Ditemukan 1611 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohionan pemohonan permohona permohonann perrmohonan peermohonan
Penelusuran terkait : Permohoanan ganti nama Perwalian Pa Mks
Pengadilan PN SUNGGUMINASA
Register : 01-12-2015 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 52/Pdt.G/2013/PN.Sungg
Tanggal 8 September 2014 —
84 — 17
  • terhdap jaminanPelawan III (vide bukti P6, P7, dan P8, T.I dan II.3, T.I dan H4 dan T.I dan II5,dan T.Iv1, T.1V2 dan T.IV3).Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda T.I dan II1,Terlawan II melakukan permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Terlawan III.Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 UndangUndang RI nomor 93/PMK.06/2010tentang prosedur pelaksanaan Lelang.Karena lelang yang dimasud dalam perkara a quo adalah lelang eksekusi yangdilakukan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara), permohoanan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 17-09-2020 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 122-K/PM.III-12/AL/IX/2020
Tanggal 14 Januari 2021 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
MUHAMMAD ABDUL JAMIL
404 — 260
  • Dan Penasehathukum hanya mohon agar Terdakwa diberikanHukuman yang seadil adilnya dengan pertimbangansebagaimana yang telah dituangkan oleh Penasehathukum dalam nota klemensinya sehingga majelis hakimtidak akan memberikan tanggalapan secara khususnamun Majelis Hakim akan menaggapinya sekaligusdalam halhal yang dapat meringankan danmemberatkan pidananyaBahwa atas permohoanan keringanan Hukuman(klementie) yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa ,Oditur Militer tidak mengajukan Replik(Tanggapan)
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 13-12-2019 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1004/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
1.GOH SIOW YEN
2.PT Seng Fong Moulding Perkasa
Tergugat:
PT TABITHA EXPRESS
254 — 114
  • Permohoanan Sita Jaminan (consevatoir beslag) PENGGUGAT TidakBerdasar Hukum14.Bahwa TERGUGAT menolak butir 21 posita Gugatan, dimana PENGGUGAT11.12.Vi.15.memohon agar meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap hartaharta milik TERGUGAT.
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN MALILI Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mll
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 45
  • Suratsurat yang ada tanda tangan Saksidalam berkas permohoanan sertifikat tersebut tidak Saksi baca dikarenakanterlalu banyak, dan saksi tidak memeriksa kebenarannya karena suratsurat yangditandatangani sudah diperiksa oleh panitia sebelumnya;Menimbang, bahwa Saksi Berti Simon menerangkan bahwa pada saatSaksi menjabat sebagai Kepala Dusun Korondeme pada tahun 2018 saat adaprogram pendistribusian sertifikat tanah di Desa Koroncia.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penggelapan
Register : 02-10-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 182/Pid.B/2014/PN Kln
Tanggal 23 Desember 2014 — SURATMAN Bin IMAN MIYOSO
58 — 6
  • Atas jasapengurusan haji tersebut, lembaga Keuangan Syariah memperolehimbalan/ujroh, yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan :Bahwa Nasabah datang sendiri Ke Bank dan mengisi permohonan danatalangan seperti yang telah disediakan di Bank yang isi berkas tersebutdalam permohonan terlampir lembaran nota analisa yang isi dari notaHalaman 37 dari 52 Putusan Nomor : 182/Pid.B/2014/PN.KInanalisa adalah persetujuan permohoanan dana talangan kemudianmemenuhi persyaratan lainnya yaitu
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 14-02-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gpr
Tanggal 25 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Tomy Marwanto S.H.
Terdakwa:
KASNO
71 — 89
  • Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 61/Pdt.G/2015/PN Gpr tanggal 26 Nopember 2015 dan atas putusan tersebut ada upaya banding taggal 7 Desember 2015;
  • 1 (satu) bendel fotocopy Putusan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 119/KI- Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 30 Januari 2019;
  • 1 (satu) Bendel fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 119/PEN.EKS/I/KI-Prov.Jatim-PS-A/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang menetapkan mengabulkan permohoanan
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 14-08-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 17 September 2019 — Pemohon:
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
280 — 193
  • Menolak Permohoanan Para Pemohon Praperadilan untukseluruhnya;b. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biayaperkara yang timbul dalam Praperadilan ini.Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa sedangkan kuasa Termohon Ill atas pembacaanPermohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut, selanjutnya telahmengajukan jawaban sebagai berikut :A.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 42
  • Bahwa dalam gugatan ini PARA PENGGUGATmenyatakan keberatan dengan tindakan TERGUGAT V, karenasesungguhnya 2 (dua) surat Permohonan yang telah dikirim kepadaTergugat VI tentang Permohoanan Penagguhan dan pengawalanmengikuti sidang, tembusannya juga disampaikan kepada TergugatV, akan tetapi tergugat V mengabaikan kewenangan hirarki Sesualundang undang yang diberikan kepadanya, dimana tergugat Vmelalui stafnya tidak pernah melakukan monitoring kepada tergugatVI untuk menanyakan sejauhmana perkembangan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 284/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : NANA SURYANA
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
192 — 114
  • Aries WigandaDSA menjadi atas nama Tergugat IV dilakukan pada hari ke8 sejakpencatatan pemblokiran tanggal 28 Juli 2020.Padahal berdasarkan Pasal 9 dari Permen ATR No. 13/2017, diperlukantahapan pengkajian dan pencatatan atas permohonan blokir tersebutdan secara prosedur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak Surat permohoanan diterima lengkap.Bahwa dikarenakan ada tahapantahapan yang harus dilakukan olehTurut Tergugat Ill sebelum menerbitkan Pencatatan Pemblokiran, makadalil
    Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 13 angka 34Halaman 85 dari 122 halaman Putusan Nomor 284/PDT/2021/PT BDG143.144.145.146.147.mengajukan permohoanan Sita Conservatoir Beslag atas SHM No.382/Desa Margaluyu yang terletak di Kp.
Pengadilan PA BLORA Perdata Agama
Register : 26-11-2019 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA BLORA Nomor 1860/Pdt.G/2019/PA.Bla
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 15
  • Menolak permohoanan sita marital Penggugat

    7. Menolak permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum yang lainnya

    8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

    9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.546.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2867 K/Pdt/2012
Tanggal 9 Desember 2013 — ZAINAL ARIFIN,. dkk. ; Ny. TENG ING NIO, dkk
73 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 28 Desember 2011 denganamar sebagai berikut:e Menerima permohoanan banding dari para Pembanding/para Penggugat tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 November 2010 No.401/Pdt.G/2009/PN.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
485 — 1500
  • Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukankarena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta, bersama IWayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpasepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
    Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukan Halaman 21 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPSkarena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama IWayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpasepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
    Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukankarena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama IWayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpasepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
    Proses permohoanan penggantian sertifikat tersebut dilakukankarena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuanakan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa, bersama I Wayan Wakil dan Anak Halaman 36 dari 239Putusan Nomor :1006/Pid.B/2019/PN.DPSAgung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I GedeMade Subakat sebagai pihak yang berkepentingan.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 7/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Smg
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. NATURAL NUSANTARA
Tergugat:
1.SUDIRMAN
2.DAHA YULI SAMOSIR
3.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN HUKUM
496 — 218
  • berdasarkan persamaan pada pokoknyaatau keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah dterdafta ataumerek pihak lain sudah dikenal oleh masyarakat, hal ini diindikasikandegan beberapa hal :Penggunaan unsur dominan yang sama satu sama lainKesan keseluruhan dari merek tersebut sangat miripPenyesatan terhadap khalayakPersamaan bunyi dan ucapanMenimbulkan afiliasi atau produk berasal dari produsen yang samaaAPWNPMenimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan angka 6,Turut Tergugat II telah menolak permohoanan
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 21-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 9/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ABRAHAM J. BATOEK, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : ERMAN LEONARD PAERAH, SE Alias ERMAN
362 — 341
  • kredit KUMS;Bahwa Rolins Masiku yang juga sebagai pegawai Bank SulutGo CabangTilamuta meminta dan menyuruh saksi Zein,S,Thalio untuk datang ke kantorBank SulutGo Cabang Tilamuta untuk menandatangani dokumen kreditUsaha Mikro Sejahtera (KUMS) sebagai salah satu syarat untuk menerimakredit Usaha Mikro Sejahtera (KUMS);Bahwa sebagai syarat untuk mendapatkan kredit Usaha Mikro Sejahtera(KUMS) maka ada dokumen yang harus diisi dan ditandatangani oleh parasaksisaksi sebagai calon debitur yakni :Formulir permohoanan
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-03-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN Parigi Nomor 17/PDT.G/2016/PN PRG
Tanggal 5 Oktober 2016 — SUARDI Hi. Moh.Ali LAWAN
PT. BANK MEGA TBK Regional Makasar Cq PT. Bank Mega Cab. Palu Cq Bank Mega Kc. Parigi,
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu Cq Pejabat Lelang Negara
Tuan MANSYUR RIFAI
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Parigi Moutong
167 — 53
  • Hal tersebut sesuaidengan Pasal 12 PMK No. 93/PMK.06/2010 yang mengatur bahwa TergugatII tidak boleh menolak permohoanan lelang sepanjang dokumen persyaratantelah lengkap.Bahwa untuk memenuhi asas publisitas, Tergugat I telah melakukanpengumuman lelang hal tersebut seusai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1)PMK No. 93/PMK.06/2010, yakni:a. Pengumuman pertama melalui selebaran tanggal November 2015;b.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Perijinan
Register : 20-01-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 1/G/2014/PTUN-KPG
Tanggal 10 Juli 2014 — PT. BALI BASE (Penggugat) BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat) PT.FANYA MINING INVESTMENT (Tergugat II Intervensi)
192 — 98
  • ini: Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak; Bahwa benar saksi mengetahui tentang proses keluarnya SK.UP Obyeksengketa Nomor 273 dan obyek sengketa 278 sebab dari DinasPertambangan yang menuruskan Surat Keputusan jin Usaha Pertambangan(SK IUP) yang di keluarkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan kepadaPT.Bali Base pada saat itu;65 Bahwa...Bahwa obyek sengketa 273 dan obyek sengketa 278 yang mana saksi prosessesuai dengan data permohonan dari Perusahaanperusahaan yangmengajukan Permohoanan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 69/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.PUNGUAN SITUMORANG DISEBUT JUGA TUMPAK PUNGUN SITUMORANG
2.PUNGUAN SITUMORANG disebut juga TUMPAK PUNGUAN SITUMORANG
Tergugat:
1.KEPALA DESA LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK
2.Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, C.q. Gubernur Sumatera Utara, C.q. Bupati Kabupaten Samosir, C.q. Camat Pangururan, C.q. KEPALA DESA LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK
Intervensi:
JONS ARIFIN TURNIP
180 — 77
  • Bahwa faktanya pada tanggal 26 Maret 2020 Tergugat II Intervensimengajukan permohonan perbaikan atas Surat Keterangan Hak Milik No.01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnipi.c Tergugat II Intervensi, dan alasan permohoanan perbaikan tersebut adalahagar dilakukannya penegcekan dan pengukuran ulang atas tanah/lahan milikTergugat II Intervensi, sehingga berdasarkan surat permohonan perbaikantersebut Kepala Desa Lumban SuhiSuhi Dolok i.c Tergugat membatalkansurat Surat Keterangan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-09-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 141-K/PM.III-12/AD/IX/2014
Tanggal 8 Oktober 2014 — - Muhamad Anwar Kopda NRP 31020188130281
32 — 14
  • Bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan perbutannya inimasingmasing memperoleh keuntungan sebesar Rp 1.500.000,(Satu jutalima ratus rupiah).Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa terhadap Tuntutan Oditur tersebut, Majelis Hakim akanmenanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsurunsur sebagaimanayang akan diuraikan dalam pembuktian pada putusan ini termasuk jugamengenai permohoanan
Pengadilan PA BLORA Perdata Agama
Register : 18-03-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA BLORA Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.Bla
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 7
  • AqbarAnzaleka, lahir di Blora, tanggal 08 November 2011, Pemohon didepanpersidangan telah menyatakan mencabut permohoanan tersebut, dan terhadapHal. 61 dari 78 Hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Tender
Register : 29-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 44/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — AGUS YUSUF MUHARAM ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
213 — 244
  • Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009, tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara, tentang permohoanan penundaan pelaksanaankeputusan tata usaha negara, maka oleh karenanya Penggugat mohon agarditerbitkannya penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menundapelaksanaan objek sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap,karena apabila dilanjutkan akan sangat merugikan kepentingan Penggugat danberpotensi merugikan