RajaSyahnan) dan Surat Tergugat IV Intervensi Nomor: 360/70709 tanggal24 Desember 2010 tentang Persetujuan Penerbitan Surat PerintahMulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alamsah dan berharga serta berkekuatan hukum dan mengikat antaraTergugat Il, Ill dan Tergugat IV Intervensi dengan PenggugatIntervensi; dan Menyatakan perusahaan Penggugat Intervensi (PT.Raja Syahnan) adalah sah dan berkekuatan hukum sebagai rekananpelaksana yang telah melaksanakan pekerjaan perkuatan TebingSungai

UndangUndang Hukum Perdata, sedangkanuntuk pembatalan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasanPenuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh Hakim, jika ternyatasudah ada penerimaan baik, dari pihak yang dirugikan, karenaseorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatuperobuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskanhaknya untuk meminta pembatalan ; Bahwa demikian pula menurut pendapat : Gunawan Widjaja, dalambukunya yang berjudul : Seri Hukum Bisnis Daluwarsa, Penerbit PT.Raja

sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akansesuatu atau pengharapan bagi orang lain (Tindak Pidana di KUHP SRSianturiSH, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta,h.634).Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapaketerangan yang saling mengisi yang seakan akan benar isi keterangan itupadahal tidak lain dari kebohongan (ibid).Bahwa yang dimaksud dengan membujuk anak adalah perbuatanmempengaruhi kehendak orang itu sama dengan kehendaknya (Tindak Pidanamengenai kesopanan, Drs Adami Chazawi, SH,PT.raja

Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman248249, menyebutkan:Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untukmengeluarkan keputusan, maka pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktordan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,mendengar dan mempertimbangkan alasanalasan yangdiajukan oleh pihakpihak yang berkepentingan, juga harusmempertimbangkan akibatakibat hukum yang muncul dariKeputusan Tata Usaha

Ridwan HR, dalam literatur Hukum AdministrasiNegara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013Halaman 246, menyebutkan :Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telahdiperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusanpemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusanyang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabutkembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam prosesperadilan.Faktanya, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan 1nyatanyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebabTergugat

Ridwan HR, dalam literatur Hukum Administrasi Negara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman248249, menyebutkan :Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintahan untukmengeluarkan keputusan, maka pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktordan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,mendengar dan mempertimbangkan alasanalasan yangdiajukan oleh pihakpihak yang berkepentingan, juga harusmempertimbangkan akibatakibat hukum yang muncul dariKeputusan Tata Usaha

Ridwan HR, dalam literatur Wukum AdministrasiNegara,Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, tahun 2013 Halaman 246,menyebutkan :Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telahdiperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusanpemerintah, jadi demi kepastian hukum, setiap keputusanyang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabutkembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam prosesperadilan,Faktanya, Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Gugatan 2nyatanyata tidak patuh terhadap asas kepastian hukum, sebabTergugat

No. 1084 K/Pid.Sus/2013UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.Bahwa yang dimaksud "memperkaya" menurut pendapat ANDI HAMZAH(Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, EdisiRevisi, Penerbit PT.Raja Grafika Persada, 2006 halaman 184185) dijelaskan, bahwaketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uangdalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan

Cremona Pratama Indonesia dan PT.Raja Alam Permata. 117 1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC01 dan Hal 49 dari 83 Hal Put.

Cremona Pratama Indonesia dan PT.Raja Alam Permata. 117 1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC01 danMC02 sebesar 20,22% (dua puluh koma dua puluh dua persen) darinilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi.1 (Satu) buah asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan MC03 sebesar118 50,18% (lima puluh koma delapan belas persen) dari nilai kontrak atas nama PT.Zenny Konstruksi. Hal 80 dari 83 Hal Put.

., KUHP dan KUHAP, edisi kelima, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 halaman 171 (T.15) ;17 Fotocopy KUH Perdata (T.16) ;18 Fotocopy Kemasan susu bubuk Indomilk Omega 3 (T.17) ;19 CD iklan produk yang terdiri dari kakek, ayah, putra.

ADAMI CHAZAWI, SH, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta dikatakan, Sebagai ciri dari tindak pidana dalam bentukyang diperberat ialah harus memuat semua unsur yang ada pada bentuk pokoknyaditambah lagi satu atau lebih dari unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsurkhusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khususitu.

SoenartoSoerodibroto, KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah AgungDan Hoge Raad, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hal.222);Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah segala sesuatuyang berwujud dan tidak perlu sampai mempunyai nilai secara ekonomis akantetapi bernilai bagi pemiliknya, termasuk dalam pengertian ini daya listrik dangas meskipun tidak berwujud (R.Soesilo, Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.Politeia.

BINTANG AROMMAS TEKNIK nilai penawaran Rp. 1.538.944.000,Bahwa setelah dilakukan evaluasi penilaian oleh Panitia Pengadaan lalu menetapkan PT.RAJA PROYEK Tegal sebagai. pemenang pengadaan barang / jasa dengan pertimbangan,memenuhi syarat data dministrasi, syarat data teknis dan data harga penawaran sertadokumen kualifikasi, hal ini di tuangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTegal Selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 Nomor : 11 / SK / PPI TB /2008 tanggal30 Mei 2008 tentang Penetapan

Pelaksana Penyedia Barang / Jasa PekerjaanPembangunan Puskesmas I Tegal Barat Kegiatan Pembangunan Puskesmas DinasKesehatan Kota Tegal Tahun Anggaran 2008.Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2008 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas I Tegal Barat Tahun Anggaran 2008 dengannilai kontrak Rp. 1.534.996.000, Antara Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan KotaTegal Tahun Anggaran 2008 (saat itu dijabat olbh KARMASTUTI, SKM) dengan PT.RAJA PROYEK Tegal yang diwaikili

Hang Tuah No. 19 Kota Tegal berdasarkan PerjanjianKontrak Nomor 12 / KONTRAK / PP 1 TB / 2008 tanggal 3 Juni 2008 antara PT.RAJA PROYEK Tegal dengan Dinas Kesehatan Kota Tegal, nilai kontrak sekitar1,5 Milyar. (belum dipotong PPN/PPH).Bahwa untuk dokumen pelelangan terdakwa sendiri yang mengajukannya.Bahwa dalam pembangungan gedung kantor Puskesmas I Tegal Barat tahun: anggaran tahun 2008 tidak ada pengalihan pelaksanaan pekerjaan dari PT. RAJAPROYEK Tegal kepada H.

Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Pinrang;Tim Teknis dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang;Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ketua tim teknis,melakukan melakukan penilaian hasil pekerjaan sambung samping dengancara sampling secara acak dengan cara menentukan namanama petanipada Kelompok Tani dalam wilayah pemeriksaan Terdakwa, selanjutnyaketua Kelompok Tani bersama tim teknis, tim pendamping dan tim dari PT.Raja

,~~ Tim Teknis dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang;Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai ketua tim teknis,melakukan melakukan penilaian hasil pekerjaan sambung samping dengancara sampling secara acak dengan cara menentukan namanama petanipada Kelompok Tani dalam wilayah pemeriksaan Terdakwa, selanjutnyaketua Kelompok Tani bersama tim teknis, tim pendamping dan tim dari PT.Raja Mas Agro, melakukan penilaian terhadap

Medan mengenai relatifnya pengertianmemperkaya diri yaitu "Menimbang, bahwa oleh karena itu menurutMajelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatanmenjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kKemampuan materiil tertentudijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatifwalaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasabelum kaya/tidak kaya" (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi MelaluiHukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, Penerbit PT.Raja

., "Judicial Reviewdi Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian PeraturanPerundangundangan," (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT.Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, halaman v:"Peraturan perundangundangan merupakan salah satu elemenpokok dalam suatu sistem hukum nasional.Sebagai suatu sistem,kaidah aturan yang termuat dalam semua bentuk peraturanperundangundangan yang tersusun secara hierarkis, berpuncakpada konstitusi sebagai hukum tertinggi.Peraturan perundangHalaman 8 dari

Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah yaitu melakukanperbuatan apa saja terhadap barangbarang tersebut seperti halnya seorang pemiliktanpa seijin atau setahu pemilik barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs.Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT.Raja Grapindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukummerupakan suatu tercelanya atau terlarangnya

Atas hal tersebut,PPK belum melakukan perhitungan denda sebesar Rp. 70.573.776, 57Halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Plw20.21.22.(1/1000 x 50 x 22,90% x Rp. 6.163.648.609,22) dan memerintahkan PT.RAJA OLOAN untuk menyetorkan ke Kas Daerah;Bahwa adapun kewajiban pembayaran yang harus dilakukan TERGUGATkepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4.016.539.087,65, (empat milyarenam belas juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan puluh tujuhkoma enam puluh lima rupiah), setelah nilai

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : W200391 HT.01.01TH2007 tanggal 21 Mei 2007tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang diterbitkanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia KepalaKontor Wilayah Sumatera Utara, dan telah dilakukan perubahan danterakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT.RAJA OLOAN Nomor 17 tanggal 05 April 2019, yang dibuat dihadapanLatifah Sari Dewi Nasution, SH, Notaris di Serdang Bedagali,

Pidana dan Kitab Undangundang HukumAcara Pidana atau peraturan perundangundangan lain yang bersifathukum pidana ; Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara NasionalIndonesia ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum ; Bahwa Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, terbitan PT.Raja

Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah yaitu melakukanperbuatan apa saja terhadap barangbarang tersebut seperti halnya seorang pemiliktanpa seijin atau setahu pemilik barangbarang tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs.Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT.Raja Grapindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukummerupakan suatu tercelanya atau terlarangnya

., KUHP dan KUHAP dilengkapiYurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Hal. 237, Penerbit PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2000);Di dalam Putusan Hoge Raad yaitu H.R. tanggal 26 Maret 1906, W.8355,24 Pebruari 1913, 669, W.9469, 20 Juni 1944, 1944 No. 589 yangmenyatakan bahwa: "toe eigening adalah penguasaan secara sepihak olehpemegang sesuatu benda seolaholah ia adalah pemiliknya, bertentangandengan sifat hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawahkekuasaannya";(Drs. P.A.F.

Profesionalitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Azas Kecermatan, AzasKepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitasadalah sebagai berikut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Tertib Penyeleggaraan Negara Yang BersihKolusi, Korupsi dan Nepotisme serta sejalan dengan beberapa pendapat ahli hukumdiantaranya Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT.Raja