Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.

No. 52/Pdt.G/2013/PA Mrs.Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan prubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.

Menyatakan Terdakwa BENRISTIAN SITINJAK, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda Kapal Perikanantidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 UU Halaman 3 dari 9 Halaman PUTUSAN NOMOR 654/PID.SUSPRK/2016/PT MDNNomor 45 Tahun 2009 Tentang Prubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam dakwaan atau Kedua;2.

menit 37 koma 08 detik, S.00 derjat 06 menit51 koma 07 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 13 detik, S.00 derjat 06menit 50 koma 05 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 30 detik, S.00 derjat06 menit 59 koma 50 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 50 detik, setelah itukeluar dari lahan dan dikonversikan kedalam data peta Kawasan hutan sesuaidengan surat keputusan menteri kKehutanan Republik Indonesia Nomor 422/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan Surat keputusan Nomor:SK.304/Menhutll/2011 tentang prubahan

.100 derjat 10 menit 32 koma 13 detik, S.0O derjat 06menit 50 koma 05 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 30 detik, S.00 derjatHalaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 02/Pid.B/2013/PN.LB.BS1206 menit 59 koma 50 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 50 detik, setelah itukeluar dari lahan dan dikonversikan kedalam data peta Kawasan hutan sesuaidengan surat keputusan menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor 422/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan Surat keputusan Nomor:SK.304/Menhutll/2011 tentang prubahan

menit 37 koma 08 detik, S.00 derjat 06 menit51 koma 07 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 13 detik, S.00 derjat 06menit 50 koma 05 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 30 detik, S.00 derjat06 menit 59 koma 50 detik, E.100 derjat 10 menit 32 koma 50 detik, setelah itukeluar dari lahan dan dikonversikan kedalam data peta Kawasan hutan sesuaidengan surat keputusan menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor 422/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan Surat keputusan Nomor:SK.304/Menhutll/2011 tentang prubahan

segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalahmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasakan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili diwilayah yurisdeksi Pengadilan Agama Baturaja , oleh karenanya berdasarkan pasal 49ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan prubahan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.

Rap.ieee aMenimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan prubahan jkedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

.50 tahun 2009tentang peradilan Agama, maka majelis akan memerintahkan paniteraPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan PenetapanIkrar kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnyameliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinanmereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukMenimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalamUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan prubahan

untukmembayar nafkah selama masa iddah Rp .1.500.000, , mutah berupa emas seberat3 gram serta nafkah untuk dua orang anak setiap bulan minimal Rp 500.000, dan haltersebut telah diterima oleh Termohon, oleh karenanya majelis tidakmempertimbangkan lagi dan akan menghukum Pemohon untuk membayar sesuaikesanggupan tersebut sebagaimana amar putusan ini .Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya dalam UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan prubahan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat sebagaimana tersebut, Penggugat telahmengahadirkansaksisaksi

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2008 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.

Para Pemohon telah mohon penetapan dan tidak menambahketerangan lain, maka untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini ditunjuk berita acaraperkara ini .TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknyasebagaimana yang tersebut diatas; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimanaketentuan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan prubahan

PENETAPANNomor : xxxx/Pdt.P/2014/PA.PoDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara prubahan biodata yangdiajukan oleh :M.

haruslah dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebuttermasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1Undangundang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.sebagaimanayang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006, dan prubahan

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2010 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.

Foto kopi kutipan Akta Nikah Penggugat denganTergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, makasesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan prubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo merupakanwewenang absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3.