Bahwa, semenjak Sepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat tidaklagi kumpul dalam satu rumah, bahkan Tergugat sudah tinggal bersamaHalaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2019/PN Sgr10.11.keluarganya sejak akhir Tahun 2018, dan sudah tidak ada lagi kontakmaupun komunikasi bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Hidup dikeluarga masing masing dengan damai dan tidak saling menggangukehidupan antara Penggugat dengan Tergugat;Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menyudahi

TENTANG KETIDAK SEPAKATAN JUMLAH HUTANGC. 1 Bahwa akibat adanya krisis moneter tersebut maka seluruh kewajibanPara Penggugat dalam bentuk L/C sebagaimana telah disebutkandalam poin A.5 di atas telah dituangkan dalam Perjanjian Kreditdengan nomor:a. Perjanjian Kredit No. 98.078 tertanggal 20 Agustus 1998; (Bukti R7); Hal 6 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 535/Pdt. G/2014/PN.JKT.PSTb. Perjanjian Kredit No. 98.079 tertanggal 20 Agustus 1998; (Buktip 8) ;c.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat telah mengalamikeadaan memaksa/keadaan kahar/force majeur dalam setiap perikatan yangtelah dibuat bersama Tergugat; Menyatakan sebagai hukum bahwa telah terjadi ketidak sepakatan antaraPara Penggugat dengan Tergugat mengenai jumlah hutang Para Penggugatkepada Tergugat; Menyatakan batal perjanjianperjanjian yang telah dibuat oleh Penggugatdengan Tergugat untuk seluruhnya berikut segala akibat hukumnya; Memerintahkan

membuktikan dalilgugatannya dan oleh karena itu para Penggugat telah mengajukan bukti suratyang diberi tanda P1 sampai dengan P50, sedangkan Tergugat gunamenguatkan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T54 ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama suratgugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik serta buktibukti yang diajukan olehpara pihak berperkara, Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokokpermasalahan para pihak adalah : Ketidak sepakatan

, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatantersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 24 ayat 2 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat nafkah anak untuk yangakan datang setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,(Tiga juta rupiah) sampai anak tersebutdewasa, hal ini ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya;Menimbang, bahwa karena ada ketidak sepakatan

sekarang dalam asuhan Penggugat, maka biaya hadlanah, nafkah danpendidikan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa ataumencapai umur 21 tahun, sebagaimana yang dimaksud pasal 105 dan pasal 149 huruf (d)serta pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab AlMuhadzab IT halamam 177 :Artinya : Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya ; Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan akantetapi tidak ada sepakatan

Namun apabila tidak dapat membuktikan syarat yangHal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 766 K/Pdt.SusPHI/2014dimaskud dalam pasal tersebut maka cukup adil kepada pekerja yangbersangkutan di kualifikasikan mengundurkan diri apabila tidakmelaksanakan kewajibannya kepada perusahaan;Bahwa perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha yangbelum bersifat final janganlah dijadikan acuan/tolok ukur sebagai sebuahketidak sepakatan sehingga menjadi celah untuk memaksakan terjadinyaperselisihan hubungan industrial

Nomor78/PDT/2018/PT PLgutara tepatnya di kepulauan Samosir di mana Tergugat memberi tahukansebagai sepasang kekasih bahwa mengenai kabar tersebut Penggugatmemutuskan untuk ikut serta, maka berangkatlah Penggugat dan Tergugatdan setibanya di kampung halaman tersebut dengan ikut sertanyaPenggugat, menurut adat batak di kampung halaman tersebut tidak diperbolehkan seorang perempuan ikut lakilaki yang belum ada ikatanperkawinan, menurut tuatua keluarga Penggugat dan Tergugat harus dinikahkan, maka dengan sepakatan

., M.H. namunberdasarkan laporan mediasi tanggal 6 Agustus 2020, ternyata mediasi tidakberhasil mencapai ke sepakatan, selanjutnya dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwaa, atas gugatannya tersebut, Pemohon mengajukanperubahan/revisi permohonan yang selengkapnya sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan tanggal 13 Agustus 2020;Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawabanlisan sebagai berikut :Dalam KonvensiBahwa Termohon

O5 Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan,sedangkan Tergugat hadir sendirimenghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihakdi setiap persidangan dan telah memerintahkan kedua belah pihak melakukanmediasi dengan mediator yang bernama Sri Nurhayati,SKM,MH, namunberdasarkan laporan mediasi tanggal 06 Agustus 2020, ternyata mediasi tidakberhasil mencapai ke sepakatan, selanjutnya dibacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan

Permintaan mana oleh Majelis Hakim dipandang sebagai rekonpensi, dan akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonpensi ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakahperselisihan dan pertengkaran serta ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohondisebabkan karena Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan anakanak Pemohon ataukarena adanya ketidak sepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal memberikanhasil SWASTA padi kepada anakanak Pemohon ; Menimbang, bahwa

Dalam perkaraini (In Casu) terdapatnya unsur kesepakatan/perjanjian yangberkelanjutan baik lisan maupun tulisan antara Penggugatdan Tergugat serta adanya sikap menerima dari Penggugatterhadap cicilan pembayaran dengan jumlah bervariasi dandalam tempo waktu sesuai keadaan dan kemampuan dariTergugat adalah merupakan suatu bentuk ke sepakatan/perjanjian yang dilindungi oleh Undangundang dan berlakubagi kedua belah pihaksebagaimana dimaksud dalam Pasal1320 KUHPerdata; Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal

dibawah ini:beees , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Tergugat mengeluarkanperintah mutasi atas diri Penggugat dan Penggugat tidak dapatmenerimanya atau belum terjadi kesepakatan antara Penggugat danTergugat terhadap adanya perintah mutasi tersebut seharusnya Penggugattetap melaksanakan kewajibanya sebagai karyawan yaitu masuk kerja di PT.Dutabahari Menara Line Dock Banjarmasin sesuai dengan perintah mutasidari Tergugat sambil melakukan upaya hukum atas timbulnya perselisihanatau ketidak sepakatan

Kebon Jeruk,Jakarta Barat sering digunakan transaksi narkoba. lalu sekitar pukul 19.00WIB Saksi Sutrisno melakukan undencover buy (penyamaran membeli)kepada seorang lakilaki dengan cara memesan sabu lewat Whatsappdengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (Satu) plastic klip sabu denganharga sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya SaksiSutrisno dan seorang lakilaki tersebut sepakatan untuk bertemu di pinggirJin. Panjang. Ket. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk.

Bahwa pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakatan, makajual beli baru dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan danHalaman 12, Putusan Nomor 312/Padt/2019/PT SMGharga belum dibayar. Akan tetapi, walaupun jual beli tersebut dianggap telahterjadi, namun hak atas tanah belum beralih kepada pembeli.

Satrianih.Menimbang bahwaberdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 November2014, ternyata para pihak tidak berhasil mencapai sepakatan .Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R,Bg majelis hakim telah berusahapula mendamaikan para pihak dengan menasehatinya setiap kali persidangan agarmenyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnyapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat.Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo.Pasal 6 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI), karena gugatan yang diajukanoleh Penggugat perkara a quo tidak memenuhi ketentuan dan prosedur tatacara pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebabketentuan tersebut mengatur sebelum naik ke PHI terlebih dahulu dilakukanupaya perundingan Bipartit antara para pihak dan dibuat berita acaraperundingan (risalah), apakah tercapai sepakatan apa tidak,

memberikan nafkahlahir pada hal tercantum pada hal jawaban di poin 7 aku memberikan nafkahitu yang tercatat ;Tentang nafkah lahir, kita seorang pedagang, uang yang selalu ber putar, lacimeja terbuka dan aku selalu berpesan padanya, ambillah sayang kalau kamubembutuhkan, sah, halal hukum, karana dia seba gai bendaharanya dan akuinlas, kita merintis bersama dengan modal ang pensiunanku pada bulan Julitahun 2013, mana mungkin selama itu aku tidak memberikan nafkah lahir,karena kita sudah punya ke sepakatan

Dusun Galung,Desa Betteng, Kecamatarn Pamboang dan ternyata Penggugat pulangkerumah oramg tuanya tanoa sepengetahuan Tergugat.Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagisamasama sekembalinya Tergugat dari Kalimantan seperti yang diutarakan oleh Penggugat pada poin enam karena Tergugat telah berusahamenemui Penggugat bahkan telah melibatkan keluarga untuk mengajakPenggugat kembali kerumah orang tua Tergugat, tetapi Penggugatmenolak keras akhirnya kedua belah pihak membuat ke sepakatan

(Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa karena ada ketidak sepakatan dalam biayapemeliharaan anak tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiridengan mendasarkan pada bukti T.3, T.4 dan T.5 serta keterangan sakssaksiPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa anakanak tinggalbersama dengan Penggugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuauanpasal 41 huruf (6) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbanganpenghasilan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim menetapkan besarnya

O01 Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sedangkan Tergugathadir secara pribadi menghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak di setiap persidangan dan telah memerintahkan kedua belah pihakmelakukan mediasi dengan mediator yang bernama Sri Nurhayati,SKM,MH,namun berdasarkan laporan mediasi tangg25 Juni 2020, ternyata mediasi tidakberhasil mencapai ke sepakatan, selanjutnya dibacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan

Dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidak sepakatan dalampenunjukan seorang atau beberapa orang Arbiter, para pihak dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untukmenunjuk seorang arbiter atau lebih, dalam rangka penyelesaiansengketa para pihak.Bahwa Pemohon telah mengirim Surat yang memohon Bapak Dr.