Ditemukan 1605 data
268 — 113
Yogyakarta telah dijatukan pailitoleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor.19 / PDT.SUS / KPU / 2017 / PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal21 April 2017Sedangkan Para Penggugat mendalilkan Tergugat telahmengeluarkan kebijakan perumahan untuk Para Penggugat danmelaksanakan perundingan bipartit pada tanggal 1 Maret 2017,padahal Putusan Pailit dibacakan pada tanggal 21 April 2017.Halaman 25 dari 58 hal Patusan Perkara. No.16/Padt usPHV 2018/PN. Wyk6.
47 — 18
tingkat pertama dalam amarputusannya tidak mencantumkan pidana denda, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pidana denda masih tetap harus dijatuhkan dalamperkara aquo disamping juga pidana penjara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa6667putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar, tanggal 28 Januari 2013 Nomor: 43/Pid.Sus/2012/PN.Mks. akandiperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatukan
31 — 18
atau instansi yang berwenang sehingga berdasarkan petunjuk inilahMajelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Lebih Subsidairlah yang lebih tepatdijatuhkan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmenurut Majelis Hakim unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi danlebih tepat dijatukan
221 — 121
dalam perkara ini masihdipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa ARIS LIEM, sehinggaPut No.35/Pid.SusTPK/2018/PT JAP45barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara ARIS LIEM ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi Jayapura memutus dengan mengubah putusan pengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.5/Pid.SusTPK/2018/PN Jap tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan banding sekedarmengenai pidana yang dijatukan
15 — 25
Penggugat dalam petitum angka 2 dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai sebagaimana keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat sertabuktibukti yang telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat adalah talak satu;Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugatmerupakan gugatan perceraian, dan antara Penggugat dan Tergugat belumpernah terjadi perceraian, maka berdasarkan maksud pasal 114 KompilasiHukum Islam dan dijatukan
IMAM CAHYONO, S.H
Terdakwa:
1.SUGANDI Alias ANDI Bin KASBAN
2.DADANG SUTRASNO Bin RASWO
3.ODY YUSUF Alias BAMBANG Bin SADIKIN
69 — 31
dihukum;Menimbang, bahwa di dalam konsep pemidanaan saat ini sangatmengedepankan pendekatan restorative justice yang dimana menghendakidipertimbangkannya keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilanmenurut masyarakat (sosial justice), sehingga hukuman terhadap ParaTerdakwa dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran agar Para Terdakwatidak akan melakukan perbuatan pidana lagi dan untuk Korban mendapatkanpemulihat atas haknya, dan oleh karenanya Majelis Hakim berharap putusanpidana yang akan dijatukan
253 — 31
Namun demikian, Majelis Hakimtidak sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut umum mengenai lamanya pidanayang patut dijatukan kepada terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yangdapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupunalasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal denganperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah
269 — 149
terdakwa telah meresahkan masyarakat;Halhal yang meringankan : e Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;e Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;e Terdakwa belum pernah di hukumhalaman 43 dari 46 halamanPerkara Nomor 217/Pid.B/2013/PN.Kgn.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akandijatuhi hukuman maka lamanya terdakwa dalam proses penangkapan penahanan akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan
Terbanding/Terdakwa : HARI PRESTIAWAN Bin ADE SUDARSANTO.
93 — 49
Sekedar mengenai pidana penjara yang dijatukan kepada terdakwa dan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itudari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan
Sekedar mengenai pidana penjara yang dijatukan kepadaterdakwa dan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwasehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersama sama sebagaimana disebut dalam dakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itudari dakwaan Primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Hari Prestiawan Bin ADE SUDARSANTO telahterbukti secara
39 — 5
BrantasAbiprayaMenimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Majelis mendapatcukup alasan, bahwa pidana yang akan dijatukan atas diri terdakwa tersebut akandikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan :Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di jatuhi pidana, maka biaya yang timbuldalam perkara ini di bebankan kepada Terdakwa:31Memperhatikan, musyawarah Majelis tanggal 27 Mei 2015tentang putusanMengingat, pasal 363 ayat (1) ke4 dan keS5 KUHP dan peraturanperaturan lainUndangundang
Terbanding/Terdakwa : HAMID BASALEM, MM.
168 — 60
bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masihdipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa ARIS LIEM, sehinggabarang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara ARIS LIEM ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi Jayapura memutus dengan mengubah putusan pengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.5/Pid.SusTPK/2018/PN Jap tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan banding sekedarmengenai pidana yang dijatukan
103 — 52
Bahwa dengan adanya mutasi jabatan yang telah dilakukan inimenjadi suatu sanksi administrasi yang telah dijatukan kepadaPenggugat karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik hal ini sesuaidengan Pasal 77 ayat (6) UndangUndang No. 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara:PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerjadikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.B.
Terbanding/Terdakwa : TULUS WIDODO, SH., M.Kn.
145 — 44
- M E N G A D I L I:- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 395/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengnenai lamanya pidana yang dijatukan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1.
103 — 14
mengulangi perbuatannya;- Terdakwa belum pernah dihukum;- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, disini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga akan mempertimbangkan bahwa walaupun dalam hal ini Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun dengan mempertimbangkan tujuan dari terdakwa tersebut sebenarnya baik namun karena caranya yang salah dan melanggar hukum, maka putusan yang akan dijatukan
tidak akanmengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan meringankantersebut diatas, disini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga akanmempertimbangkan bahwa walaupun dalam hal ini Terdakwa terbukti bersalahsebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun dengan mempertimbangkan tujuandari terdakwa tersebut sebenarnya baik namun karena caranya yang salah danmelanggar hukum, maka putusan yang akan dijatukan
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Kusuma Bangsa Surabaya
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surabaya
Terbanding/Tergugat III : Hayun Muhammad
74 — 29
Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakimmempertimbangkan dalildalil PEMBANDING dahulu PELAWAN secaramenyeluruh sebelum menjatuhkan putusan.Bahwa selain itu sebelum putusan atas gugatan perlawanan dijatukan,PEMBANDING dahulu PELAWAN juga telah mengajukan gugatan lainkepada Pengadilan Negeri Surabaya atas pelaksanaan lelang yangdilakukan oleh TERBANDING II sebagaimana tercantum dalam KutipanRisalah Lelang No. 773/2000 tertanggal 10 November 2000 berikutperalihan hak atas tanah yang didasarkan pada Kutipan
17 — 4
PtkArtinya: Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istriatau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istritidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yangmenyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makagugatan Penggugat pada petitum 2 telah terbukti dan beralasan, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan
107 — 82
pengganti dengan pertimbangan atau alasansebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim banding harusdikembalikan kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp.10.000.000,dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkasperkara lain.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang No. 49/Pid.sus.TPK/2016/PN.Kupang tanggal 10 Januari 2017harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatukan
68 — 30
dan Turut Tergugat akan tunduk pada isi putusanHakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( /nkrach).Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Repliknyatertanggal 10 April 2014 dan Para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal28 April 2014, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik danmenyatakan tetap pada jawabannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat terdapatpula eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka atas dalil eksepsikompetensi tersebut telah dijatukan
H. MOH. NAFIS, ST
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTARA, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara
78 — 56
Apabila alat bukti tidak mencapai sekurangkurangnyadua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengansendirinya menyampingkan standar Beyond a reasonable doubt (patokanpenerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pemidanaanyang dijatukan dapat dianggap sewenangwenang.1.5.
62 — 6
hukumdimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluksosial yang memiliki batasan untuk menghormati nilainiai moral dan nilainilai yang ada38dalam masyarakat atau mempertimbangkan pula keadilan menurut moral (moral justice) dankeadilan masyarakat (sosial justice);Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sistem pengaturan pidanasebagaimana tersebut di atas, tidak memenuhi rasa keadilan moral (moral justice) yangmengacu kepada individualisasi pidana yang menghendaki pidana dijatukan