terletak dan dikenal diDusun Aek Kalubi Desa Tanjung Selamat Kecamatan KampungRakyat Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara denganbatasbatas secara factual sebelah Utara, Selatan, Timur dan Baratadalah parit bekoan dan tandatanda batas terdiri dari patok besidipasang di sudutsudut batas memenuhi yang dimaksud dalamPMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 sebagaimana disebut dalam sertifikata quo;4.

Pertamatama patut diperhatikan bahwa bukti T berupa Sertifikat HakPakai Nomor 2 Husein Sastranegara tahun 1988, tertulis atas namaDepartemen Perhubungan Republik Indonesia cq Perusahaan JawatanKereta Api (PJKA), bahwa menilik identitas pemegang hak atas sertifikata quo jelas adalah bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 HuseinSastranegara merupakan kekayaan Negara atau aset Pemerintah,karena Departemen Perhubungan dan juga PJKA merupakan instansiresmi pemerintah;2.

Bahwa dengan adanya aktaakta otentik tersebut diatassebagai dasar penguasaan Sertifikata quo sebagai Jaminanoleh TERGUGAT II, maka Notaris ADI TRIHARSO, S.H., danNotaris/PPAT DINI HAYATI, S.H., selaku Pejabat yangberwenang dalam proses. perikatan, pembuatan = sertapengesahan SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan,serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Pejabat yangmengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan atas Objek Jaminantersebut, adalah Subyek Hukum Utama dalam PerkaraHalaman 8 dari 53 Putusan

hukum, karena dalildalil Para Penggugattersebut bertentangan dengan dalilnya yang lain yang pada pokoknyamenyatakan bahwa diatas tanah objek sengketa telah berdiri bangunanrumah tempat tinggal milik Para Penggugat, sehingga quod noonPara Penggugat telah menempati dan menguasai tanah objeksengketa tidak mungkin Para Penggugat tidak mengetahui keberadaanSertifikat a quo jauh sebeium adanya relas panggilan dalam perkaraNo. 120/Pdt.G/2007/PNMdn sebagaimana yang didalilkan oleh ParaPenggugat ; Bahwa Sertifikata

Sebelum penerbitan sertifikata quo dilakukan pengecekan, pengukuran dan pemeriksaanHalaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 1599 K/Pdt/2017lapangan secara de facto/sesuai dengan keadaan di lapangan yangsekarang serta melibatkan pejabatpejabat administrasi di wilayahtersebut. Pemohon Kasasi tidak akan memproses suatupermohonan hak apabila terdapat permohonan yang bermasalahmaka untuk sementara waktu dihentikan menunggu prosespenyelesaian masalah selesai.

Sebidang tanah terletak di Desa Padang Jati Kecamatan LuasKabupaten Kaur dengan luas tanah 300 M2 (15x20) di tanah tersebutberdiri bangunan permanen seluas 8x12 m2 = 96 M2 dengan sertifikata/n Ujang Dody Suhendar, No.

ternyata bukti 17.13 dan 1.14 dapatdipertimbangkan karena telah memenuhi syarat sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13, T.14 dan berdasarkanpengakuan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg(Reglemen Butten Gowesten), pengakuan yang disampaikan di depan sidangpengadilan adalah merupakan bukti yang sempurna, terbukti sebidang tanahterletak di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur,luas tanah 1064 M2 (Seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikata

sedang digadaikan atau tidak,sehingga sesuai dengan yang telah dipertimbangkan di atas ternyataketerangan ketiga orang saksi tentang objek perkara tersebut tidak dapatdipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat materil bukti Saksi;Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti T.13, T.14 danpengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut, terbukti bahnwa sebidang tanahterletak di Desa Jembatan Dua, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur,luas tanah 1064 M2 (Seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikata

Cubadak Kalek dan kawan kawan perihal Gugatan Sertifikata/n Asmir Dt. Pahlawan Garang;Menimbang, bahwa pihak Penggugat sewaktu menyerahkan foto copy suratbukti P5 tersebut tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, dengan demikiansurat bukti P5 ini bukan merupakan suatu alat bukti yang sah sehingga harusdikesampingkan;Menimbang bahwa surat bukti P7 dan P8 berupa Sertifikat Hak Milik No. 179atas nama Asnidar atas sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 1.610 M?

Bahwa Tergugat baru menyadari ke 2 (dua) sertifikat a quo tidak berada dalamkediaman Tergugat yaitu : pada tanggal 20 Februari 2017 sesaat (Alm) SARSITO(suami Terguat 1) meninggal dunia, (Alm) KUSRINI yang merupakan ibu kandungTergugat Il meminta Tergugat Il dan anak Tergugat untuk mengambil ke 2 (dua)sertifikat a quo dari tempat kediaman Tergugat bermaksud agar ke 2 (dua) sertifikata quo akan dijadikan jaminan pengobatan (Alm) KUSRINI. hal ini baru di ketahuiTergugat saat (Alm) KUSRINI membuat surat

(PPAT) yang ditunjuk oleh Penggugat atas jual beli antara (Alm) SAGINO denganPenggugat yang telah disepakati dalam Surat Kesepakatan Jual Beli tertanggal 03Agustus 2012 dan kwitansi tertanggal 03 Agustus 2012 (vide bukti : P1 dan P2) ;Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN TbkMenimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat dan Tergugat Ilmembantah apa yang telah Penggugat dalilkan dalam surat gugatanya denganmenyatakan Mertua Tergugat yakni (Alm) SAGINO telah menjual ke 2 (dua) sertifikata

Bahwa berdasarkan dalildalil eksepsi tersebut diatas , keseluruhan dalilgugatan Penggugat telah terbantahkan dimana menurut hukum penerbitanmaupun peralihan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentinganPenggugat, sehingga Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara,karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertifikata quo.

Cacat Hukum Administratif ; Bahwa Tergugat melanggar hukum administratif, dalam menerbitkan sertifikata quo, Tergugat tidak meneliti sungguhsungguh riwayat tanah garapan milikWibisono S, hak garap Wibisono S,atas tanah Negara tidak jelas, sedangkanhak garap Penggugat sangat jelas; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberiandan pembatalan hak atas tanah Negara dan hak pengalihan menyebutkanCacat Hukum

UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara ;Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 3, pasal 53 ayat 1UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertifikata qou digugat harus berdasarkan adanya kepentingan, dalam hal inioleh Penggugat harus terlebihn dahulu. memiliki DASAR HUKUMHal. 20 dari111 hal. Put.

Tergugat.Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh ParaTergugat maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya.Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupasertifikat diberi tanda P2 sampai dengan P22 atas nama Penggugat.Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor :16/Pdt.G/2015/PN.PligMenimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh faktabahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagaimana diterangkandalam surat ukur masingmasing sebagaimana disebutkan dalam bukti sertifikata

mengenai batasbatas wilayah adalah sangat tidak berdasar hukum ,namun satu hal yang perlu diketahui tanah milik sah tergugat adalah sebagaimanayang diuraikan dalam sertifikat hak milik no. 444/Korumba dan Penggugatmenyatakan sebagai pemilik tanah sengketa adalah hal yang mengadaada saja,setelah sekian tahun tergugat Il menguasai tanah sengketa Penggugat tidakpernah melakukan keberatan , dan juga pada saat tergugat IV melaksanakanpengukuran untuk memproses penerbitan sertifikat a quo, bahkan sampai sertifikata

Arya Lingga Manik dan kedua sertifikata quo telah hilang di meja kerja PEMOHON atas kehilangan kedua SHMtersebut Pemohon telah melaporkan hilangnya kedua sertifikat a quo milikPEMOHON kepada Kepolisan Daerah Metro Jaya sebagaimana Tanda BuktiLapor Nomor : TBL/4142/VIII/2018/PMJ/Dit.Reskrimum tertanggal 6 Agustus2018, pada saat penyidikan PEMOHON juga telah melengkapi alat bukti lainberupa suratsurat dan dokumen terkait dengan tindak pidana tersebut sertamenghadirkan saksisaksi yang mendukung tentang

telah dilakukan olehTurut Tergugat I, sehingga Para Penggugat dapat menyatakan bahwasertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat harus batal demi hukum,padahal belum terbukti bahwa Akta Jual Beli yang dijadikan sebagai dasarperalinan hak atas nama Tergugat tersebut dinyatakan sebagai Akta JualBeli yang tidak sah atau cacat hukum, sebab belum ada satu alat buktipunyang dapat menyatakan hal tersebut, dan Para Penggugat juga telahmenyatakan bahwa balik nama sertifikat a quo dan penjaminan atas sertifikata

Maksum yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi hanya mengetahui tentang tanah obyek sengketa huruf a yangdiatasnya ada bangunan rumahnya;e Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah terbit sertifikat melalui Prona tahun2003;e Bahwa saksi mendengar dari Maryam Wartabone yang menyatakan tanahtersebut tanah warisan yang merupakan pemberian dari ibunya yang bernamaAtima Detu;e Bahwa saksi pernah memberikan surat keterangan tentang asal usul tanah gunapenerbitan sertifikata ats nama

Yang manakahsesungguhnya alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikata quo, Apakah Persil Nomor 646 atau Persil Nomor 646 atauPersil Nomor 492?:Apakah Persil Nomor 646 dapat diidentikan atau disamakandengan Persil Nomor 645 dalam kaitannya dengan buktikepemilikan hak atas tanah ???;Halaman 31 dari 35 hal.Put. Nomor 1078 K/Pdt/201712.20.21. Bahwa, luas tanah yang tercantum dalam Letter C. Nomor 114Persil Nomor 645 dan Letter C.

Bahwa salah satupertimbangannya halaman 10 baris ke 1 ........ dalam pertimbanganJudex Facti dalam halaman 15 paragraf ke 3 yang menyatakan adanya kejanggalankejanggalan pada isi data sertifikata quo bukankesalahan dari Terdakwa dengan tidak dapat dipertanggung jawankankepada Terdakwa ... adalah pertimbangan yang keliru dari Judex Facti,karena dalam unsur menggunakan surat palsu dalam Pasal 263 ayat (2)KUHP yang didakwakan tidak perlu dibuktikan siapa yang membuatsurat palsu tersebut, akan tetapi

Jadi dengan tidak ditunjukkannya dasar penerbitan sertifikata quo, maka tidak lantas dapat disimpulkan begitu saja bahwa dalam prosespenerbitannya dilakukan dengan cara melawan hukum.

Swandono Adijanto tersebut adalah pemilik SHMNomor 5940 tempat dimana pondok didirikan seharusnyalah asli Sertifikata quo dibuktikan dan/atau ditunjukkan di muka persidangan, namun padakenyataannya tidak pernah sama sekali ditunjukkan dan dibuktikan bahwaSdr. Swandono Adijanto adalah sebagai pemilik SHM Nomor 5940 didepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum;Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdr.