Ditemukan 1645 data
65 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
muka tersebutPemohon Banding lakukan sesuai dengan Pasal 11 ayat (2)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18Tahun 2000 (UU PPN), yang menyatakan bahwa:"Dalam hal pernbayaran diterirna sebelurn penyerahan Barang KenaPajak atau sebelurn penyerahan Jasa Kena Pajak, atau dalam halpembayaran dilakukan sebelum dimulainya pernanfaatan BarangKena Pajak tidak berwujud sebagairnana
41 — 105
KEUANGAN dalam perkaraaquo sebagai Turut Tergugat, dan MENTERI PERHUBUNGAN dalamperkara aquo sebagai Tergugat Il, dengan Pembagian Kapasitaskewenangan sebagai berikut : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahansebagai Pernbinaan Rumah Negara, Menteri Keuangan sebagaiPengelola Rumah Negara dan Menteri Perhubungan sebagai PenggunaRumah Negara ; 19.Bahwa, dengan demikian maka pemegang kewenangan atas segala halyang menyangkut tentang Rumah Negera adalah merupakankewenangan dari 3 (tiga) institusi/pejabat sebagairnana
61 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kewenangan untuk membatalkan Sertipikat HakAtas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalampenerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya,atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untukmembatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagairnana diatur didalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
114 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
., milik Termohon Kasasi tersebut,maka kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalamperkara a quo, bukan lagi milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Berdasarkan alasan sebagairnana diuraikan di atas, jelasPertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama yangdikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding, adalah tidakcermat dan salah menerapkan hukum Materiil, untuk itupatut dibatalkan;2.4.1 Bahwa terhadap Akta Hibah yang dibatalkan oleh PutusanMajelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Bandingjelas
46 — 10
terdakwa lakukan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur sebagaimanayang dipertirnbangkan di atas, majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahbenar terdakwa ada melakukan tindakan atas seuatu barang yang sepatutnyatindakan tersebut adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh pemiliknyasaja, padahal pemilik yang sesungguhnya tersebut tidak pernah memberikan ijinkepada terdakwa untuk melakukan tindakan seperti tersebut, yakni sebagaiberikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum sebagairnana
157 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mensomier TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi untuk secara sukarela mengubahsemua tulisan Natasha berwarna merah muda menjadi warna kuningemas pada 42 cabang salon perawatan kecantikan yang tersebar di 25kota di Indonesia, brosurbrosur, website ww.natasha.skin.com dalamprodukproduk ataupun material promotion, majalah, iklan baik mediacetak maupun elektronik; Bahwa karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimenggunakan hak cipta tidak sebagairnana
YUSUF M. SAID
Termohon:
Pidum Polsek Pajo
124 — 119
(Niet Onvankeliike Verklaard):Berdasarkan uraian tentang eksepsi sebagairnana tersebut di atas,telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini untuk menyatakan menelak Permohonan Praperadilanatau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidakdapat diterima, (Nief Ontvankeliike Verkaarc);Menimbang, bahwa kalaulah demikian duduk permasalahan yangdikemukakan, maka kini akan dipertimbangkan secara khusus apakahpenyebutan nama Termohon
Pembanding/Penggugat II : KOK DJON alias TAN KOK DJON Diwakili Oleh : TAN KUI TJUI
Terbanding/Tergugat : PT BANK PERMATA Tbk Cq. PT BANK PERMATA Tbk Cabang Makassar
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MAKASSAR
41 — 11
Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat dalamgugatannya pada alinea 2 (dua) halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan"bahwa Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarki Peraturan Perundangundangan sebagairnana ditegaskan dalam ketentuan kedua UndangUndangtentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan a quo.
MACHMUD
Tergugat:
1.PT. ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
105 — 21
nama TERGUGAT, berikut seluruh Peralihan/Perubahannya, yang termasukdalam Bidang Tanah yang menjadi Objek dalam perkara aquo; Memerintahkan kepada Turut Tergugat 2, untukmembatalkan/mencoret SHGB No. 1804/Kembangan atas namaTERGUGAT berikut seluruh peralinan/perubahannya yang termasukdalam Bidang Tanah yang menjadi Objek dalam perkara aquo; Menghukum TERGUGAT/Para Turut Tergugat secara TanggungRenteng untuk membayar kepada PENGGUGAT atas semuakerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT selama ini,sebagairnana
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal keberadaan kuburanitu. dikuatkan sendiri kebenarannya oleh Termohon PK(Tergugat ) sebagairnana terbukti dalam GambarSituasi, GS No. 6911/1979 yang dibuatnya bersamaTermohon PKII (Tergugat 11) di mana batas pada bagiansebelah Baratnya ada kuburan (vide T 9 atau T II 3)dan dalam persidangan~ diakuinya lagi keberadaankuburan itu sebagai ijinnya pihak Pemohon PK(Penggugat).Hal. 32 dari 58 hal.Put.No.560 PK/Pdt/2007Jadi jelas dan nyata, selain pertimbangan yang tidakadil dan tidak objektif, juga
198 — 167
NNT (Newmont Nusa Tenggara)sebagairnana yang diharapkan, melainkan PT Multy Daerah Bersaing (Tergugat VI)yang merupakan gabungan antara PT. Daerah Maju Bersaing dengan PT. Multycapitalyang mendanai akuisisi divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara),Bahwa untuk mendanai akuisisi 24% divestasi saharn PT. NNT (Newmont NusaTenggara) Tergugat VI PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan gabungandari PT Daerah Maju Bersaing dan PT.
Pembanding/Tergugat II : SABARIAH BR SITUMORANG Diwakili Oleh : DONALD LUBIS, SH.
Terbanding/Penggugat : BUDI SIMBOLON, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAHAN RI di Jakarta Cq MENTERI DALAM NEGERI RI Cq KEPALA DESA AMPLAS DAHULU DESA MARINDAL
Turut Terbanding/Tergugat III : POSPITA SINAGA
Turut Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAHAN RI JAKARTA Cq mMENTERI DALAM NEGERI RI Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I SUMATERA UTARA
45 — 27
Oleh karena itu pencantuman alamat yang didasarkandari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan;6. bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mencamtumkan alamat yangtidak sebenarnya dari Tergugat , sebagairnana dilihat dalam gugatanpenggugat pada halaman yang menyebutkan: Dengan ini mengajukanGugatan Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap :. Erma Br.
66 — 18
""(2) Ketentuan ganti rugi sebagairnana dirnaksud dalam ayat (1) terhadap anggotaDireksi diatur oleh Menteri Keuangan, sedangkan terhadap pegawai Perusahaandiatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku."Akibat perbuatan terdakwa DENY BASKANDAR, S.Sos. bin B.
., (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima jutarupiah) mengalami kemacetan mengingat sampai dengan saat ini BAPK dalamSISCADU KREASI pembayaran tidak penuh sebagairnana disebutkan dalam point 4Modus Operandi dalam Laporan Basil Berita Acara Pemeriksaan terdakwa DENYBASKANDAR, S.Sos. bin B.
INDRA WIBISISONO WAHYUDI, SONY SANDRA (Para Tergugat)
74 — 27
sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 408/Desa Kaliombo Kota Kediri, atas nama Caroline Tan ;posita gugatan asal pada butir 33.6 (halaman 13), yang tercantum pulapada petitum gugatan asal pada butir 9.6 (halaman 15), yaitu tanah dantangunan sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No.668/DesaKaliombo Kota Kediri, atas nama Lidya Caroline ;posita gugatan asal pada butir 33.7 (halaman 13), yang tercantum pulapada petitum gugatan asal pada butir 9.7 (halaman 15), yaitu tanah dantangunan sebagairnana
59 — 47
adalah = sah danberharga serta mempunyai kekuatan hukum.Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulisyang isinya pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dialildalil yang dikernukakanoleh penggugat sebagairnana
67 — 12
atas nama Djoko Santoso, sebagairnana dalamSertifikat Hak Milik (GHM) Nomor : 00980; tanah yang terletak di Kompleks Perumahan Puri Anjasmoro A7/15,RT 002 RW 003, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan SemarangBarat, Kota Semarang, Proviksi Jawa Tengah seluas kurang lebih135 M2 atas nama Djoko Santoso, sebaaaima a dalam Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 230;Hal. 23 dr. 42 Put.No.254/Pdt.G/2016/PN.Smg. tanah yang terletak di Kompleks Perumahan Puri Anjasmoro A7Kelurahan Karangayu, Kec.
184 — 89
Bahwa tahapan kedua (b.) sebagairnana tersebut pada poin 10 di atas yaitu ProgramPraktek Kerja atau On The Jab Training (OJT) yang materi kegiatan dan metode praktekkerjanya telah ditentukan yaitu :1. Materi praktek kerja bidang Frontliner, meliputi: a.1. Pemahaman terhadap produkproduk BRI beserta ketentuan dan persyaratannya ;a.2. . Pemahaman terhadap sistem dan prosedur operasional dan aplikasi komputer (STU/OLSIB/BRINets) secara umum ;a.3.
56 — 11
.: 581/Pdt.G/2014/PN.Sby.Bahwa terbukti pula bahwa Tergugat dalam Ikatan Jual Beli obyek tersebutdengan Tergugat Il telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tanpapersetujuaan Penggugat telah menjual lagi obyek tersebut kepada Tergugat Ilpada tanggal 10 Maret 2003 sebagairnana terbukti dalam Perjanjian Ikatan JualBeli Nornor: 45 dan Surat Kuasa untuk menjual Nomor: 46 yang keduanya dibuat dihadapan ATANG SUPRAYOGI, SH., Notaris di Sidoarjo; Bahwa oleh karenanya produk ATANG SUPRAYOGI, SH., Notaris
80 — 33
kondisi Tergugat dalam Konvensi tidak punyapilihan atau tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak yang berartibertentangan dengan asas kebebasan berkontrak (contractvrijneid) dalamhukum perjanjian dan pula secara psikis berada di bawah tekanan(bedreiging) karena ,di tekan dengan di bebankantingginya bunga utangyang dikenakan dan harus dibayar oleh tergugat dalam Konvensi kepadapenggugat dalam Konvensi setiap bulannya, yaitu sebesar 7 % (tujuhpersen) jika tidak bersedia menandatangani akta tesebut, sebagairnana
200 — 28
yang terletak di Pasar 5 Dusun V DesaTelaga Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sebagairnana dalamSurat Keterangan tentang Tanah Nomor: 593/417/2002 tanggal 03 Juli 2002, akibatperbuatan para Terdakwa dan saksi TUMINI maka saksi WAGE, saksi MUHAMMADRIFANGI saksi AHMAD DELI dan saksi SUPAAT mengalami kerugian masingmasing sebesar Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah);Sebagaimana diatur dalam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHPidana JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;Atau:Kedua