Ditemukan 1528 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : urias umian urban uran uria uripan urhan udian urifan uraian ujian uruan ursan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 19-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
1.LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN
2.PATRIA HIDAYAT bin HIDAYAT
93 — 64
  • Narendra Inti Corpora untuk pelaksaan SPK akan tetapi paraTerdakwa tidak mengunakan dana tersebut untuk pendanaan proyek Desamelainkan diberikan kepada kepala Desa berupa pinjaman denganberbunga, biaya operasional ke Desa Desa dan digunakan oleh paraTerdakwa untuk kepentingan pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan diatas unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain denganmelawan hak telah terbukti Secara sah dan meyakinkan;Ad.3.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 18-06-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 10/G/2020/PTUN.YK
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
559 — 485
  • Halaman 133bahwa sengketa yang timbul dalam perkara a quo bukan merupakan sengketadalam ranah hukum administrasi;Menimbang, dari keseluruhan urian pertimbangan tersebut di atas dapatdisimpulkan bahwa bahwa dari segi objek dan subjeknya, sengketa a quo telahmemenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dari segiesensi permasalahan hukumnya merupakan sengketa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 540/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : HJ Hartini Koentjoro
Terbanding/Penggugat : Dr Ir Ricky Sitorus MSi
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Madya Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Dian Kartika Prmesti
Turut Terbanding/Tergugat III : RR SoejiatiSoepomo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agung Kukuh Santoso
111 — 89
  • Nomor 540/PDT/2020/PT BDG, Halaman 5 dari 86Pembagian Warisan yang dibuat di Bekasi pada tanggal 24 Januari 2016tersebut (Vide halaman 2 pada bagian atas Kesepakatan PembagianWaris Bekasi);Bahwa,alasan Kantor Pertanahan dimasukkan sebagai sebagai Pihakdalam posisi sebagai Turut Tergugat adalah agar Turut Tergugatmengetahui adanya perkara ini.10.Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan atas butibukti yang jelas danotentik, oleh karena itu. sepatutnya gugatan Penggugat ini dapatdikabulkan;Berdasarkan urian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 105/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 2 Nopember 2015 — BAHTIAR RIVA’I; ABDUL AZIZ; ABDUL MANAP ; ABDUL ROJAK; ADAM DARMAWAN, DKK ; L A W A N ; PT. PEMA META PRESINDO;
227 — 32
  • 155 ayat (3) dan Pasal 151 UU No.13/2003 telah terpenuhi, yakni tentangadanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pengusaha tanpa adapenetapan dari lembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial.Terhadap penetapan pemutusan hubungan kerja inilah, pihak Tergugatmengajukan permohonan ke Sudinakertrans Kabupaten Bekasi pada bulanDesember 2014 dan untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam gugatanRekonpensi Tergugat yang diajukan bersamaan dengan Jawaban Perkara aquo.Berdasarkan segala urian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 836/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia cq Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan RI
2.Negara RI cq Kepala Daerah Gubernur Prov.DKI Jakarta cq WaliKota Adm.Jakarta Selatan
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq Kepala Daerah Gubernur Provinsi DKI Jakarta
99 — 53
  • Sel4)))Urian pada Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPerdata) dipertegas lagi menurut Mariam DarusBadrulzaman yang mengatakan syaratsyarat yang harus adauntuk menentukan perbuatan sebagai Perbuatan MelawanHukum adalah sebagai berikut : (Vide: KUH PerdataBuku III,Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam DarusBadrulzaman, Penerbit Alumni, Bandung, 1996).a) Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatanini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif,artinya setiap tingkah
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 06-05-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PA TERNATE Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Tte
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 98
  • Bahwa kemudian pada Eksepsi Poin 2 Para Penggugat juga yangtelah menguraikan banyak Yurisprudensi terkait dengan PerubahanGugatan adalah Yurisprudensi yang menggugurkan Perubahan GugatanPara Penggugat sendiri karena telah jelas dan terang perubahanGugatan yang dilakukan oleh para penggugat adalah tindakan yang telahmerubah materi pokok Gugatan dan merubah urian petitumnya sehinggatanggapan eksepsi para penggugat dalam replik tersebut haruslahdikesampingkan oleh majelis hakim yang mulia;KOPETENS!
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 17-01-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 5/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 6 Mei 2019 — RIZAL SABATA ; LURAH PADEMANGAN BARAT
155 — 142
  • Asasumum dalam konteks ini adalah pemilihan Ketua RW dapat diikuti oleh seluruhwarga RW yang telah memiliki hak menggunakan suara yang ditentukan melaluiKartu Keluargadan KTP warga RW 016 tanpa terkecualli;Menimbang, bahwa dari urian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwasesuai dengan prinsip fundamentalis sistem pemilihan yang dianut di Indonesiaterutama prinsip Langsung dan Prinsip Umum maka sedapat mungkin pemilihanketua RW dipilih langsung oleh warga RW yang mempunyai hak pilih yangditandai
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 07-11-2018 — Putus : 16-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN GARUT Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Grt.
Tanggal 16 Nopember 2018 — Terdakwa
114 — 38
  • Unsur "Sebagian orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatanMenimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengenaisuatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang, atau dapat diartikanpelaku dalam melakukan suatu perbuatan tidak hanya satu orang saja, bisa duaorang atau lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada unsurKedua diatas, serta dengan mengambil alin urian fakta serta pertimbanganpertimbangan unsur Kedua dan Ketiga diatas yang
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tlk
Tanggal 23 Desember 2020 — Pemohon:
Aries Susanto, S.Hut
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
287 — 350
  • tanggal penyitaan, identitas orang dari manabenda itu disita dan lainlainnya yang kemudian diberi lak dan capjabatan dan ditandatangani oleh penyidik.2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidikmemberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yangditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan padabenda tersebut.Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebutadalah sah dan berdasarkan hukum, sehingga memiliki kekuatanhukum yang mengikat.Berdasarkan urian
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 23/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 29 Desember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAHRI AENIWATI , SH
Terbanding/Terdakwa : IRIANTO AGUS SETIABUDI Bin BEDJO MADRUSDI
218 — 133
  • diterima dari angsuran pembayaran sejumlahRp4.590.507.386,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh juta lima ribu tujuh tigaratus delapan puluh enam rupiah) ditambah bunga yang tidak diterima sejumlahRp1.092.885.240,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus delapanpuluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga seluruhnya berjumlahRp4.002.377.854,00 (empat milyar dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuah ribu delapanratus lima puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan urian
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 20/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda
Tanggal 23 Juli 2014 — LINTONG TAMPUBOLON,SP. Anak Dari B.TAMPUBOLON
116 — 66
  • Berdasarkan urian tersebut diatasPenasihat Hukum terdakwa menyatakan unsur melawan hukum tidakterbukti ;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,Majelis Hakim menemukan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dalamperkara ini, sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ada menawarkan pada saksi ADI SETIAWAN untukmengajukan permohonan bantuan dana ke Pemerintah Provinsi Kaltimdengan mengatasnamakan Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini(PAUD) KB AINI dimana pada saat itu terdakwa
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 21-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 183/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Intervensi I : Imam Mulki Diwakili Oleh : ROHADI, S.H., M.Hum
Terbanding/Penggugat : Riski Rachmawati
Terbanding/Tergugat I : Sobari
Terbanding/Tergugat II : Karitah
Terbanding/Tergugat III : Aisah
Terbanding/Tergugat IV : Harjo Handoyo
Terbanding/Tergugat V : Kalil
Terbanding/Tergugat VI : Dursin
Terbanding/Tergugat VII : Samir
Terbanding/Tergugat VIII : Warpi
Terbanding/Tergugat IX : Solehta
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah RI Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq Gubernur Jawa Tengah Cq Bupati Kabupaten Tegal Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal
61 — 42
  • SHM no. 4117 sampai denganSHM no. 4175 adalah cacad hukum dan dinyatakan tidak berlaku, danHalaman 5 Putusan Nomor 183/Pdt/2021/PT SMG11.selanjutnya kepemilikan tanah tersebut harus dikembalikan dalam keadaansemula yaitu Supaya dinyatakan SHM no. 214 / Dampyak atas nama Darniberlaku kembali.Bahwa penggugat menuntut agar para Tergugat baik sendirisendiri maupunsecara bersamasama (tanggung renteng) dihukum untuk membayarseluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.Bahwa berdasarkan semua alasan dan urian
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.JAJA SUPRIJADI
2.MEDISON SARAGIH
3.MULYASMAN
4.JASRI
5.YENDRI APRIANDI
6.AHMAD. K
7.BURHANUDIN
8.EKA HEDAYENI. BSc
9.SUPRIYANTO
10.MOHAMMAD DIYAH
Tergugat:
1.PT. TORGANDA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
3.H. WIDODO. SP
4.1. PT. TORGANDA
5.2. PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KAMPAR
6.3. H. WIDODO. SP
156 — 92
  • Dwangsom.DALAM REKONVENSI:Bersama ini Tergugat Konvensi (TIK) mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Gugatan Rekonvensi inikedudukan TIK sebagai Penggugat Rekonvensi (PR) terhadap/MelawanPara Penggugat Konvensi (PPK) sebagai Tergugat Rekonvensi/TIR/Para Tergugat Rekonvensi (PTR) dan TergugatIIKonvensi/TIIK sebagaiTurut Tergugat Rekonvensi/TTRDasar hukum Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut :1 Bahwa, PR/TK mohon kepada Yang Mulia Majelis Perkara ini untukmenganggap semua hal dan urian
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2014 — Putus : 10-06-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 14 / PID.B / TIPIKOR / 2014 / PN.BKL
Tanggal 10 Juni 2014 — TERDKAWA : SOFHAN MARTHONY,SP Bin SOFJAN MALIK
97 — 27
  • dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan sejumlahRp. 116.600.000, (Seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) adalahbertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 huruf f,Pasal 11, Pasal 66 ayat (7) hurup b,c dan I serta Pasal 16 ayat (4) UndangUndang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalahtermasuk Perbuatan melawan hUkKUM ; n22 nn oennn nen nomen neeMenimbang, bahwa dari urian
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-11-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 10 Nopember 2011 — - ABDUL KADIR
66 — 20
  • hukum bahwa pada tanggal 27September 2011 terdakwa melalui kakak iparnya yang bernama Lalu Abdul HalilSpd telahmenyerahkan atau menitipkan kepada Penuntut Umum uang sebesar RP.70.000.000, (tujuhpuluh juta rupiah).Menimbang bahwa dengan demikian terdakwa telah mengembalikan uang kepadanegara baik melalui Inspektorat Kabupaten Lombok Utara maupun dengan menitipkankepada Penuntut Umum sebesar Rp.122.000.000 + RP.70.000.000 = Rp. 192.000.000,(seratus sembilan puluh dua juta rupiah),Menimbang bahwa dari urian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
276 — 122
  • daerahPemerintah Kota Malang berupa tanah yang difungsikansebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urangberjalan lancar dan diberikan persetujuan melaluikeputusan Dewan perwakilan rakyat daerah Kota malangNomor 188.4/46/35.73.200/2015 tanggal 14 Juli 2015tentang persetujuan terhadap permohonan pelaksanaanproses investasi pembangunan dan pengelolaan barangmilik daerah Pemerintah Kota Malang berupa tanah yangdifungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA)Supit Urang.Menimbang, bahwa berdasarkan urian
    e Bahwa Moch Arief Wicaksono menduduki jabatan sebagaiKetua DPRD Kota Malang berdasarkan Surat KeputusanGubernur Jawa Timur nomor 171.420/752/011/2014 tanggal 13Oktober 2014 tentang Peresmian Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Malang Masa Jabatan 20142019Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Moch AriefWicaksono adalah anggota DPRD Kota Malang masa jabatan/ periode tahun2014 sampai dengan 2019 telah memenuhi kualifikasi sebagai PenyelenggaraNegara.Menimbang, bahwa berdasarkan urian
    Dengan demikian perbuatan Terdakwamemenuhi kualifikasi unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatansebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas unsur beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semuaunsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UndangUndang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 270/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : CHAERCA M. PATTINASARANY
Terbanding/Tergugat II : Ronia BM. Hitipeuw
Terbanding/Tergugat III : Natalia Latupapua
Terbanding/Tergugat I : Nyonya Yohana Goe Suban
Terbanding/Tergugat IV : Ny. Tuty Sardjono
Turut Terbanding/Penggugat II : JEFFRY G. PATTINASARANY
Turut Terbanding/Penggugat III : LESLIE CH. PATTINASARANY
82 — 32
  • Dalil Gugat yang Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukumdalam urian ini, diperlihatkan beberapa masalah dalil gugatanyang dianggap tidak memenuhi atau tidak memiliki landasanhukum.1) Pembebasan Pemidaan atas Laporan Tergugat,Tidak Dapat Dijadikan Dasar Hukum Menuntut GantiRudi.Penggugat dilaporkan tergugat melakukan tindak pidana.Berdasarkan laporan itu dilakukan proses penyidikansampai dengan pemeriksaan pengadilan. Ternyatapengadilan menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak,acquittal) terhadapnya.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-09-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 18/PID.SUS/2012/PN.KPG
Tanggal 24 September 2012 — BLASIUS ADUR, ST, Dkk
80 — 51
  • dilapangan, sehinggamengakibatkan kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan rekanan (CV.BERINGIN JAYA), perbuatan para terdakwa tersebut adalah bertentangandengan hukum yaitu tidak melakkukan kkewajiban yang seharusnyadilakukan menurut hukum ;Menimbang,bahhwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatastersebut, Mmajelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan ataukedudukan sebagai Panitia PHO ;Menimbang, bahwa berdasarkan urian
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 20-11-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 33/ Pid.Sus./Tipikor/2013/ PN.Bjm.
Tanggal 20 Nopember 2013 —
37 — 5
  • seksama atas pembelaan /pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam sidang tanggal 6Nopember 2013 dan tanpa mengurangi penghargaan pendapainya tersebut, MajelisHakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut danpendapat Majelis Hakim telah terurai dalam pertimbangan hukum dalam unsurunsurdakwaan diatas sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak perludipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Pembelaan/permohonan dari Terdakwa sendinbukan mempersoalkan urian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-01-2012 — Upload : 19-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus./TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 30 Januari 2012 — IMAS DIANASARI, SH., MH.
261 — 144
  • Pasal 53 KUHP); (Adami Chazawi 2010 : 5962)Menimbang, bahwa dalam dakwaan KEDUA yang pertama ini, Penuntut Umum telahmenghubungkannya dengan Pasal 15 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang dihubungkan pula dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang oleh karenanya berdasarkanfaktafakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan urian