Bahwa alasan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir 3, alasan tersebutirelevan untuk dipertimbangkan oleh karena perkara ini bukanlah tindak pidanakorupsi yang merugikan keuangan negara, melainkan tindak pidana korupsimenerima suap atau gratifikasi dan hal ini tidak dapat dibenarkan oleh karenamengenai beratringannya hukuman yang merupakan perbedaan penafsiranyang diperoleh dari fakta hukum persidangan hal mana merupakan penilaianhasil pembuktian yang menjadi kewenangan Judex Facti danbersifatpenghargaan

atau Tindak Pidana Kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan.Kerjasama BKN RI dan KPK RI yang dituangkan melalui SuratDeputi Bidang Pencegahan KPK RI Nomor B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 (Vide T16 ), kerjasama tersebutmenyepakati 2 hal sebagai berikut :Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang telahditetapkan dalam Keputusan Hukum Tetap (Inkracht) dinyatakanbersalah dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian jabatanterindikasi dugaan suap

serta SuratPernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.2/02.31/404.207/2008tanggal 18 Februari 2008, yang kesemuanya ditandatangani oleh KepalaBadan Kepegawaian Daerah, bertempat di SMA Negeri 1 Ngawi KabupatenNgawi dalam kurun waktu tahun pelajaran 2008/2009 dan Tahun Pelajaran2009/2010 atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara dianggap pemberian suap

Bahwa ia terdakwa ASRI DJAFRI S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI padahari senin tanggal 2 januari 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam Tahun2012 bertempat di Jl.Atiek Sutedja No 24 Kabupaten Mamuju atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011,telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai suap

Pendidikan dan Pelatihan Daerah KabupatenBengkulu) Utara dan di rumah Terdakwa di JI SamsulBahrun No 48 Karang Anyar RTI 04 Kec Arga Makmur KabBengkulu Utara, atau setidak tidaknya pada tempattempat lain yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Arga Makmur, Terdakwa telah menerima gratifikasiyang nilainya sebesar Rp 142.890.000, (seratus empatpuluh dua juta delapan ratus sembilan puluh riburupiah) atau setidaktidaknya lebih dariRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) yang dianggap pemberian suap

Arif Rahman Hakim No. 93Surabaya atau pada suatu tempat tertentu didaerah hukum Pengadilan NegeriSurabaya, setiap gratifikasi kepada Pegavwai Negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, sehubungan dengan jabatannya dan yangberlawanan dengan kevajiban atau tugasnya selaku Ketua Panitia PenjualanAset PT. Garam (Persero), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengancara sebagai berikut :Dengan akta pendirian dari Notaris Lilik Tholiah, SH tanggal 1 Mei 1993No. 2 Drs.

Majelis Hakim TingkatBanding menanggapi Memori Banding Penuntut Umum tersebut bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama pada poin berikutnya telah mempertimbangkan tentangpinjaman pribadi itu adalah suap karena kondisi yang diciptakan oknumoknummafia Anggaran ditubuh Pempropsu sebagai yang meringankannya (hal 145) dansemua poinpoin yang meringankan tersebut merupakan satu kesatuan terhadapputusan Terdakwa, karenanya Memori Banding Penuntut Umum tersebut sudahdipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan ;

Sekretaris Daerah Provinsi SumateraUtara (KPID Provsu) nomor 005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015;21 3(tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan MasyarakatMandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul Pernyataan Sikap StopKorupsi dan Suap;28. 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawaban ataspertanyaan pansus terhadap Lporan Keterangan Pertanggung jawaban(LKPJ) Gubernur Sumatera Utara Akhir Tahun 2014;29. 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban ataspandangan Pansus DPRD Prov.Su terhadap

Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiahtersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yangbertentangan dengan kewajibannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Adami Chazawi, bahwapengertian unsur diketahui atau patut diduga terkait dengan kesalahan daripenerima suap dalam pembahasan pasal 12 huruf a yang relevan dengan pasal12 huruf b adalah sebagai berikut : Unsur kesalahan ini ada dua bentuknya,yakni : Bentuk

Lebih lanjutdikemukakan bahwa korupsi pegawai negeri pemberi Suap pada pegawalHalaman 324 dari 340 Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnnegeri menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b akan terwujud manakala pemberianitu disebabkan karena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan olehpegawai negeri tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila sipembuat menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinyahadiah telah diterima oleh pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi.

Undangundang Republik Indonesia Nomor 11, Tahun 1980 tentangTindak Pidana Suap:Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi : *Barang siana member atau menjanjikan sesuatukepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang ituberbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yangberlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkutkepentingan umum dipidana karena memberi suap

Menimbang, ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dalam UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah untukmengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakanperampasan terhadap harta benda tersebut, atau dengan jalan menjatuhkanpembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk pulatindak pidana korupsi penerimaan uang (Suap

Bahwa norma pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, tidak mensyaratkan adanya suap menyuap,sedangkan norma pada Pasal 15, 18,19 dan Pasal20 UndangUndang No.7 Tahun 2006 tentangPengesahan United Nation Convention AgainstCorruption, 2003 pada bab Ill ini adalah berkenaandengan suap menyuap.D.

Bahwa Judex Juris (kecuali Anggota Il) tidakmempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK, bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 7 Tahun 2006 tentang PengesahanUnited Nation Convention Against Corruption, 2003,karena tindakan pejabat yang dapat dihukum, sesuaidengan ketentuan Bab Ill, jika kegiatan pejabat publikdilakukan karena adanya suap menyuap, dan secarakhususnya Pasal 18, 19 dan Pasal 20, menegaskanbahwa perdagangan pengaruh sebagaimanadimaksud oleh Pasal 18, penyalahgunaan

Tuduhan perbuatan setara dengan; memberi atau menerima suap ataupunsesuatu barang atau hadiah apa saja dari siapapun juga yang diketahui ataupatut diduga bahwa pemberian itu ada hubungan dengan jabatan ataupekerjaan;u. Tuduhan perbuatan, melakukan praktek kegiatan perbankan denganmenjalankan bisnis uang antara lain praktek ijon dan rentenir;v. Tuduhan perbuatan, melakukan persekongkolan (kolusi) yangmengakibatkan kerugian bagi Perusahaan;w.

atau menyuruh orang lainmenggunakan surat palsu;Bahwa jika surat pengalihan dalam kasus ini dikatakan palsu, kenapa suratpengalihan sebelumnya pada hal dasar penerbitannya sama tidakdianggap palsu;Bahwa dalam Pasal 263 KUHP tidak ada keikut sertaan jika tidak adatindak pidana : Contoh Bupati ada penerimaan PNS kemudian terjadisuap, tidak sepengetahuan Bupati kKemudian Bupati menanda tanganiBerita Acara Kelulusan, dalam hal ini Bupati tidak bisa dikatakan ikut sertadalam tindak pidana penerimaan suap

No.B. 1237/ F/ Fd.1/ 06/ 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggidi seluruh Indonesia perihal penanganan laporan dugaan tindak pidanakorupsi pada proyek pemerintah yang masih pada tahap pelelangan, dimana pada point (3) menyebutkan :Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesaidikerjakan atau yang belum diserahkan oleh Pemborong kepadaPejabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran ataumasih dalam tahap pemeliharaan tetapi hanya berdasarkan dugaanterkait adanya suap

;Saya dibolenkan masuk walaupun sesaat saya dibukakan pintu pagar, pagar tersebutkangsung dikunci dengan gembok dan saya tidak diperbolehnkan membawa anak maindiluar rumah.9.30 saya sampai di rumah mertua saya, disambut cukup baik oleh ibu mertua dansaya diizinkan untuk bertemu dan bermain dengan anak di teras rumah dengan diawasi oleh suami.11.00 suami saya memberi makan anak, yang saya kurang berkenan adalah caramemberi makan dengan suapan yang cukup banyak sekali suap karena itu tidak baikdan

Pertama, mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP AgusTjondro Prayitno yang divonis bersalah menerima suap terkait pemilihanDeputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Agussendiri sudah memperoleh pembebasan bersyarat sejak akhir Oktobertahun lalu;Selain itu, mantan Direktur Marketing PT. Anak Negeri MindoRosalina Manulang juga memperoleh label justice collaborator.

Sebab, jikaberpedoman kepada konteks undangundang tindakpidana korupsi, justru diantara 30 jenis tindak pidanakorupsi yang diklasifikasi dalam 7 kelompok perbuatanpidana yaitu: perbuatan yang terkait langsung dengankerugian negara, perbuatan suap menyuap, perbuatanbenturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatanpengelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan,perbuatan curang, dan perbuatan gratifikasi, ternyatatidak disebutkan bahwa hal kurang pengawasan dapatdikategori sebagai salah satu tindak pidana

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id14 : E SALINAN PUTUSAN MAHKAHMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.iddilakukan oleh ibunya karena menurutnya ada persekongkolan antara jaksapelapor dengan hakim;e Saksi telah memberikan saran di luar persidangan (konsultasi hukum) kepadaklien tersebut agar menuliskan dalam sebuah naskah apa yang telah dialamioleh klien tersebut yaitu terkait permasalahan suap

Bahwa maka jika dalam undangundang PT terjadi Ssuap dan paksaan itubisa di bawa ke ranah Tipikor tapi kalau misalnya salah wewenang, salahprosedur atau salah pelaksanaan itu dikembalikan pada sistemhukumnya yaitu sistem hukum = administrasi atau sistem hukumperusahaan;Bahwa dalam undangundang PT itu tidak melulu perdata, tetapi bisa adapidananya;Bahwa untuk mengidentifikasi apakah perbuatan melawan hukum ini didalam perbuatan hukum administrasi atau dalam perdata wanprestasiatau pidana yang berupa suap

atau paksaan maka kerugian dalam halmenurut pasal 138 tersebut di sampaikaniah ke pengadilan untukkemudian pengadilan memenuhi jawaban pemeriksa, pemriksa untukkepentingan hukum dalam hal seperti ini jaksa bisa menyampaikanpermohonan ke pengadilan apakah ini perbuatan melawan hukumdidalam ranah wanprestasi, administrasi atau memang ini persoalanpidana ada suap atau paksaan di dalamnyaa;Bahwa yang dinyatakan itikad baik itu ialah tidak cermat, lalai damtugasnya yang terdapat dalam pasal pasal 20

undangundang 30 tahun2014 yang menyatakan bahwa seorang salah secara substansi dalammelakukan sesuatu maka kembalikan saja uang tersbut segera, kalaudisana terjadi kelalaian yang menyebabkan merugikan negara maka kitakembalikan selama 10 hari kerja menurut pasal 20 ayat 5 undangundang30 tahun 2014, kecuali ada suap dan paksaan di dalamnya itu barumasuk ke pidana, Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam amarputusannya karena dalam undangundang 30 tahun 2014 itulahkemudian dibedakan suatu kerugian negara

macam manolahtolong bantu menyelesaikan kasus ini saat itu saksi jawab wah, akudak biso nyelesaikan, aku dak orang hukum, dan jugo masalah ini kanlah sudah sampai di polisi apo guno lagi kito lapor saat itu desmaderamengatakan ia hendak memberikan uang kepada saksi dan safarudin,saat itu safarudin mengatakan terserah berapo yang wajar saat itusaksi katakan aku tahu dengan pak widodo kajari, terus aku pernahkoordinasi dengan orang jaksa, masalah itu termasuk pungli atau aponamonyo, jaksa jawab itu suap

dan terakhir kali diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011, namun juga bertentangandengan ketentuan dan prinsipprinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yangdiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Dengan demikian pemberian uang (Suap

tanggal29 Juni 1936 menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi jika duaorang atau lebin melakukan secara bersamasama suatu perbuatan yangdapat dihnukum, sedang dengan perbuatan masingmasing saja maksud itutidak akan tercapai.Menimbang bahwa berdasarkan pandangan doktrin serta yurisprudensi dandihubungkan dengan rangkaian faktafakta hukum yang telah dibuktikan dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan unsursebelumnya, perbuatan terdakwa Librata Nababan dalam memberikan uang(suap

tanganHamdani Kosen dalam penyerahan pemberian uang, demikian pula terdakwaArdinawinata Nababan yang seharihari berada di Purbalingga berperan dalamberkoordinasi dengan Hadi Iswanto mengatur proses lelang maupun sebagaiperantara ataupun kepanjangan tangan dari Hamdani Kosen dalam penyerahanpemberian uang.Menimbang bahwa dalam konteks terwujudnya delik, baik kapasitasterdakwa Librata Nababan maupun terdakwa Ardirawinata Nababan serta HamdaniKosen, adalah samasama sebagai pelaku utama pemberi uang (Suap

Bahwa Menurut saksi pungli secara aturan tidak diperbolehkanorang yang melakukan pungli adalah orang yang memproses punglitersebut aktif dan pelaku hanya satu pihak sedangkan suap adalahorang tersebut aktif menghubungi yang berkepentingan untuk itu, dansuap melibatkan 2 pihak; Bahwa menurut saksi bagaimana normalnya suatu perjanjian apabilapara pihak tidak ada yang tertekan ketika suatu perjanjian tersebutdibuat ; Bahwa menurut saksi tanggal perjanjian itu harus dibuat dalam suatuperjanjian adalah

dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayarbiaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkannantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagaiberikutdibawah ini;Keadaan yang memberatkan : PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana suap