Tuan MUDJIONO, DKK VS KEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA ABRI DI JAKARTA cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA DI JAKARTA cq KOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA MEDAN

Amir Hamzah KomplekPertokoan Griya Riatur Indah Blok B Nomor 188, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari2013;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para PemohonKasasi/Penggugat I, II dan III/Pembanding , II dan III;melawanKEPALA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA ODIJAKARTA cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANANREPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA ABRI DI JAKARTA cqKEPALA STAF ANGKATAN UDARA DI JAKARTA cqKOMANDAN PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA MEDAN,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 43 Medan

Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Pebruari1970 Nomor SK 1/HPL/DA/70 (T.7) dengan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor SK.150/DJA/1982 tanggal 8 September 1982 (T.8)dan mempersilakan Panglima Komando Wilayah Udara PangkalanUdara Medan i.c.

Surat Keterangan Nomor: 470/038/SK/SD/I/3013, tertanggal 31Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sukadamai,Kecamatan Medan Polonla, Kota Medan, yang menerangkan bahwaKawasan CBD Polonia merupakan Kawasan Pusat Bisnis bukanuntuk kepentingan perluasan lapangan udara TNI.AU, yang telahHal. 27 dari 47 Hal.

tempat tinggal diatas tanahtanah sengketa diantaranyaada yang bertempat tinggal sejak tahun 1950 dan ada juga yang telahbertahuntahun tanpa gangguan orang lain atau pihak lain;Bahwa dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 310/Pdt.G/PNMdn tertanggal 8 Mei 1990, pada halaman 82 alinea 2, alinea 3 sub 1dan 2, serta alinea 5 didalam pertimbangan hukumnya menyatakan:e bahwa isi surat T1 sampai dengan T11 tidak ditemukan suatu faktayang menetapkan bahwa tanahtanah sengketa telah termasuklapangan udara

Asal, maka apabiladikaitkan dengan fakta hukum dari Buktibukti Baru (Novum) yangberupa beberapa Putusan Lembaga Peradilan tersebut, makabukti tersebut sudah tidak mempunyai kualitas yang sempurna,oleh karena sebelumnya telah dinyatakan Cacat Hukum dalamPutusanputusan Lembaga Peradilan dalam Perkara antaraTermohon dengan Pihak lain, sehingga putusanputusan tersebuttetap mengikat bagi pihak ketiga;Bahwa, fakta hukum atas tanah a quo yang didalilkan olehTermohon berada didalam pagar Ring Lapangan Udara

Kepala Staf Angkatan Udara di Jakarta, cq. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan

Kepala Staf Angkatan Udara diJakarta, cq.

AMOS ONDIKELEUWVSPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA BANDAR UDARA SENTANI KELAS I JAYAPURA

KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI Cq.

DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak sah dan tidak memiliki hukum mengikat;

Pemohon:
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Termohon:
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI

DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA cq KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BANDARA SERUI, dkk.

DI JAKARTA cq KEPALA KANTORDEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERALPERHUBUNGAN UDARA WILAYAH V JAYAPURA cqKEPALA KANTOR DEPARTEMEN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARABANDARA SERUI, berkedudukan di Jalan Jendral SudirmanSerui, Papua, diwakili oleh Albert Krisifu selaku Kepala BandarUdara Soedjarwo Condronegoro Serui, dalam hal ini memberikuasa kepada Rudi Richardo, S.H., M.H., Kepala BagianHukum Setditjen Perhubungan Udara dan kawankawan,berkantor di Jalan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta

Waropen Andreas Karam menyurat kepada kanwil V DitjenPerhubungan Udara Dati Irian Jaya di Jayapura, perihal tuntutan ganti rugilapangan terbang Serui tanggal 7 Juni 1984, sehingga pada tanggal 3November 1984 kakanwil Ditjen Perhubungan Udara Jayapura barumembalas surat tersebut, yang dalam poin 2 surat tersebut, memintakepada orang tua Para Penggugat, surat keterangan Bukti Pemilik Tanahadat diketahui lurah dan camat setempat, maka pada tanggal 10 November1984, orang tua Para Penggugat memohon surat

, Bandar Udara Serui,sejak masa peralihan Pemerintahan Belanda ke Pemerintahan RepublikIndonesia Tahun 1963 sampai tanggal 10 November 2014 pindah kelapangan terbang Baru di Kecamatan Yapen Barat, Kampung Kamanap,selama 51 tahun tidak pernah membayar uang sewa maupun membayarganti rugi tanah waris adat sengketa kepada orang tua Para Penggugatmaupun kepada Para Penggugat sendiri, hanya diberikan imbalan jasaHalaman 4 dari 19 hal.

Wahidin melihat oknum polisi menyuruh tukangtukangmembersihkan lokasi tanah adat ex bandar udara, sehingga Penggugat IIIberhenti hentikan kegiatan pembersihnan lokasi tanah, namun tidakHalaman 6 dari 19 hal. Put.

Wahidin Sudirohusodo;Bahwa luas yang disebutkan Para Penggugat tersebut tidak sesuai denganluas yang tertera dalam Surat Keterangan Kepala Desa tertanggal 20Januari 1986 terkait tanah adat milik Para Penggugat yang dipergunakansebagai bandar udara di serui yang ditandatangani oleh orang tua ParaPenggugat (bukti Tl.2) demikian juga dengan luas tanah yang tertera dalamSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 36.974 m?

ANGKASA PURA I PERSERO BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN, dkk

Parama Santika Dibyakarya
Tergugat:
1.PPK Pengadaan Peralatan Salvage Bandara Hang Nadim
2.Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
3.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub
4.Menteri Perhubungan Republik Indonesia

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PERTAHANAN Cq PANGLIMA TNI Cq KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) Cq PANGLIMA KOMANDO OPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II) Cq KOMANDAN PA2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pemohon:
ANDI HAMID
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara Cq Direktur Kepolisian Perairan dan Udara

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDO OPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II) Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARA SULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI Bowo Budiarto, S.E. dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS

KEPALA STAFANGKATAN UDARA (KASAU) Cq. PANGLIMA KOMANDOOPERASIONAL ANGKATAN UDARA II (PANGKOOPSAU II)Cq. KOMANDAN PANGKALAN ANGKATAN UDARASULTAN HASANUDDIN, yang diwakili oleh Komandan LanudSultan Hasanuddin Makassar Marsekal Pertama TNI BowoBudiarto, S.E., berkedudukan di Komplek Lanud SultanHasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikuasa kepada Kolonel Sus.

., dankawankawan Kasubdis Bankum Diskumau, beralamat di DinasHukum Angkatan Udara, Mako Koopsau Il Makassar danLanud Sultan Hasanuddin, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat/Pembanding/TermohonKasasi:DanHalaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2018BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESISELATAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN MAROS, berkedudukan di Jalan Dr.

berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14/Hasanuddin Tahun1996,Gambar Situasi Nomor 324/1996 adalah sah tanah Negara penguasaanHak Pakai TNI Angkatan Udara Cq. Pangkalan TNI AU SultanHasanuddin;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekovensiadalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Tanrigangkaeatas nama Hj.

berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.14/Hasanuddin Tahun 1996 gambarsituasi No.324/1996 adalah sah penguasaan Hak Pakai TNI AngkatanUdara C.q Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin;4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.956/Desa Tenrigangkae atas namaHj. Becce adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;5.

KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA ,Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq.MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA ,Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN , yangdiwakili oleh DR. Bambang Sugeng Rukmono, M.M.,M.H.,selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,berkedudukandi Medan, Jalan Imam Bonjol Nomor 45Medan, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada 1. Made Astiti Ardjana, S.H., 2. Ali Rahim, S.H.,M.H., 3.

Kepala Staf Angkatan Udara, Cq. KomandanPangkalan TNIAU Polonia Medan, yaitu menggugat sebahagian daritanah sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Kelurahan Sukadamai yaitu seluaskurang lebih 10 Ha yang terletak di Jalan Pelabuhan Udara (Pelud)Polonia, perkara mana telah diputus di Pengadilan Negeri Medandengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2007/PT.

Kepala Staf Angkatan Udara, Cq. KomandanPangkalan TNI AU Polonia Medan, yaitu menggugat sebahagianHalaman 17 dari 63 Hal. Put.

KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA,Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, Pemohon Kasasi II :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cg. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI. DI JAKARTA, Cg. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN, Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dan Pemohon Kasasi III :PT. ANGKASA PURA (Persero), PIMPINAN PT. ANGKASA PURA II (Pesero)Cq.

,dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 48, T32 (Copy Berita Acara NomorDJU/2715/KAP. 158/87 tentang Serah Terima Pemilikan Asset padaBandar Udara Polonia Medan dan PT (Persero) Angkasa Pura kepadaDirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Udara kepada PT.(Persero) Angkasa Pura II Nomor 53/HK.130/1994DU.AU/1420/UM. 320/94.BA.01/HK.110/AP.1I/94, tanah perkara dikuasainya dan dioperasikanTergugat Il adalah milik Negara;.

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku

CENDANA BAJABAHARITERGUGAT- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT BANDAR UDARA MATAHORA WAKATOBI- BANK BRI CAB. KENDARI

., Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi NomorSKEP.01/KP.203/MTH/2015, tanggal 06 Januari 2015, beralamat diKantor UPBU Matahora Jalan Ir.

6.491.378.200 (enammilyarempat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapanribudua ratus rupiah) ; Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam ; TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I:Halaman 10 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.BauBahwa ketiga surat diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;Bahwa Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara

Halaman 11 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau Bahwa objek gugatan dari Penggugat adalah Surat Pemutusan KontrakNomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015, SuratTuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5Januari 2016, Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2016 YANGDIBUAT OLEH Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN ;Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I:Halaman 12 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor:SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015 dalam menjalankantugas dan wewenangnya selaku PPK sudah sesuai dengan tugas danfungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1)huruf d dan huruf e

Bahwa dari surat tersebut diketahui bahwa penggugat denganTergugatI pada tanggal 15 Juli 2015, mengikatkan diri dalam dalam suatu perjanjiankonstruksi dimana SOFYAN PALANRO, S.T., (Tergugat I) selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara MatahoraWakatobi berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Kantor UPBU MatahoraWakatobi Nomor: SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015, denganMARIO MEZZOFANTI (penggugat) selaku Direktur Utama PT.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara

PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA MERPATI NUSANTARA, (PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES) ; vs. TRANSASIAN AIR (AUSTRALIA) Pty.Ltd ; LONDON FORFAITING COMPANY PLC

Pemohon:
Fitra Fahrizal Bin Rohadi
Termohon:
Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku

DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SULSEL

K A M A R I A MELAWAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BANDAR UDARA MUTIARA SIS ALDJUFRIE PALU, DKK

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq BANDARUDARA MUTIARA SIS ALDJUFRIE PALU (dahulu bernamaLapangan Terbang MASOWU), berkedudukan di KantorBandar Udara Mutiara Sis Aldjufrie Jalan Abdul RahmanSaleh Kota Palu, selanjutnya disebut Terbanding semulaTergugat ;Dalam hal ini diwakili Kuasanya 1. A.S. ARIBOWO, SH., 2.SADUN, SH., 3. M. ALI PONTAS, SH., 4. YUNIZA DIANTINI,SH., 5. RASUD MOHAMAD, SH dan 6. ISKANDAR, SH.

,masingmasing sebagai Pejabat/PNS di LingkunganKementerian Perhubungan RI, beralamat di Jalan MerdekaHalaman 1 dari 7 halamanPutusan No. 11/PDT/2016/PT PALBarat No. 8 Jakarta dan Bandar Udara Mutiara Palu,beralamat Jalan Abdul Rahman Saleh Kota Palu berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal Maret 2015, Nomor :UM.202/546/III/Plu2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 1 April 2015dengan Nomor : 71/KKH/2015;2 SAFRUN, beralamat di Jalan Tanggul Kelurahan Birobuli Utara

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Dkk

Pembebasantanah tersebut untuk Departemen Perhubungan RI Cq Direktorat JenderalPerhubungan Udara Cq Kantor Wilayah III Pelabuhan Udara Sepinggan/(Penerbangan Sipil) Tergugat I untuk tempat stasiun pemancar DVORBandara Sepinggan Balikpapan;Luasnya tanah yang dilepaskan oleh Laesang adalah 26.666 M2?

Direktorat JenderalPerhubungan Udara Alamat: Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110 Cq.Kantor Wilayah II Pelabuhan Udara Sepinggan Balikpapan Alamat: BandaraInternasional Sepinggan Balikpapan Alamat: Jalan Marsma R. IswahyudiBalikpapan 76115A, sekarang Pemerintah RI Cq. Kementerian Perhubungan RICq. Dirjen Perhubungan Udara Alamat Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta10110, Cq.

PT Persero Angkasa Pura I Alamat Kemayoran Blok 12 Kav.2 Cq.PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sepinggan Balikpapan,Alamat Bandar Udara Sepinggan (Bandar Udara Internasional) BalikpapanAlamat Jalan Marsma R. Iswahyudi Balikpapan 76115A Balikpapan ProvinsiKalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;Dalam hal ini pihak PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara InternasionalSepinggan Balikpapan sekarang ini tidak berada di bawah DepartemenPerhubungan RI Cq.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun Penggugatmengasumsikan bahwa PT Persero Angkasa Pura I Bandar Udara InternasionalSepinggan Balikpapan mempunyai hubungan hierarkis dengan DepartemenPerhubungan Udara, padahal antara PT Persero Angkasa Pura I Bandar UdaraInternasional Sepinggan Balikpapan dan Departemen Perhubungan RI Cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah terpisah, tidak ada hubungan baiksecara hierarkis maupun organisatoris, sehingga dijadikannya PT PerseroAngkasa Pura I Bandar

Udara Internasional Sepinggan Balikpapan dalamperkara a quo sebagai satu pihak dengan Departemen Perhubungan RI Cq.Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai Tergugat I, merupakan tindakanyang tidak tepat karena obscuur libel (kabur).