Kelompok Tani Rindang Jaya
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Rekening Pekebun dan Sumber Pembiayaan Peremajaan Perkebunan KelapaSawit Rakyat KT.

15. 1 (Eksemplar) Proses Bisnis Baru Mekanisme Pencairan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Tanggal 19s.d. 23 Agustus 2021
16. 2 (dua) lembar fotocopy Surat kelompok tani Rindang Jaya No: 31/SK/TJM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Permohonan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Melalui Dana BPDPKS.

Nomor: 21/DISBUN/2019 pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
82. Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Bengkulu Utara Nomor: 20.a/DISBUN/PSR/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Susunan Organisasi Pengelola Keuangan pada Tim Peremajaan

90. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit bulan Januari 2021 untuk pencairan uang muka
91. LaporanProgresPeremajaanKelapaSawittanggal 26 Januari 2021 untuk pencairan pembayaran paku dan seng.
92. Laporan Progres Peremajaan Kelapa Sawit tanggal 30 Juni 2021 untuk pencairan pembayaran pupuk organic.

117. 1 (satu) bundle dokumen Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan KelapaSawit Antara KT Rindang Jaya denganPT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Penorama Bengkulu dan Badan Pengelola Dana Perkebunan KelapaSawit, Nomor: 35 /KRJ/XI/2020, Nomor: BNISy/872-03/34/PKS/2022, Nomor: PER-450/PEREMAJAAN/DPKS/ 2022.

OKI Nomor : 22/KEP/TP-DISBUNAK/OKI/2019 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Peremajaan Tanaman Karet Dan Tugas Pembantuan pada Disbunak Kab.

OKI;

OKI;

OKI;

OKI;

pembayaran upah penggaduh dengan totalRp4.695.000,00;6) 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (duabelas) kwitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;7) 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;8) 1 (satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima)ekor berikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas PertanianTemanggung dan Foto ternak sapi yang mati;Hal. 18 dari 31 hal, Putusan Nomor 2258 K/Pid.Sus/20169) 1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan

daftar nama penerima upah penggaduh berikut 11(sebelas) kuitansi pembayaran upah penggaduh dengan totalRp4.695.000,00;1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (duabelas) kwitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;1 (satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima) ekorberikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas Pertanian Temanggungdan Foto ternak sapi yang mati;1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan

penerima upah penggaduh berikut 11(sebelas) kuitansi pembayaran upah penggaduh dengan totalRp4.695.000,00;6. 1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (duabelas) kuitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;7. 10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;8. 1(satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima)ekor berikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas PertanianTemanggung dan Foto ternak sapi yang mati;9. 1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan

daftar nama penerima upah penggaduh berikut 11(sebelas) kuitansi pembayaran upah penggaduh dengan totalRp4.695.000,00;1 (satu) lembar rekapitulasi hasil penjualan ternak sapi berikut 12 (duabelas) kuitansi penjualan sapi dengan total Rp57.550.000,00;10 (sepuluh) lembar surat pernyataan penjualan sapi;1 (satu) bendel Berita Acara Kematian ternak sapi sejumlah 5 (lima) ekorberikut surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas PertanianTemanggung dan Foto ternak sapi yang mati;1 (satu) lembar Berita Acara Peremajaan

sawit yang di ambil terdakwa terletak di pinggiran blok15 ada sebanyak 40 (empat puluh) tandan dana da 13 (tiga belas) tandanberada di kebun karet warga yang letaknya berada di dekat blok 15;Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 2 (dua) orangteman terdakwa yang bernama Opa saputra bin Embang dan Hasan binTande;Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara langsungmengambil sendiri buah kelapa sawit yang ada di tanah dari pohonpohonkelapa sawit yang sudah ditumbangkan untuk peremajaan

ada sebanyak 40 (empat puluh) tandan dana da 13 (tiga belas) tandanberada di kebun karet warga yang letaknya berada di dekat blok 15; Bahwa Terdakwa mengambil kelapa sawit bersama dengan 2 (dua) orangteman terdakwa yang bernama Opa saputra bin Embang dan Hasan binTande;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 687/Pid.B/2017/PN Kag Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan cara langsungmengambil sendiri buah kelapa sawit yang ada di tanah dari pohonpohonkelapa sawit yang sudah ditumbangkan untuk peremajaan

setumpuk tanah perkebunan seluas 45.000 m2 (empat puluh limameter persegi), yang terletak di Dusun Sukalaju Lingkungan V, DesaAnggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah.Bahwa adapun batasbatas tanah perkebunan tersebut adalah sebagaiberikut: Sebelah Barat berbatas dengan : Kebun Induk; Sebelah Timur berbatas dengan : Parit Kecil; Sebelah Utara berbatas dengan : Parit Kecil; Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Induk;Bahwa adapun tanah perkebunan tersebut berasal dari Areal PRPTE(Peremajaan

Rehabilitasi danPerluasan Tanaman Eksport di Propinsi Dati Sumatera Utara Nomor35010/1.1K03/VIII/L982 tentang Penunjukan Petani sebagai pesertaproyek peremajaan Rehabilitasi dan Perluasan tanaman eksport,selanjutnya diberi tanda bukti T.VI 1;Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Nomor593/2721 tanggal 22 September 1995 perihal : perkebunan eks PRPTESukarame Desa Anggoli Kecamatan Lumut selanjutnya diberi tanda buktiT.VI 2;Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksi Tukijo dan kawankawan

Tinambunan,Kepala Desa Anggoli tanggal 11 Maret 1996 dan diketahui oleh Camat Lumut)dan Bukti P6 (Surat Penyerahan Hak Waris tanggal 25 April 2011) adalah milikAlmarhum dahrin Batubara yang berasal dari Areal PRPTE (Peremajaan,Rehabilitasi, Perluasan Tanaman Eksport) Dinas Perkebunan Dati Il TapanuliTengah Tahun 1981/1982 yang dinilai gagal oleh Pemerintah seluas 470 Hayang terletak di Sukarame Desa Anggoli, Kecamatan Lumut, KabupatenTapanuli Tengah, bahwa berdasarkan Bukti P1 Surat Bupati Kepala

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Penggugat yaknisaksi Ahmad Daud Batubara yang nota bene menjabat sebagai Camat Lumutpada tahun 1989 sampai dengan 1998 menerangkan bahwa Saksi mengenalDahrin Batubara sejak tahun 1970, bahwa lingkungan Sukalaju termasuk dalamwilayah Desa Anggoli dulunya Kecamatan Sibabangun masuk dalam wilayahKecamatan Lumut, bahwa ketika Saksi menjadi Camat di Kecamatan Lumut,disana pernah ada proyek PRPTE (Peremajaan, Rehabilitasi, PerluasanTanaman Eksport) yang

Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Eksport diPropinsi Dati Sumatera Utara Nomor 35010/1.1K03/VIII/1982 tentangHalaman 92 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN SbgPenunjukan Petani sebagai peserta proyek peremajaan Rehabilitasi danPerluasan tanaman eksport, dan Bukti TVI2 yakni Surat Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Tapanuli Tengah Nomor 593/2721 tanggal 22 September1995 perihal : perkebunan eks PRPTE Sukarame Desa Anggoli KecamatanLumut adalah fakta bahwa Tergugat VI menerangkan

Agus Sudiarso selakuDirektur Utama PT lfani Dewi in casu Terlawan sebagai Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr.

Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Direktur Penyidikanselaku Penyidik Kejaksaan Agung RI Nomor: Print61/F.2/Fd.1/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang menetapkan Sar.Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT. lfani Dewi in casuTerlawan sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pengadaan Armada Bus Busway dan PengadaanBus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler pada DinasHalaman 11 dari 25 hal. Put.

Agus Sudiarso selakuDirektur Utama PT lIfani Dewi in casu Terbanding sebagai Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler pada Oinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr.

Rindang Jaya

(Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah)

pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

telah mengurangi asset Negaraberupa kayu yang terdapat di alam, sehingga berpotensi menyebabkanterjadinya kerugian Negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasilhutan dan nilai kayu itu sendiri, juga mengakibatkan terbukanya lahanhutan yang berpotensi menurunkan kwalitas lingkungan, yang akanmenyebabkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, sertaHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 299/Pid.B/LH/2020/PN Sbwmerusak kondisi Sediaan anakan pohon, sehingga menghambat dan ataumenghalangi proses peremajaan

asset Negaraberupa kayu yang terdapat di alam, sehingga berpotensi menyebabkanterjadinya kerugian Negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasilhutan dan nilai kayu itu sendiri, juga mengakibatkan terbukanya lahanhutan yang berpotensi menurunkan kwalitas lingkungan, yang akanmenyebabkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, sertamerusak kondisi Sediaan anakan pohon, sehingga menghambat dan ataumenghalangi proses peremajaan hutan secara alami;Bahwa perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DOLE

dilakukan oleh TerdakwaABDULLAH Alias DOLE tersebut, selain telah mengurangi asset Negaraberupa kayu yang terdapat di alam, sehingga berpotensi menyebabkanterjadinya kerugian Negara yang seharusnya diperoleh dari iuran hasilhutan dan nilai kayu itu sendiri, juga mengakibatkan terbukanya lahanhutan yang berpotensi menurunkan kwalitas lingkungan, yang akanmenyebabkan bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, sertamerusak kondisi Sediaan anakan pohon, sehingga menghambat dan ataumenghalangi proses peremajaan

Bahwa untuk kepentingan Pemberkasan peremajaan data Pegawai Negeri Sipil daerahKabupaten Pesisir Selatan Pemohon diperlukan Akta Kelahiran ;Untuk memperkuat dalildalil permohonan Pemohon dan sekaligus sebagai bahanpertimbangan bagi Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon, bersama ini Pemohonlampirkan:1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;2. Foto copi Kartu Keluarga Pemohon;3. Foto copi Ijazah terakhir ;4. Foto copi SK (PNS) terakhir ;5.

Nomor 051/S.pen/ AJ/XI/2007;27) 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n HADI SUTRISNO;28) 1 (satu) buah buku proposal atas nama KUD Marga Jaya Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9/MJ/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal Permohonan Peremajaan Karet, yang ditandatangani oleh SUROSO (Ketua KUD Marga Jaya) dan sdr.PRATIKNO (Sekretaris KUD Marga Jaya);29) 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 518.2/374 Koperindag tertanggal 24 September 2007 perihal Rekomendasi proposal

Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2015/PN.JmbKoperasi dan UKM RI maka terdapat 1 (satu) koperasi calon peserta yangtidak bisa lolos / gagal karena tidak memenuhi kriteria / persyaratan yakniKoperasi Perkebunan Sumber Rejeki sehingga Dinas Koperindag KabupatenMuaro Jambi hanya berhasil mengajukan dan mendapatkan bantuanperkuatan modal untuk peremajaan karet pada program bantuan perkuatanmodal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi dibidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap (pertama

Surat Nomor 9 / MJ / VIIl / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentangpengajuan permohonan peremajaan tanaman karet yang ditujukankepada Kepala Dinas Koperindag Kab Muaro Jambi;b.

Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUDMarga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batangdengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000, (Sembilan ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) yang dilampiri daftar nama anggota kelompok taniMergi Makmur sebanyak 195 anggotac.

dilakukan dengan caracarasebagai berikut :Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pertanian Provinsi Malukumelaksanakan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan MutuKakao Nasional dengan anggaran bersumber dari APBN tahun 2010yang dimasukkan dalam DIPA Dinas Pertanian Provinsi Malukunomor : 0183/99908.1//2010 tanggal 7 Mei 2010 pada ProgramPembiayaan Lainlain.Bahwa sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), salah satu subkegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasionaltahun 2010 adalah kegiatan peremajaan

Bahwa pada tahun 2010, Dinas Pertanian Propisnsi Malukumelaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi danMutu Kakao Nasional, dengan anggaran dari APBN, dimasukkandalam DIPA nomor: 0183/99908.1//2010 tanggal 7 Mei 2010dengan salah satu kegiatan berupa peremajaan tanaman kakao diMaluku sebanyak 300.000 batang dengan anggaran Rp.2.400.000.000, (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) gunamensejahterakan masyarakat petani kakao, dimana dalam proyekperemajaan kakao ini diangkat sebagai Pejabat

Sedangkan dana kegiatan peremajaan kakao di Malukuyang masih tersisa telah dilakukan pengoperan dari rekening ObethD. Dasmasela Direktur PT MBK di Bank Maluku Cabang Tual kerekening Bendahara Pengeluaran Dana Revitalisasi Kakao 2010 di65BRI sebesar Rp. 925. 647. 840 ditambah Rp. 75.000.000,seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.647.840..

Kemudian Kepala Dinasmenyetujui mengamankan dana pengadaan dan peremajaan kakaodengan mencairkan seluruh dana sebesar 100%, dengan dasarpertimbangan: 1. Pernyataan kesanggupan dari rekanan PT MBKuntuk menyelesaikan pekerjaan 100%, 2. Dana yang dicairkantersebut akan diblokir, dan 3. Ada jaminan dari Bank MalukuCabang Tual akan memblokir dana dan tidak akan mencairkantanpa rekomendasi dari Dinas Pertanian Maluku.

Seharusnya,Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen menjaga komitmennyasebagaimana diharuskan kontrak kerja, bukannya melanggar ramburambuyang ditetapkannya sendiri di dalam kontrak dan menerima Hok Angkersebagai pelaksana kegiatan peremajaan kakao SE. Terdakwa jugamengetahui dan menerima begitu saja, pemalsuan atas suratsurat yangseakanakan ditandatangani Obeth D dasmasela Direktur PT MBK, padahal85diketahuinya dilakukan dan ditandatangani oleh Ape Sohilait.

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan beberapa kali masingmasing merupakan kejahatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan caracasrasebagai berikut :+ Bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakartaterdapat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, kegatanPengadaan Bus Untuk Peremajaan

tanggal 14 Januari 2013 tentangPerencanaan Pengadaan Bus Busway Articulated Bus dengan syaratpembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah); Surat Perintah Tugas No. 63/1.811.125 tanggal 14 Januari 2013 tentangPerencanaan Pengadaan Bus Busway Single Bus, dengan syaratpembayaran biaya pekerjaan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah);e Surat Perintah Tugas No. 65/1.811.1 tanggal 14 Januari 2013 tentangPerencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan

Ir.Prawoto,MSAE:Bahwa dari ketiga kegiatan perencanaan tersebut (PerencanaanPengadaan Bus Busway Articulated, Perencanaan Pengadaan Bus BuswaySingle , Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler) ternyata selurunnya tidak masuk ke rekening PNBP BPPT tetapidigunakan untuk keperluan terdakwa Prof. Dr. Ir. Prawoto,MSAE sendirisebesar Rp. 83.700.000 dan selebihnya dibagibagi kepada pribadi pegawaiBPPT yakni :e Dr. Ir. Erzi Agson Gani mendapat Rp.55.800.000,: Dr. Ir.

:e Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi saranatransportasi;e Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi prasaranatransportasi;e Pelaksanaan pengkajian dan penerapan di bidang teknologi sistemtransportasi;** Bahwa pada tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakartaterdapat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, kegatanPengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler, Ir.

UDAR PRISTONO untukdibayar semua kepada terdakwa;Dari ketiga kegiatan perencanaan tersebut (Perencanaan PengadaanBus Busway Articulated Bus, Perencanaan Pengadaan Bus Busway Single Bus, Perencanaan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler) biaya jasa perencanaan seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000 telahdibayarkan selurunnya kepada terdakwa, dan seharusnya uang tersebutdisetorkan ke rekening BPPT sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP), akan tetapi uang tersebut digunakan untuk keperluan

Binjai Kota, Kota Binjai,Provinsi Sumatera Utara dengan alas hak berupa Sertifikat Hak PengelolaanNo 1;Bahwa atas kesepakatan bersama, Tergugat memperoleh kepercayaan dariPenggugat untuk mengerjakan pembangunan peremajaan Pasar Tavipbertingkat, berlantai III di Komplek lokasi Pasar Tavip yang terkena musibahkebakaran hal ini tertuang di dalam Surat Perjanjian No. 511.34229 tanggal23 Juli 1993;Bahwa pekerjaan pembangunan peremajaan Pasar Tavip bertingkat berlantaiIll seluruhnya dilakukan diatas lahan

Lantai II masingmasing selebar 3 Meter.e) Membongkar bangunan yang terkena rencana pembangunan yaitubangunan pajak ikan,pajak daging,pajak sayur, dan pajak kamal sertakios disamping Benteng Lama.f) Memperbaiki dan mengaspal jalan seluas 1.903 Meter.Halaman2dari68 halaman Putusan Nomor6/Pat.G/2017/PN Bnj10.11.12.13.g) Menyediakan tempat penampungan sementara untuk para pedagangpajak ikan, pajak daging, dan pajak sayur yang bangunannya terkenapembongkaran.Bahwa kewajiban untuk pekerjaan pembangunan peremajaan

Tanah Hak Guna Bangunan seluas lebih kurang 3.744 MeterPersegi yang akan dibangun Ruko sebanyak 52 unit masingmasingberukuran 4x18 Meter.Halaman22dari68 halaman Putusan Nomor6/Pat.G/2017/PN Bnj Selanjutnya juga dikuatkan dalam Pasal 2 Berita Acara Serah TerimaPembangunan Peremajaan Pasar Tavip Binjai tanggal 02 September1997 antara Tergugat dengan Penggugat ic. H.

Karya Asia Agung tentang PerjanjianPembangunan Peremajaan Pasar Tavip Kotamadya Daerah Tingkat IIBinjai, dan telah diberi materai cukup serta dicap pos. (Bukti P.2)Halaman33dari68 halaman Putusan Nomor6/Pat.G/2017/PN Bnj3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian PekerjaanPembangunan Peremajaan Pasar Tavip Kotamadya Daerah Tingkat IIBinjai tanggal 29 Agustus 1997, dan telah diberi materai cukup sertadicap pos. (Bukti P.3 )4.

Foto copy Berita Acara Serah Terima Pembangunan Peremajaan Pasar TavipBinjai tanggal 02 September 1997, bukti tersebut telah dinazegelen di KantorPos dan diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti : T9;10.Foto copy surat dari PT Karya Asia Agung (Tergugat) kepada Kepala KantorPertanahan Kodya Binjai tanggal 5 September 1997 perihal PermohonanHalaman35dari68 halaman Putusan Nomor6/Pat.G/2017/PN BnjGuna Bangunan, bukti tersebut telah dinazegelen di Kantor Pos dan diberimaterai, selanjutnya diberi

Bahwa dahulu pada saat menerima hibahn kebun karet tersebutmerupakankebun karet yang sudah tua (repuh) atau tidak produktif lagi;Pada awalnya hibah yang diterima Penggugat adalah secara lisan sajadan pada tahun 2006 tersebut oleh Penggugat beserta suamilangsung dilakukan peremajaan terhadap kebun karet tersebut, makakebun karet tua (repuh) tersebut diroboh dan ditebangoleh Penggugatkarena sudah tidak produktif lagi (repuh) atau tidak menghasilkan lagi;3.

Bahwa bibitbibit pohon karet untuk peremajaan kebun tersebutPenggugat beserta suami yang membeli, dan yang menanam pohonkaret tersebut adalah Penggugat dibantu oleh pihak keluarga yanglainnya;5.

Bahwa sejak Penggugat menerima hibah kebun karet tersebut yaitudari tahun 2006 secara lisan dan secara tertulis pada tahun 2008 dankemudian dilakukan peremajaan kebun karet dan hasil kebun karettersebut diambil Penggugat sampai dengan tahun 2020atau lebihkurang selama 14 (empat belas) tahun atau sejak digarap Penggugattidak ada mendapat gangguan atau keberatan dari pihak lain,termasuk keberatan dari PihakTergugat, Namun baru pada sekitarbulan Februari 2020 diklaim dan disadap getah karetnya oleh

Hisom dan saksi mendapatkan upah dari M.Hisom;Bahwa benardahulu kebun kKaret tersebut pohonnya sudah tuadan saksi mendapat upah melakukan peremajaan kebuntersebut; bahwa kebun tersebut luasnya lebih kurang 4 hektar;Bahwa M.Hisom telah meninggal dunia dan yang mengurus kKebuntersebut adalah Rika (Penggugat);Bahwa anak M.Hisom ada 3 (tiga) orang yaitu. :1. Rika2.

mengakibatkan Penggugatmenghentikan kegiatan penimbunan tersebut:;Bahwa Sertifikat Tergugat V Nomor 04090317100279 dibuat oleh TurutTergugat pada tahun 2008 dalam program prona melalui Kepala DesaPinang Banjar yang diindikasikan bermasalah, sehingga Penggugat maupunSaukani yang berbatasan tanah, tidak mengetahui sama sekali bahwa tanahTergugat V sebagian berada ditanah Penggugat Ukuran 10 x 250 m dansebagiannya lagi di tanah Saukani, padahal Saukani adalah sebagaikelompok tani Semangat Baru Untuk Proyek Peremajaan

Surat Keputusan Pimpinan Proyek Peremajaan Rehabilitasi Dan PerluasanTanaman Ekspor Di Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera yang ditujukanpada BRI Cabang Sekayu 15 Oktober 1981:Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah 15 Oktober 1981;Model K05 Pola PRPTE Direktorat Jenderal Perkebunan U.P.P.PPK PSSungai Lilin 15 Oktober 1981;5. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/120/071/XII/1981 tanggal 15 Oktober1981:6.

yaitu : Surat Direktur utama Perusahaan daerah pasar KotaMedan Nomor : 511.3/3745/PDPKM/2017 tanggal 18 Juli 2017 Perihalpengumuman tentang Pengosongan tempat berjualan Kios /stand /mejaPasar Penampungan Jalan Bulan Medan dan Surat Kepala Satuan PolisiPamong Praja Kota Medan Nomor : 511.3/ 1913, tanggal 17 Juli 2017perihal Peringatan, diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah KotaMedan Nomor : 31 Tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan, bahwajika Kios milik pemerintah di bongkar untuk peremajaan

1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha NegaraObjek belum menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu terhadapKeputusan Tata Usaha Negara Objek I, beralasan untuk dinyatakantidak diterima; Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanKeputusan Tata Usaha Negara Objek II dan III, bahwa objek sengketaditerbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota MedanNomor 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan; Bahwajika kios milik pemerintah dibongkar untuk peremajaan

faktafakta yang sebenarnya terjadi;45) Bahwa terhadap batalnya objek sengketa II dan III yang dikeluarkan olehTergugatII dan III, majelis hakim PK hanya memberikan pertimbangan yangsingkat, selengkapnya berbuny/i: Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanKeputusan Tata Usaha Negara Objek II dan Ill, bahwa objek sengketaditerbitkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan; Bahwea jika kios milik pemerintah dibongkar untuk peremajaan

para penyewa digusur;46) Bahwa tindakan pengosongan tempat berjualan di Pasar PenampunganJalan Bulan Medan pada tanggal 25 Juli 2017 telah sesuai dengan Pasal 3Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 tahun 1993 tentang PemakaianTempat Berjualan;47) Bahwa terdapatredaksi yang berbeda antara pertimbangan hakim PKdengan Kaedah yang tercantum dalam Pasal 3 Perda Kota Medan No. 31tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan, yakni:Pertimbangan Hakim PK : Bahwea Jjika kios milik pemerintah dibongkar untuk peremajaan

, penyewadiberi prioritas untuk berjualan di lokasi yang diremajakan tersebut, incasu pada kenyataannya justru para penyewa digusur;Mengandung makna yang tidak sesuai dengan kaedah hukum dan faktayang sebenarnya, yaitu: Proses pengosongan Pasar Penampungan Jalan Bulan Medan bukanuntuk peremajaan pasar di Pasar Penampungan Jalan Bulan Medannamun termasuk peremajaan kota dan penertiban lainnya, sehinggatidak bertentangan dengan peraturan apabila penyewa tidak diberiprioritas di lokasi yang diremajakan

Tentang Penghimpunan DanaPerkebunan yang justeru hanya menguntungkan segelintir perusahaanperkebunan besar di Indonesia. ( Vide Bukti P4G, Bukti P4H, Bukti P41dan Bukti P4J)Bahkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah a quo belum secarasignifikan bermanfaat bagi petani kelapa sawit di Indonesia padaumumnya dan khususnya bagi Para Pemohon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 ayat 4 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014, yaituuntuk: pengembangan sumber daya manusia, penelitian danpengembangan, promosi perkebunan, peremajaan

Putusan Nomor 01 P/HUM/2017Undang Undang Perkebunan untuk diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah;10.Bahwa walaupun pasal 93 ayat (5) secara sistimatis berada di11bawah ayat (4) pasal a quo , yang berisi norma tentangpenghimpunan dana dari pelaku~ usaha, pengembangansumberdaya, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan,peremajaan Tanaman Perkebunan, dan sarana dan parasaranaPerkebunan, tetapi yang diperintahkan oleh pembentuk UndangUndang yuag dituangkan dalam ayat (5) pasal a quo hanyapenghimpunan

Pemberlakuan PP a quodianggap belum secara signifikan bermanfaat bagi petani kelapa sawit diIndonesia pada umumnya dan khususnya Para Pemohon, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) UndangUndang Perkebunan, yaituuntuk: pengembangan sumber daya manusia, penelitian danpengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan(replanting), dan/atau sarana dan prasarana perkebunan;Halaman 32 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/20172.

Putusan Nomor 01 P/HUM/2017(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;penelitian dan pengembangan Perkebunan;promosi Perkebunan;peremajaan Perkebunan; dan/atau(2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat), termasuk dalam rangka:abCcde. sarana dan prasarana Perkebunan.Pp(1a. ...jdanb. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakarnabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.Pasal 15 ayat (1) dan ayat

Berdasarkan Pasal 93 ayat (4) UndangUndang Perkebunan ditetapkanbahwa dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk pengembangansumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosiperkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana danprasarana perkebunan.

Agus Sudiarso selakuDirektur Utama PT Ifani Dewi in casu Terlawan sebagai Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr.

Agus Sudiarsoselaku Direktur Utama PT Ifani Dewi in casu Terlawan sebagaitersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaanarmada bus busway dan pengadaan bus untuk peremajaan angkutanumum regular pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta TahunAnggaran 2013;2) Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat No. 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 6Maret 2015 dengan terdakwa Sdr.

Agus Sudiarso selakuDirektur Utama PT Ifani Dewi in casu Terlawan sebagai Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran2013;2. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr.

Agus Sudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi in casu Terlawan sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam PengadaanArmada Bus Busway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan UmumReguler pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;Menimbang, bahwa terlawan dan terlawan Il membantah dalil pelawantersebut dan menerangkan sebagai berikut:Bahwa Terlawan tidak pernah menyembunyikan dokumen Suratperintah Penyidikan nomor : Print61/F.2/Fd. 1/08/2014 tanggal 13

AgusSudiarso selaku Direktur Utama PT Ifani Dewi in casu Terlawan sebagaiTersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan ArmadaBus Busway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Regulerpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 baik olehPelawan maupun oleh terlawan dan terlawan Il tidak diajukan sebagai suratbukti dipersidangan baik oleh pelawan maupun terlawan;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Surat perintahPenyidikan nomor : Print61/F.2/

No. 484 K/Pdt.Sus/2010Bahwa Para Penggugat selain diwajibkan untuk memberikan setorandiatas, Para Penggugat juga dikenakan kewajiban membayar Rp. 1000 (seriburupiah) yang dibayarkan kepada counter Tergugat yang berada di BandaraAdisucipto Yogyakarta.Bahwa selama Para Penggugat bekerja sebagai pengemudi taksi yangdikelola oleh Tergugat telah terjadi peremajaan armada taksi sebanyak 3 (tiga)kali, dan selama peremajaan tersebut berlangsung kedudukan Para Penggugattetap bekerja seperti biasanya dan tidak

ada perubahan sistem hubungan kerja.Bahwa pada Tahun 2009, Tergugat melakukan peremajaan armada taksiyang keempat kalinya yang digunakan oleh Para Penggugat sebagaipengemudi taksi.Bahwa pada hari senin tanggal 3 Agustus 2009, Tergugat mengeluarkanpengumuman tentang pembukaan pendaftaran penerimaan pengemudi taksi.Adapun pengumuman ini selain ditujukan kepada masyarakat umum yangberminat, juga di tujukan kepada seluruh pengemudi/sopir Rajawali Taksi yangmenggunakan armada taksi jenis kendaraan merk

dari lokasi tanah tersebut tetap miliksaksi Judith Angkouw; Bahwa luas tanah JUDIT ANGKOW tersebut luasnya 4,7 hektar; Bahwa saksi mendengar informasi memang Terdakwa sudah membelitanah tersebut dari ELISER SIGO pada tahun 1992 tapi setahu saksitanah yang dibeli Terdakwa hanya % bagian dibagian barat dari luas tanah4,7 hektar; Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli dan menduduki tanah tersebuttidak ada yang keberatan; Bahwa selain pohon kelapa yang sudah ada ditahun 1977 dan ditahun1978 pernah ada peremajaan

dari tanaman kelapa di tanah tersebut yangdilakukan oleh ELISER SIGO; Bahwa saksi tidak berani menanyakan kepada Eliser Sigo mengapamelakukan peremajaan ditanah tersebut; bahwa setahu saksi ELISER SIGO masuk ke tanah tersebut pada tahun1980an sedangkan pada tahun 1977 dan 1978 ELISER SIGO belum adaditanah tersebut karena ELISER SIGO berasal dari Lirang pada waktubersama 5 (lima) orang yang masuk secara serentak ke tanah tersebutyaitu LAN LIMBE, ELISER SIGO, SEMUEL MANIS, JAVET SUSA danJAN BAULOGI

Putusan Nomor 181/Pid.B/2017/PN Bitdan menanam serta melakukan peremajaan kelapa didalam tanahtersebut;Bahwa benar sebelum ELISER SIGOH, sebidang tanah objek sengketatersebut diolah dan dikuasai oleh DORUS ARNYANYI yang merupakanorang tua istri ELISER SIGOH yang bernama DORCI ARNYANY!