Ditemukan 123 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : publik publish public publius publica publika publikã publicã
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
200 — 145
  • Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.92 K/TUN/2000 tertanggai 20 September 2002, ataupundengan alas hak atau dasar perolehan tanah lainnya adalahjelas tidak sah dan melanggar hukum hingga harus dinyatakanbatal demi hukum.Halaman 291 putusan Nomor 54/PDT/2018/PT.BDG.Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan No.133/Ciumbuleuit, tertanggal 2 April 2004 kepadadan atas nama Tergugat adalah merupakan tindakan hukumpemerintahan yang berdasarkan hukum publik dan bersifatsepihak (eenzijdig publiek
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS.
Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
273 — 218
  • Pengelolaan dana yangberasal dari APBN wajib dilakukan dengan peraturan Pemerintah dan ini masih bertindak dalamranah lingkungan kuasa hukum keuangan Negara( publiek rechtelijke rachtsgebeleid) bukanlingkungan kuasa hukum Privat (privaatrechtelijkerechtsgebelied); 2 22 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnee Menimbang, bahwa mekanisme pengelolaan dana bergulir untuk penjaman/pembiayaanKoperasi diatur dalam :7 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1368 — 967
  • Bumi Kedaung Lestari merupakan tindakan hukumpemerintahan yang berdasarkan hukum publik dan bersifat sepihak(eenzijdig publiek rechtelijke handelingj, dan tindakan hukum TergugatV maupun Tergugat VI tersebut merupakan Keputusan Tata UsahaNegara (beschikking), sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo.