangbukti ini telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan

Pemkab batubara dengan nomor :AA082724.Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka saksiITMAN HARI BASUKI memberikan berkasberkas aplikasi pembukaan rekening giroan. Pemkab.

2010 kerekening pemkab Batubara dan terjadi pemindah bukuan darirekening giro pemkab Batubara ke rekening giro PT Nobel Invesment, dan yangkeempat penempatan tanggal 4 januari 2011 sebesar Rp.15 milyar cair tanggal 10Januari 2011 ke rekening giro pemkab Batubara dan pada Hari itu juga adapemindah bukuan dari rekening giro pemkab Batubara ke rekening giro PT NobelInvesment, dan penempatan 11 April 2011 sebesar 30 milyar cair pada tanggal 14April 2011 kerekening pemkab Batubara dan pada saat itu terjadi

Tangan an Pemkab Batu BaraAplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu BaraSurat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya WarkatSurat pernyataan an.

Pemkab BatuBara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30September 2011Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17September 2010Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal12 April 2011Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.Bilyet Giro No GG252741 an.

(enam puluh juta rupiah) kepada saksi Rohi Sarmi PadangS.Pd dirumah saksi Rohi Sarmi Padang S.Pd sehingga uang yang diterimaoleh saksi Rohi Sarmi Padang S.Pd untuk pengurusan 2(dua) orang anak saksiSamalina Sianturi menjadi PNS di Pemkab Deli Serdang seluruhnyaberjumlah Rp.120.000.000.(seratus dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksiRohi Sarmi Padang S.Pd menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000.

(tujuhpuluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengurusan 2(dua) orang menjadiPNS di Pemkab Deli Serdang secara bertahap yakni tahap pertama tasnggal27 Maret 2008 sebesar Rp.35.000.000.(tiga puluh lima juta rupiah) untukpengurusan saksi Luhut Tua Parlindungan Sinaga,SE dan tahap kedua tanggal18 Juni 2008 sebesar Rp.35.000.000.(tiga puluh lima juta rupiah) untukpengurusan saksi Sri Murni Sinaga dan dibuat kwitansi tanda terima uangsedangkan sisanya sebesar Rp.50.000.000.

(tujuh puluh juta rupiah) tersebut mencoba mengurus saksiLuhut Tua Parlindungan Sinaga SE dan Sri Murni Sinaga untuk menjadi PNSdi Pemkab Deli Serdang melalui marga Tamba namun tidak berhasil dan uangsebesar Rp.70.000.000.

Cahaya Gunung Mas melaksanakan kegiatanPembangunan Jalan Jagaraga Perkantoran Pemkab OKU Selatan TA2011 telah menyetujui dan menanda tangani Berita Acara PemeriksaanFisik Pekerjan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 dan Berita AcaraKemajuan Pekerjaan 100 % pada tanggal 21 Nopember 2011 yang isiberita acara tersebut seakanakan pelaksanaan kegiatan pembangunanjalan JagaragaPerkantoran Pemkab OKU Selatan telah dilaksanakandengan baik dan sesuai dengan volume dan spesifikasi yang telahditetapkan dalam

SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUSNPWP : 004642484302000 Masa pajak April 2011. SSP, PPN 10%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUSNPWP : 023344435302000 masa pajak April 2011. SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUSNPWP : 004642484302000 masa pajak Agustus 2011. SSP, PPN 10%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUSNPWP : 023344435302000 masa pajak Agustus 2011.DPA DPU Kabupaten OKU Selatan 1.03.1.1 /27 Desember 2010.Halaman 47 Put. No.14/Pid.SusTPK/2014/PT.

Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan Jaga Ragaperkantoran Pemkab OKUS dan lampiran tanpa nomor /tanggal.Amandemen kontrak 02 032.B/SPP/APBD/DPU/PPK/I.4/OKUS/11/ 07 November 2011. Justifikasi teknik terkoreksi pembangunan jalan Jaga Ragaperkantoran Pemkab OKUS dan lampiran Oktober 2011. Berita acara hasil rapat panitia peneliti pelaksanaan kontrak08/P3KBM/X/2011, 31 Oktober 2011. Surat PPPK, tentang hasil evaluasi 09/P3KBM/OKUS/2011,01 November 2011.

SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUSNPWP : 004642484302000 masa pajak april 2011. SSP, PPN 10%, pembangunan jalan Jaga Raga PemkabOKUS NPWP : 023344435302000 masa pajak april 2011. SSP, PPH 3%, pembangunan jalan Jaga Raga Pemkab OKUSNPWP : 004642484302000 masa pajak agustus 2011.

Bank garansi pemeliharaan Bank Sumsel Babel pembangunanjalan Jaga RagaPerkantoran Pemkab. OKUS72.615/MDA/III/GP/2011 30 November 2011.62.

Mengadili :1.Menyatakan terdakwa KARYADI BIN ROBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan.3.Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.Menetapkan terdakwatetap berada dalam tahanan.5.Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) set kabel dikemablaikan kepada dinas pemkab

Pol, B9544PQ milik dinas Pemkab Bagian Kesra, schingpa rusak akibatdipotung oleh Terdakwa, Akihat perbualan Terdakwa tersebul Pemkab Demak RagianKesra mendcrita kerugian yang dilaksir sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu mupiah) : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayal (1) ke 3KUHP. ha Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdskwsmenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptic) dan kepada Terdakwatelah diberitahukan

Saksi BON PUJLATMOKO bin PAFRAN : Bahwa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukull2.00 WIGbetempat di depan rumah saksi di Jalan Pemuda Demak, sakyi sebagaipegawai yang diberi wgas untuk mengelola truk dinas pemkab DemakBagian Kesra telah kehilangan (satu) sct kabel kabel yang menghubungkankontrol pane! truk dengan kabel kelistrikan di bagian belakanng truk Isuzuwarna biru putih No. Pol.

B9544PO milik dinas Pemkab Bagian Kesra schingga rusak akihatdipetong oleh terdakwa.

B9544PQ milik dinas Pemkab Bagian Kesra, sehingga rusak akibat dipotong olehTerdakwa.

B9544PQ 9 yang diambil Verdakwa adalah milik dinas Pemkab Demak BagianKesra dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Batu Bara Tahun 2010,namun nama Saksi Murniati Simanjuntak dan Saksi Pangasian Simanjuntak(anak dari Saksi Evelina Sinaga), serta Juspen Sibuea (anak dari SaksiSampe Manurung) tidak ada yang lulus sebagai PNS Pemkab Batu BaraTahun 2010, hingga Saksi Murniati Simanjuntak menghubungi Terdakwadan menanyakan mengapa nama Saksi Murniati Simanjuntak danPangasian Simanjuntak tidak lulus sebagai PNS Pemkab.

Batu Bara Tahun2010, demikian juga halnya dengan Saksi Sampe Manurungmempertanyakan mengapa anak saksi Juspen Sibuea tidak lulus menjadiPNS Pemkab. Batu Bara Tahun 2010, dan pada saat itu Terdakwamengatakan agar bersabar, karena tidak ada kejelasan dari Terdakwa laluSaksi Murniati Simanjuntak meminta agar dibuatkan kwitansi penyerahanHal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1548 K/Pid/2015uang pengurusan Saksi Murniati Simanjuntak menjadi CPNS Pemkab.

No. 1548 K/Pid/2015Murniati Simanjuntak menjadi PNS Pemkab.

PNS Pemkab.

Batu BaraTahun 2010, hingga Saksi Murniati Simanjuntak menghubungi Terdakwadan menanyakan mengapa nama Saksi Murniati Simanjuntak danPangasian Simanjuntak tidak lulus sebagai PNS Pemkab. Batu Bara Tahun2010, demikian juga halnya dengan Saksi Sampe Manurungmempertanyakan mengapa anak saksi Juspen Sibuea tidak lulus menjadiPNS Pemkab.

1. 1 (satu) Unit kendaraan dinas Toyota Rush warna biru Nopol BP 13 N milik Pemkab Natuna (Berada di Subdenpom I/6-3 Natuna).

Dikembalikan kepada Pemkab. Natuna.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :1) Barangbarang :a) 1 (satu) Unit kendaraan Truk dinas jenis NPSNoreg. 114821 milik Kipan C Yonif RK 136/TS(Berada di Subdenpom 1/63 Natuna).Dikembalikan kepada Kipan C Yonif RK 136/TS.b) 1 (satu) Unit kendaraan dinas Toyota Rushwarna biru Nopol BP 13 N milik Pemkab Natuna(Berada di Subdenpom 1/63 Natuna).Dikembalikan kepada Pemkab Natuna.2) Suratsurat :a) 3 (tiga) lembar Surat Visum Et Repertum No.445/TURSUD/1783, tanggal 7 Juni 2017 a.n.

tumpangi terguling kekanan danbagian kepala mobil keluar kekiri dari Marka jalan, sedangkankendaraan Ran dinas Pemkab Natuna jenis Rush warna biru Nopol BP13 N yang dikemudikan Terdakwa terjepit kepingir jalan sebelah kiri.4.

Untuk huruf b Majelis Hakim menilai bahwa barang berupakendaraan tersebut adalah kendaraan dinas milik Pemkab.

Natuna jenis Ran Toyota Rush warna biru plat merah NopolBP 13 N yang dipinjam dari Pemkab Natuna khusus untukdipergunakan sebagai alat Transportasi Wa Aslog Divisi 1 Kostrad.2. Bahwa benar sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa yang bertugassebagai Driver (Sopir) dan Wa Aslog Divisi1 Kostrad yang duduk didepan sebelah kiri Terdakwa berangkat dari Ma Kipan C Yonif RK136/TS dengan menggunakan kendaraan jenis Ran Toyota Rushwarna biru plat merah Nopol BP 13 N kepunyaan Pemkab.

Barangbarang :1. 1 (satu) Unit kendaraan Truk dinas jenis NPS Noreg 114821 milik KipanC Yonif RK 136/TS (Berada di Subdenpom /63 Natuna).Dikembalikan kepada Kipan C Yonif RK 136/TS.2. 1 (satu) Unit kendaraan dinas Toyota Rush warna biru Nopol BP 13 Nmilik Pemkab Natuna (Berada di Subdenpom I/63 Natuna).Dikembalikan kepada Pemkab. Natuna.Hal. 27 dari hal 28 Put. No.51K/PM.103/AD/III/201828b.

BAMBANGSUTEDJO kepada pihak Pemkab Tanjabar.

No. 125 PK/Pid.Sus/2013Tanjabar sebesar Rp. 11.147.500.000, (sebelas milyar seratus empat puluhtujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal Pemkab Tanjabar tersebut kePT.

Sistem pembayaran penyertaan modal Pemkab Tanjabar akandibicarakan lebih lanjut ;Bahwa intinya yang disepakati dalam rapat tanggal 23 Juni 2005 adalahdalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TUP.

TJP dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Pemkab Tanjabar yangdiwakili oleh Terdakwa IIL MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD JBStidak ditetapbkan dengan Peraturan Daerah jo.

Tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa bersama Tim melakukan expose dihadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar/tentang pendirian PT.TJB/dan prospeknya), investasi yang sudah disiapkan dan benefit yangakan diperoleh Pemkab Tanjung Jabung Barat, lalu menawarkan sahamsebanyak 20% kepada Pemkab Tanjung Jabung Barat ;b.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar STNKB No. 0675088/SU/2012 Nomor registrasi BB 2235Z atas nama pemilik BP4K Pemkab Pakpak Bharat;- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB Nomor 1836635 No.

Registrasi BB 2235Z atas nama Pemilik BP4K Pemkab Pakpak Bharat;- 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam yang bertuliskan HONDA P815;- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat tanpa merk HONDA Mega Pro Tipe GL 160 G Jenis sepeda motor R2 warna hitam Nomor mesin KC11E-1152564 Nomor Rangka MH1KC1198K150535;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BP4K Pemkab Pakpak Bharat melalui Saksi ABETNEGO BANUREA;8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) lembar STNKB No. 0675088/SU/2012 Nomor Registrasi BB 2235 Z atasnama Pemilik BP4K Pemkab Pakpak Bharat;e 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB No. 1836635 Nomor RegistrasiBB 2235 Z, atas nama pemilik BP4K Pemkab Pakpak Bharat;e 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam, yang bertuliskan HONDA P815;e 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat merk HONDA Mega Pro Type GL 160D Jenissepeda motor R2 warna hitam nomor mesin KCI1E1152564 nomor rangkaMH1KC11198K150535

;Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu BP4K Pemkab Pakpak Bharat melaluiSaksi ABETNEGO BANUREA:4 Menetapkan agar Terdakwa EKO SILALAHI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka sidang oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidiaritas dengan Nomor Reg.

LEONARDVALENTINO BAKO mendorong Terdakwa dengan cara melekatkan kaki kiri SaksiLEONARD VALENTINO BAKO ke bagian knalpot sepeda motor merk HondaMega Pro tersebut, dan selanjutnya sepeda motor merk Honda Mega Pro tersebutdibawa ke kostkostan terdakwa di jalan F.L.Tobing, Kelurahan Batang BeruhKecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EKO SILALAHI bersamasama dengan SaksiLEONARD VALENTINO BAKO tersebut, pihak Badan Pelaksana PenyuluhanPertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Pemkab

Pakpak Bharat ;Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian dan sekarang sedangmenjalani hukuman dalam perkara pencurian;Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :1 (satu) lembar STNKB No. 0675088/SU/2012 Nomor Registrasi BB 2235 Z atasnama pemilik BP4K Pemkab Pakpak Bharat;1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB No. 1836635 Nomor RegistrasiBB 2235 Z, atas nama pemilik BP4K Pemkab Pakpak

Registrasi BB2235Z atas nama Pemilik BP4K Pemkab Pakpak Bharat;e 1 (satu) buah kunci kontak warna hitam yang bertuliskan HONDA P815;e 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat tanpa merk HONDA Mega Pro Tipe GL 160 GJenis sepeda motor R2 warna hitam Nomor mesin KC11E1152564 Nomor RangkaMH1KC1198K150535;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BP4K Pemkab Pakpak Bharat melalui SaksiABETNEGO BANUREA;8 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (Dua RibuRupiah);Demikian diputuskan dalam Rapat

Pemkab. Batu Bara padaBank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesarRp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No.AA 088764 No.Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab.

Pemkab. Batu Bara padaBank Mega Cabang Bekasi Jababeka sebesarRp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA094185 No.Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab.

Pemkab. Batu Bara senilai Rp. 30.000.000.000,tanggal 11 April 2011;68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;69.Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab. Batu Barake RPC Kantor Pusat;1. Kartu Contoh Tandatangan a.n. Pemkab Batu Bara;2. Aplikasi pembukaan rekening giro a.n. Pemkab. Batu Bara;Hal. 150 dari 244 hal. Put. No. 162 PK/Pid.Sus/2014Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;Surat pernyataan a.n.

Pemkab. Batu Bara sebesar Rp 15.000.000.000,00(lima belas miliar rupiah) ;1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 a.n. Pemkab.

Pemkab. Batu Bara(01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 miliar ;20.Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010a.n Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesarRp. 10 miliar ;21.Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal20 September 2010 a.n. Pemkab Batu Bara(01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 20 miliar ;22.Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 20102010 a.n. Pemkab.

SIMARMATAmengatakan kepada Terdakwa bahwa salah seorang anak Saksi akan ikut testingCPNS di Pemkab Labura, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksibisa kitauruskan dan usahakan, namun dananya harus ada Rp. 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dan apabila tidak lulus, uang atau dananya kembali, mendengarperkataan Terdakwa tersebut yang mampu menguruskan kelulusan anak Saksi,Saksi AM. SIMARMATA pun sepakat. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2014, SaksiM.

Akan tetapi setelah dibukapendaftaran CPNS di Pemkab Labura ternyata di Pemkab Laburan tidak adamenerima CPNS yang sesuai dengan jurusan anak Saksi AM. SIMARMATAtersebut, lalu Saksi AM.

itu,lalu Saksi menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwaberjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi yaitu pada hariSenin tanggal 08 September 2014, namun sampai saat ini Terdakwa jugatidak mengembalikan uang tersebut ;1Bahwa Saksi mengetahui pada Pemkab Labuhanbatu Utara tidak adalowongan yang sesuai dengan kejuruan anak Saksi, Terdakwa tidakmengembalikan uang Saks!

Simarmata ;Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut seorangdiri tanpa bantuan orang lain ;Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban apabila ternyataanaknya tidak lulus PNS di Pemkab Labuhanbatu Utara maka keseluruhanuang milik Saksi Korban akan Terdakwa kembalikan ;Bahwa pada saat itu memang jurusan anak Saksi Korban tidak adamenerima di Pemkab Labuhanbatu Utara ;Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki jabatan di Pemkab Labuhanbatu Utaradan sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan

Gresik tanggal 11 Oktober 2006, perihal sewa sebagian perairan laut kewenangan Pemkab Gresik. Dari Assisten 1 kepada Bupati melalui Sekda Kab. Gresik. Diparaf oleh Assisten 1 sdr. ARSADI. (ASLI)8. Surat Izin Bupati Gresik nomor : 1441 tahun 2006, tentang sewa sebagian perairan laut Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik. Yang ditandatangani Bupati Gresik (ROBBACH MASUM) yang di paraf Assisten 1 (Arsadi) dan Sekda Kab. Gresik (KHUSNUL KHULUQ). (ASLI). 9.

.,; terkaitdengan uang yang harus ditagihkan oleh Pemkab. Gresik kepadapihak PT. Smelting dan juga terkait dengan ke4 (empat) suratsurat di atas;Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala BagianKeuangan Pemkab. Gresik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun2008, saksi sama sekali tidak tahu perihal kerjasama sewamenyewa atas sebagian wilayah perairan laut yang menjadikewenangan Pemkab. Gresik antara Pemkab.

SMELTING), adalah untuk meminta PT.SMELTING agar melakukan pembayaran kepada Pemkab. Gresiksesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemkab.

Gresik, saksi bertanggungjawabkepada Assisten Pemkab.

jika ada 2 perjanjian kerjasamaantara Pemkab Gresik dengan PT.

Gresik terkait perjanjiankerjasama Pemkab Gresik dengan PT.

Pemkab Aceh Jaya;- 1 (satu) lembar STNKB Nomor: 0134766/AC/2011 an. Pemilik Pemkab Aceh Jaya; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Pemkab Aceh Jaya; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Pemkab Aceh Jaya;e 1 (satu) lembar STNKB Nomor: 0134766/AC/2011 an. PemilikPemkab Aceh Jaya;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Pemkab Aceh Jaya;4.

Pemilik PemkabAceh Jaya;Berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Pemkab. Aceh Jaya, makaoleh karenanya keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilikyang sah yaitu Pemkab.

Pemkab Aceh Jaya;e 1 (satu) lembar STNKB Nomor: 0134766/AC/2011 an. PemilikPemkab Aceh Jaya;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Pemkab Aceh Jaya;6.

Terbanding/Tergugat III : Pemkab Bogor
Terbanding/Tergugat I : Drs. H Feisal Tamin
Terbanding/Tergugat II : BPN Kab. Bogor

PNS Pemkab Nganjuk dengan biaya Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah).

Satu tahun kemudian tanpa mengikuti test bisa diangkat menjadi PNSlingkungan Pemkab Nganjuk.

Satu tahun kemudian tanpa mengikuti test bisa diangkat menjadiPNS lingkungan Pemkab Nganjuk.

Satu tahun kemudian tanpa mengikuti test btsa diangkat menjadiPNS lingkungan Pemkab Nganjuk.

Pemkab Nganjuk adalah seorang anggota DPRD bemama JARWONO dan Terdakwa IJARWONO adalah orang kepercayaan Bupat Nganjuk, bila ada lowongan pekerjaan PNS dilingkungan Pemkab Nganjuk maka Bupati seialu mempercayakan pada Terdakwa I JARWONOuntuk mencari orang yang mau bekerja sebagai PNS Pemkab Nganjuk.