NamunMajelis tidak memerintahkan uji bukti di persidangan;3. 12.Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya Ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pengecekan data SPT PKP Penjual melalui SistemInformasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT (terlampir), denganhasil sebagai berikut:Nama WP No Faktur ak Tgl Faktur Jumlah PPN Penelitian Dalam SIAda Tidak AdaR R R1 021446711008000 PT Rikarsa Mandiri 010.00010.00000003

15/01/2010 45.172.076 45.172.0762 1 PT Trim 10. 10. 1.156. 1.156.1 1 PT if il 10. 10. 1 14/01 1. i ie4 0209409201 24000 PT F Sakti 010.00010.00000005 16/04/2010 802.190 802.190Total 48.380.943 48.380.943 3.13.Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalammenu pelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 4 (empat) Faktur Pajak sebesar Rp48.380.943dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar, sehingga atas koreksisebesar

Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel (SIDJP) yaitu sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan olehterdakwa LIAW EDI WIRAWAN sejak bulan September Tahun 2016sampai dengan bulan November Tahun 2017 sebesar Rp.6.127.408.982, (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empatratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);Perbuatan terdakwa LIAW EDI WIRAWAN diatur dan diancampidana sebagamana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo.

Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.SelKebayoran Baru Satu pada tanggal 19 Oktober 2015, kKemudian diKukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 23 Maret2016;Bahwa berdasarkan SIDJP PT Garia Makmur Indah beralamat diGedung Office 8, Level 18A, Lot 28 Scbd JI. Jend.

Sudirman Kav. 5253, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi juga melakukanvisit ke Perusahaan tersebut dan berdasarkan penyelidikan ternyataalamat tersebut sudah tidak ada lagi ;Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) yangmenjadi Direktur dari PT Garia Indah Makmur yaitu Sandi Hermanto;Bahwa benar berdasarkan SIDJP PT Garia Makmur Indah pada tahun20162017 melaporkan SPT Masa PPN dan terakhir pada bulanAgustus 2017;Bahwa berdasakan data dari Portal DJP (aplikasi PKPM) diketahuilawan

Malona Triguna Investama dan PT.Worldcom Solutions tidak disertai penyerahan barang melainkan hanyafaktur pajaknya saja;Bahwa dalam SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksisebenarnya yang diterbitkan dan/atau dijual kepada PT. Bumi SentosaDwi Agung, PT. Prohaba Jaya Mandiri, PT. Intim Putra Perkasa , PT.Mitra Konstruksi Renovasi, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. MalonaTriguna Investama dan PT.

Dari aplikasi PKPMdalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan telah ternyata sebagai berikut:Hal79 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.SelBahwa terdakwa Liaw Edi Wirawan dengan saksi Marjuki, saksiSatyawan Krisbiantoro bahwa sebagai pemilik atau Direktur UtamaPT.Gemilang Sukses Garmindo sesuai Akta No. 58 tanggal 16 Mei 2006dan sebagai pemegang dokumen atas nama PT.

sejumlah Rp. 14.946.968.483,00 (empat belas milyar sembilan ratusempat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratusdelapan puluh tiga rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian KeuanganNegara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : SR267/D6/01/2012tanggal 16 Maret 2012 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negaraatas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan komputer besertasarana pendukungnya dalam rangka pengembangan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP

Foto copy Surat Edaran Nomor: SE100/PJ/2010 tentang KebijakanPerubahan Data SIDJP, SIPMOD dan SISMIOP sebanyak 11 (sebelas)lembar. Surat Formulir persetujuan fasilitas TV Berlangganan Apartemen MenaraCawang dari PT. Mahkota Mega Utama sebanyak 3 (tiga) lembar. Foto copy Sertifikat Hak Milik Tanah No. 3067 di Cinere Kec. Limo Kab.Bogor Propinsi Jawa Barat sebanyak 8 (delapan) lembar.

Binareka Tata Mandiri; Asli (satu) Buku Dokumen Kontrak tentang Pelelangan Pengadaan Barangdan Jasa Pengadaan Komputer dan Sarana Pendukung dalam rangkaPengembangan SIDJP TA. 2006 Paket Pengembangan Infrastruktur DataBase DRC dan Sistem Aplikasa DJP No. KPJ.3/DIP/DBSA/X/DIPA/2006tanggal 10 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak dengan PT.

Berca tanggal 8 Desember 2006 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pembentukan Panitia hingga PengumumanLelang tanggal 06 Juni 2006; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPK.34/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 1 (satu) Bundel Pengumuman Pelelangan Nomor: PEM02/DIP/VII/ DIPA/2006 Juli 2006; 1 (satu) Bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (20062009); 1 (satu) Bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa KonsultansiMenggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakualifikasi; 1

Kena Pajak tanggal 21 September 2012 dan Lampiran. puluhempat)lembar206 Berkas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: 25 (dua Fotocopy31 PEM04120/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 24 puluh lima)September 2012. lembar207 Surat Keterangan Terdaftar No:PEM 1 (satu) Fotocopy3103947/WPJ.20/KP.0103/2012 tanggal 13 September lembar2012.208 Data SIDJP Profil Utama Badan Wajib Pajak PT.

PUTRI 1 (Satu) Printout31LNUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7001.000. lembar209 Data SIDJP Pelaporan SPT Masa Pajak Januari 2013 3 (tiga) Printout3.sampai dengan Februari 2014. lembar210 Data SIDJP SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 2 (dua) PrintoutLs.d. Februari 2014 PT PT.

Lembar263 Screenshot SIDJP PT AQEELA BANGUN KENCANA 2 (dua) Print out31Detil Pelaporan SPT Masa PPN dan PPh Badan Tahun LembarPajak 2013.264 Dokumen Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 15 (lima Asli31. CRO.SMR/0261/KMK/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 belas)atas nama PT Noor Rieka Jaya Mandiri. lembar265 Dokumen Addendum Ke1 (Pertama) Perjanjian Kredit 8 (delapan) Asli31.

NUSA TENGGARA NPWP. 03.260.237.7001.000. lembar209 Data S/IDJP Pelaporan SPT Masa Pajak Januari 2013 3 (tiga) Printout3. sampai dengan Februari 2014. lembar210 Data SIDJP SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2014 2 (dua) Printout3ils.d. Februari 2014 PT PT.

wajibmelaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wayjibmemungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atasBarang Mewah yang terutang, dimana fungsi / kegunaan Pengukuhan Pengusaha kenaPajak (PKP) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU KUP fungsi Pengukuhan PKP adalah sebagaiidentitas PKP yang bersangkutan, pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajibanPKP dibidang PPN dan PPnBM.wanna Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat jenderal Pajak (SIDJP) terdakwaCHRISTIN MARLIANA dengan Nomor NPWP 14.172.310.6913.000, telahmenyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sejak Januari 2008hingga Desember 2008 sebagai berikut :110SPT Masa PPN bulan Januari 2008 dilaporkan pada tanggal 11 Juni 2008dengan bukti Penerimaan SPT nomor SV00004374/PPN1107/WPJ.31/KP.0503/2008 tanggal 11 Juni 2008.SPT Masa PPN bulan Februari 2008 dilaporkan pada tanggal 11Juni 2008dengan bukti

Secara subjektif maupun objektif atas kegiatanusaha, pembayaran dan pelaporan pajak yang menjadi kewajiban pajak tersebutharus dilaksanakan di KPP Pratama Sumbawa Besar ;Berdasarkan data pembayaran masa di SIDJP Wajib Pajak An.

Masa Pajak Juni 2009 disetor tanggal 17 Juli 2013 sebesar Rp.5.675.748,(lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluhdelapan rupiah)Berdasarkan data pembayaran masa di SIDJP Wajib Pajak An.

CHRISTIANMARLIANA, NPWP: 14.172.310.6913.000 telah melakukan penyetoran masa Julidan Desember 2008 sebagai berikut :1 Masa Pajak Juli 2008 disetor tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp.2.981.000,(dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)2 Masa Pajak Desember 2008 disetor tanggal 23 Juli 2013 sebesarRp.16.883.654, (enam belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enamratus lima puluh empat rupiah)Berdasarkan data pembayaran masa di SIDJP Wajib Pajak An.

NamunMajelis tidak memerintahkan uji bukti di persidangan;3. 12.Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/ belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya Ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pengecekan data SPT PKP Penjual melalui SistemInformasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT (terlampir), denganhasil ke 11 (sebelas) Faktur Pajak tersebut tidak dilaporkan olehPKP Penjual;3.13.Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalammenu

pelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 11 (sebelas) Faktur Pajak sebesarRp406.822.087,00 dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar,sehingga atas koreksi sebesar Rp406.822.087,00 tetapdipertahankan;3.14.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju denganpendapat Majelis untuk tidak mempertahankan seluruh koreksi,dengan pertimbangan bahwa menurut Majelis, ;awaban konfirmasiTidak Ada adalah tidak termasuk kondisi yang

PT Samudra Persada Perdana,berdasarkan penelusuran dalam SIDJP, FP tersebut telahdilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2009,namun dalam sistem PKPM DUP tidak ditemukan. Sebesar Rp2.015.318,00 a.n. PT Bina Kerja Cemerlang,berdasarkan penelusuran dalam sistem PKPM DuJP telahdilaporkan oleh WP tersebut.

Kep.754/PJ.2001 273,765,0398,759,980Sudah dilaporkan dalam SPT lawan transaksi (cfm Sistem PKPM DJP) Dapat dikreditkan 265,009,559Didukung arus uang dan arus barang Dapat dikreditkan 70,537,718Didukung bukti Arus Barang, namun tidak didukung bukti Arus Uang atau sebaliknya Tidak dapat dikreditkan 148,239,31931,189,170Berdasarkan penelusuran cfm sistem PKPM DJP dan SIDJP sudah dilaporkan oleh Penjual Dapat cikreditkan 117,050,149 Tidak ada arus uang dan arus barang Tidak dapat dikreditkan 492,542,576

FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode 23/12/2010 s.d. 31/12/2012);7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM- 562/WPJ.16/KP.0103/2007 tanggal 03 April 2007; 8. 1 (satu) bundel fotocopy printout Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) atas nama PT. Kharisma Mitra Sejajar;9. 1 (satu) bundel fotocopy printout Modul Penerimaan Negara (MPN) atas nama PT.

PPJBMALALAYANG/KMSPT/VII/2011 839,000,00013 C8 27/PPJBMALALAYANG/KMSPT/VIII/2011 565,600,00014 C9 28/PPJBMALALAYANG/KMSPT/VIII/2011 557,200,00015 C5 29/PPJBMALALAYANG/KMSPT/IX/201 1 1,344,700,00016 D1a 30/PPJBMALALAYANG/KMSPT/X/2011 524,475,00017 D1b 31/PPJBMALALAYANG/KMSPT/XI/201 1 1,032,600,00018 A6 32/PPJBMALALAYANG/KMSPT/XII/201 1 1,640,700,000JUMLAH 12.651.593.000 e Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaManado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Putusan Nomor:152/Pid.Sus/2015/PN.Mnd RICKY 32/PPJBMALALAYANG/KMSPT/XII/201 1 795.000.000 Jumlah 7.967.260.000 8.10.Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yangmenjadi kewajiban perpajakan dari PT.

selaku Direktur Utama sebagai Wakil Wajib Pajak Badan (Pengurus)sebagaimana UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakanyang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 32ayat (1) huruf a : Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam badan olehpengurus,Bahwa berdasarkan data administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PratamaManado dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Kharisma Mitra Sejajar telah melakukan pemungutan PajakPertambahan Nilai (PPN) dari pembeli namun setelah Terdakwa menerima danadari para pembeli, Terdakwa tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tanah dan bangunan ke Kas Negara;Berdasarkan Modul Penerimaan Negara dan Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP), PT.

FRANSISCA KIROH, nomor rekening 0207407670 (Periode23/12/2010 s.d. 31/12/2012);1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM562/WPJ.16/KP.0103/2007 tanggal 03 April 2007;1 (satu) bundel fotocopy printout Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP) atas nama PT. Kharisma Mitra Sejajar;1 (satu) bundel fotocopy printout Modul Penerimaan Negara (MPN) atasnama PT.

RAJAWALI KREASIMANDIRI.Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP),PT.RAJAWALI KREASI MANDIRI telah terdaftar sebagai WajibPajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandaksejak tanggal 4 Januari 2016, kemudian mendapat pengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) sejak Tanggal 21 Maret 2016. Bahwa Terdakwa ditemui oleh saksi M. Jopi Budiono selaku manageroperasional PT.

NPWP PT RKM adalah: 74.843.013.9016.000 Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP) PT RAJAWALI KREASI MANDIRI (RKM) terdaftar di KPPP JakartaCilandak tanggalO4Januari 2016,kemudian mendapat PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 21 Maret 2016; Bahwa berdasarkan SIDJP PT RKM beralamat di KOMPLEK GOLDENPLAZA BLOK E14 LT. 1 JL RS.

Ahli ZULKIFLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Pajak dan ahli masih tetapdengan keterangannya; Bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di DirektoratJenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP).

SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh PengusahaHalaman 48 dari 113 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN JKT.SELKena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalamSistem Informasi tersebut.

Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak(SIDJP),PT.RAJAWALI KREASI MANDIRI telah terdaftar sebagai WajibPajak (WP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Cilandaksejak tanggal 4 Januari 2016, kKemudian mendapat pengukuhan PengusahaKena Pajak (PKP) sejak Tanggal 21 Maret 2016. Bahwa Terdakwa ditemui oleh saksi M. Jopi Budiono selaku manageroperasional PT.

tidak memberikan keadilan bagi PemohonPeninjauan Kembali, dimana Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat melakukan penelitian apakah dokumen yangdisampaikan memang terkait dengan faktur pajak yangdisengketakan atau tidak.Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi dari KPP PKPPenjual, dan dengan tidak dilakukannya uji kebenaran materi dipersidangan, untuk memberikan rasa keadilan dalam pokoksengketa ini, Pemohon Peninjauan Kembali melakukanpengecekan data SPT PKP Penjual melalui Sistem InformasiDJP (SIDJP

Bahwaberdasarkan hasil pengujian dalam menu pelaporanSPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, Pemohon PeninjauanKembali berpendapat bahwa dari total koreksi Pajak Masukansebesar Rp265.730.865,00, diketahui bahwa sebesar Rp256.267.935,00 tidak dilaporkan oleh PKP Penjual (TIDAK ADA)sehingga tetap harus dipertahankan, sedangkan atas koreksisebesar Rp 9.462.930 telah dilaporkan oleh PKP Penjual (ADA),sehingga tidak dapat dipertahankan.Berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulan Majelis HakimPengadilan Pajak yang

Putusan Nomor 187/B/PK/Pjk/2021Bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN Pemungut atas Faktur PajakMasukan dengan Kode 070 sebesar Rp11.029.132.470,00 tidak dapatdipertahankan/dibatalkan;Bahwa koreksi Terbanding telah didasarkan pada persandingan dataPajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh PemohonBanding disandingkan dengan lawan transaksi Pemohon Bandingberdasarkan data dalam SIDJP, apabila Pemohon Banding menyatakanbahwa atas selisinh sebesar Rp1.689.925.650,00 telah dipungut,

sejumlahRp. 14.946.968.483,00 (empat belas milyar sembilan ratus empat puluh enam jutasembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)sebagaimana Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai Laporan Hasil AuditBPKP Nomor : SR267/D6/01/2012 tanggal 16 Maret 2012 dalam rangkaperhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsidalam pengadaan komputer beserta sarana pendukungnya dalam rangkapengembangan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Berca tanggal 8 Desember 2006; 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pembentukan Panitia hingga PengumumanLelang tanggal 06 Juni 2006; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPK.34/DIP/PMKD/ X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 1 (satu) Bundel Pengumuman Pelelangan Nomor: PEM02/DIP/ VII/DIPA/ 2006Juli 2006; 1 (satu) Bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (20062009); 1 (satu) Bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa KonsultansiMenggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakualifikasi

Berca tanggal 8 Desember 2006; 1 (satu) Bundel Dokumen Lelang Pembentukan Panitia hingga PengumumanLelang tanggal 06 Juni 2006; 1 (satu) Bundel Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: SPK.34/DIP/PMKD/X/DIPA/2006 tanggal 16 Oktober 2006; 1 (satu) Bundel Pengumuman Pelelangan Nomor : PEM02/DIP/ VII/DIPA/ 2006Juli 2006; 1 (satu) Bundel Temuan BPK mengenai kegiatan SIDJP (20062009)); 1 (satu) Bundel Standar Prosedur Operasional Pengadaan Jasa KonsultansiMenggunakan Metode Seleksi Umum dengan Prakualifikasi

Binareka Tata Mandiri; Asli 1 (satu) Buku Dokumen Kontrak tentang Pelelangan Pengadaan Barang dan JasaPengadaan Komputer dan Sarana Pendukung dalam rangka Pengembangan SIDJP TA.2006 Paket Pengembangan Infrastruktur Data Base DRC dan Sistem Aplikasa DJP No.KPJ.3/DIP/ DBSA/X/DIPA/2006 tanggal 10 Oktober 2006 antara Dirjen Pajak denganPT.

dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00069/207/14/055/16 tanggal 25 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.354.7055.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Februari 2014sebesar Rp95.042.773,00; yang dikarena Faktur Pajak tidak memenuhipersyaratan formal akibat dari:1) Alamat penjual tidak sesuai SIDJP

Bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan pajak MasaNovember 2015 dan melakukan pemeriksaan pajak Masa Januari 2015dan melakukan koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Januari2015 masih harus dibayar adalah sebesar Rp32.636.475,00 denganalasan koreksi bahwa berdasarkan data pelaporan SPT Masa PPh 26Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) Masa Januari 2015,diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melaporkan danmenyampaikan Objek PPh Pasal 26

Putusan Nomor 903/B/PK/Pjk/2021Bahwa koreksi Terbanding telah didasarkan pada persandingan dataPajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan oleh PemohonBanding disandingkan dengan lawan transaksi Pemohon' Bandingberdasarkan data dalam SIDJP, apabila Pemohon Banding menyatakanbahwa atas selisih sebesar Rp7.661.224.140,00 telah dipungut, disetorkan,dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding seharusnya dapatmenunjukkan buktibukti terkait seperti SSP, invoice, bukti arus uang, buktiarus

Foto Copi SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012;q. 1. 3 (tiga) lembar Print out Profile Utama WajibPajak Badan dari SIDJP atas nama PT ARISAMAPUTRA, PTCIPTA DAYA SELARAS, dan PT KAWULA ANUGERAHMANDIRI.:2. 3 (tiga) lembar Print out Profile Utama Wajib PajakBadan dari SIDJP atas nama PT ARISAMAPUTRA, PT CIPTADAYA SELARAS, dan PT KAWULA ANUGERAH MANDIRI.3. 6 (enam) map Asli Induk Berkas PT ARISAMAPUTRA,PT CIPTA DAYA SELARAS, dan PT KAWULA ANUGERAHMANDIRI.4. 13 (tiga belas) set dalam satu map pelaporan SPTMasa

BANDAR METROPOLITAN JAYA pada SIDJP;2) 1 (satu) lembar foto kopi Surat Pindah nomor PEM02032/WP J.04/KP.0703/2010 tanggal 10 Mei 2010;Hal. 41 dari 47 hal.

NPWP 31.444.131.2045.000, yang beralamat di Jalan Deli No.27,Tanjung Priok, Jakarta Utara dan terdakwa YOGA SUARDANA sendiri sebagaiDirekturnya ; Berdasarkan data administrasi perpajakan dan Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) yang ada pada KPP Pratama Jakarta Koja, danberdasarkan Akte Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Nomor 203 tanggal 23Desember 2011 tentang Pendirian PT.

Nomor 203tanggal 23 Desember 2011 tentang Pendirian PT Sabda PalonSDEITIO BIE, jaa nm t rt cecBahwa yang bertandatangan di Formulir Pendaftaran NPWP adalah YOGASUARDANA selaku Direktur PT SABDA PALON SEMESTA NPWPBN AAA 1351906000) go =~ ae an aaa a ee eeeBahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada MasterfileWajib Pajak di SIDJP diketahui kegiatan usaha atau jenis usaha wajib pajaktersebut adalah 43291INSTALASI MEKANIKAL.

Kelompok ini mencakupkegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunangedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor),gondola dan pintu OtomMatis ; 2222 n en enn nnn nc en nnnneBahwa berdasarkan data administrasi perpajakan yang ada pada MasterfileWajib Pajak di SIDJP diketahui lokasi atau alamat kegiatan usaha wajib pajaktersebut adalah JI.

Deli Nomor 27 RT.004/RW 003, Koja, Jakarta Utara ;Bahwa berdasarkan data administrasi perpajakan dan Sistem InformasiDirektorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang ada pada KPP Pratama Jakarta Koja,Halaman 74 dari 151 Halaman Putusan Nomor : 1480/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.direktur atau penanggungjawab Wajib Pajak tersebut adalah YOGASIJARIDIANA, j= 22 e323 eee ere eee enBahwa berdasarkan Akte Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH.

Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan aplikasi denganSISTEM INFORMASI DJP atau disingkat SIDJP dan juga terdapat PORTALDJP. Sehingga semua data Wajib Pajak yang sudah masuk ke DJP telahdirekam dan diinput dalam SIDJP maupun PORTALDJP tersebut. Sehinggabentuk fisik berupa lembaran SPT dapat dicocokan dengan data yangterdapat dalam SIDJP maupun PORTAL DJP tersebut.

Alamat (fotocopy legalisir) Nomor : ST-76/WPJ.09/KP.0303/2006 Tanggal 27 Maret 2006 13 Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (fotocopy legalisir) Nomor : S-75/WPJ.09/KP.0303/2006 Tanggal 28 Maret 2006 14 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (fotocopy legalisir) Nomor: PEM-74/WPJ.09/KP.0303/2006 Tanggal 28 Maret 2006 15 Pemberitahuan Nomor Kode Seri Faktur Pajak (fotocopy legalisir) Nomor: S-74/WPJ.09/KP.0303/2006 Tanggal : 28 Maret 2006 16 Print out Profil Wajib Pajak berdasarkan data SIDJP

Media Lima Sekawan (MLS) pada tahun 2006 sampai dengan tahun2007 telah menerbitkan jumlah nilai faktur pajak dan faktur pajak tersebut telahdikreditkan oleh customer/pengguna jasa berdasarkan data yang terdapat padaAplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagaiberikut : 1. PT. Citra Link Indonesia NPWP 01.355.424.1017.000 dan01.355.424.1062.000No.

Media Lima Sekawan (MLS) pada tahun 2008 sampai dengan tahun2011 telah menerbitkan jumlah nilai faktur pajak dan faktur pajak tersebut telahdikreditkan oleh customer/pengguna jasa berdasarkan data yang terdapat padaAplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut :1. PT. Citra Link Indonesia NPWP 01.355.424.1017.000 dan 01.355.424.1062.000No.

Namun Wajib Pajak tidakpernah melapor SPT masa PPN dalam kurun waktu tersebut ;Bahwa oleh karena Wajid Pajak tidak menunaikan kewajibannya benar telahdikeluarkan surat teguran, himbauan dan undangan konseling ;Bahwa berdasarkan system informasi SIDJP terhadapwajib pajak pernahditerbikan STP PPh pasal 21 atas keterlambatan dan tidak lapor SPT masaMaret 2006 ;Bahwa dalam laporan SIDJP diperoleh data bahwa sejak tahun 2006 s/d tahun2011 wajib pajak telah menerbitkan faktur pajak (memungut PPN) dengan

Bahwa benar CV.MLS pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telahmenerbitkan jumlah nilai faktur pajak dan faktur pajak tersebut telah dikreditkanoleh customer/pengguna jasa berdasarkan data yang terdapat pada AplikasiSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut : 1. PT.

Citra Link Indonesia NPWP 01.355.424.1017.000; dan 01.355.424. 1062.000Tahun Pajak nA fastur DPP PPN PPN 10%2006 15 694.279.5380 69.427 .953 2007 13 796.922.580 79.692.258Jumlah 1.491,202.110 149.120.2141 Bahwa benar CV.MLS (MLS) pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 telahmenerbitkan jumlah nilai faktur pajak dan faktur pajak tersebut telah dikreditkanoleh customer/pengguna jasa berdasarkan data yang terdapat pada AplikasiSistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) adalah sebagai berikut

internal (Memo/Nota), tetapi tidak ada bukti pendukungArus Uang dan Arus Barang; Atas keseluruhan Pajak Masukan sebesar Rp316.498.605,00,sampai dengan persidangan tidak pernah dapat dibuktikan telahdisetorkan ke Kas Negara oleh PKP Penjual/PKP Pemberi Jasa;Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 293/B/PK/PJK/20163. 6.3. 7.3. 8.3. 9.Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dalam sistem PKPM DirektoratJenderal Pajak serta penelusuran SPT lawan transaksi dalam SistemInformasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP

Rp98.814.526 hanya didukung buktipembayaran, tetapi tidak ada bukti/dokumen pendukung ArusBarang (Faktur Pajak, Invoice, PO, DO, Kontrak, dll, maka pajakmasukan tersebut tidak dapat dikreditkan; Atas Pajak Masukan sebesar Rp72.076.309 hanya didukungdokumen internal (Memo/Nota), tetapi tidak ada bukti pendukungArus Uang dan Arus Barang, namun berdasarkan hasil penelusurandalam sistem PKPM Direktorat Jenderal Pajak serta penelusuranSPT lawan transaksi dalam Sistem Informasi Direktorat JenderalPajak (SIDJP

Bahwa terkait dengan jawaban konfirmasi Tidak Ada/ belum adajawaban dari KPP PKP Penjual, dan dengan tidak dilakukannya Ujikebenaran materi di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembalimelakukan pengecekan data SPT PKP Penjual melalui SistemInformasi DJP (SIDJP) menu pelaporan SPT (terlampir), dengan hasilsebagai berikut:0221266703000 01.00010.00000025 25/03/2010 33.408.180027233048005000 PT SENTRA CfPTA PRATAMA 0.00010.0000005 3705/20 900.00018 0248764764 6000 CV PANDAWA LIMA 01.00010.00000028 29/04

Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian dalam menupelaporan SPT KPP PKP Penjual dalam SIDJP, PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terbukti tidak terdapatpelaporan atas 4 (empat) Faktur Pajak sebesar Rp 62.267.090 dantidak terdapat pelaporan atas 14 (empat belas) Faktur Pajak sebesarRp 321.505.0438 dalam SPT PKP Penjual di KPP Terdaftar, sehinggaatas koreksi sebesar Rp 321.505.043 tetap dipertahankan3. 14.