Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta,tidak sah, Karean saudara Azis Syamsu Arifin selaku PIt.Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untukmenandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPPNomor SPP001286/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiHalaman 40 dari 60 halaman.

Saksi proses dokumen pengajuan uangmuka/SPP beserta lampiran;Bahwa saat PPK MARIA BAHI, ST menyerahkan dokumen kepadaSaksi guna proses pengajuan uang muka untuk kedua paket pekerjaantersebut, tidak disertakan Permohonan Pengajuan Uang Muka danRincian Pengunaan Uang Muka dari Penyedia, dan Saksi tahu sajabahwa permohonan tersebut ada pada PPK, dan Saksi tidak pernahlihat permohonan tersebut;Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang Saksi buat untukPaket Pekerjaan : PODORTAPOWOLOENATUKAN adalah SPPNomor

Nomor 3/Pid.SusTPK/2017/PN Kpg.selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan EnergiKabupaten Flores Timur untuk mengajukan permintaan uang muka terhadap 2(dua) paket pekerjaan tersebut diatas tanpa adanya pengajuan permohonanpengambilan uang muka secara tertulis dari Penyedia kepada PPK, kemudianLAURENSIUS ALA mengetik/membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP),untuk Paket Pekerjaan PodorTapowoloEnatukan SPP Nomor0343/SPP/LS/36/2015 tanggal 23 September 2015 Rp527.691.818,00 dan SPPNomor

memerintahkan Saksi LAURENSIUSALA selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan danEnergi Kabupaten Flores Timur untuk mengajukan permintaan uang mukaterhadap 2 (dua) paket pekerjaan tersebut diatas tanpa adanya pengajuanpermohonan pengambilan uang muka secara tertulis dari Penyedia kepada PPK,kemudian LAURENSIUS ALA mengetik/membuat Surat Permintaan Pembayaran(SPP), untuk Paket Pekerjaan PodorTapowoloEnatukan SPP Nomor0343/SPP/LS/36/2015 tanggal 23 September 2015 Rp527.691.818,00 dan SPPNomor

Sumber Cakung ;e Bahwa pada Tanggal 14 Desember 2007, berdasarkan SPPNomor : 911/1203/305.412/2007 tertanggal 13 Desember 2007dengan lampiran berupa berita acara dan suratsurat yang telahdipalsukan tersebut, telah diterbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) Nomor : 895/BIBT/2007 tanggal 14 Desember 2007 olehBagian Keuangan. Surat Perintah Membayar ditujukan kepadaANTON PARTONO selaku Direktur Utama PT.

Nomor 1929 K/Pid.Sus/201429.30.31.32.33.Urut 1332, Bidang/Pengirim SDW (Sungai Danau dan Waduk), SPPNomor 1237/BLA/09, tanggal 17 Desember 2009, pembayaran termin (40%) Pekerjaan Pembuatan Site Pile Tebing Sungai Tamiang KotaKuala Simpang Aceh Tamiang, An. PT.

pekerjaanyang dananya berasal dari APBA Pemerintah Aceh, Kode barang04.14.04.05.08, Nomor Register 0061, jenis Pekerjaan PembuatanSite Pile Tebing Sungai Tamiang di Kota Kuala Simpang, KecamatanKota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, jumlahRp1.564.800.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh empat jutadelapan ratus ribu rupiah);3 (tiga) lembar Register Agenda PPK Dinas Pengairan Aceh untukpencatatan penerimaan dokumen SPPLS dan lampirannya, NomorUrut 1332, Bidang/Pengirim SDW (Sungai Danau dan Waduk), SPPNomor

Sofwan,M.Pd) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Nomor08588/DEP.V.5/MENPORA/1 2/2013 tanggal 24 Desember 2013.Menindaklanjuti SPPNomor : 08623/664319/2013 (untuk PekerjaanPengawasan Pemasangan Track Syntetick Atletik), pada tanggal, 27122013 diterbitkan SPM Nomor :08623/Dep.V.5/Menpora/12/2013.untuk uangsebesar Rp.48.125.000, yang ditanda tangan oleh PPSPM Dr.sofwan, Mpd.An Kuasa Pengguna AnggaranDan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013, diterbitkan : SP2D nomor: 798833H/088/110 untuk Pembayaran

Sofwan,M.Pd) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 08588/DEP.V.5/MENPORA/12/2013 tanggal 24 Desember 2013.Menindaklanjuti SPPNomor : 08623/664319/2013 (untuk PekerjaanPengawasan Pemasangan Track Syntetick Atletik), pada tanggal, 27122013 diterbitkan SPM Nomor :08623/Dep.V.5/Menpora/12/2013.untuk uangsebesar Rp.48.125.000, yang ditanda tangan oleh PPSPM Dr.sofwan, Mpd.An Kuasa Pengguna AnggaranDan selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013, diterbitkan : SP2D nomor: 798833H/088/110 untuk Pembayaran

IMAM BONILASOMBU, M.SC selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah secara berturutturut mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), masingmasing SPPNomor : 02207/664319/2013 tanggal 29 Oktober 2013 (untuk pembayaran uangmuka), SPP Nomor : 08354/664319/2013 tanggal 20 Desember 2013 (untukpembayaran termijn ), SPP Nomor : 08588/664319/2013 tanggal 20 Desember2013 (untuk pembayaran termijn Il), SPP Nomor : 08589/664319/2013 tanggal20 Desember 2013 (untuk pembayaran termijn III/100%) dengan nilai

selaku Direktris) , mulai dari permohonan pembayaranUang Muka sebesar Rp. 1.287.100.000, tanggal 23 Oktober 2013,permohonan pembayaran termijn (30%) = Rp. 1.544.520.000, tanggal 14Nopember 2013, permohonan pembayaran termijn Il (65%) = Rp.1.544.520.000, tanggal 5 Desember 2013, ppermohonan pembayarantermijn Ill (100 %) = tanggal 16 Desember 2013 Rp.2.059.360.000, tanggal16 Desember 2013, Terdakwa (selaku PPK), telah secara berturutturutmengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), masingmasing SPPNomor

Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor :671.2/71/Kontrak/ProyAPBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPPNomor: 03/PU/2005 tanggal 11 Pebruari 2005".2 Pada tanggal 4 April 2005, saksi CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRISselaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan danmenandatangani SPMU No. 39/P/DAU/2005 tanggal 4 April 2005 yangtercantum "harap membayar kepada Rek. Giro Nomor AC2120.01.0211014 pada Bank Papua Cab. Sorong yang menguntungkanPimpinan PT.

Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor :671,2/71/Kontrak/ProyAPBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPPNomor: 15/PU/2005 tanggal 3 Pebruari 2005" Pada SPMU tersebut jugatertera nama saksi SELVIANA WANMA mewakili PT. Graha Sarana Duta.3 Pada tanggal 31 Mei 2005, saksi CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos. alias CRISselaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan danmenandatangani SPMU No. 66/P/DAU/2005 tanggal 31 Mei 2005 yangtertera "harap membayar kepada Rek.

Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/ProyAPBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPPNomor : 105/SPP/PU/2005 tanggal 13 Juni 2005.5. Pada bulan Nofember 2005, saksi CHRISTIAN BARANSANO, S.Sos.alias CRIS selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Raja Ampatmenerbitkan dan menandatangani SPMU Nomor (tidak adanomor) sejumlah Ap.1.010.275.600,untuk pembayaran Angsuran Vkepada PT. Graha Sarana Duta.Pada tanggal 28 Februari 2006, saksi BABA, SE.

Raja Ampat TA 2005 sesuai dengan kontrak Nomor :671.2/71/Kontrak/ProyAPBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPPNomor: 03/PU/2005 tanggal 11 Pebruari 2005".1. Pada tanggal 4 April 2005, saksi CHRISTIANBARANSANO, S.Sos. alias CRIS selaku Kepala BagianKeuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan danmenandatangani SPMU No. 39/P/DAU/2005 tanggal 4April 2005 yang tercantum "harap membayar kepadaRek. Giro Nomor AC 2120.01.0211014 pada BankPapua Cab. Sorong yang menguntungkan PimpinanPT.

Raja Ampat TA2005 sesuai dengan kontrak Nomor : 671.2/71/Kontrak/ProyAPBD/2004 tanggal 10 September 2004 dan SPPNomor : 105/SPP/PU/2005 tanggal 13 Juni 2005.Pada bulan Nofember 2005, saksi CHRISTIANBARANSANO, S.Sos. alias CRIS selaku Kepala BagianKeuangan Pemkab. Raja Ampat menerbitkan danmenandatangani SPMU Nomor (tidak ada nomor)sejumlahRp.1.010.275.600,untuk pem ran AnV kepada PT. Graha Sarana Duta.Pada tanggal 28 Februari 2006, saksi BABA, SE. MM.selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab.

ABRAHAM NIAK selaku Kepala DinasPendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SeramBagian Barat memerintahkan Saudara DANIEL SOUHALY selakubendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPPNomor 19.BKD/SPPLS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 danditindaklanjuti dengan SPM tanggal 15 Juni 2015 kemudian keluarSP2D Nomor 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp1.984.200.000,00 (satu milyard Sembilan ratus delapan

tahap 1 bulan April sebesar40%, tahap Il bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap Ill bulanNovember sebesar 20%, namun, tahapan penyaluran tersebut tidakdapat dipenuhi dan baru dimulai pada tanggal 3 November 2015.Keterlambatan ini terjadi karena terlambatnya APBDesa, sedangkanPeraturan Bupati tentang lata Cara Penyaluran ADD baru ditetapkantanggal 10 Agustus 2015, dan Keputusan Bupati tentang PenetapanRincian ADD baru ditetapkan 2 September 2015.Bendahara Bantuan atas instruksi Kepala DPPKAD membuat SPPNomor

Pacta Integritas; Bahwa setelah persyaratan pencairan dana Hibah Bantuan Langsungtersebut telah lengkap selanjutnya saksi ELSON IMBIRI membuat SPPNomor : 624/SPPLS/BPKADPPKAD/2014 tanggal 3 April 2014 danmenandatangani Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000.000,(satu. milyar rupiah) tertanggal 3 April 2014, lalu Sdr.

Karabala Pratama sebesar Rp.430.370.987, (Empatratus Tiga puluh juta Tiga ratus Tujuh puluh ribu Sembilan ratus Delapanpuluh Tujuh Rupiah);d) Untuk Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Keempat yaitu: SPPNomor: 10128 tanggal 01 Desember 2014, SPM Nomor: 10128 tanggal 04Desember 2014, ditujukan kepada PT. Karabala Pratama Jl.

2014 sebesar 50% dan terbitlahSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN nomor: 686303J/062/111tanggal 29 September 2014 Anggaran yang dicairkan sebesar Rp.828.119.100,(delapan ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratusrupiah) setelah dipotong pajak dana yang diterima sebesar Rp.737.778.834,(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribudelapan ratus tiga puluh empat rupiah);Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin Ill, berdasarkan SPPNomor

sebesar 25% dan terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)dari KPPN nomor : 831420K / 062 / 111 tanggal 31 Oktober 2014, Anggaranyang dicairkan sebesar Rp.483.069.475, (empat ratus delapan puluh tiga jutaenam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah dipotongpajak dana yang diterima sebesar Rp.430.370.987, (empat ratus tiga puluhjuta tiga ratus tujuh puluh sembilan ratus delamapn puluh tujuh rupiah);Berita acara pembayaran atas progress pekerjaan termin IV, berdasarkan SPPNomor

Hendra Amara yang menandatangani SPPNomor 24/SPPLS/PPP/XI/2006 sebesar Rp6.232.848.000,00 danmenandatangani SPP Nomor 25/SPPLS/X1/2006 sebesarRp18.698.545.800,00 telah menyalahgunakan wewenangnya yaitu :1. Menguji kebenaran material suratsurat bukti mengenai hak pihakpenagih;2. Meneliti kKebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapansehubungan dengan ikatan/perjanjian barang/jasa;3. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaranyang bersangkutan;4.

Slamet Fanyiranana, Tanah 522 M2 Rp. 275.035.000.Rp. 27.585.000. 29 Safrin Salim, Tanah 522 M2 Rp. 36.018.000,30 Yunus Abbas, Tanah 269 M2 Rp. 15.939.000,31 Ruslan Nasu, Tanah 369 M2 Rp. 43.911.000,Bangunan 64 M2 Rp. 44.845.000.32 Nurbia Hae, Tanah 1.875 M2 Rp. 210.000.000,Bangunan 63 M2 Rp. 78.898.000.33 Nureka Prasetiawaty, Tanah 750 M2 Rp. 60.000.000.34 Syamsir Duddin, Tanah 408 M2 Rp. 44.064.000,Bangunan 114 M2 Rp. 23.415.000, Bahwa pada tanggal 10 April 2019, saksi Supriyanto Misdi membuat SPPNomor

perintah saksiRAHMAT SAFRANI melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi lahanuntuk pembangunan GOR Fagogoru pada Tahap tahun 2018;Bahwa yang menyerahkan ganti rugi kepada pemilik lahan di KantorKasubag.Pemerintahan pada tahap Tahun 2018 adalah bendaharapengeluaran (saksi Bainudin), namun ganti rugi tersebut diserahkan padapemilik lanan tidak sesuai dengan yang ditandatangani para pemilik lahan,dan sudah langsung dilakukan pemotongan;Bahwa pada tanggal 10 April 2019, saksi Supriyanto Misdi membuat SPPNomor

Zainal Arifin;Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sendiri mengakui yangMemerintahkan Pembayaran dengan Surat Perintah Pembayaran/ SPPNomor 0054/SPM/LS/IX/2007 tanggal 26 September 2007 sebesarRp682.707.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh riburupiah) adalah Sdr. Anmad Usman, MAP selaku Pengguna Anggaran, hal initerjadi karena memang sudah ada Berita acaranya dimana tender sudahterlaksana 100% . Oleh Terdakwa H.

Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPMLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : SPPnomor ; 0663/SPPLS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 desember 2011,kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku penggunaanggaran dan terdakwaAfied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa keBUD Kab.

Kwitansi pembayaran pengadaan bantuanstimulans BBR sebanyak 200 KK sesuai SPPNomor : 050/12548 terbilang Rp.1.800.000.000, tanggal 16 Desember 2005(asli).17. Surat Pernyataan SPP langsung berdasarkanSPK : 050/12548, tanggal 16 Desember 2005(asli).18. Laporan pelaksanaan' kegiatan peertibanperumahan kelompok Pasrah lokasi Katekatedan Warasia STAIN Ambon oleh Tim TerpaduProvinsi Maluku tanggal 22 24 Nopember2005 (copy).19.

No. 167 PK/PID.SUS/2014 SPP Nomor: 53/SPPPK/04, April 04, Biaya Makan Minumsebesar: Rp36.102.000,00; SPP Nomor: 54/SPPPK/04, April 04, Biaya PenunjangOperasional sebesar: Rp40.100.000,00 SPPNomor: /SPPPK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasionalsebesar: Rp500.000.000,00Jumlah sebesar: Rp978.802.000,00e.

Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober 2006 Rp 7.094.394,00 dibayarkan kepada Tanggup Dyantoro, Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;31. 1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP PK) Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember 2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 82.910.000,00, SPM Nomor : SPM 14/BY/2006 ;32. 1 (satu) bendel Pengantar SPPNomor

SPM 13/BY/2006 tanggal 22Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober2006 Rp 7.094.394,00 dibayarkan kepada Tanggup Dyantoro, PembantuPemegang Kas Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006tanggal 18 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas(SPP PK) Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember2006, Kwitansi tanoa tanggal sebesar Rp 82.910.000,00, SPM Nomor : SPM14/BY/2006 ;1 (satu) bendel Pengantar SPPNomor

22Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober2006 Rp 7.094.394,00 dibayarkan kepada Tanggup Dyantoro, PembantuPemegang Kas Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006tanggal 18 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas(SPP PK) Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember32.33.34.35.36.37.38.392152006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 82.910.000,00, SPM Nomor : SPM14/BY/2006 ;1 (satu) bendel Pengantar SPPNomor

SPM 13/BY/2006 tanggal 22Desember 2006, SKO Nomor 922/1178/406.076/2006 tanggal 30 Oktober2006 Rp 7.094.394,00 dibayarkan kepada Tanggup Dyantoro, PembantuPemegang Kas Kegiatan Pembelian KBPR Prima ;1 (satu) bendel Pengantar SPP Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006tanggal 18 Desember 2006, Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas(SPP PK) Nomor 900/912/406.023/PEM.BPR/2006 tanggal 18 Desember2006, Kwitansi tanpa tanggal sebesar Rp 82.910.000,00, SPM Nomor : SPM14/BY/2006 ;1 (satu) bendel Pengantar SPPNomor

Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPMLs3/1.03.01/XI/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : SPPnomor ; 0663/SPPLs3/1.03.01/XIV2011 tanggal 16 desember 2011,kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku penggunaanggaran dan terdakwaAfied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa keBUD Kab.

Meranti, kemudian di buatkan SPM nomor : 0663/SPMLs3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP nomor : SPPnomor ; 0663/SPPLS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 desember 2011,kemudian setelah di tanda tangani oleh Ir. Fauzan selaku penggunaanggaran dan terdakwaAfied Syahroni selaku PPTK, kemudian dokumen dokumen tersebut serahkan kepada terdakwa Molkandiar untuk di bawa keBUD Kab.

Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal ke Badan Usaha MilikDesa (BUM Desa) Biluhu Barat sejumlan Rp50.000.000,00 sesuai SPPNomor: 0104/SPP/20.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 namunberdasarkan keterangan Saksi MARYAM ABDULLAH AMU selaku KetuaBUM Desa Biluhu Barat yang menyatakan Saksi tidak pernah melakukanapaapa kaitan dengan tugasnya sebagai Ketua BUM Desa Biluhu Baratdi mana Terdakwa menggunakan anggaran BUM Desa sejumlahRp50.000.000,00 tersebut untuk membuat rumah dataku di manaTerdakwa

,angka 2 dan angka 3 kami bersedia dikenakan sangksiadministrasi ,dituntut ganti rugi atas kerugian daerah dn pidana sesuaiketentuan peraturan perundangundangan5) Menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan hibahini kepada Gubernur Papua Barat melalui PPKD kami bertanggungjawab secara formal maupun materialBahwa benar oleh karena semua dokumen telah dilengkapi oleh badanPengelola Situs Mansinam, selanjutnya Saksi Elson Imbiri (bendaharabantuan) membuat Surat Perintah Pembayaran (SPPLS) Nomor : SPPNomor