Ditemukan 126 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-06-2011 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 7/PID.B/2011/PN.TPI Tanggal 1 Juni 2011 — - DEDDY ZULFRIADY NOOR (Terdakwa)
- ZAINUR ARIFIN SYAH, SH (JPU)
71 — 50
71 — 50
No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubahberdasarkan atas UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasundangundang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pudana korupsi(Lembaran Negara R1I nomor 4150) sepanjang frase, berbunyiYang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitumeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan perundangundangan,namun
Register : 27-01-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 04-02-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 09/PID.SUS/2012/TIPIKOR.PN.TPI Tanggal 30 Mei 2012 — - Mulyani (Terdakwa)
- Zainur Arifin, SH (JPU)
91 — 31
91 — 31
No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubahberdasarkan atas UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasundangundang No. 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pudana korupsi(Lembaran Negara R1 nomor 4150) = sepanjang frase, berbunyiYang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitumeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan perundangundangan,namun
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
162 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk melihat Berita AcaraPersidangan, bahkan tidak diberitahukan untuk melakukan inzage olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, bahkan lagi, memoribanding Pemohon Peninjauan Kembali waktu itu baru dikirimkan olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kepada Pengadilan Tinggi(tidak dikirim sebelumnya bersama berkas perkara yang lainnya) setelahPenasihat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali =menanyakanperkembangan perkara banding Pemohon Peninjauan Kembali kepadaPengadilan Tindak Pudana
Register : 08-03-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 27 Mei 2016 — ABDUL MAJID
134 — 24
134 — 24
Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pudana korupsi seperti yang didakwakan dalamdakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;2. Membebaskan terdakwa ABDUL MAJID dari dakwaan dan tuntutanpemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;3. Membebaskan terdakwa dari denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah);4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;5.
Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 24 Januari 2017 — - Ir. ABDURRAHMAN KANO MOHAMAD, M.Si
130 — 53
130 — 53
Penyidikan dari Penyidik Kejaksaan Negeri200Kwandang, yang kemudian kami juga melakukan klarifikasi terhadap beberapapihak yang dirasa perlu;Bahwa setelah Tim Audit telah memperoleh keyakinan bahwa telah terjadipenyimpangan berdasarkan hasil penyidikan Penyidik Kejaksaan NegeriKwandang serta hasil telaahan, analisa, dan klarifikasi, kemudian Tim Auditmelakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dituangkan dalamHasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pudana
Register : 05-09-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2013/PN.TPI Tanggal 23 Januari 2014 — 1. EVI HERITA,S.Sos (Terdakwa)
2. HERMAWAN SAPUTRA,SH (Terdakwa)
3. RISDIYANSYAH (Terdakwa)
149 — 31
149 — 31
Nomor 003/P/UUIV/2006 tertanggal 25 juli 2006 yang berbunyisebagai berikut :Menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang R.I nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telahdirubah berdasarkan atas UndangUndang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahanatas undangundang nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pudana korupsi(Lembaran negara R.I nomor 4150) sepanjang FRASA, berbunyi :Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakupperbuatan melawan