SITICHOTIMAHMemerintahkan kepada para Pemohonuntuk mencatatkan perunahan data nikah tersebutdi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;Atau Majelis Hakim memutus dengan yang seadiladilnya, dan Pemohon bersedia membayarsegala biaya yang timbul dalam perkaraini.Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalampersidangan, yang kemudian Hakim Ketua menasehati Pemohon tentang halhalyang menyangkut permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohontersebut dan atas pertanyaan

pada tahun 2009, selama berada di rumah bukannya sikap baikyang diperoleh oleh penggugat akan tetapi Cerai Talak yang di terima Penggugatdari Tergugat.Bahwa dari sikap tergugat yang selalu marah marah dan cemburu yang tanpaalasan membuat penggugat pasrah dan diam seribu bahasa, akan beberapa bulankemudian Tergugat berubah sikapnya dan merayu untuk rujuk, yang berdalih untukkebaikan anak semata wayang, dan di tahun 2009 ini terjadi pernikahan kedua antarapenggugat dan tergugat.Bahwa dengan harapan perunahan

7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dngan UUNo. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 danPeraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakandalam perkara inl; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (1 a dan 2) danpasal 73 (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perunahan

pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusanyang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukumdan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikandalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dankompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (1 a dan 2) dan pasal 66ayat (1 dan 2) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perunahan

dari 13 halamanPutusan Nomor 1446/Pdt.G/2019/PA.Mkd.19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu. permohonan Pemohon dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR pemohonan Pemohon dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (38) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan

Tentang Perkawinan Jo pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu. permohonan Pemohon dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR pemohonan Pemohon dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undangundang

Tentang Perkawinan Jo pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu. permohonan Pemohon dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR pemohonan Pemohon dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undangundang

Tentang Perkawinan Jo pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu. permohonan Pemohon dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR pemohonan Pemohon dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undangundang

Putusan No. 0267 /Pdt.G/2014/PA.GsPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri KotaSurabaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMenganti Kabupaten Gresik, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat

Puts.No.2353/Pdt.G/2014/PA.Pml.pasal 73 (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perunahan kedua dengan UU No. 50Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenangPengadilan Agama Pemalang ;Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) KHI. menyatakan bahwa pernikahanhanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai PencatatNikah, maka berdasarkan bukti surat P 2 (fotocopy Kutipan Akta Nikah) dalilPenggugat bahwa

Tentang Perkawinan Jo pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 21 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR pemohonan Pemohon dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua

Majelis Hakim berpendapat perlumemerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempatperkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitucerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006dan perunahan

Tentang Perkawinan Jo pasal19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR pemohonan Pemohon dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undangundang

berdasarkan ketentua pasal 149 ayat (1)R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenaitu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksakompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, makaberdasarkan pasal 49 (1 a dan 2) dan pasal 73 (1) UU No. 7 tahun1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUU No. 3 Tahun 2006, dan perunahan

. , namun upaya damai tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolutdan kompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (1 a dan 2) danpasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan perunahan kedua dengan UU No. 50Tahun 2009, dihubungkan dengan bukti P1 (KTP Penggugat), Majelis Hakimmenyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pemalang;Menimbang, bahwa

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapatdikabulkan;Halaman 10 dari 13 halamanPutusan Nomor 278/Pdt.G/2020/PA.Mkd.Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR pemohonan Pemohon dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan

Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini kepadaPegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi, yaitu PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresiksebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua

. , namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dankompetensi relatif dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 (1 a dan 2) dan pasal 73ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUU No. 3 Tahun 2006, dan perunahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, MajelisHakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pemalang;Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) KHI. menyatakan bahwa pernikahan

Bahwa kesalahan penulisan Nama serta Tanggal lahir, pada kutipanAkta kelahiran tersebut telah terjadi kurang ketelitian dafi Pemohon padasaat pembuatan Akte tersebut6 Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untukmendapatkan jaminan dan kepastian hukum atas dokumen kependudukanPemohon, sehingga oleh karenanya Perunahan Nama dan Tanggal lahirtersebut perlu mendapat PENETAPAN dan Pengadilan:Berdasarkan alasan alasan sebagaimana teruari diatasmaka Permohonan ini Pemohon ajukan agar kiranya

Zuhdi Harun, SH. jugatidak berhasil;Bahwa karena perdamaian tidak berhasil lalu dibacakanlah permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perunahan;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Termohon menbantah apa yang tertera didalam permohonan Pemohontersebut itu hanya akalakalan Pemohon saja sebab Pemohon mau menikah lagidengan seorang janda; Bahwa Termohon mau bercerai asal hak asuh anak ada pada