Foto Kopy Surat Tanda tamat Belajar, Sekolah Tehnologi MenengahNegeri Nganjuk, atas nama Pemohon, nomor 04 OC ou 0041949,tanggal13 Mei tahun 1989, telah dinazegelen,bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya (P4);Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan2 orang saksi masingmasing :1.

yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanyaPengadilan Agama Ponorogo mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya perkara ini ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 ,yang berupa KartuKeluarga telah terbukti bahwa Pemohon bernama Minto dan orang tuanyabernama Rameli, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 ,yang berupa Foto Kopyljazah Sekolah Tehnologi

"Off system yaitu dengan cara pemisahan wewenangdalam manajemen tehnologi yang dilengkapi denganmanajemen tehnologi informasi yang dilengkapi denganpenerapan Standart Operation Presedure (SOP) dimanaPetugas Kantor Cabang (Branch Managemant Team)mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sesuaibidang tugasnya masingmasing. Dengan demikian OffSystem ini tidak mambawahi langsung supevisi Penggugatsebagai Direktur IT tetapi merupakan tanggung jawabkewenangan masingmasing Kantor Cabang ; c.

MENTERI RISET, TEHNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI (DAHULU MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI), Cq. REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA, DKK. TURUT TERBANING-III, semula PENGGUGAT IV/TERGUGAT INTERVENSIIV

Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tehnologi Menengah (STM)atas nama Ruyani No. 15 OB or 0074764 tanggal 29 Mei 1991, yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah Tehnologi Menengah (STM) Banjarbaru.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.1;2.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

mendatangi Terdakwa dan saksiErvy dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabusabu dikantong baju sebelah kiri terdakwa dan didapat juga 1 (satu) poket sabusabu di kopiah saksi Ervy;Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan Ervy beserta barang bukti dibawa kekantor polisi;Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seorang lakilaki yang tidak terdakwakenali seharga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lab. : 05547/NNF/2019 tanggal 13 Juni 2019,dengan kesimpulan sebagai berikut terhadap barang bukti dengan nomor09699/2019/NNF berupa 1 (satu) poket sabusabu dengan berat 0,10 (nol komasepuluh) gram netto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihnubungkan dengan

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

SbyUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;e Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 5 (lima) klip plastickecil yang berisi narkotika jenis sabusabu dengan berat 1,99 gram (beratnetto 0.332 gram) tidak ada jjin dari pihak yang berwenang dan bukandalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Dengan demikian unsur initerpenuhi.Ad.2.Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotikagolongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2)dalam jumlah terbatas, narkotika golongan dengan digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

tanpa hakatau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menyerahkan Narkotika Golongan berupa 1 (Satu) klip plastik kecilyang berisikan narkotika jenis sabuSsabu dengan berat 0,34 gram (berat netto0.046 gram); 4 (empat) klip plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabusabu dengan berat 1,65 gram (berat netto 0.286 gram) tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa Hak dan Melawan HukumHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 23 1/Pid.Sus/2016/PN PdgMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyaihak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang danbertentangan dengan undangundang yang berlaku; berdasarkan pasal 7 Undangundangnomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tehnologi, bahkan menurut pasal 8Undangundang nomor 35

tahun 2009 bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untukkepentingan ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk Reagensia diasnoktik,Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpaseizin dari pejabat yang berwenangdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuanterdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka dengan demikianunsur tanpa hak atau melawan hukum ini menurut Majelis

perbuatanya tersebut, sehingga Majelis berpendapatunsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak mempunyaihak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang danbertentangan dengan undangundang yang berlaku; berdasarkan pasal 7 Undangundangnomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tehnologi

, bahkan menurut pasal 8Undangundang nomor 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untukkepentingan ilmu Pengetahuan dan tehnologi dan untuk Reagensia diasnoktik,Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan bahwa benar tanpaseizin dari pejabat yang berwenangdan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuanterdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka dengan demikianunsur tanpa

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 dikatakanbahwa:(1) Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dantehnologi dan untuk reagensia

Berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasaiNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu)bungkus plastic kecil shabushabu sebanyak 1 (satu) paket/gram shabushabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidakdigunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalamjumlah terbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat

disalurkanoleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepadaHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mdnlembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwadalam

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office RAMDANALAMSYAH & PARTNERS, beralamat di JI.Ciledug Raya No.62 Cipulir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 6 April 2014, selanjutnya disebut TERBANDING Il semulaTERGUGAT Il;YAYASAN INSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL yangberkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, KebunJeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanyaProf.Dr.O.C.KALIGIS,SH,MH.,Dr.Y.B.PURWANING,M.YANUAR,SH.MCL.,CN.

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office RAMDANALAMSYAH & PARTNERS, beralamat di JI.Ciledug Raya No.62 Cipulir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 05 April 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING Illsemula TURUT TERGUGAT Ill;10.INSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL (ISTA) yangberkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, KebunJeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanyaProf.Dr.0.C.KALIGIS,SH,MH.

Bahwa selain daripada itu, TERGUGAT bersamasama dengan TERGUGATIV dan TERGUGATV juga telah mendirikan TERGUGATII (YAYASANINSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL) pada tanggal 18 Juli 2013sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian No. 38 yang dibuat dihadapanZAINAL ABIDIN, SH., notaris di Jakarta, maksud pendirian TERGUGATIIladalah patut diduga untuk menguasai penyelenggaraan pendidikan INSTITUTSAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL;Padahal pembentukan dan penyelenggaraan pendirikan INSTITUT SAINSDAN TEHNOLOGI ALKAMAL

Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang sah danmemiliki Kewenangan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan diTaman KanakKanak (TK) AlKamal, Sekolah Dasar (SD) AlKamal,Sekolah Menengah Pertama (SMP) AlKamal, Sekolah Menengah Atas(SMA) AlKamal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AlKamal dan InstitutSains dan Tehnologi AlKamal (ISTA) yang kesemuanyaterletak/berdomisili/oerkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, KedoyaSelatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;3.

Memerintahkan kepada TERGUGATl TERGUGATI, TERGUGATIIL,TERGUGATIV, dan TERGUGATV untuk menghentikan segala aktifitasnyayang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di Taman KanakKanak (TK) AlKamal, Sekolah Menengah Atas (SMA) AlKamal, SekolahMenengah Kejuruan (SMK) AlKamal, dan Institut Sains dan Tehnologi AlKamal (ISTA)yang kesemuanya terletak/berdomisili/oerkedudukan di JalanRaya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;hal 19 Put.No.179/PDT/2016/PT.DKI5.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentangNarkotika j 22222 222 n nnn nnn nnn nnn n nnn nnnBahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket plastic kecil berisi sabusabu dengan berat0,35 gram (berat netto: 0,092 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang danbukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, Bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi;Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlahterbatas, narkotika golongan dengan digunakan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia,

diteliti dan dipertimbang kan apakahperbuatannyamemenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukumHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN.MdnMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

./2015/PN.Yyk.hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang olehUndangUndang, berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, demikian pula dalam ketentuanPasal 8 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I (satu)hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dantehnologi setelah mendapat

layaknyaorang menghisap rokok ganja dengan cara ujunglintingan rokok ganja tersebut dibakar dengan korekapi setelah terbakar lalu rokok dihisap secarabergantian dengan Kusbiyantoro layaknya orangmenghisap rokok ganja dan selanjutnya setelahterdakwa dilakukan test urine di Biddokkes Polda DIYhasilnya menunjukkan Cannabinoids /NarkotikaPositif Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I (satu) berupaganja tersebut bukanlah untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

, danTerdakwa bukanlah seorang petugas lembagapendidikan dan pelatihan serta penelitian danpengembangan pemerintah maupun swasta yangdiberikan ijin menggunakan Narkotika untukkepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi olehMenteri Kesehatan RepublikIndonesia;wonnnn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;wn Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

berisi NarkotikaGolongan dengan berat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanandan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi

terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utaryangkemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasal atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan denganberat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwabarang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KONG (DPO) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan diKepulauan Pramuka Jakarta Utara;Menimang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotikagolongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwadalam Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan denganfakta hukum yang ditemukan berdasarkan