Ditemukan 150 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptun pius pian paun pin pien pion piin
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 13-07-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 423/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 29 Nopember 2016 —
43 — 23
  • Mengenai Sertipikat Hak Milik No.121/Susukan :Bahwa Sertipikat Hak Milik No.121/Susukan, diterbitkan padatanggal 27 Oktober 1977, atas nama Atjim Bin Piun, seluas 3.155MP, sebagaimana diuraikan dalam Gambar SituasiNo.10/1064/1977, tanggal 20 Agustus 1977, berdasarkan KonversiMilik Adat Daftar C No.929 Blok D/IlV20, Surat Ketetapan PajakHasil Bumi, bertalian dengan keterangannya tanggal 05 Agustus1977 No.RIS.3494/WPJ.03/KI.2404/1977.Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.1924/1977 tanggal 08Nopember
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-02-2011 — Upload : 22-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/PID.SUS/2010
Tanggal 23 Februari 2011 — ZASMAN, SE.,SH. Bin YAHAR
31 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1082 K/Pid.Sus/2010bin M.Zur, saksi Sulaiman bin Abdul Manaf, saksi Yariswan, ST binM.Latif, saksi Irwanto,S.ST bin H.Junid, saksi R.Sumantri bin NawawiNada, saksi Piun bin Baip, saksi Aminuddin WR,ST bin Waris (Alm),menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai 100% sesuai denganRAB, dan hasil pemeriksaan TIM PHO telah dibuat berita acara dantelah ditandatangani oleh seluruh anggota tim dan telah dilaporkankepada saksi Amunuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;Bahwa seharusnya Judex
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 24-06-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 29/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
dr. YOHONA
Tergugat:
1.MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2.DIREKTUR UTAMA RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO
208 — 131
  • DALAM POKOK PERKARA Menyatakan menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima; Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.Demikian Jawaban ini diajukan, dengan harapan kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo di PIUN Makassar berkenan mengabulkanseluruh permohonanpermohonan TERGUGAT Il.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 14-08-2012 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN AMBON Nomor 96/PDT.G/2012/PN.AB
Tanggal 25 Juli 2013 — BDUL HARUN LA BUNE, S.Pd.I, umur 32 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kota Ambon, alamat Kebun Cengkeh RT.002/RW.09 Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai-----------------------PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. Dewan Pengurus Daerah Partai Amanat nasional Kota Ambon (DPD PAN Kota Ambon), beralamat di Rumah PAN Jl. Sultan Hasanuddin RT.003/RW.08, Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau, selanjutnya dalam g ugatan ini disebut ---------- TERGUGAT I; 2. Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Propinsi Maluku (DPW PAN Propinsi Maluku), beralamat Rumah PAN, Jl. Rijali No. 57, Mardika-Ambon selanjutnya disebut Tergugat II ; 3. Tim Investigasi gabungan DPW PAN Maluku dan DPD PAN kota Ambon Tahun 2012, tanggal 1 Februari 2012, yang terdiri dari : 1. Salem Samsudin (Ketua POK DPW PAN maluku) 2. Franky Ranmaru (Ketua BAPPILU MTB) 3. Idris Lessy (Ketua Pengkaderan) 4. Abas Ames Hanubun (Ketua BAPPILU MARLA) 5. Abd. Kadir Talapuka (Wakil Bendahara) ; 6. Linda Welafubun (Wakil Bendahara) 7. Hasan Suatrat (Ketua DPD PAN Kota Ambon) Kesemuanya Nomor : III. 1 sampai dengan Nomor : 7 beralamat di Sekretariat Rumah PAN di Jl. Rijali No. 57, Mardika Ambon selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ; 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), alamat Jl. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat IV ;
46 — 35
  • Sehinggakamuflase didadlam Gugatan memuat inti sebenarnya untukmengaburkan keinginan asli Penggugat Yakni terhadappersodlan PAW dengan surat keputusan partai yang telahlewat waktu 90 hari kalau di PIUN sehingga dialinkan kePengadilan Negeri yang sebenarnya merupakan kewenanganobsolute dan PTUN.b. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk menyatakan:Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: c. diusulkan oleh38part ai politik yang bersangkut an.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 25-02-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 39/Pdt.G/2013/PN_Bwi
Tanggal 22 April 2014 — Penggugat 1. Ny. LAILA binti ALI AL HURABI 2. FARID bin UMAR LAHMADI 3. FAHMI bin UMAR LAHMADI 4. MOHAMAD bin UMAR LAHMADI 5. HUDA binti UMAR LAHMADI Tergugat 1. HANDOKO KURNIAWAN 2. FUZIYAH binti ABDULLAH LAHMADI 3. FAIZ FAROQ 4. DIAN FAIRUS 5. JABIR bin ABDULLAH LAHMADI 6. GHALIB bin ABDULLAH LAHMADI 7. GHOZI bin ABDULLAH LAHMADI 8. ALWIYAH bin ABDULLAH LAHMADI 9. MOHAMMAD bin ABDULLAH LAHMADI 10. TANU SUGONDO Pemohon Intervensi ANDOJO WINARTO
174 — 195
  • Intervensi1 sampai dengan T.Intervensi12 dan 4 (empat) orang saksi yang masingmasing memberikanketerangan dibawah sumpah yaitu saksi Imron Azis Kadir, SH, Abdul Malik, SH,Hermintaraga Putra dan Reni Purnamasari serta 1 (satu) orang ahli bernamaKopong Paron Piun, SH., SU;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I1 sampai dengan T.I46 dan 2 (dua) orangsaksi yang masingmasing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksiMATRAI dan saksi AGUS
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 24-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 Agustus 2014 — CV. KUBANG SYARI JAYA melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.
157 — 70
  • Berdasarkan fakta tersebut maka surat pemutusan kontraka quo dapat dikwalifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan dapatdijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, karena telah memenuhi kriteria yangditetapbkan dalam Pasal 1 angka 9 Undangundang PIUN ;Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 26-02-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 02-09-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.Bwi
Tanggal 22 April 2014 — Ny. LAILA binti ALI AL HURABI, dkk sebagai Para Penggugat; LAWAN: HANDOKO KURNIAWAN, sebagai Para Tergugat;
124 — 38
  • Intervensi1 sampai dengan T.Intervensi12 dan 4 (empat) orang saksi yang masingmasing memberikanketerangan dibawah sumpah yaitu saksi Imron Azis Kadir, SH, Abdul Malik, SH, 58 Hermintaraga Putra dan Reni Purnamasari serta 1 (satu) orang ahli bernamaKopong Paron Piun, SH., SU;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T.I1 sampai dengan T.I46 dan 2 (dua) orangsaksi yang masingmasing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksiMATRAI dan saksi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-02-2009 — Putus : 30-06-2009 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juni 2009 — Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya;1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2. Yayasan Tamirul Masjid Kemayoran Surabaya
122 — 168
  • Berkalikali YTMKS Wachid Hasyim, S.H. mendesak untuk dicaikandana dimaksud, berkali kali juga Penggugat dipanggiloleh bank tersebut di atas untuk menjelaskanperkembangan sidang PIUN Jakarta. Penggugat sangatmengkhawatirkan kondisi int.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 12-04-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 197/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Desember 2012 — Yayasan Pengembangan Keterampilan dan Mutu Kehidupan Nusantara MELAWAN Pemerintah Negara RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Jakarta IV, Ahli Waris Almarhum Dr.Ir. Arie Lastario Kusumadewa,MSc
81 — 46
  • Kohir C 402 Persil 32 a.S.II seluas 2.776 m2 (duaribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), dibeli oleh Penggugat daripemilik asal Piun b. Sebul, yang terletak di Desa Cogreg, Kecamatan Parung,Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli No. 174/JB/VII/1985 tanggal30 Agustus 1985 yang dibuat dihadapan R. Ibrahim A, BA, PPAT, CamatKepala Kecamatan Parung dan Surat Pernyataan P. Suryo Suwarno tertanggal22 Nopember 1985;Tanah milik adat No. Kohir C 1310 Persil 30 a.S.II seluas 2.674 m?
    (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), dibeli olehPenggugat dari pemilik asal Piun b. Sebul, yang terletak di Desa Cogreg, KecamatanParung, Kabupaten Bogor, berdasarkan Akta Jual Beli No. 174/JB/VII/1985 tanggalHal 77 dari 107 hal Putusan No. 197 /Pdt.G/2012/PN. Jkt. Sel.8283848530 Agustus 1985 yang dibuat dihadapan R. Ibrahim A, BA, PPAT, Camat KepalaKecamatan Parung dan Surat Pernyataan P.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 77/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 7 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : Guntur Rumahorbo Diwakili Oleh : Guntur Rumahorbo
Terbanding/Penggugat : Parluhutan Samosir
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Asahan Cq Pemerintah Kecamatan Meranti Cq Pemerintah Desa Sukajadi
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Kecamatan Meranti Cq Pemerintah Desa Sukajadi Cq Pemerintah Dusun IV
Turut Terbanding/Tergugat II : Elprida pasaribu
32 — 21
  • Bahwa berdasarkan UU PIUN, maka dengan demikian ruanglingkup/kewenangan secara absolut untuk menyatakan tidak sah dan/atautidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum Surat Keterangan TanahGanti Rugi Nomor : 470/24/SJD/2022/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 danpembubuhkan tanda tangan selaku Kepala Dusun IV Desa Sukajadi di dalamSurat Keterangan ganti rugi tanah tanggal 30 Januari 2019 tersebut seluaslebin kurang 8.970 m2 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meterpersegi) yang dialinkan oleh Tergugat
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 31-03-2009 — Putus : 27-08-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2009/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2009 — PT. MULTI GUNA COAL Melawan BUPATI BARITO UTARA Tergugat ; PT. MEGA MULTI ENERGI Tergugat II Intervensi
308 — 17
  • VU5/ G ZUU09/ PIUN. PLE.40/TEMPERINDAG/B tanggal 14 Januari 2008, dan SuratPeringatan II sesual Suratnya Nomor220/TAMPERINDAG/B tanggal 14 Pebruari 2008, sertaSurat Peringatan Il sesual Suratnya Nomor434/TAMPERINDAG/B tanggal 11 April 2008, denganalasan KP Eksploitasi PT.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pertanahan
Register : 14-04-2010 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 14/G/2010/PTUN.JPR
Tanggal 17 Februari 2011 — YOHANES SEMUEL TULASEKET; VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA; PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk; PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA; RONNIE WIRDAN; PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk; PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
73 — 21
  • Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf aUndang Undang PIUN, penundaan hanya dapatdikabulkanapa bila ada kepentingan yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangatc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 PK/TUN/2016
Tanggal 20 Oktober 2016 — ISKANDAR ZULKARNAIN vs. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bharantacakti terhadap tanah di Jalan Kebon SirihNomor : 4850 Jakarta Pusat, namun dibatalkan oleh Para Pihak melaluiAkta Nomor : 22, tanggal 05 Juli 1993 dengan alasan bahwa PengikatanJual Beli tersebut dilakukan pada saat tanah tersebut masih dalamsengketa di PIUN, dan selanjutnya setelah sengketa tersebutdinyatakan inkracht melalui Putusan PK (bukti P10 = T. Il.Int17), Ny.Dahniar yang didampingi juga oleh Para Ahli Warisnya telah melakukanPengikatan Jual Beli dengan PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg.
Tanggal 14 Nopember 2017 — Dr.Rani Arvita,S.H.,M.H Binti Zainal Arifin AY
182 — 43
  • ,MH Binti ZAINAL ARIFIN AYselaku Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sesuai denganSurat Kuasa dari Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang)bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa/tergugat baik sendirisendiri maupunbersamasama sehubungan dengan perkara di PIUN Palembang nomor15/G/2017/PTUN.PLG antara Maimunah selaku Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Palembang selaku Tergugat terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM)nomor 6989/8 llir atas nama Margono Mangkunegoro
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 64/G/2018/PTUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2018 — Dr. MUHAMMAD IQBAL Sp. S ; KETUA KONSIL KEDOKTERAN PADA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
310 — 228
  • terbuka tapi MKDKI dengansidang tertutup;Bahwa seharusnya tidak sidang tertutup supaya tidak menimbulkan suuzonkarena apapun hasilnya lembaga ini ingin melindungi konsumen atau user daripara dokter, minimal terhindar dari malpraktek;Bahwa ketika datang ke dokter kita sudah menyerahkan nasib kita bahwa diapasti bisa menyembuhkan;Bahwa keputusan MKDI secara substansi sangat independen sehinggaputusannya final and binding;Bahwa surat keputusan yang ditempuh dengan cara tidak prosedural dapatdigugat ke PIUN
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2007 — Putus : 18-03-2008 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 97/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 18 Maret 2008 — 1. Ir. KISTRANGGONO, 2. DR. MUHAMMAD AL FATICH, S.H., M.H.,M.M. VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. TAN PARKDEDE TANU SAPUTRA (TAN BOEN TJING), 3. Dokter YODDY SUDIYAMAN
100 — 52
  • DI atas namaKEDONG Bin TERAN telah beralih kepada PIUN Bin KEDONG TERAN Cs 4Orang (selaku ahli waris); Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 Mei 1995 No.1388/SERPONG/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 17-02-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 52/Pdt.G/2015/PN Jkt.Tim
Tanggal 27 Oktober 2015 — FEFY LINAWATY vs Nyonya LUCIANA TJAHJANI WAYONG disebut juga LUCIANI TJAHJANI WAYONG (LUCIANA TJAHJANI WAYONG), Cs
73 — 14
  • Mengenai Sertipikat Hak Milik No.121/Susukan :Bahwa Sertipikat Hak Milik No.121/Susukan, diterbitkan pada tanggal 27Oktober 1977, atas nama Atjim Bin Piun, seluas 3.155 M?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-03-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2093 K/PDT/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — YAYASAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN DAN MUTU KEHIDUPAN NUSANTARA vs.PEMERINTAH NEGARA RI c.q. KEJAKSAAN AGUNG RI c.q. KEJAKSAAN TINGGI JAKARTA c.q. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, dk.
71 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi), dibeli olehPenggugat dari Pemilik asal Piun bin Sebul, yang terletak di DesaCogreg, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, berdasarkan AktaHal. 18 dari 70 Hal. Put. Nomor 2093 K/Pdt/201482.83.84.85.86.Jual Beli Nomor 174/JB/VIII/1985 tanggal 30 Agustus 1985 yangdibuat di hadapan R. Ibrahim A, BA, PPAT, Camat KepalaKecamatan Parung dan Surat Pernyataan P.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 15-02-2018 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 262/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 15 Februari 2018 — * Perdata - TJIPTO SETIADIHARDJA X PT. SIGMAELTRA PROPERTINDO
92 — 36
  • Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 tahun 1997;Bahwa hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT II dalamJawabannya pada saat pemeriksaan persidangan perkara di PengadilanTata Usaha Negara Bandung (PIUN Bandung) Nomor43/G/2014/PTUN.BDG (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogorsebagai Tergugat dan dalam perkara ini sebagai Tergugat Il) yangmenyatakan :Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) dalammenerbitkan sertifikat milik PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-04-2011 — Putus : 02-12-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 59/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 2 Desember 2011 — Drg. Titi Asmaryatimurni;1.1. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang IV,2.2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,DKK
66 — 47
  • Dan obyek perkara diPengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara No.50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. dan obyek perkara diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada perkara No.59/G/2010/PTUNJKT adalah sama, yaitu tanah = danbangunan yang merupakan milik Nyonya Evie Chandra.Hanya dalam gugatan di PIUN Jakarta, namun dengantambahan obyek perkara yaitu, Risalah Lelang No.075/2010 tanggal 11 Maret 2010.Perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel sendiri telahdiputus oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan