Tenggang waktu mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistemhukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yangtidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actiotemporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalampengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikantergantung

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, secara universal dalamsistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asasyang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actiotemporalis, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalampengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantungdari pembentuk undangundang dengan memperhatikan politik hukum yangingin dicapai ;Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut asas actio temporalisadalah asas yang

kami menyerahkan sepenuhnya Putusan terhadapPemohon Kasasi Herlin Munik Harahap alias Elin kepada kearifan Yang MuliaMajelis Hakim, jika Pemohon Kasasi ini memang bersalah dan harus dihukum,maka hukumlah dengan hukuman yang seringanringannya, sehingga benarbenar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilanyang hidup dalam masyarakat;Perkenankanlah kami mengutip definisi keadilan tertua yang dirumuskanoleh para ahli hukum zaman romawi, berbunyi demikian:Justitia est constans et perpetua

Hal ini sebagaimana konsep keadilan(h)yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsepkeadilan Justinian, sebagaimana yang. dikutipoleh Satjipto Rahardjo dalam buku Imu Hukum,Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000,halaman 163, yang menyatakanKeadilan adalah kemauan yang bersifat tetapdan terus menerus untuk memberikan kepadasetiap orang apa yang semestinya untuknya(lustitia est constans et perpetua voluntas iussuum cuique tribuendi Ulpianus).Keadilan adalah kebajikan yang memberikanhasil, bahwa setiap

Terdakwa SUHARTONO,Am.Kl. sebagai act of man or actus hominis tersebut tidak dijadikanpertimbangan dalam hal penjatunan putusan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yangtelah memeriksa dan mengadili Terdakwa hingga adanya suatu putusanyang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas ;Sehingga dalam law enforcement, rechtstoepassing; rechtshandaving(penegakan hukum; Bld) baik secara makro maupun secara mikro tidakterpenuhi iustitia est constants et perpetua

548/KDAWPPTNH/2016Atas Nama SUDARMAN bertindak untuk dan atas nama PT.SINAR ARUNG PAKKARAJA,(vide bukti P39 = T6)dan selanjutnyaPenggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara79Samarinda terhadap obyek sengketa a quo pada tanggal 26 September2018; Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalam sistemhukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua

Citra Aditya Bakti,tahun 2000, halaman 163, yang menyatakan :Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terusmenerusuntuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinyauntuknya (lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuiquetribuendi Ulpianus) ;Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiaporang mendekati apa yang merupakan bagiannya (KeadilanJustinian) ;Bahwa terkait dengan hal ini, sebagai informasi kiranya perlu disimakpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri

memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidakmelakukan suatu ratio decidendy (pertimbangan yuridis dalam mengambilsuatu keputusan) yang arif dan bijaksana dalam penegakan hukumkhususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dengan memberikanhukuman kepada Terdakwa dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diwilayah hukum tersebut, sehingga dalam law enforcement,rechtstoepassing, rechtshandaving (penegakan hukum, Bld) baik secaramakro maupun secara mikro tidak terpenuhi iustitia estconstants et perpetua

bangunan berupa rumah yang telahditempatinya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwapara Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;Tenggang waktu mengajukan gugatan;90Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukumacara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua

Asas Actio Perpetua, yaitu asas yang tidak mengenaltenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan 2.

Citra Aditya Bakti, tahun 2000,halaman 163, yang menyatakan :"Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terusmenerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yangsemestinya untuknya (lustitia est constans et perpetua voluntasius Suum cuique tribuendi Ulpianus)" ;"Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwasetiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya"(Keadilan Justinian)."

danPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksikepada KUD Padat Karya (vide bukti T 1 = T.ll.Int. 2) dan selanjutnyaPenggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda terhadap obyek sengketa a quo pada tanggal 23 Nopember 2017;Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggangwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalamsistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua

Tenggang waktu mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukumacara dikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenaltenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaitu asasyang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapalama tenggang waktu yang diberikan tergantung

kepentingan terhadap penerbitan keenam objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan a quo;Halaman 93 Putusan Nomor : 72/G/2019/PTUN.SMDTenggang waktu mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acaradikenal dua asas yaitu asas actio perpetua

PENUTUP Bahwa di akhir Permohonan Pra Peradilan ini, perkenankanlah Pemohon mengutipdefinisi keadilan tertua yang dirumuskan oleh para ahli hukum zaman romawi yangberbunyi : Justitia est constans et perpetua voluntas jus Suum cuique tribuendiyaitu: Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepadasetiap orang apa yang semestinya; Bahwa Pemohon yakin dan percaya bahwa Yang Terhormat Bapak Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo akan menjatuhkan putusan yang adil danbenar

atas nama pemegang hak AMAN sehingga gugatan ParaPenggugat telah lampau waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa terhadap penghitungan tenggang waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asasyaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalampengajuan gugatan dan

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan bahwa: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acaradikenal dua asas yaitu asas actio perpetua

Sarana Indah Perkasa(vide Bukti T 1=T Il Int. 7) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap obyek sengketa a quotanggal 28 Pebruari 2017; Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acaradikenal dua asas yaitu asas actio perpetua, yaitu asas yang tidak mengenaltenggang waktu dalam pengajuan

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1)UU No. 9/2004, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo,Halaman 82 dari 112Putusan Perkara No. 24/G/2018/PTUN.SRGe Tenggang Waktu Pengajuan GugatanMenimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalyang ketiga tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;Menimbang bahwa secara universal, tentang tenggang waktu pengajuangugatan dalam sistem hukum acara dikenal ada dua asas yaitu asas actio perpetua,asas yang tidak

Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terusmenerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yangsemestinya untuknya (lustitia est constans et perpetua voluntasiuS Suum chuique trobuendi) (Prof, DR. Satjipto Rahardjo, SH,lIlmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, CetakanKeempat, 1996, hal. 163); St. Augustine mengatakan, "Kesampingkanlah keadilan, makaapalagi yang timbul kalau bukan kerajaan pencurian?