martabatmereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323

martabatmereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

• Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
• Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat dengan cara melakukan Perbuatan Pasal 1323 KUHPerdata
• Menyatakan

martabatmereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323

martabatmereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323

Bahwa terhadap dalildalil Para Penggugat angka 11 sampaidengan 20 yang intinya menyatakan: Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan orang tua Tergugat dan Tergugat Ii menggunakan Surat Pernyataan Sim Kiong Hentanggal 22 Oktober 1980 yang dipalsukan, tidak dapat dijadikandasar untuk menerbitkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta(Turut Tergugat III) Nomor 1323/323/Il/HGB/1/1983 tanggal 5 Mei1983 tentang pemberian hak guna bangunan, sehingga terbitSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1303/Petojo Utara

Perlu ditegaskan bahwa dugaan tidakdapat dijadikan dasar dalam menentukan keabsahan suatu produkhukum.Bahwa terhadap dalildalil Para Penggugat angka 11 sampaidengan 20 yang intinya menyatakan: Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan orang tua Tergugat dan Tergugat Il menggunakan Surat Pernyataan Sim Kiong Hentanggal 22 Oktober 1980 yang dipalsukan, tidak dapat dijadikan dasaruntuk menerbitkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta (TurutTergugat Ill) Nomor 1323/323/I/HGB/1/1983 tanggal 5* Mei 1983tentang

Kewenangan Mengadili Bahwa Penggugat dan Penggugat II dalam gugatan angka 14menyatakan bahwa surat pernyataan palsu/yang dipalsukan seolahdibuat dan ditandatangani oleh Sim Kiong Hen telah dijadikan dasaroleh Turut Tergugat Ill dalam menerbitkan Keputusan Gubernur DKIJakarta Nomor 1323/323/I/HGB/I/1983 tanggal 5 Mei 1983 tentangPemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 471 M2 yangterletak di JI.Pembangunan No.13 Kelurahan Petojo Utara, KecamatanGambir, Jakarta Pusat.

dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 91 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pat.G/2019/PN Jkt.PstMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yangpada pokoknya mengenai proses terbitnya perpanjangan Sertipikat Hak Gunabangunan No.439/Petojo Utara yang telah berakhir pada tanggal 23 September1980, dan diperpanjang pada tanggal 8 September 1983 menjadi Sertipikat HakGuna Bangunan No.1303/Petajo Utara dengan Keputusan Gubernur DKIJakarta (Turut Tergugat III) Nomor :1323

berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga yang berwenang menyatakan cacat hukum Keputusan GubernurDKI Jakarta Nomor 1323

hitam milik saksi dengan mengatakan dek pinjamHonda sebentar,boleh dan saksi menanyakan mau kemana saksi NATAmenjawab mau pulang bentar dan nanti abang datang lagi sehinggasaksi memberi sepeda motor saksi ,kemudian saksi VIVIK WIRIADINATAALIAS NATA BIN MUHAMMAD HADI pergi membawa sepeda motorHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN BIssaksi,namun pada pukul 16.00 wib saksi VIVIK WIRIADINATA ALIASNATA BIN MUHAMMAD HADI datang lagi kerumah saksi dan meminjamSTNK dan BPKB sepeda motor Beat BM 1323

MH1F211X9K3300004, No Sin : JF2IE1328432 warna putih hitam milik saksi Sarmila dengan mengatakan dekpinjam Honda sebentar,boleh dan saksi menanyakan mau kemana saksiNATA menjawab mau pulang bentar dan nanti abang datang lagi sehinggasaksi memberi sepeda motor saksi ,kemudian saksi VIVIK WIRIADINATAALIAS NATA BIN MUHAMMAD HADI pergi membawa sepeda motorsaksi,namun pada pukul 16.00 wib saksi VIVIK WIRIADINATA ALIAS NATABIN MUHAMMAD HADI datang lagi kerumah saksi dan meminjam STNKdan BPKB sepeda motor Beat BM 1323

LAB: 1323/NNF/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatanganioleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.

Papua sertamenyampaikan surat dengan Nomor 004/PA/DPRDMMk/IX/2016,tanggal 29 September 2016, tentang Mohon Penjelasan ljazah SMPdan SMA 180A.0b.0074657 Nomor Induk dan ijazah SMA seriNomor 18 OB oc 0806410 Nomor Induk 2842 atas nama EltinusOmaleng, yang dipakai yang bersangkutan (Termohon) untukmendaftar pencalonan Bupati Mimika ke Komisi Pemilihan Umum(bukti P19);Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober dijawab dengan SuratKeterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiPapua Nomor 420/1323

Eltinus Omaleng (bukti P19):20.Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebuayaan ProvinsiPapua Nomor 420/1323, tanggal 3 Oktober 2016, menanggapi Surat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Nomor 004/PA/DPRDMMK/IX/2016, tanggal 29 September 2016 (bukti P20);Halaman 13 dari 17 halaman.

demikian berdasarkan hal tersebut di atas kesepakatanbersama yang telah ditanda tangani antara Para Penggugat (diwakili olehAssosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung) dan Tergugatpada tanggal 13 Juli 2012 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;Bahwa Kesepakatan Bersama yang telah ditanda tangani antara ParaPenggugat (diwakili oleh Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat IndonesiaLampung) dan Tergugat tanggal 13 Juli 2012 juga bertentangan denganPasal 1321 KUH Perdata, Pasal 1323

paksaan atau penipuan;Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan dengan paksaan (A quoGugatan Para Penggugat pada Point 10) dimana Para Penggugat apabilatidak menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut kapal tidak dapatdisandarkan di Pelabuhan Panjang, Perusahaan Bongkar Muat tidak dapatbekerja, Perusahaan Angkutan juga tidak dapat bekerja, buruhburuhpelabuhan juga tidak dapat bekerja dan akan menimbulkan kekacauan;Dengan demikian Kesepakatan Bersama tersebut berdasarkan Pasal 1321KUH, Pasal 1323

Pemohon dalam posisi tertekan dan terpaksa/dipaksa dalammenandatangani blangko kosong di atas, atau setidaktidaknya, dalamkeadaan terpaksa dan atau dipaksa dalam menandatangani aktaperjanjian di atas.Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan: tiada sepakat yang sah, apabilasepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya denganpaksaan atau penipuanPasal 1323 KUHPerdata menyatakan: paksaan yang dilakukanterhadap orang yang membuat suatu persetujuan, merupakan alasanuntuk batalnya persetujuan, juga

ditandatangani, seharusnyaakta itu dibacakan notaris dinadapan para pihak, tetapi akta itu tidakpernah dibacakan oleh notaris dihadapan Pemohon, sehinggamelanggar aturan jabatan notaris.Pemohon mensomer Termohon untuk membuktikan bahwa akta inipernah dibacakan dan ditandatangani oleh Pemohon didepan notarisyang bersangkutan.Bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti Akta Nomor 8 tidak memenuhipersyaratan untuk sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUHPerdatadan telah melanggar Pasal 1321, jo Pasal 1323

ditemukan danditetapkan sebagai DPO selanjuntta para terdakwa bersera barangHalaman 4 dari 27 hlamanPutusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Pipbuktinya diamnkan ke Polres Palopo untuk dilakukan pemeruiksaan lebih bahwa para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu; bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik PolriCabang Makasar Nomor LAB : 1323

Wara Timur namun HERI Alias TABBA tidak ditemukan danditetapkan sebagai DPO selanjuntta para terdakwa bersera barangbuktinya diamnkan ke Polres Palopo untuk dilakukan pemeruiksaan lebihbahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan jenisSAIDUAS Ug aereeeree eeHalaman 6 dari 27 hlamanPutusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Pip bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik PolriCabang Makasar Nomor LAB : 1323/NNEF/

berisi keristal bening (shabu) dan kemudian terdakwabersama terdakwa IKMAL Alias BAPAK SALWA Bin RUKSEN dibawapolisi mencari lelaki HERI Alias TABBA namun yang bersangkutan tidak ditemukan 5 22222 non nnnnnnnn nnn ence nn nn nn ncn ence nee bahwa dan kemudian terdakwa bersama terdakwa IKMAL Alias BAPAKSALWA Bin RUKSEN di bawa ke Polres PalopoMenimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat yangdiajukan adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri CabangMakasar Nomor LAB : 1323

., Dkk, beralamat diJalan Mandi Api, Lrg Sawung Sari No 1323 RT 026 RW 008Kelurahan Srijaya, Kecamatan AlangAlang Lebar, Talang RatuKM 5 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06Maret 2014, selanjutnya disebut Penggugat ;MELAWANTERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 3,pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang,selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat

martabatmereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323

Dengan demikian, produk P1 tersebut melanggar prinsip konsesual,vide Pasal 1820 KUHPerdata yang berakibat hukum produk P1 tersebuttidak sah vide Pasal 1321, Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325KUHPerdata;Bahwa hubungan hukum sebenarnya dalam perkara ini adalah antaraPenggugat dengan Anak Tergugat bernama AHMAD IRWAN ELPHIYANIyang telah diutarakan Tergugat dalam jawaban Tergugat tanggal 25 Maret2015;Bahwa melalui bukti P2 keterangan saksi CHARLY SALOMO PUTRAPARDEDE, SH. dan ARIANTI binti H. M.

Internasional yang selama ini terabaikan;Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2012/PAJP Hal 5 dari 7 hal.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323

martabat mereka sebagaibangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323

Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkanharkat dan martabat mereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasionalyang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahanperkawinan Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan AgamaJakarta Pusat nomor W.9A.1/1323

Pemohon Iluntuk memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga akan meningkatkanharkat dan martabat mereka sebagai bangsa Indonesia di dunia Internasionalyang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahanperkawinan Pemohon dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan AgamaJakarta Pusat nomor W.9A.1/1323

martabat mereka sebagaibangsa Indonesia di dunia Internasional yang selama ini terabaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaMajelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusatnomor W.9A.1/1323