tersedia didalam anggaran di Pemda Kabupaten RejangLebong atau dapat dikatakan Menimbang, bahwakegiatan kegiatanyang diajukan dalam permohonan bukan merupakan kegiatan yangdianggarkan di dalam APBD T.A 2017 sehingga untuk memenuhikebutuhan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong maupun instansi instansi lainnya, saksi Safuan melakukan perbuatan pemotongan denganpertimbangan Menimbang, bahwadikarenakan pada tahun tahunsebelumnya terhadap permohonan bantuan yang diajukan realisasinyaselalu menggunakan dana Bansos

sementara itu pada tahun 2017 posmata anggaran dana Bansos sendiri sudah tidak dianggarkan dalamAPBD T.A 2017;Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yangterungkap dalam persidangan tersebut serta disposisi yang ditunjukankepada saksi Safuan yaitu berupa permohonan bantuan dari masyarakatmaupun instansi lainnya oleh Sekretaris Daerah Kab.

Kwitansi Pengadaan Hardware dan Software Bansos SMP TahunAnggaran 2011 sebesar Rp 31.000.000.,.Bon/ Faktur barang dengan total Rp 31.000.000,;Surat Perjanjian Kerja tentang Pengadaan Peralatan Subsidi Hardwaredan Software Pembelajaran Interaktif pada SMP;Berita Acara Serah Terima Barang;Berita Acara Pemeriksaan Barang;Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;Berita Acara Pembayaran;SN @ 8 PpSurat Perihal Penawaran Peralatan Subsidi Hardware dan SoftwarePembelajaran Interaktif SMP Tahun 2011;9.

mengenai perincian biaya tidak disebutkan oleh ahli di dalamlaporan hasil pemeriksaan dikarenakan sesuai dari permintaan pihakpenyidik Kepolisian Resort Simalungun yang hanya meminta volumedalam bangunan tersebut ;Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan menurut ahli didapat sepertipembatas dinding diperiksa mengenai berapa bata, berapa pasir dantidak ada hubungan dengan uang ;Bahwa ahli tidak tahu berapa dana yang digunakan terdakwa untukmembangun bangunan tersebut ;Bahwa ahli mengetahui sumber dana Bansos

Laporan pertangung jawaban keuangan dana bansos kemenpora kegiatan sarana dan prasarana sentra pemuda TJOKRONEGORO Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Jawa tengah tahun anggaran 2013.

Pulang Pisau tersebut dari tahun 2007sampai dengan tahun 2012 tersebut adalah danahibah / bansos dengan perincian sebagai berikut : Thn Anggaran DPA/ DPPA SKPDjAlokasi Dana Hibah/ Bansos (Rp)Realisasi DanaNo.1 2007 BPKKD 150.000.000, 150.000.000,2 2008 BPKKD 150.000.000, 150.000.000,3 2009 DPPKAD 175.000.000, 175.000.000,4 2010 DPPKAD 150.000.000, 150.000.000,5 2011 DPPKAD 150.000.000, 150.000.000,6 2012 DPPKAD 100.000.000, 100.000.000,JUMLAH 875.000.000, 875.000.000.

Pesona Arnos Beton Tahun 2017;

Pesona Arnos Beton Tahun 2017;Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos SantunanAnak Yatim Tahun 2015;1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuanPenghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA 2017;Fotocopy 1 (Satu) Bundel KEputusan Kepala Desa Dooro Nomor :141/01/437.104.07/2016 Tentang Susunan

Pesona Arnos Beton Tahun 2017;Fotocopy 1(Satu) Bundel Usulan Daftar Nama Penerima Bansos SantunanAnak Yatim Tahun 2015;1 (Satu) Bundel Surat Permohonan Pencairan Tahun 2017;Fotocopy 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)Halaman 230 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN Sby50)51)52)53)54)55)56)57)58)59)60)61)62)63)64)65)Kegiatan Pembangunan Masjid Hidayatullah;Fotocopy 1 (Satu) Bundel Permohonan Pengajuan Pemindah bukuanPenghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa Dan Perangkat Desa TA

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;

Kelompok dan Masyarakat/RTM;

Padang Lawas Utara,Rekonsiliasi Rekening Kecamatan;

Bolak Tahun 2018;

Pulang Pisau tersebut dari tahun 2007sampai dengan tahun 2012 tersebut adalah danahibah / bansos dengan perincian sebagai berikut : Thn Anggaran DPA/ DPPA SKPDAlokasi Dana Hibah/ Bansos (Rp)Realisasi DanaNo.1 2007 BPKKD 150.000.000, 150.000.000,2 2008 BPKKD 150.000.000, 150.000.000,3 2009 DPPKAD 175.000.000, 175.000.000,4 2010 DPPKAD 150.000.000, 150.000.000,5 2011 DPPKAD 150.000.000, 150.000.000,6 2012 DPPKAD 100.000.000, 100.000.000,JUMLAH 875.000.000, 875.000.000, Bahwa Metode yang dipergunakan

Kementerian hanya meminta laporanpelaksanaan dari Kepala Dinas Koperasi Kabupaten yang bersangkutan;Rekening Bank untuk penampungan dana rekening Koperasi adalahpada Bank BRI Cabang Jambi;Kementerian pernah melakukan sosialisasi dimana seluruh Kepala DinasKoperasi dipanggil ke Jakarta selama dua sampai tiga hari;Bantuan ini bersifat sosial atau Bansos dalam arti kalau programnyasudah berhasil wajib untuk pemberian dana perguliran ke koperasilainnya;Perlu dibuat perjanjian antara Koperasi dengan petani

adalah selalu mengeluarkan uang untuk membantutim pemekaran Kabupaten Kokas; Bahwa terdakwa tidak memiliki harta Kekayaan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya dantidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti Surat berupa : Laporan Buku Kas Umum Bendarahara secretariat DPRD KabupatenFakfak, dengan Rincian Pengeluaran BOP Ketua DPRD Kabupaten Fakfak tahunanggaran 2011 Rincian Pengeluaran Ketua DPRD Kabupaten Fakfak bulan Januari 2012; Rincian BOP Bansos

Menyalurkan dana Hibah dan Bansos kepada penerima yangtelah ditetapkan dalam APBD;2. Menyalurkan dana bantuan keuangan terdiri dari dana bantuankeuangan kepada Desa (ADD dan dana DD), dan bantuankeuangan pada partai politik;3.

;Surat Pernyataan bahwa PT HAKA UTAMA telahmenyelesaikan pekerjaan fisik sebesar 100%;BAST Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan InfrastrukturPemerintahan Kabupaten Aceh Timur tanggal 21Desember 2011;BAST Pekerjaan Pertama/Provisional Hand Over (PHO)Nomor: 46/PANPHO/Umum/XII/2011 tanggal 22Desember 2011.Dokumen Pembayaran Lunas Retensi (5%) atas nama PTHAKA UTAMA, terdiri dari:SP2D Nomor: 24/BTLLS/2012 tanggal 21 Maret 2012.SPM Nomor: 021/SPMBANSOS/2012 tanggal 21 Maret2012.SPPLS Nomor: 010/LSBTL/PPD/BANSOS

Rejang Lebong atau dapatdikatakan bahwa kegiatan kegiatan yang diajukan dalam permohonanbukan merupakan kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD T.A 2017Halaman 208 dari 248 Putusan Nomor :84/Pid.SusTPK/2018/PN Bglsehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten RejangLebong maupun instansi instansi lainnya, saksi Safuan melakukanperbuatan pemotongan dengan pertimbangan bahwa dikarenakan padatahun tahun sebelumnya terhadap permohonan bantuan yang diajukanrealisasinya selalu menggunakan dana Bansos

sementara itu pada tahun2017 pos mata anggaran dana Bansos sendiri sudah tidak dianggarkandalam APBD T.A 2017;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan tersebut serta disposisi yang ditunjukan oleh saksi Safuan yaituberupa permohonan bantuan dari masyarakat maupun instansi lainnya olehSekretaris Daerah Kab.

ASHARI SIREGAR, SH (Kepala BiroUmum) dan Subandi (Bendahara Pengeluaran Pembantu KhususDana Hibah dan Bansos Biro Umum) juga didakwa melakukanpenyalahgunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial tahun 2011 padaBiro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (saat iniperkara tersebut dalam tahap kasasi).Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalammemori kasasi bahwa putusan Judex Facti dalam perkara a quo terhadapTerdakwa

tidaklan dapat dihukum barangsiapamelakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telahdiberikan oleh suatu kKekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut".Dalam bahasa Belanda, rumusan ayat ini adalah Niet strafbaar is hij die eenfeitbegaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegdegezag'Bahwa perbuatan Terdakwa/Terpidana dilakukan atas perintah PenggunaAnggaran yang sah saat memerintahkan Pemohon PkK/Terpidana melakukanpembayaran dana bansos

denganpemeriksaan terinci sesual dengan Surat tugas nomor65/ST/XIX/JYP/03/2017 Tanggal 23 Maret 2017, periode pemeriksaan selama40 (empat puluh) hari dari tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 07 Mei 2017dengan 11 (sebelas) tim pemeriksa, tujuan dari pemeriksaan yang dilakukanoleh BPK adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan,dan dalam laporan tersebut terdapat beberapa jenis belanja yang diperiksayaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, termasuk belanjahibah dan bansos

RUBBY SETIAWAN, S.KOMBahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik,dibuatkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP), saksi membenarkan dan menandatangani BeritaAcara Pemeriksaan (BAP) tersebut;Bahwa saksi adalah Aparatur Sipil Negara (Kasubag Program danKeuangan Inspektorat Kota Bandung;Bahwa pada tahun 2018 saksi membenarkan bahwa ada permohonanhibah dari FKDM Kota Bandung akan tetapi kapasitas saksi hanyaPage 154 of 274 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgmembantu Tim Pertimbangan Hibah Bansos pada Inspektorat

penganggaran danpelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumberdari APBD Kota Bandung T.A 2019 adalah Peraturan Walikota BandungPage 157 of 274 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgNo.11 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dan PeraturanWalikota Bandung No. 567 th 2018 tentang tata cara penganggaran,pelaksanaan dan penatausahaan pertanggung jawaban dan pelaporanserta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bansos

serta tidak ada hubungan keluarga denganKETUT YASA, ST.Bahwa pengalaman sayasebagai ahli, antara lain:1) Kasus korupsi pengadaan mesin kompos pada Perusahaan DaerahKabupaten Jembrana;2) Kasus korupsi pengadaan marka jalan, Dinas PerhubunganHal 78 dari 121 halaman Putusan nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PN.Dps3) Provinsi Bali;4) Kasus korupsi Prona Kabupaten Jembrana;5) Kasus korupsi Bantuan pada Dinas Peternakan Kabupaten Tabanan;)))6) Kasus korupsi Jamsostek Pemerintahan Desa di Tabanan;7) Kasus korupsi Bansos

Bahwa pada tahun 2011 saksi sedang menjalani proses hukum terkaitDana Bansos Kota Batam Tahun 2009. Bahwa terkait penyaluran dana Hibah dari Pemerintah Kota Batamuntuk kegiatan PS.

NIT pada Tahun 2012 adalah: Prepres No. 70 Tahun 2012;Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2012 ttg bansos; Permenpera No. 14 Tahun 2011 TigPerumahan Swadaya; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 37 Tahun 2012 ttg langkahlangkahpenyelesaian penyerapan anggaran akhir tahun; Permenkeu No. 25 Tahun 2012.